Maspolin.id

BPD Saat Ini Bisa Awasi dan Minta Keterangan ke Pemdes

Cilacap, Maspolin.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap kembali digelar dengan agenda pembahasan tentang rancangan keputusan bersama antara DPRD dan Bupati Cilacap tentang persetujuan bersama penetapan raperda mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kamis (16/5/2019).

Rapat digelar di Ruang Rapat
Paripurna Lt 2 Gedung DPRD Cilacap, dan dipimpin Ketua DPRD Taswan.

Dihadiri Bupati Cilacap bersama seluruh pejabat Pemkab Cilacap, Dandim Cilacap yang diwakili Pasi Ops Kapten Cba M Issa Saefudin, ketua DPRD serta ketua-ketua fraksi, rapat membahas tentang keberadaan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah diperkuat dengan terbitnya Perda Badan Permusyawaratan Desa.

Perwakilan Panitia Khusus (Pansus) 22 DPRD Cilacap Nasun, saat membacakan pandangan fraksi-fraksi menjelaskan bahwa peran BPD sangat penting sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan, dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“BPD memiliki peran penting karena harus menggali aspirasi masyarakat, menampung, dan mengelola sebagai energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. Dengan adanya Perda BPD maka diharapkan menjadi tonggak kemajuan di Pemerintahan Desa,” kata Nasun.

Setelah dibacakan pendapat dan tanggapan fraksi-fraksi tentang pembentukan Peraturan Daerah (Perda) BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Bupati memberikan pendapat akhir atas laporan Pansus 22 DPRD Kabupaten Cilacap.

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan pentingnya Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat serta wajib menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Dari ketentuan tersebut, maka sangatlah jelas tugas maupun fungsi BPD sangat berat, karena disamping harus mampu membangun kemitraan yang baik dengan kepala desa, juga harus dapat manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta dapat melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan wewenang, hak, dan kewajiban BPD. Semua tugas tersebut pada hakekatnya bermuara untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Bupati berharap, dengan ditetapkannya Perda ini BPD mampu mewujudkan badan permusyawaratan desa yang semakin berkualitas dan pengangkatan anggota BPD benar-benar berdasarkan pada aspirasi masyarakat dengan memperhatikan unsur keterwakilan wilayah dan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

“Apabila proses tersebut dapat terpenuhi, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu, diharapkan dapat semakin meningkatkan kemitraan BPD dengan Pemerintahan Desa, sehingga setiap permasalahan yang ada dapat dikomunikasikan dengan baik, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing,” kata Bupati.

Terkait peran BPD dalam optimalisasi peran legislasi yang belum optimal, aspirasi BPD yang masih sebatas formalistik dan kurangnya SDM BPD yang berkualitas, Bupati mengajak untuk berusaha meningkatkan melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan kepada anggota BPD secara berkelanjutan, berupaya mendukung terwujudnya Badan Permusyawaratan Desa yang lebih baik, dan berkualitas, sehingga kinerja BPD mampu mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan pemerintahan di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.

Di akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan keputusan bersama antara Ketua DPRD Kabupaten Cilacap dengan Bupati Cilacap, penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap mengenai Badan Permusyawaratan Desa disaksikan oleh seluruh yang hadir. (Estanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *