Maspolin.id

Dinas PUPR Sergai Gelar Rakor Internal

Serdang Bedagai Maspolin-Dinas PUPR Sergai menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Internal yang dipimpin langsung oleh Bupati Ir H Soekirman kegiatan rakor internal ini guna membimbing dan mengarahkan program kerja Dinas PUPR Sergai agar lebih baik dan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas (Kadis) PUPR Sergai Suwanto Nasution menyampaikan apresiasinya dan kehormatan kepada Bapak Bupati Ir H Soekirman yang bersedia hadir dalam rakor internal PUPR Sergai diruang Aula kantor Dinas PUPR Sergai Kantor Bupati Sei rampah, Senin (14/1).

Dikatakan Suwanto, Dinas PUPR yang terdiri dari 6 (enam) bidang dengan personil ASN 57 orang dan didukung oleh 124 orang tenaga kontrak yang tersebar di 7 UPTD.

Untuk kegiatan tahun 2018 lalu ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana termasuk pembebasan bangunan dalam rangka pelebaran jalan nasional. Kendala yang dihadapi cukup beragam, dan meskipun telah melibatkan berbagai pihak antara lain termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), masih belum juga terlaksana disebabkan kurangnya SDM dengan kualifikasi khusus, katanya.

Untuk program kerja kegiatan di TA 2019, Suwanto menerangkan ada beberapa proyek termasuk yang paling besar yakni Mega proyek pembangunan Masjid Raya Kabupaten Sergai senilai 51 milyar rupiah yang direncanakan dimulai pada tahun ini. Dinas PUPR berkomitmen melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik mungkin dan maksimal serta sesuai ketentuan yang berlaku, terangnya.

Menurut Suwanto, meski pembangunan Masjid Raya tersebut berbeda dengan proyek yang ada pada umumnya seperti pembangunan jalan dan jembatan karena membutuhkan kualifikasi khusus serta metode yang berbeda, namun dengan arahan dan bimbingan Bupati dan Wabup Sergai beserta Sekretaris Daerah, kami semakin optimis dan yakin dapat melaksanakannya hingga selesai sesuai rencana, tuturnya.

Pada kesempatan itu Bupati Ir H Soekirman sangat mengapresiasikan atas kehadiran unsur PUPR beserta jajaran sast rakor tersebut. Dinas PUPR adalah ototnya pemerintah daerah, artinya jika PUPR kuat dan banyak yang dapat diselesaikan dengan baik, artinya kuatlah Bupati dan Wabup beserta jajaran dimata masyarakat.

Dijelaskan Bupati Soekirman, Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat saat ini terus disupervisi oleh Korsupgah KPK. Terkait hal tersebut baru-baru ini Korsupgah KPK telah merilis pemeringkatan pemerintah daerah tentang pemerintahan “ Terbersih “ dalam penggunaan dan pengadministrasian anggaran pembangunan.

Menurut data prestasi per 5 Desember 2018 Sergai meraih urutan pertama se-Sumut dalam hal Good Government dan Clean Government sebagai Kabupaten Terbersih dalam pengelolaan keuangan daerah, jelasnya. 

Tentunya hal tersebut dikatakan Bupati Soekirman, janganlah membuat kita terus menjadi  jumawa dengan predikat yang menggembirakan tersebut sekaligus tantangan bahwa  penilaian dari Korsupgah KPK dan Ombudsman tersebut memang sifatnya kumulatif yakni pekerjaan semua dinas. Akan tetapi lanjut Bupati Soekirman, dikarenakan Dinas PUPR merupakan dinas yang paling disorot, maka penilaian ini adalah yang paling melegakan khususnya untuk Dinas PUPR ini.

Meskipun banyak pihak yang berupaya ingin menjatuhkan integritas Bupati dan Wabup beserta jajaran, namun penghargaan-penghargaan termasuk Predikat Kepatuhan dari Ombudsman RI sebagai kabupaten dengan Predikat Kepatuhan Tinggi yang didapat tersebut menjadi bukti bahwa hal tersebut tidaklah sesuai dengan yang diberitakan negatif. Hal ini menjadi motivasi dan bukti bahwa apa yang telah menjadi penilaian Korsupgah KPK dan Ombudsman tadi setidaknya menjadi pegangan dan keyakinan bahwa apa yang telah kita lakukan selama ini telah pada jalur yang benar, bilang Soekirman.

Harapan Bupati Soekirman, kepada jajaran Dinas PUPR Sergai agar sedini mungkin perlu mempersiapkan diri menerapkan program SMART PUPR karena pengalaman setiap tahun selalu berselisih dengan rekanan kerja terkait ketidaksamaan data dan realisasi dilapangan. Dengan penerapan SMART PUPR ini nantinya diharapkan tidak akan terjadi lagi hal yang demikian karena semua pihak harus menjalankan proses pada sistem yang telah terencana sesuai perencanaan dan pelaksanaan.

Terlebih kita memiliki 311 ruas jalan dengan panjang jalan 864 km jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas PUPR.

” Mari kita tekankan definisi kerja bagi kita adalah ibadah, karena jika dilaksanakan selayaknya ibadah, maka haqul yaqin semua akan berjalan dengan baik dan memuaskan termasuk pembangunan Masjid yang kita banggakan tersebut nantinya. Setiap tekanan pekerjaan tentulah selalu ada, namun jika kita tekadkan untuk menghadapinya bersama-sama, maka tidak ada masalah dan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan,” ucap Soekirman.

(Surya,Novian)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *