Sorong, PAPUA BARAT – Maspolin.id|| Polda Papua Barat Daya menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas fiktif di lingkungan Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2024. Perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp4,63 miliar.
Dua tersangka yang ditahan masing-masing merupakan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, dan Bendahara Pengeluaran Inspektorat, Dortheus Darius Djitmau.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Iwan Manurung mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menyelesaikan pemeriksaan terhadap kedua tersangka serta melengkapi administrasi penyidikan.
“Penyidik telah melakukan pemeriksaan serta tindakan penahanan terhadap tersangka saudara Nikolas Asmuruf dan saudara Dortheus Darius Djitmau,” katanya di Sorong, Sabtu (07/11/2026).
Kedua tersangka selanjutnya dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Sorong untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Iwan menjelaskan, perkara ini berawal dari dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran perjalanan dinas dalam negeri pada Inspektorat Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2024.
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Inspektorat memiliki alokasi anggaran sekitar Rp11,3 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp6,2 miliar dicairkan melalui 19 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diduga tidak dikelola sesuai ketentuan keuangan daerah.
Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kemudian menemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,63 miliar.
“Audit investigatif BPK RI mengonfirmasi kerugian kas daerah mencapai Rp4,63 miliar. Penindakan ini merupakan wujud komitmen Polda Papua Barat Daya dalam mengusut tuntas setiap tindakan penyalahgunaan uang negara,” ujarnya.
Dalam proses penyidikan, polisi mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan anggaran. Di antaranya perjalanan dinas fiktif yang bersumber dari uang persediaan (UP) sebesar Rp191,27 juta, kelebihan belanja perjalanan dinas dari UP sekitar Rp25,92 juta, serta perjalanan dinas fiktif melalui tambahan uang persediaan (TUP) senilai sekitar Rp3,8 miliar.
Selain itu, ditemukan dugaan kelebihan belanja perjalanan dinas dari TUP sekitar Rp547 juta.
Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan sebagian dana pencairan untuk menyelesaikan temuan pemeriksaan BPK pada Inspektorat tahun 2023 sekitar Rp1,2 miliar, pembayaran tunjangan hari raya (THR), hingga kepentingan pribadi. Salah satu barang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut adalah satu unit mobil Mitsubishi Xpander.
Untuk mengungkap kasus ini, penyidik telah memeriksa 81 orang saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut meliputi satu unit Mitsubishi Xpander, dua laptop, dua flashdisk, dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, rekening koran, serta uang tunai Rp109,46 juta.
Temuan lainnya adalah dugaan pemalsuan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, mulai dari surat perintah perjalanan dinas (SPPD), tiket perjalanan, hingga tanda tangan pegawai.
Bahkan, penyidik menemukan sekitar 38 tanda tangan pegawai yang diduga dipalsukan untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban (LPJ) perjalanan dinas.
Iwan mengungkapkan, tersangka Dortheus Darius Djitmau selaku bendahara pengeluaran diduga membuat 19 LPJ perjalanan dinas dengan bantuan tiga orang staf.
“Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut,” ujarnya.
Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 603 dan/atau Pasal 604 KUHP serta Pasal 20 huruf c KUHP tentang penyertaan tindak pidana, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.
Iwan menegaskan, penyidik masih terus mengembangkan perkara tersebut. Polisi juga membuka kemungkinan adanya tersangka baru apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain.
Humas Polda Papua Barat Daya
red/mpl/pr