Facebook Instagram X Youtube
33 C
Jakarta
Kamis, 29 Oktober 26
Facebook Instagram X Youtube
Pers Ksatria dabn Bermartabat

Kapolri Tegaskan Penegakan Hukum Berkeadilan dan Pelayanan Humanis Jadi Prioritas Polri

Penulis
Redaksi Maspolin
-

JAKARTA – Maspolin.id|| Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberantasan kejahatan, perlindungan masyarakat, pembenahan internal, dan penguatan kemitraan dengan masyarakat. Kapolri menekankan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengikuti dinamika keamanan, sosial, dan ekonomi.

“Kami menyadari bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pelaksanaan Asta Cita pemerintah, khususnya Asta Cita ke-2 dan Asta Cita ke-7,” ujar Suyudi di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Dalam penegakan hukum, Polri terus memperkuat pemberantasan narkoba, judi daring, premanisme, pemerasan, dan berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat. Upaya tersebut juga diarahkan untuk melindungi perekonomian nasional, menjaga kepastian hukum, serta menciptakan iklim usaha yang aman.

Polri turut memperkuat perlindungan terhadap perempuan, anak, pekerja, dan korban tindak pidana perdagangan orang. Melalui Desk Ketenagakerjaan, Polri memfasilitasi penyelesaian persoalan hubungan industrial, pemulihan hak pekerja, dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.

Di sisi lain, pendekatan humanis terus dikedepankan dalam pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk aksi unjuk rasa dan penanganan konflik sosial. Polri mendorong pengelolaan massa yang dialogis agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, sekaligus memperkuat akuntabilitas petugas melalui penggunaan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera.

“Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, Polri juga mendorong penguatan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan,” katanya.

Kehadiran Polri juga diwujudkan melalui penanganan bencana, penguatan keamanan lingkungan, serta dukungan terhadap program pemerintah. Dalam hal ini, Polri terlibat dalam pemenuhan gizi masyarakat melalui pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembangunan Jembatan Merah Putih untuk memperluas akses masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi jagung.

Kapolri menegaskan, berbagai upaya tersebut harus disertai reformasi internal yang berkelanjutan. Pembenahan dilakukan melalui penguatan pengawasan, penerapan sistem merit (merit system) dalam pembinaan karier, transformasi digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

“Kami menyadari bahwa upaya Polri masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami terus berbenah dan mendengarkan masukan masyarakat dan memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Suyudi.

Ia mengajak masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus terus dijawab melalui pelayanan yang mudah diakses, penegakan hukum yang berkeadilan, dan kehadiran Polri yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/pr

Polda Sulut Tahan 3 TSK dan Ungkap Dugaan Korupsi Advertorial DKIPS Kerugian Negara Rp7,5 Miliar

Penulis
Redaksi Maspolin
-

MANADO, SULAWESI UTARA – Maspolin.id|| Polda Sulut mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan atau advertorial pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit mencapai Rp7.536.539.358,24 atau sekitar Rp7,5 miliar.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Sulut, Rabu (27/10/2026), yang dipimpin Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol. Endrastiawan Setyowibowo, S.I.K., M.H., bersama Dirreskrimsus Polda Sulut Kombes Pol. FX Winardi Prabowo, S.I.K.

Dalam keterangannya, Dirreskrimsus Polda Sulut menjelaskan bahwa total anggaran kegiatan advertorial DKIPS Provinsi Sulawesi Utara selama dua tahun tersebut mencapai Rp34.696.000.000. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

“Penyidik mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan, di antaranya pengaturan penyedia jasa, penentuan paket pekerjaan tertentu, serta penggunaan perusahaan media yang diduga terafiliasi dengan pejabat. Selain itu, proses pengadaan diduga tidak berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat,” ujar Dirreskrimsus.

Penyidik juga menemukan dugaan pemberian commitment fee berupa pengembalian sebagian pembayaran dari pihak media serta laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan surat pesanan.

“Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7,53 miliar,” ujar Dirreskrimsus.

Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 137 saksi yang berasal dari berbagai unsur, termasuk DKIPS, BKAD, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat, serta 111 perusahaan media. Penyidik juga meminta keterangan sejumlah ahli dan mengumpulkan dokumen serta barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara.

“Dari hasil penyidikan tersebut, Polda Sulut menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni ESL selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Kepala DKIPS Sulawesi Utara Tahun 2023 dan 2024, RL selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta CI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menjabat Kepala Bidang Kominfo DKIPS Sulawesi Utara,” lanjutnya.

Ketiga tersangka telah menjalani penahanan sejak 22 dan 23 Oktober 2026 untuk kepentingan penyidikan.

Dirreskrimsus juga menegaskan bahwa penanganan perkara masih dapat dikembangkan. “Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, penyidik akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau ketentuan pidana terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (nf/hn/rs)

 

Tribratanews

red/mpl/sc

Kasus Penusukan Tiga Orang di Bali, Polisi Tangkap Dua WNA Arab Saudi

Penulis
Redaksi Maspolin
-

DENPASAR, BALI – Maspolin.id|| Polisi menangkap dua orang warga negara asing asal Arab Saudi yang diduga terlibat penusukan terhadap dua orang pengemudi ojek online dan seorang petugas keamanan proyek hotel di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy saat dikonfirmasi di Denpasar, Rabu, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (27/10/2026) dini hari sekitar pukul 02.25 Wita.

Laporan kejadian diterima melalui layanan Call Center 110 pada pukul 02.49 Wita.

“Berdasarkan keterangan awal saksi, peristiwa itu bermula ketika tiga orang warga negara asing (WNA) dikeluarkan oleh petugas keamanan dari dalam kelab malam karena diduga mengganggu pengunjung lainnya,” kata Sandy.

Setelah berada di luar tempat hiburan, terjadi perselisihan antara para WNA tersebut dengan sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang sedang menunggu pesanan di sekitar lokasi.

“Keributan itu kemudian diduga berujung pada aksi penusukan yang mengakibatkan tiga orang WNI mengalami luka-luka,” katanya.

Ketiga korban masing-masing berinisial JKN dan EBG yang bekerja sebagai pengemudi ojol, serta KD yang merupakan petugas keamanan proyek hotel di sekitar lokasi kejadian.

JKN mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan, sedangkan EBG dan KD mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri.

Dalam penanganan kasus tersebut, polisi menangkap dua orang WNA yang diduga terlibat, yakni AMA, laki-laki berusia 29 tahun, dan FMA, laki-laki berusia 35 tahun.

Polisi masih menangani kasus tersebut untuk mendalami peran masing-masing terduga pelaku serta mengungkap secara lengkap kronologi kejadian.

Secara terpisah, Kapolresta Denpasar Komisaris Besar Polisi I Wayan Winasa mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara jelas peristiwa tersebut.

“Mohon waktu karena pemeriksaan masih berjalan. Mudah-mudahan besok (bisa) kami sampaikan,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (28/10/2026). (Ad/hn/rs)

 

Tribratanews

red/mpl/sss

Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri Ingatkan Personel Layani Masyarakat dengan Santun dan Humanis

Penulis
Redaksi Maspolin
-

KORLANTAS POLRI – Maspolin.id|| Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengingatkan seluruh personel yang bertugas dalam Operasi Patuh 2026 untuk mengedepankan pelayanan yang humanis, bersikap santun, dan tidak arogan saat berinteraksi dengan masyarakat. Operasi Patuh 2026 tengah berlangsung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi menegaskan sikap dan perilaku personel di lapangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang profesional dan dipercaya masyarakat.

“Pastikan seluruh personel di lapangan mengedepankan pelayanan, sikap santun dan tidak arogan, sehingga kehadiran Polantas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Kombes Pol Turmudi dalam keterangannya.

Menurutnya, pelaksanaan Operasi Patuh 2026 tidak hanya berfokus pada penegakan aturan lalu lintas, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik selama berkendara maupun saat berinteraksi dengan petugas.

Personel di lapangan diharapkan mampu memberikan teguran, imbauan, dan edukasi secara simpatik dengan tetap mengedepankan profesionalisme. Sikap santun dan komunikatif dinilai penting untuk membangun kedekatan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polantas.

Melalui pendekatan tersebut, Korlantas Polri ingin memastikan kehadiran petugas bukan sekadar melakukan pengawasan dan penindakan, tetapi juga memberikan rasa aman, nyaman, serta manfaat nyata bagi pengguna jalan.

Operasi Patuh 2026 diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas sekaligus memperkuat hubungan positif antara Polantas dan masyarakat demi mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan.

