Maspolin.id

Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Mabes Polri ke Polres Cilacap

Cilacap, Maspolin.id – Kepolisian Resor (Polres) Cilacap menerima kunjungan tim penilai internal pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, Kamis (9/5/2019).

Tim penilai dari Mabes Polri itu dipimpin Kombespol Meliana D Irianti yang didampingi AKBP Cahyo dari Biro Perencanaan Polda Jateng. Tiba di Polres Cilacap, rombongan disambut Kapolres dan pejabat utama Polres.

Dalam sambutannya, Kapolres Cilacap AKBP Djoko Julianto mengucapkan selamat datang kepada tim yang akan menilai zona integritas di Polres Cilacap.

Kapolres mengatakan, untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK), Polres Cilacap sudah melaksanakan tahapan-tahapan, diantaranya deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas, sosialisasi serta penilaian internal dari tim Polda Jateng sebagai langkah awal lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya KKN, disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi serta reformasi birokrasi yang akuntabel di lingkungan Polres Cilacap.

Menurut Kapolres, berbagai kegiatan sudah dilakukan Polres Cilacap dalam rangka memenuhi capaian indikator program pencegahan korupsi yang seiring dengan program percepatan reformasi birokrasi Polri, diantaranya penandatanganan dokumen pakta integritas, menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), akuntabilitas kinerja, laporan keuangan, penegakan disiplin dan kode etik profesi polri, whistle blower system, program pengendalian gratifikasi, kebijakan penanganan konflik kepentingan, serta inovasi dalam pelayanan publik.

Sementara, Kombespol Meilina D Irianti menekankan reformasi birokrasi yang diimplementasikan melalui pembangunan zona integritas ini adalah salah satu strategi pemerintah dalam bentuk komitmen meningkatkan pelayanan publik untuk membangun aparatur Polri yang bebas KKN.

“Dalam rangka membangun Polri yang lebih baik, dukungan semangat dan komitmen dari seluruh personel Polres Cilacap sangat dibutuhkan untuk mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi,” tegas Meliana.

Pelaksanaan penilaian tim meliputi pemeriksaan ruang pelayanan publik, yakni SPKT, pelayanan SKCK, ruang sidik jari, ruang pemeriksaan Reskrim, ruang pelayanan SIM, serta dokumen pendukung lain pembangunan zona integritas. (Estanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *