Maspolin.id

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap Canangkan Zona Intregitas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Cilacap, Maspolin.id – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, Selasa (21/5/2019).

Pencanangan tersebut digelar di Aula Kantor Imigrasi, Jalan Urip Sumoharjo, Cilacap.

Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap Bisri SSos MM, Kapolres Cilacap AKBP Djoko Julianto SIK MH, Dandim 0703/Cilacap yang diwakili Kapten Inf Kadisan, Kajari Cilacap yang diwakili Wahyu SH, Ketua PN Cilacap Jon Effreddi SH MH, Kalapas Cilacap Hasan Basri, Kantor Bea dan Cukai Cilacap Silvia RI, Kepala PUP Basan Jumadi, perwakilan tokoh masyarakat KH Hasan Makarim, dan pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi yang berjumlah 35 orang.

Acara cukup meriah, karena diawali dengan yel-yel pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap sebagai bentuk semangat dalam mendukung program pencanangan wilayah bebas korupsi di lingkungan Kantor Imigrasi.

Hal ini diperkuat dengan pembacaan ikrar pernyataan, dimana seluruh pegawai Kantor Imigrasi menyatakan berperan secara proaktif dalam upaya pemberitaan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Selain itu, pegawai tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, bantuan, hadiah atau bentuk lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, senantiasa bersikap transparan, jujur dan objektif serta akuntabel dalam melaksanakan tugas dan menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Bisri mengatakan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap di bawah pimpinan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah berusaha meningkatkan pelayanan, dan dengan dukungan seluruh komponen mampu menjadi satuan kerja (Satker) sebagai wilayah bebas korupsi (WBK).

“Kami mohon doa restu dan dukungan bapak ibu sekalian, semoga kami Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap mampu menjadi institusi yang bersih, transparan, akuntabel, dan tercapainya wilayah bebas korupsi (WBK),” ucapnya. (Estanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *