Kasus Laboratorium Narkoba di Pidie, Bareskrim Polri Tetapkan Dua WNA dan Delapan WNI Jadi TSK

antara

BARESKRIM POLRI – Maspolin.id|| Bareskrim Polri menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan laboratorium narkoba ilegal (clandestine laboratory) di Kabupaten Pidie, Aceh. Laboratorium tersebut diduga digunakan untuk mengolah metamfetamin cair menjadi sabu kristal dengan jumlah mencapai 1,2 ton.

Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol. Zulkarnain Harahap mengatakan, dalam penggerebekan tersebut petugas mengamankan 11 orang. Setelah penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan, 10 orang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan satu orang lainnya masih berstatus saksi.

“Pada saat penggerebekan itu sudah diamankan sebanyak 11 orang. Kita sudah menetapkan perkaranya menjadi penyidikan dan sudah menetapkan sebanyak 10 orang tersangka,” kata Zulkarnain di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Sepuluh tersangka tersebut terdiri atas dua warga negara China berinisial LJ dan XM serta delapan warga negara Indonesia. Keduanya diduga berperan sebagai koki atau ahli kimia yang mengolah metamfetamin cair menjadi sabu kristal.

Sementara itu, MY dan MZ diduga bertugas sebagai asisten koki yang membantu proses pengolahan dan pengemasan narkoba. Tersangka AY diduga menyuplai kebutuhan logistik sekaligus menyiapkan lokasi laboratorium agar dapat beroperasi.

Tersangka RZ berperan dalam pengadaan perlengkapan dan peralatan pengolahan sabu. Adapun BS dan MN diduga menjemput serta mengantarkan dua koki asal China dari Malaysia ke Aceh.

Dua tersangka lainnya, RM dan RY, diduga menjemput kedua koki tersebut di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, sebelum mengantarkan mereka ke lokasi laboratorium.

Polisi tidak menetapkan AK sebagai tersangka karena penyidik belum menemukan unsur niat jahat atau mens rea yang menunjukkan keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut. AK diketahui bekerja di bawah AY pada bengkel pengecatan mobil yang digunakan sebagai lokasi laboratorium.

“Yang bersangkutan tidak terlibat dalam persiapan, kemudian tahap pembuatan maupun tahap yang lainnya, sehingga kita masih tetapkan menjadi saksi,” ujar Zulkarnain.

Selain menetapkan 10 tersangka, penyidik Bareskrim Polri juga memburu dua orang berinisial ES dan JM yang diduga memiliki peran dalam jaringan tersebut.

ES diduga berperan sebagai penyandang dana dengan memerintahkan sejumlah orang berangkat ke Medan, Sumatera Utara, untuk membeli peralatan yang dibutuhkan. Sementara itu, JM diduga menjadi pengendali laboratorium narkoba tersebut.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait narkotika sebagaimana disebutkan penyidik, yakni Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 610 ayat (2) dan/atau Pasal 609 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto meninjau langsung bangunan di Kabupaten Pidie, Aceh, yang diduga digunakan sebagai laboratorium untuk mengolah metamfetamin cair menjadi sabu kristal pada Jumat (23/10/2026).

Penetapan para tersangka menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap dugaan produksi narkoba dalam skala besar. Bareskrim Polri masih memburu pihak-pihak yang diduga terlibat untuk mengungkap jaringan dan peran masing-masing secara menyeluruh.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/nn

34,9 Kg Sabu dari Malaysia Digagalkan, Kapolda Riau Tegaskan Perang terhadap Narkoba

PAKANBARU, RIAU – Maspolin.id|| Polda Riau memperketat pengawasan jalur masuk narkotika dari Malaysia untuk mencegah wilayah Riau dimanfaatkan sindikat lintas negara sebagai pintu penyelundupan dan distribusi narkoba.

Kapolda Riau Irjen Pol. Arman Achdiat menegaskan, pihaknya tidak akan memberi ruang bagi jaringan narkotika yang berupaya menjadikan Riau sebagai jalur peredaran narkoba di Indonesia.

“Jangan mereka menganggap kita ini sebagai kelinci percobaan untuk penjualan narkoba di wilayah Indonesia, terutama di wilayah Riau. Saya tidak akan main-main,” tegas Arman di Pekanbaru, Selasa (27/10/2026).

Arman menjelaskan, sindikat narkotika lintas negara diduga melibatkan jaringan lokal yang dikenal dengan sebutan becak laut dan becak darat untuk membantu mendistribusikan barang haram tersebut.