 

Humas Korlantas Polri

red/mpl/sss

Bareskrim Polri Ungkap Dugaan Impor Ilegal 1.257 Balpres di Subang

Penulis
Redaksi Maspolin
-

Subang, JAWA BARAT – Maspolin.id|| Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan berupa importasi ilegal pakaian bekas atau balpres di sebuah gudang kawasan Pergudangan Intijaya Subang Industri, Blok A-29, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menemukan 1.257 bal pakaian bekas yang diduga berasal dari impor ilegal dengan taksiran nilai mencapai Rp15 miliar.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol Suhasto mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti melalui penyelidikan oleh tim Dittipideksus Bareskrim Polri berdasarkan surat perintah Kabareskrim Polri tertanggal 21 Oktober 2026.

“Penindakan ini sebagai wujud komitmen Bareskrim Polri dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. Penindakan ini berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti secara profesional oleh penyelidik Dittipideksus Bareskrim Polri,” ujar Suhasto di Subang, Rabu (28/10/2026).

Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan ribuan bal pakaian bekas yang tersimpan di dalam gudang tertutup. Berdasarkan inventarisasi awal, setiap bal diperkirakan bernilai Rp6 juta hingga Rp12 juta, sehingga total nilai barang yang ditemukan ditaksir mencapai Rp15 miliar.

Suhasto menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi di lapangan, aktivitas penyimpanan dan perdagangan tersebut diduga telah berlangsung sejak September 2026. Penyidik memperkirakan perputaran transaksi dalam kegiatan tersebut dapat mencapai puluhan miliar rupiah.

“Dari hasil inventarisasi awal, per balnya ditaksir senilai Rp6 juta sampai dengan Rp12 juta. Kalau kita kalkulasikan dari 1.257 bal itu, nilainya bisa mencapai Rp15 miliar. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak September, sehingga perputarannya diprediksi bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan saksi, gudang tersebut diduga disewa oleh seseorang berinisial DAN, sementara penanggung jawab operasional yang disebut sebagai kepala gudang berinisial W. Penyidik masih mendalami identitas, peran, serta keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan dugaan importasi ilegal tersebut.

Suhasto menegaskan, penyidikan tidak hanya berfokus pada barang yang ditemukan di gudang, tetapi juga akan menelusuri asal-usul pakaian bekas, modus operandi, jalur masuk barang ke Indonesia, hingga jaringan distribusi yang diduga terlibat.

“Kami tidak akan berhenti sampai di gudang, tetapi akan menelusuri lebih jauh dari mana barang ini berasal. Penyidik masih mendalami secara komprehensif identitas para pihak yang terlibat, asal-usul barang, modus operandi, jalur masuk ke wilayah Indonesia, serta jaringan distribusinya,” tegas Suhasto.

Dalam perkara ini, penyidik mempersangkakan dugaan pelanggaran Pasal 111 juncto Pasal 47 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Lebih lanjut, Suhasto menegaskan bahwa penindakan terhadap dugaan importasi ilegal tersebut bukan semata-mata penegakan hukum, melainkan juga bagian dari upaya melindungi kepentingan ekonomi nasional, menciptakan tata niaga impor yang sehat, serta menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.

“Penindakan ini bukan hanya sekadar penegakan hukum, tetapi bagian dari upaya negara untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, mewujudkan tata niaga impor yang sehat dan berkeadilan, serta melindungi keberlangsungan industri tekstil yang ada di Indonesia,” ungkapnya.

Langkah tersebut, lanjut Suhasto, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang diimplementasikan melalui program Quick Wins Polri dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan.

Bareskrim Polri juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran barang impor ilegal dengan tidak terlibat dalam rantai pemasukan maupun distribusinya. Masyarakat yang mengetahui dugaan praktik serupa diharapkan menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyidik akan terus mengembangkan perkara ini guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta menelusuri jaringan di balik dugaan importasi ilegal pakaian bekas tersebut.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

Pelatihan Terjun Payung Bagi Personel Korps Brimob Polri Tahun 2026 Resmi Dibuka

Penulis
Redaksi Maspolin
-

Bogor, JAWA BARAT – Maspolin.id|| Komandan Satuan Latihan Brimob Korbrimob Polri Kombes Pol. Yudo Nugroho Sugianto, resmi membuka Pelatihan Terjun Payung bagi personel Korps Brimob Polri Tahun Anggaran 2026 dalam upacara di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/10/2026).

Pelatihan berlangsung selama 28 hari, mulai 27 Oktober hingga 23 November 2026, diikuti 40 personel dari Korbrimob dan Satbrimob Polda, yang terdiri dari Pasukan Gegana, Pasukan Pelopor, Satlat Brimob, Bid TIK, serta Satbrimob Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. Mereka akan dibina oleh 16 instruktur dengan dukungan 16 personel Kolat dan pendukung latihan.

Kegiatan ini dilaksanakan di tiga lokasi: Satlat Brimob Cikeas, Kolam Renang Pelopor Korbrimob, dan Bandara Internasional Kertajati, Majalengka. Peserta akan menempuh materi pengantar terjun payung, pengenalan peralatan, pelipatan parasut, teknik exit, pattern, prosedur darurat, hingga latihan melayang menggunakan simulator Wind Tunnel.

Komandan Satuan Latihan Brimob Korbrimob Kombes Pol. Yudo Nugroho Sugianto, selaku inspektur upacara membuka kegiatan secara resmi, disertai penyematan tanda instruktur dan peserta latihan. Suasana upacara diwarnai penghormatan pasukan, penyanyian Mars dan Hymne Brimob, serta doa bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Dansatlat Brimob menegaskan bahwa pelatihan terjun payung bukan sekadar peningkatan keterampilan teknis, melainkan pembentukan mental, kedisiplinan, dan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi tugas operasional. Beliau berharap seluruh peserta mampu menyerap seluruh materi dengan sungguh-sungguh, menjaga keselamatan selama pelatihan, serta menjadi agen penularan pengetahuan dan keterampilan di kesatuan masing-masing.

“Pelatihan ini kami selenggarakan untuk membentuk personel Brimob yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga tangguh secara fisik dan mental. Kami berharap para peserta mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat di lapangan, serta siap mendukung tugas operasional kepolisian di mana pun dibutuhkan,” ujar Dansatlat Brimob.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Korbrimob dalam membangun personel yang tangguh, adaptif, dan siap siaga. Ketika parasut akhirnya mengembang di udara Kertajati, bukan hanya keterampilan yang diuji, melainkan juga kesiapan Brimob menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala arah.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/pr

Polda Jatim Uji Abu dan Tulang di Tungku dalam Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak

Penulis
Biro Jawa Timur
-

Madiun, JAWA TIMUR – Maspolin.id|| Penyidik Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur terus mendalami kasus dugaan pembunuhan Dini Hardiyanti (30) dan anaknya, AGF (4), di Kota Madiun. Fokus penyidikan kini mencakup pemeriksaan sisa abu dan tulang yang ditemukan di tungku pembakaran serta sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan upaya menghilangkan jejak kejahatan.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan, penyidik menelusuri proses pembakaran yang diduga dilakukan tersangka DBM (40), suami siri korban, setelah kedua korban meninggal dunia.

“Jadi, tungku itu dibuat setelah ada proses pembakaran di situ. Setelah itu abunya dibersihkan dan dilarutkan. Jadi, tungku itu untuk menutupi ada pembakaran,” ujarnya di Madiun, Rabu (28/10/2026).

Menurut penyidik, tersangka diduga menyiapkan kayu untuk membakar jenazah beberapa hari setelah peristiwa pembunuhan di sebuah hotel. Keberadaan tungku tersebut kini turut didalami untuk mengungkap rangkaian tindakan yang diduga dilakukan tersangka.

Polisi juga menyelidiki dugaan penggunaan mesin pencacah atau penggiling yang dibeli tersangka untuk mengolah sisa pembakaran. Mesin tersebut telah diamankan bersama abu dari tungku dan sejumlah bagian tulang yang diduga berkaitan dengan kedua korban.

Seluruh barang bukti tersebut menjalani pemeriksaan laboratorium forensik. Pemeriksaan diperlukan untuk mengidentifikasi karakteristik tulang yang ditemukan, termasuk membantu memastikan apakah tulang tersebut berasal dari orang dewasa atau anak-anak.

Untuk memperjelas kronologi perkara, penyidik Polda Jatim juga melakukan prarekonstruksi di rumah pribadi tersangka di Jalan Kunir Nomor 13, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Selasa (27/10/2026).

Di lokasi tersebut, penyidik menelusuri dugaan rangkaian tindakan setelah pembunuhan, mulai dari pembakaran jenazah, penggunaan mesin pencacah rumput, hingga pembuangan sisa pembakaran ke Sungai Bengawan Madiun.

Prarekonstruksi juga dilakukan di Hotel Mataram Baru, Jalan dr. Soetomo, Kelurahan Madiun Lor, serta rumah orang tua tersangka di Gang Tentrem, Jalan Doho, Kelurahan Winongo, Kota Madiun.

Sementara itu, motif pembunuhan masih didalami. Berdasarkan keterangan sementara, peristiwa tersebut diduga dipicu percekcokan antara tersangka dan korban Dini di hotel. Perselisihan itu disebut berkaitan dengan status hubungan mereka, kecemburuan, serta persoalan perhatian setelah istri sah tersangka meneleponnya.

Tersangka dan korban diketahui telah menjalin hubungan sejak 2023 dan menikah secara siri, meskipun tersangka masih memiliki istri sah.

Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terkait pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

Polda Jatim terus memeriksa barang bukti dan mendalami keterangan terkait untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa serta memastikan proses penegakan hukum berjalan berdasarkan hasil penyidikan dan bukti ilmiah. (Ad/hn/rs)

 

Tribratanews

bjatim/mpl/gg

Massa Aksi BEM UI Bubarkan Diri Saat Hujan Deras

Penulis
Biro Jakarta
-
Massa aksi membubarkan diri usai hujan melanda kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat pada Rabu (28/10/2026). ANTARA/Adimas Raditya

JAKARTA (Antara) – Maspolin.id|| Massa aksi unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam aksi #IndonesiaSadar membubarkan diri pada Rabu malam, sekitar pukul 19.15 WIB akibat hujan di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, hujan yang mengguyur kawasan tersebut membuat massa mulai meninggalkan lokasi aksi.

Pembubaran berlangsung setelah peserta menyampaikan aspirasi di sekitar depan Gedung UOB.

Petugas gabungan yang berjaga di sekitar lokasi turut memantau proses pembubaran massa untuk memastikan situasi tetap kondusif.

Meski demikian, sejumlah titik terpantau masih terdapat penumpukan massa.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung melalui pengeras suara mengimbau agar massa segera membubarkan diri secara tertib.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kegiatan penyampaian pendapat yang berlangsung kondusif.

Dengan berakhirnya aksi, petugas terus memantau kondisi arus lalu lintas di sekitar lokasi untuk mengantisipasi perkembangan situasi setelah massa meninggalkan kawasan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, lalu lintas masih ditutup di kedua arah, baik arah Semanggi menuju Bundaran HI dan sebaliknya.

 

antara

bjak/mpl/ma

Himbauan Polda Metro Jaya Ajak Masyarakat Jaga Fasilitas Umum Saat Penyampaian Aspirasi

Penulis
Biro Jakarta
-
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto

PMJ – Maspolin.id|| Polda Metro Jaya mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga fasilitas umum dan ruang publik saat kegiatan penyampaian aspirasi pada Rabu (28/10/2026). Kepolisian menekankan pentingnya saling menghormati dan menjaga ketertiban agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat dengan aman dan damai, sementara aktivitas warga lainnya tetap berjalan dengan baik.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, ruang publik merupakan tempat bersama yang digunakan masyarakat untuk berbagai kepentingan, termasuk menyampaikan aspirasi, bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, seluruh pihak diharapkan saling menjaga dan menghormati hak masing-masing.

“Ruang publik adalah milik kita bersama. Ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi, ada pula yang bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Semua memiliki hak yang perlu kita hormati,” ujarnya, Selasa (27/10/2026).

Kombes Budi menjelaskan, menjaga fasilitas umum merupakan bagian dari tanggung jawab bersama karena keberadaannya berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Komunikasi yang terbuka dan penyampaian informasi yang akurat juga penting untuk mencegah kesalahpahaman serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Dalam memberikan pelayanan selama kegiatan penyampaian aspirasi, Polda Metro Jaya mengedepankan pendekatan dialogis, persuasif, dan humanis. Hal ini sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat untuk Saling Menjaga Ruang Publik sebagai Sarana Penyampaian Pendapat”, yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak warga, keselamatan, dan kepentingan bersama.

