Maspolin.id

Tahun 2019, Tekad Pangdam IV/Diponegoro Wujudkan Good Governance

Semarang, Maspolin.id – Tahun 2018 lalu, Pangdam IV/Diponegoro beserta seluruh jajarannya telah mencanangkan zona integritas, yakni bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani.

“Reformasi birokrasi bukan hanya sekadar wacana, namun terus dibangun dan digelorakan untuk mendukung perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, teratur, tertib tanpa cacat, dan berwibawa (good governance),” kata Pangdam kala itu.

Dan, pada tahun 2019 ini, Pangdam IV/Diponegoro bertekad harus bisa mewujudkannya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah direncanakan dan ditetapkan. “Prinsip-prinsip good governance dijadikan acuan dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Hal itu dikatakan Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Mochamad Effendi SE MM pada rapat kerja dengan para Pejabat Utama dan Kepala Badan Pelaksana Kodam di Ruang Rapat Bina Yudha Makodam IV/Diponegoro, Semarang, Senin (4/2/2019).

Diungkapkan Pangdam, seiring dengan diberlakukannya Dipa daerah dalam penyaluran anggaran, para Kepala Satker harus lebih cermat dan teliti dalam perencanaan hingga pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

“Dengan demikian diharapkan dapat terwujud penyelenggaraan manajemen organisasi, program, dan anggaran yang bersih, teratur, tertib, tanpa cacat, dan berwibawa,” urainya.

Prinsip good governance ini, menurut Pangdam, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program dan pengelolaan anggaran, diantaranya taat pada aturan, transparan, dan akuntabel.

Pangdam juga mengingatkan pentingnya penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien.

“Taat aturan memiliki pengertian dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program dan anggaran harus sesuai dengan sistem serta berpedoman kepada aturan-aturan/perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

Pangdam menambahkan, transparansi berarti program dan anggaran dikelola secara terbuka/transparan. Keterbukaan mencakup seluruh aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan satuan, publik, atau masyarakat.

“Sumbatan-sumbatan komunikasi antara pimpinan dan anak buah harus dapat dihilangkan,” ujar Pangdam.

Sedangkan akuntabel berarti setiap bentuk penyelenggaraan program dan pengelolalaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.

Keputusan dan kebijakan yang telah dibuat juga harus bisa dipertanggungjawabkan baik kepada satuan maupun masyarakat/publik.

Sementara efektif dan efisien mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan harus memiliki output dan outcome sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin, yang meniadakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran.

“Bila kesemuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka Kodam IV/Diponegoro ke depan diyakini akan lebih profesional, modern, tangguh, serta berjiwa ksatria, militan, dan loyal, untuk menghadapi setiap tantangan tugas yang makin dinamis dan kompleks,” pungkasnya. (Estanto/Pendam IV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *