Maspolin.id

Bawa 3 Tuntutan, 500 Pekerja Outsourcing Pertamina Wadul Dewan

Cilacap, Maspolin.id – Merasa tuntutannya tidak dikabulkan, sekitar 500 pekerja outsourcing/non organik Pertamina RU IV Cilacap, Jateng, wadul (mengadu) ke Dewan, Senin (1/7/2019) pagi.

Mereka mengadukan 3 tuntutan, yakni usia pensiun bagi pekerja outsourcing adalah 56 tahun, tunjangan risiko kerja, dan tunjangan daerah.

Di gedung DPRD Cilacap, ke-500 pekerja tersebut diterima Ketua Komisi D Taufik Urrokhman Hidayat, anggota Komisi D Purwati dan Guntur Sucipto.

Dalam audiensi, Taufik didampingi Purwati, Manager HRD Pertamina RU IV, Ronny, dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Cilacap, Dikdik Nugraha.

Ratusan pekerja yang diwakili Ketua Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap (FSBMC) Paryono dan pengurus mengatakan, pihaknya benar-benar merasa tidak diperhatikan. “Kami tidak menuntut upah atau gaji lagi karena menurut kami sudah cukup dan sesuai. Namun, kami sekarang menuntut standar usia pensiun bagi karyawan non organik 56 tahun, tunjangan risiko kerja, dan tunjangan daerah,” ungkap Paryono.

Dia mengaku kecewa, karena tuntutan pertama yaitu usia pensiun 56 tahun, Pertamina justru menyetujui usia pensiun bagi karyawan outsourcing 55 tahun plus habis masa kontrak.

Hal ini menurut Paryono kurang adil. Pasalnya, masih ada perlakuan tidak adil antara pekerja organik dan non organik di lingkungan Pertamina.

“Ada dalam satu divisi, pekerja organik dan non organik tidak sama. Yang organik pensiun hingga 56 tahun, sementara yang non organik cuma 55 tahun plus habis masa kontrak. Yang organik juga masih bisa dipekerjakan setelah pensiun,” terang dia.

Menanggapi hal itu, Manager HRD Pertamina RU IV Cilacap, Ronny mengatakan berterimakasih terhadap upaya DPRD yang mempertemukan kembali pihak Pertamina dengan para pekerja.

Pertamina, kata Ronny, merupakan perusahaan BUMN dengan kategori obyek vital nasional (obvitnas). “Sebagai obvitnas, Pertamina harus tenang dalam melakukan operasional pekerjaannya dan tidak terganggu oleh hal-hal lain, karena kita memenuhi hajat hidup orang banyak dalam hal migas,” ucapnya.

Menurutnya, apa yang menjadi tuntutan pekerja belum bisa dipenuhi semuanya. Pihaknya masih akan melakukan pertemuan internal dengan pihak vendor dan Disnakerin. Setidaknya, kata dia, Pertamina baru bisa mengabulkan tuntutan pertama, yakni standar pensiun pekerja outsourcing.

Dalam audiensi yang dipimpin Ketua Komisi D Taufik Urrokhman Hidayat, pekerja tampaknya keukeuh dengan tuntutannya dan tidak menerima apapun yang ditawarkan Pertamina, sebab akan memakan waktu lama. Keinginan pekerja kepada Dewan adalah memfasilitasi pertemuan ini. “Jika nanti ada surat dari pekerja ke DPRD untuk kembali meminta difasilitasi, kita siap,” kata Taufik, sembari menegaskan Dewan akan melangkah manakala ada permintaan dari rakyat.

Dimintai tanggapannya usai audiensi, Manager Comrel dan CSR Pertamina RU IV Laode Syarifuddin Mursali mengatakan, Pertamina hanya bisa menyetujui tuntutan soal pensiun 55 tahun plus habis kontrak. Pihaknya tidak bisa memenuhi tuntutan yang lain. “Kami tadi menawarkan pembahasan intern namun ditolak,” ucapnya.

Audiensi pun berakhir tanpa keputusan. Pihak DPRD juga belum bisa melangkah karena sebagai wakil rakyat tak bisa mengambil keputusan. “Kami sudah membantu memfasilitasi pertemuan antara pekerja dengan pihak Pertamina. Dan tuntutan pekerja sudah jelas,” tandas Taufik.

Sementara, Paryono mengatakan pihaknya kecewa dengan hasil audiensi hari ini. Dia mengaku akan melangkah ke Bupati terlebih dahulu, bagaimana tanggapan beliau. “Setelah itu kami akan ke Jakarta,” tandasnya. (Estanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *