Maspolin.id

Rapat Persetujuan Raperda APBD T.A 2021 dan Raperda Perubahan Perda Nomor 10 T.A 2010

MASPOLIN.ID.-DEPOK- DPRD Kota Depok menggelar Rapat Paripurna Persetujuan DPRD Kota Depok terhadap Raperda APBD T.A 2021 dan Raperda tentang perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Depok, Senin (23/11/2020).

Badan Anggaran DPRD Kota Depok melaporkan hasil pembahasan Rancangan APBD Kota Depok T.A 2021 berdasarkan KUA serta Prioritas dan Plafon PPSA APBD T.A 2021 yang sudah disepakati antara Pjs Wali Kota Depok dan DPRD Kota Depok tertanggal 12 Oktober 2020 serta memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang dan berbagai arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Disamping itu juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2021 yang memuat tentang sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal-hal khusus lainnya.

Penyusunan APBD Kota Depok T.A 2021 tidak terlepas dari kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan tema Pembangunan Jawa Barat Tahun 2021 yaitu ’Peningkatan daya saing daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan daerah’, maka arah kebijakan pembangunan Daerah Kota Depok tahun 2021 adalah ‘Peningkatan daya saing daerah’ menjadi tema Pembangunan 2021 berupaya untuk peningkatan daya saing daerah di berbagai sektor peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi dan infrastruktur) baik kuantitas maupun kualitas dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat. 

Dalam rancangan APBD T.A 2021 kebijakan umum pendapatan daerah dalam mengoptimalkan pencapaian pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan manajemen PAD. Kebijakan umum belanja daerah diarahkan untuk mendanai belanja operasi termasuk di dalamnya belanja pegawai, barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial, dan mengalokasikan belanja modal serta belanja tidak terduga.

Prioritas dan plafon anggaran belanja daerah berdasarkan proritas pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2021 dan janji Wali kota dan Wakil Wali Kota Depok sebagai bagian dari kebijakan pembangunan tahu 2021 sebagai berikut: 1). Peningkatan sarana dan prasarana transportasi, 2). Pemenuhan sanitasi dasar, 3). Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah, 4). Implementasi dan pengendalian tata ruang, 5). Daya saing dan ketahanan ekonomi, 6). Penurunan angka pengangguran, 7). Percepatan penurunan stunting, 8). Peningkatan peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa, 9). Penanganan lansia, anak terlantar dan disabilitas, 10). Kualitas sumber daya manusia dan 11). Transparasi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan (Smart Government).

Dalam Raperda APBD Tahun 2021 terdapat penyesuaian, perubahan, maupun pergeseran diantaranya: 1). Penyesuaian pemetaan program kegiatan berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 merupakan pemutakhiran dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. 2). Perubahan pagu belanja daerah terkait belanja pegawai yang disebabkan oleh adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5663/SC mengenai penambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dilingkungan Pemda Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 15 Oktober 2020 setelah KUA PPAS disepakati dan 3). Pengusulan perubahan anggaran belanja yang disebabkan oleh kebutuhan maupun kondisi yang mendesak termasuk program prioritas Pemerintah Kota Depok Tahun 2021 sehingga memerlukan perubahan ataupun pergeseran anggaran.

Setelah diketahui, ditelaah, dibahas dan disepakati bersama perubahan dan perbaikan Rancangan Perda tentang APBD 2021 pada prinsipnya sejalan dengan RKPD tahun 2021 yang mengusung tema ‘Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosisal serta menitik beratkan kepada penekanan dampak Pandemi Covid-19,”. Badan Anggaran DPRD Kota Depok menyampaikan hasil pembahasan struktur APBD T.A 2021 sebagai berikut:

  1. Pos pendapatan sebesar Rp. 2 Trilyun 962 Milyar 256 Juta 637 Ribu 524 Rupiah dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1 Trilyun 337 Milyar 232 Juta 519 Ribu 157 Rupiah, Pendapatan transfer sebesar 1 Trilyun 493 Milyar 910 Juta 418 Ribu 367 Rupiah, Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 131 Milyar 113 Juta 700 Ribu Rupiah.
  2. Pos belanja daerah sebesar 3 Trlyun 549 Milyar 420 Juta 315 Ribu 300 Rupiah dengan rincian belanja sebagai berikut: Belanja operasi sebesar 2 Trilyun 636 Milyar 161 Juta 60 Ribu 780 Rupiah, Belanja modal sebesar 814 Milyar 259 Juta 254 Ribu 520 Rupiah, Belanja tidak terduga sebesar 99 Milyar Rupiah.
  3. Pos Pembiayaan sebesar 587 Milyar 163 Juta 677 Ribu 776 Rupiah dengan rincian sebagai berikut: Penerimaan pembiayaan sebesar 587 Milyar 163 Juta 677 Ribu 766 Rupiah.

Dalam kesempatan ini kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Kota Depok agar pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 harus mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2021 yang sudah ditetapkan. Dan dilaksanakan secara efektif, efisien dan berdasarkan skala prioritas serta berpegang teguh dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (MFR/Maspolin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *