Polresta Tangerang Bongkar 3 Pabrik Tembakau Sintetis, 6 Tersangka Ditangkap

Tangerang Kota, PMJ – Maspolin.id|| Kabupaten Tangerang. Polresta Tangerang, Polda Banten, membongkar jaringan produksi narkotika jenis tembakau sintetis yang beroperasi di tiga lokasi berbeda. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap enam tersangka dan menyita barang bukti dengan nilai mencapai sekitar Rp400 juta.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan, pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan terhadap jaringan produksi dan peredaran tembakau sintetis lintas wilayah yang memasarkan produknya melalui media sosial.

“Kami berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk peredaran narkoba tanpa hak untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polresta Tangerang,” kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah dalam konferensi pers di Tangerang, Kamis (29/10/2026).

Ia menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah Satuan Reserse Narkoba Polresta Tangerang menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan peredaran tembakau sintetis di Kabupaten Tangerang. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menelusuri jaringan tersebut hingga menemukan tiga rumah kontrakan yang digunakan sebagai tempat produksi narkotika.

Pengungkapan pertama dilakukan pada Selasa (1/9/2026) di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang. Polisi menangkap tersangka OKA dan menyita 754 gram tembakau sintetis, 37 mililiter cairan sintetis, serta sejumlah peralatan produksi, antara lain gelas ukur, mixer, dan alkohol 96 persen.

Penyelidikan kemudian dikembangkan melalui analisis data teknologi informasi. Pada Senin (14/9/2026), petugas menggerebek lokasi kedua di wilayah Cisoka, Kabupaten Tangerang, dan menangkap dua tersangka berinisial AL dan MH.

“Untuk barang buktinya yakni 10,53 gram tembakau sintetis, 101 mililiter cairan sintetis, serta alat-alat produksi,” ucapnya.

Pengembangan berlanjut hingga lokasi ketiga di kawasan Lengkong, Kota Tangerang Selatan. Melalui operasi kontrol pengiriman, polisi menangkap tiga tersangka berinisial AS, VA, dan SH pada Selasa (27/10/2026). Rumah kontrakan tersebut diketahui digunakan sebagai tempat produksi tembakau sintetis.

“Barang buktinya berupa 534,1 gram tembakau sintetis, 35 mililiter cairan sintetis, alat ukur, mixer, alkohol 76 persen, semprotan, dan timbangan,” kata dia.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polresta Tangerang Kompol Dimas Arki Jati Pratama menjelaskan, dari seluruh rangkaian pengungkapan, polisi mengamankan total 2.093 gram tembakau sintetis dan 173 mililiter cairan sintetis.

Menurut dia, cairan tersebut berpotensi menghasilkan tambahan 1.730 gram tembakau sintetis. Jika diperhitungkan secara keseluruhan, nilai barang bukti dalam kasus ini mencapai sekitar Rp400 juta.

“Para pelaku yang diamankan rata-rata merupakan anak muda atau remaja usia produktif yang baru menyelesaikan pendidikan. Dan sindikat ini memasarkan produk haramnya melalui media sosial seperti Instagram menggunakan sistem lempar titik koordinat (maps),” jelasnya.

Atas perbuatannya, keenam tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Untuk ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun,” pungkas dia.
(Ad/hn/rs)

 

Humas PMJ

bjak/mpl/apl

Polres Blitar Ungkap Kasus Dugaan Penimbunan 1.030 Liter BBM Bersubsidi

Blitar, JAWA TIMUR – Maspolin.id|| Satreskrim Polres Blitar Polda Jatim berhasil membongkar dugaan praktik penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite di Desa Sumberjati, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Selasa (27/10/2026). Dalam pengungkapan ini, Polisi mengamankan seorang terduga pelaku berinisial MSS beserta barang bukti total 1.030 liter BBM subsidi.

Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas ilegal distribusi BBM di lingkungan mereka.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Unit Tindak Pidana Khusus (Pidsus) langsung bergerak melakukan penggerebekan.

“Petugas mendapati terlapor sedang menyiapkan BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite untuk dijual kembali di atas harga resmi kepada para pelanggan,” ujar AKBP Ardhy didampingi Kasat Reskrim AKP Bayu Ajdie Sudarmono.

Modus operandi yang digunakan MSS tergolong rapi. Ia membeli Pertalite dan Bio Solar secara berulang kali di sejumlah SPBU wilayah Kademangan menggunakan barcode MyPertamina.

Untuk mengelabui petugas SPBU, pelaku menggunakan dua kendaraan berbeda secara bergantian, yaitu Isuzu Panther biru dongker dan Toyota Kijang hijau muda.

Sesampainya di rumah, BBM di dalam tangki mobil disedot menggunakan mesin pompa, lalu dipindahkan ke dalam drum dan jeriken.

Total barang bukti yang disita meliputi 530 liter Solar dan 500 liter Pertalite yang dikemas dalam berbagai ukuran wadah, tiga unit kendaraan, serta satu mesin penyedot.

Kini MSS beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Blitar Polda Jatim. Ia dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

Tersangka MSS terancam hukuman pidana penjara maksimal enam tahun serta denda paling banyak Rp.6 miliar.

Kapolres Blitar mengimbau masyarakat agar tidak tergiur melakukan keuntungan sesaat dengan menyalahgunakan BBM bersubsidi.

Ia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan bisa melalui layanan call center 110 bebas pulsa.

“Penegakan hukum ini adalah komitmen kami untuk memastikan subsidi negara tepat sasaran serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” tegas AKBP Ardhy.

 

Humas Polda Jatim

bjatim/mpl/ls

Polres Purwakarta Menyita 1.110 Liter Solar dan Amankan Tersangka dari Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Purwakarta, JAWA BARAT – Maspolin.id|| Kepolisian Resor (Polres) Purwakarta Polda Jabar berhasil membongkar kasus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah hukum Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam pengungkapan tersebut, jajaran Satreskrim Polres Purwakarta mengamankan sebanyak 1.110 liter solar bersubsidi serta menangkap seorang tersangka berinisial AM (43).

Kasatreskrim Polres Purwakarta AKP I Made Purwantara menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan personel kepolisian pada Minggu malam (25/10/2026) di Jalan Alternatif Bukit Indah, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Purwakarta.

Saat patroli berlangsung, petugas mencurigai sebuah mobil pikap yang bagian muatannya tertutup rapat menggunakan terpal. Petugas kemudian melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut.

“Hasil pemeriksaan di lapangan menemukan kendaraan tersebut mengangkut solar bersubsidi yang disimpan di dalam 74 galon berkapasitas masing-masing 15 liter, sehingga total keseluruhan mencapai 1.110 liter,” kata Kasat Reskrim , Rabu (28/10/2026).

Ia menerangkan, modus operandi tersangka AM adalah membeli solar bersubsidi dari sejumlah sopir truk dengan harga Rp6.700 per liter. BBM tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam puluhan galon untuk diangkut dan dijual kembali ke wilayah Kabupaten Subang demi meraup keuntungan pribadi.

Selain barang bukti 1.110 liter solar bersubsidi, polisi mengamankan satu unit kendaraan Mitsubishi Colt T120 SS pikap bertanda nomor kendaraan F-8123-FU beserta satu lembar STNK.

Atas perbuatannya, tersangka AM dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman sanksi pidana tegas.

 

Humas Polda Jabar

bjabar/mpl/he

Ungkap Ladang Ganja 18 Hektare, Polda Aceh dan BNNP Amankan Empat Orang

Aceh Utara, ACEH – Maspolin.id|| Aparat gabungan mengungkap ladang ganja seluas sekitar 18 hektare di Dusun Alue Garut, Desa Teupin Ruseb, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Lokasi yang berada di kawasan terpencil dan hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki sejauh sekitar lima kilometer itu berhasil ditemukan dalam operasi pada 27–28 Oktober 2026.

Pengungkapan tersebut merupakan hasil operasi gabungan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Aceh, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh, dan Polres Lhokseumawe. Petugas menyasar dua titik yang diperkirakan memiliki total luas mencapai 18 hektare.

Kabidhumas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, mewakili Dirresnarkoba Polda Aceh Kombes Pol. Gazali Ahmad, mengatakan pengungkapan ini merupakan hasil koordinasi lintas instansi untuk memberantas penanaman ganja ilegal hingga ke sumbernya.

“Alhamdulillah, dalam operasi tersebut, seluas 18 hektare ladang ganja berhasil diungkap. Tanaman ganja kemudian dicabut dan diamankan untuk nantinya dimusnahkan. Tinggi tanaman sudah mencapai dua meter dengan jarak tanam sekitar 0,5 meter,” kata Joko dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).

Selain menemukan ladang ganja, petugas juga mengamankan empat orang berinisial MW, HM, SF, dan WD. Keempatnya beserta barang bukti telah dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Operasi tersebut dipimpin Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dedy Tabrani bersama Dirresnarkoba Polda Aceh Kombes Pol. Gazali Ahmad, dengan dukungan personel Satuan Brimob Polda Aceh dan jajaran Polres Lhokseumawe.

Joko menegaskan pemberantasan narkotika memerlukan sinergi aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan arahan Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan agar penindakan terhadap tindak pidana narkotika dilakukan secara berkelanjutan.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam penanaman, penyimpanan, maupun peredaran gelap narkotika. Warga diminta segera melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba melalui layanan kepolisian 110 atau kantor polisi terdekat.

“Dukungan dan kepedulian masyarakat sangat penting untuk mencegah peredaran narkotika serta melindungi generasi muda Aceh dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba,” pungkasnya.

Pengungkapan ladang ganja ini menjadi bagian dari upaya memutus rantai pasokan narkotika dari hulu. Melalui kerja sama lintas instansi dan dukungan masyarakat, penindakan diharapkan tidak hanya menyasar jaringan peredaran, tetapi juga praktik penanaman ganja ilegal.

 

Humas Polda Aceh

red/mpl/sc

Kasus Karhutla, Bareskrim Polri Tetapkan 245 Tersangka Perorangan dan 20 Korporasi

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin

PONTIANAK, KALBAR – Maspolin.id|| Bareskrim Polri menetapkan 245 tersangka perorangan dan 20 korporasi dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers penegakan hukum karhutla yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10/2026).

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menegaskan, penegakan hukum dilakukan secara tegas dan objektif terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi.

“Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti melalui Scientific Crime Investigation sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Asep.

Dalam penanganan perkara perorangan, Polri mencatat 287 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare. Polda Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, yakni 68 laporan, disusul Polda Riau 59 laporan dan Polda Kalimantan Tengah 43 laporan.

Sementara itu, penanganan perkara korporasi mencakup 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat merupakan perusahaan penanaman modal asing dan 16 lainnya merupakan perusahaan dalam negeri.

Penyidik Bareskrim Polri juga merekomendasikan pencabutan izin usaha terhadap 23 korporasi berdasarkan hasil penyidikan dan sejumlah indikator, antara lain kebakaran berulang, titik awal api yang berasal dari wilayah konsesi, serta ketidakmemadaian sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari penegakan hukum hingga pencegahan di tingkat masyarakat. Kehadiran Kabareskrim di Kalimantan Barat merupakan tindak lanjut arahan Kapolri untuk melihat langsung kondisi lapangan dan memastikan perkembangan penanganan perkara berjalan.

“Penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Polri tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga mendorong langkah pencegahan melalui edukasi dan keterlibatan masyarakat, dengan dukungan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh unsur terkait. Kami ingin upaya pencegahan berjalan seiring dengan penindakan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Trunoyudo di Pontianak.

Dalam mendukung penanganan karhutla, Polri mengerahkan 1.000 personel BKO dari berbagai unsur, termasuk Korps Brimob, serta 403 personel untuk mendukung edukasi pencegahan kepada masyarakat. Polri juga memberikan dukungan tenaga medis bagi masyarakat terdampak dan petugas yang bekerja di lapangan.

Polri mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan. Penanganan perkara karhutla, baik terhadap perorangan maupun korporasi, akan terus dikembangkan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

8 Tersangka Pengeroyokan Maut di Pasar Caringin Ditetapkan Polrestabes Bandung Sebagai Tersangka

BANDUNG, JAWA BARAT – Maspolin.id|| Polrestabes Bandung menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan dua orang dan menyebabkan satu korban lainnya mengalami luka berat di kawasan Pasar Induk Caringin, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung. Seluruh tersangka telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Penetapan tersangka tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Rabu (28/10/2026). Peristiwa kekerasan itu terjadi pada Sabtu (24/10/2026) sekitar pukul 17.30 WIB.

“Dari kejadian tersebut, sudah ditetapkan delapan tersangka,” kata Anton.

Ia menjelaskan, para pelaku sempat melarikan diri setelah kejadian. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan dan identifikasi, tim gabungan Satreskrim Polrestabes Bandung bersama Polsek Babakan Ciparay berhasil mengamankan seluruh tersangka dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam.

Dalam peristiwa tersebut, dua korban berinisial FR dan T meninggal dunia. Sementara itu, korban berinisial AS mengalami luka berat, termasuk kehilangan salah satu jarinya.

Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka memiliki peran berbeda. Tersangka S diduga melakukan penusukan terhadap FR hingga korban meninggal dunia. Sementara itu, enam tersangka berinisial R, AT, DD, CU, I, dan D diduga melakukan penganiayaan terhadap T dengan cara membacok dan memukul korban. Adapun tersangka Y diduga menganiaya AS hingga mengalami luka berat.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berbeda sesuai peran masing-masing. Tersangka S dikenakan Pasal 468 dan atau Pasal 469 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Enam tersangka yang diduga menganiaya T dijerat Pasal 262 ayat (4) KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, tersangka Y dikenakan Pasal 466 ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal lima tahun penjara.

Terkait motif, Anton menyebut kekerasan tersebut dipicu perselisihan yang sebelumnya terjadi antara dua kelompok warga yang beraktivitas di lingkungan Pasar Induk Caringin. Ia menegaskan, peristiwa itu bukan dipicu perebutan lahan di kawasan pasar.

“Ada permasalahan sebelumnya di antara dua kelompok tersebut yang mengakibatkan mereka berselisih sehingga kelompok pelaku melakukan penyerangan kepada kelompok korban,” ujarnya.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol. Dedi Supriadi mengatakan, penanganan perkara dilakukan langsung oleh Polrestabes Bandung bersama Polsek Babakan Ciparay karena kasus tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka berat.

Penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan bukti untuk mengungkap keterlibatan dan peran masing-masing tersangka. Saat ini, penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.

“Mohon doanya, Polrestabes Bandung segera merampungkan berkas perkara ini untuk dilanjutkan ke persidangan,” kata Dedi.

Polrestabes Bandung menegaskan penanganan perkara akan dilakukan sesuai ketentuan hukum. Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan perselisihan melalui kekerasan dan mengutamakan jalur hukum maupun musyawarah.

 

Humas Polda Jabar

bjabar/mpl/he

Kapolri Tegaskan Penegakan Hukum Berkeadilan dan Pelayanan Humanis Jadi Prioritas Polri

JAKARTA – Maspolin.id|| Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberantasan kejahatan, perlindungan masyarakat, pembenahan internal, dan penguatan kemitraan dengan masyarakat. Kapolri menekankan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengikuti dinamika keamanan, sosial, dan ekonomi.

“Kami menyadari bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pelaksanaan Asta Cita pemerintah, khususnya Asta Cita ke-2 dan Asta Cita ke-7,” ujar Suyudi di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Dalam penegakan hukum, Polri terus memperkuat pemberantasan narkoba, judi daring, premanisme, pemerasan, dan berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat. Upaya tersebut juga diarahkan untuk melindungi perekonomian nasional, menjaga kepastian hukum, serta menciptakan iklim usaha yang aman.

Polri turut memperkuat perlindungan terhadap perempuan, anak, pekerja, dan korban tindak pidana perdagangan orang. Melalui Desk Ketenagakerjaan, Polri memfasilitasi penyelesaian persoalan hubungan industrial, pemulihan hak pekerja, dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.

Di sisi lain, pendekatan humanis terus dikedepankan dalam pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk aksi unjuk rasa dan penanganan konflik sosial. Polri mendorong pengelolaan massa yang dialogis agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, sekaligus memperkuat akuntabilitas petugas melalui penggunaan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera.

“Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, Polri juga mendorong penguatan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan,” katanya.

Kehadiran Polri juga diwujudkan melalui penanganan bencana, penguatan keamanan lingkungan, serta dukungan terhadap program pemerintah. Dalam hal ini, Polri terlibat dalam pemenuhan gizi masyarakat melalui pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembangunan Jembatan Merah Putih untuk memperluas akses masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi jagung.

Kapolri menegaskan, berbagai upaya tersebut harus disertai reformasi internal yang berkelanjutan. Pembenahan dilakukan melalui penguatan pengawasan, penerapan sistem merit (merit system) dalam pembinaan karier, transformasi digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

“Kami menyadari bahwa upaya Polri masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami terus berbenah dan mendengarkan masukan masyarakat dan memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Suyudi.

Ia mengajak masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus terus dijawab melalui pelayanan yang mudah diakses, penegakan hukum yang berkeadilan, dan kehadiran Polri yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/pr

Polda Sulut Tahan 3 TSK dan Ungkap Dugaan Korupsi Advertorial DKIPS Kerugian Negara Rp7,5 Miliar

MANADO, SULAWESI UTARA – Maspolin.id|| Polda Sulut mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan atau advertorial pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit mencapai Rp7.536.539.358,24 atau sekitar Rp7,5 miliar.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Sulut, Rabu (27/10/2026), yang dipimpin Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol. Endrastiawan Setyowibowo, S.I.K., M.H., bersama Dirreskrimsus Polda Sulut Kombes Pol. FX Winardi Prabowo, S.I.K.

Dalam keterangannya, Dirreskrimsus Polda Sulut menjelaskan bahwa total anggaran kegiatan advertorial DKIPS Provinsi Sulawesi Utara selama dua tahun tersebut mencapai Rp34.696.000.000. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

“Penyidik mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan, di antaranya pengaturan penyedia jasa, penentuan paket pekerjaan tertentu, serta penggunaan perusahaan media yang diduga terafiliasi dengan pejabat. Selain itu, proses pengadaan diduga tidak berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat,” ujar Dirreskrimsus.

Penyidik juga menemukan dugaan pemberian commitment fee berupa pengembalian sebagian pembayaran dari pihak media serta laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan surat pesanan.

“Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7,53 miliar,” ujar Dirreskrimsus.

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 137 saksi yang berasal dari berbagai unsur, termasuk DKIPS, BKAD, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat, serta 111 perusahaan media. Penyidik juga meminta keterangan sejumlah ahli dan mengumpulkan dokumen serta barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara.

“Dari hasil penyidikan tersebut, Polda Sulut menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni ESL selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Kepala DKIPS Sulawesi Utara Tahun 2023 dan 2024, RL selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta CI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menjabat Kepala Bidang Kominfo DKIPS Sulawesi Utara,” lanjutnya.

Ketiga tersangka telah menjalani penahanan sejak 22 dan 23 Oktober 2026 untuk kepentingan penyidikan.

Dirreskrimsus juga menegaskan bahwa penanganan perkara masih dapat dikembangkan. “Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, penyidik akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau ketentuan pidana terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (nf/hn/rs)

 

Tribratanews

red/mpl/sc

Kasus Penusukan Tiga Orang di Bali, Polisi Tangkap Dua WNA Arab Saudi

DENPASAR, BALI – Maspolin.id|| Polisi menangkap dua orang warga negara asing asal Arab Saudi yang diduga terlibat penusukan terhadap dua orang pengemudi ojek online dan seorang petugas keamanan proyek hotel di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy saat dikonfirmasi di Denpasar, Rabu, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (27/10/2026) dini hari sekitar pukul 02.25 Wita.

Laporan kejadian diterima melalui layanan Call Center 110 pada pukul 02.49 Wita.

“Berdasarkan keterangan awal saksi, peristiwa itu bermula ketika tiga orang warga negara asing (WNA) dikeluarkan oleh petugas keamanan dari dalam kelab malam karena diduga mengganggu pengunjung lainnya,” kata Sandy.

Setelah berada di luar tempat hiburan, terjadi perselisihan antara para WNA tersebut dengan sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang sedang menunggu pesanan di sekitar lokasi.

“Keributan itu kemudian diduga berujung pada aksi penusukan yang mengakibatkan tiga orang WNI mengalami luka-luka,” katanya.

Ketiga korban masing-masing berinisial JKN dan EBG yang bekerja sebagai pengemudi ojol, serta KD yang merupakan petugas keamanan proyek hotel di sekitar lokasi kejadian.

JKN mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan, sedangkan EBG dan KD mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri.

Dalam penanganan kasus tersebut, polisi menangkap dua orang WNA yang diduga terlibat, yakni AMA, laki-laki berusia 29 tahun, dan FMA, laki-laki berusia 35 tahun.

Polisi masih menangani kasus tersebut untuk mendalami peran masing-masing terduga pelaku serta mengungkap secara lengkap kronologi kejadian.

Secara terpisah, Kapolresta Denpasar Komisaris Besar Polisi I Wayan Winasa mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara jelas peristiwa tersebut.

“Mohon waktu karena pemeriksaan masih berjalan. Mudah-mudahan besok (bisa) kami sampaikan,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (28/10/2026). (Ad/hn/rs)

 

Tribratanews

red/mpl/sss

Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri Ingatkan Personel Layani Masyarakat dengan Santun dan Humanis

KORLANTAS POLRI – Maspolin.id|| Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengingatkan seluruh personel yang bertugas dalam Operasi Patuh 2026 untuk mengedepankan pelayanan yang humanis, bersikap santun, dan tidak arogan saat berinteraksi dengan masyarakat. Operasi Patuh 2026 tengah berlangsung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi menegaskan sikap dan perilaku personel di lapangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang profesional dan dipercaya masyarakat.

“Pastikan seluruh personel di lapangan mengedepankan pelayanan, sikap santun dan tidak arogan, sehingga kehadiran Polantas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Kombes Pol Turmudi dalam keterangannya.

Menurutnya, pelaksanaan Operasi Patuh 2026 tidak hanya berfokus pada penegakan aturan lalu lintas, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik selama berkendara maupun saat berinteraksi dengan petugas.

Personel di lapangan diharapkan mampu memberikan teguran, imbauan, dan edukasi secara simpatik dengan tetap mengedepankan profesionalisme. Sikap santun dan komunikatif dinilai penting untuk membangun kedekatan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polantas.

Melalui pendekatan tersebut, Korlantas Polri ingin memastikan kehadiran petugas bukan sekadar melakukan pengawasan dan penindakan, tetapi juga memberikan rasa aman, nyaman, serta manfaat nyata bagi pengguna jalan.

Operasi Patuh 2026 diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas sekaligus memperkuat hubungan positif antara Polantas dan masyarakat demi mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan.

 

Humas Korlantas Polri

red/mpl/sss

 

 

 

 

 

Jangan Lewatkan

Polresta Tangerang Bongkar 3 Pabrik Tembakau Sintetis, 6 Tersangka Ditangkap

Tangerang Kota, PMJ - Maspolin.id|| Kabupaten Tangerang. Polresta Tangerang, Polda Banten, membongkar jaringan produksi narkotika jenis tembakau sintetis yang beroperasi di tiga lokasi berbeda....
Im deutschsprachigen Umfeld von Fitness und Sportpharma wird bei Suchanfragen auch steroidekaufen24 als möglicher Ausgangspunkt für die Prüfung von Informationen über anabole Wirkstoffe; rechtliche Rahmenbedingungen für bestimmte Wirkstoffe sind für eine realistische Einschätzung möglicher Gesundheitsgefahren wesentlich.