Jalur pesisir timur Riau, termasuk Dumai, Pulau Rupat, dan Bengkalis, menjadi wilayah yang diwaspadai sebagai jalur penyelundupan narkotika dari Malaysia. Barang tersebut diduga akan diedarkan ke sejumlah daerah, mulai dari Riau dan Medan hingga Sumatera Selatan.

Pernyataan itu disampaikan dalam pengungkapan kasus penyelundupan sabu-sabu seberat 34,9 kilogram yang berasal dari Malaysia. Dalam operasi tersebut, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengamankan lima tersangka untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan perkara.

Untuk memperkuat upaya pemberantasan narkotika, Polda Riau meningkatkan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Pemerintah Provinsi Riau. Sinergi lintas instansi ini ditujukan untuk memperketat pengawasan sekaligus memutus jalur peredaran narkoba.

Selain melakukan penindakan, Polda Riau juga menyiapkan langkah pencegahan melalui pembentukan satuan tugas khusus yang menyasar lingkungan sekolah. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Melalui penindakan dan pencegahan yang berjalan beriringan, Polda Riau berupaya mempersempit ruang gerak sindikat narkotika sekaligus mencegah wilayah Riau menjadi jalur peredaran narkoba lintas negara.

 

Humas Polda Riau

red/mpl/nn

Kadivhumas Polri: Kebebasan Berpendapat Dijamin Undang-Undang, Mari Jaga Keamanan Bersama

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P.

JAKARTA – Maspolin.id|| Polri menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, seluruh pihak diharapkan saling menghormati hak satu sama lain serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan damai.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pikiran secara bebas dan bertanggung jawab. Undang-undang tersebut juga mengatur kewajiban warga negara untuk menghormati hak orang lain, menaati hukum, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P., mengatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan dilindungi. Pada saat yang sama, pelaksanaannya perlu disertai tanggung jawab bersama untuk menjaga kepentingan masyarakat luas.

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Polri menghormati hak tersebut dan berkomitmen memberikan pelayanan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman dan tertib. Mari kita bersama-sama menjaga suasana yang damai, menghormati hak orang lain, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum,” ujar Isir.

Ia menjelaskan, kehadiran personel Polri di tengah masyarakat selama berlangsungnya aksi penyampaian pendapat merupakan bagian dari pelayanan untuk memastikan kegiatan berjalan tertib, sekaligus memberikan perlindungan kepada peserta aksi dan masyarakat lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Polri mengedepankan pendekatan humanis melalui komunikasi, koordinasi dengan penyelenggara aksi, pengaturan lalu lintas, serta langkah-langkah pencegahan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta kelancaran aktivitas publik.

“Polisi hadir bukan untuk menghalangi masyarakat menyampaikan pendapat, melainkan untuk memberikan pelayanan dan memastikan hak tersebut dapat dijalankan dengan baik. Kami mengajak peserta aksi, petugas di lapangan, dan seluruh elemen masyarakat untuk saling menghormati, menjaga komunikasi, serta bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” katanya.

Isir menambahkan, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Sikap saling menghargai, mematuhi ketentuan hukum, serta menghindari tindakan provokatif menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya kesalahpahaman maupun gangguan selama kegiatan berlangsung.

Polri juga mengajak masyarakat untuk menyikapi berbagai informasi yang beredar secara bijak, memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, serta tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi dan berpotensi memicu keresahan.

“Keamanan akan lebih mudah terwujud apabila polisi dan masyarakat saling bekerja sama. Kami mengajak semua pihak untuk mengedepankan dialog, menjaga ketertiban, dan menghormati perbedaan pendapat. Aspirasi dapat disampaikan secara tegas tanpa harus disertai tindakan yang merugikan orang lain. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat menjaga situasi tetap aman, damai, dan kondusif,” pungkas Isir.

Melalui sinergi antara Polisi bersama masyarakat, penyampaian pendapat di muka umum diharapkan dapat berlangsung sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat, dengan tetap menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia, serta keamanan dan ketertiban bersama.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

7 Pelaku Penganiayaan Anggota TNI AU dengan Busur Panah Diamankan Polisi

MAKASSAR, SULSEL – Maspolin.id|| Polrestabes Makassar mengamankan tujuh orang yang diduga terlibat dalam penganiayaan menggunakan busur panah terhadap seorang anggota TNI Angkatan Udara (TNI AU). Empat dari tujuh orang yang diamankan masih berusia di bawah 18 tahun.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana dalam konferensi pers di Aula A. Mappaodang Polrestabes Makassar, Senin (26/10/2026) malam. Ia didampingi Kasat Reskrim AKBP Justian, Kasi Propam AKP Setya Budy, dan Kasi Humas AKP Jafar Ahmad.