“Aspirasi masyarakat harus tetap mendapat ruang, sementara keselamatan dan kepentingan bersama juga kita jaga. Inilah semangat Polisi Bersama Masyarakat dalam menjaga Jakarta,” tutupnya.

 

Humas PMJ

bjak/mpl/ay

Polda Metro Jaya Kedepankan Pelayanan Humanis dalam Penyampaian Aspirasi

Penulis
Biro Jakarta
-

PMJ – Maspolin.id|| Penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Polda Metro Jaya berkomitmen menghormati dan melindungi hak tersebut agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara aman, tertib, dan damai.

Untuk itu, Polda Metro Jaya bersama TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) siap memberikan pelayanan serta mengawal jalannya penyampaian aspirasi dengan pendekatan persuasif dan humanis.

Keselamatan seluruh warga negara, baik peserta penyampaian aspirasi maupun masyarakat yang bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari, menjadi tanggung jawab dan prioritas utama petugas gabungan. Kehadiran petugas ditujukan untuk memastikan hak setiap warga tetap terlindungi.

Pada Rabu (28/10/2026), petugas gabungan memberikan pelayanan terhadap 77 kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya, terdiri atas 53 kegiatan penyampaian aspirasi dan 24 kegiatan masyarakat lainnya.

Pelayanan dilakukan di sejumlah titik, antara lain kawasan DPR/MPR RI, depan UOB, Tugu Tani, Silang Selatan Monas, serta lokasi lainnya. Personel disiagakan untuk mendampingi peserta penyampaian aspirasi sekaligus membantu kelancaran aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto saat memimpin apel kesiapan menekankan pentingnya komunikasi, negosiasi, serta pendekatan persuasif dan humanis dalam pelaksanaan tugas.

“Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dimulai dari langkah-langkah pendekatan persuasif dan humanis,” tegas Kapolda.

Kapolda juga mengingatkan seluruh personel untuk bertugas secara profesional, proporsional, dan sesuai prosedur.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan, pelayanan di lapangan mencakup pengaturan lalu lintas, pelayanan kesehatan, serta komunikasi dengan peserta penyampaian aspirasi. Rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional menyesuaikan perkembangan kegiatan di lapangan.

Kombes Budi mengajak peserta penyampaian aspirasi untuk menyampaikan pendapat secara tertib dan damai, menghormati hak masyarakat lainnya, serta bersama-sama menjaga ruang publik dan fasilitas umum.

“Semangat Polisi Bersama Masyarakat Saling Menjaga Ruang Publik sebagai Sarana Penyampaian Pendapat menjadi bagian penting dalam pelayanan ini,” ujarnya.

Polda Metro Jaya juga menyampaikan permohonan maaf apabila kegiatan maupun pengaturan lalu lintas berdampak pada perjalanan dan aktivitas masyarakat. Warga diimbau mengikuti arahan petugas serta memantau informasi lalu lintas melalui kanal resmi TMC Polda Metro Jaya dan Polda Metro Jaya. Apabila membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi Layanan Polisi 110.

 

Humas PMJ

bjak/mpl/ay

123...4,331Halaman 1 dari 4,331

 

 

 

 

 

Jangan Lewatkan

Muat lebih banyak
Kegiatan Kapolri

Kapolri Tegaskan Penegakan Hukum Berkeadilan dan Pelayanan Humanis Jadi Prioritas Polri

Redaksi Maspolin -
JAKARTA – Maspolin.id|| Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga...

Polda Sulut Tahan 3 TSK dan Ungkap Dugaan Korupsi Advertorial DKIPS...

HUKUM

Kasus Penusukan Tiga Orang di Bali, Polisi Tangkap Dua WNA Arab...

KRIMINAL

Operasi Patuh 2026, Korlantas Polri Ingatkan Personel Layani Masyarakat dengan Santun...

Humas Korlantas Polri
© 2023. Maspolin.id
Im deutschsprachigen Umfeld von Fitness und Sportpharma wird bei Suchanfragen auch steroidekaufen24 als möglicher Ausgangspunkt für die Prüfung von Informationen über anabole Wirkstoffe; rechtliche Rahmenbedingungen für bestimmte Wirkstoffe sind für eine realistische Einschätzung möglicher Gesundheitsgefahren wesentlich.