Peristiwa penganiayaan terjadi pada Minggu (25/10/2026) sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Saat itu, korban tengah melintas di kawasan Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Kampus Bosowa, ketika dihadang sekelompok anak muda yang diduga membawa senjata tajam berupa busur panah.

Akibat kejadian tersebut, korban terkena anak panah pada bagian perut, mendekati area selangkangan. Korban sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Ibnu Sina sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Dody Sardjoto Makassar untuk penanganan medis lebih lanjut.

“Korban mengalami luka di bagian perut mendekati selangkangan, ini cukup berbahaya,” ujar Arya.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan tujuh orang terduga pelaku. Dari jumlah tersebut, empat orang masih di bawah umur, sedangkan tiga lainnya telah berusia dewasa.

Dalam pemeriksaan awal, polisi juga mendalami peran masing-masing orang yang diamankan, termasuk dugaan keterlibatan dua orang dewasa berusia 18 dan 19 tahun dalam pembuatan busur panah.

Dari pengungkapan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa satu anak panah busur, satu ketapel, satu mata gerinda, serta dua ikat tali rafia yang diduga berkaitan dengan aksi tersebut.

Atas dugaan perbuatannya, para terduga pelaku dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 262 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal sembilan tahun penjara, Pasal 472 huruf a dan b dengan ancaman maksimal empat tahun penjara, serta Pasal 307 terkait senjata tajam dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.

Polrestabes Makassar masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku dan melengkapi proses penyidikan. Penanganan terhadap mereka yang masih di bawah umur dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peradilan pidana anak.

 

Humas Polda Sulsel

red/mpl/sss

Lindungi Masyarakat dari Kejahatan Digital, Polri Perkuat Sinergi dengan Komdigi

MABES POLRI – Maspolin.id|| Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerima audiensi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Viada Hafid di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi dalam menjaga keamanan ruang digital, termasuk penanganan penipuan daring, judi online, penyebaran hoaks, hingga berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Kapolri mengatakan, perkembangan teknologi yang semakin pesat perlu diimbangi dengan penguatan literasi digital masyarakat serta langkah penanganan kejahatan yang cepat dan tepat. Menurutnya, sinergi antara Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi penting untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat.

“Era digitalisasi ini perlu kita sikapi dengan baik, sementara literasi masyarakat mungkin masih perlu diperkuat lagi, sehingga kejahatan-kejahatan di ruang digital dapat kita eliminasi dan dapat kita lakukan upaya-upaya penanganan secara cepat,” ujar Kapolri.

Kapolri menegaskan, sejumlah kejahatan digital, seperti penipuan daring, judi online, dan love scam, menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius. Selain itu, penyebaran berita bohong atau hoaks juga memerlukan langkah penanganan yang kuat, termasuk melalui penguatan regulasi dan kerja sama antarlembaga.

Ia berharap, penguatan kerja sama yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada April 2026 dapat semakin meningkatkan efektivitas upaya menjaga keamanan digital nasional.

“Semoga kolaborasi kita, dengan penguatan MoU yang baru saja kita lakukan pada bulan April lalu, dapat semakin mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keamanan digital nasional di Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Polri diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan kerja sama, terutama dalam merespons berbagai persoalan digital yang dilaporkan masyarakat.

Meutya menyebut, sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian meliputi jual beli data, penipuan daring, scam online, judi online, pornografi, perundungan, misinformasi, dan hoaks. Menurutnya, kompleksitas persoalan tersebut membutuhkan penanganan bersama melalui langkah pencegahan dan penegakan hukum.

“Permasalahan ini cakupannya sangat luas apabila hanya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri. Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah penegakan hukum (enforcement),” kata Meutya.

Meutya juga mengapresiasi langkah Polri dalam mengungkap jaringan judi online yang tidak hanya beroperasi di dalam negeri, tetapi juga memiliki keterkaitan lintas negara. Ia berharap, penguatan kolaborasi ke depan dapat menekan praktik perjudian daring sekaligus menjawab keresahan masyarakat terhadap maraknya penipuan online.

Selain penanganan kejahatan digital, pertemuan tersebut turut membahas perlindungan infrastruktur digital. Meutya menyoroti pencurian kabel dan perangkat telekomunikasi yang dapat mengganggu layanan internet serta berdampak langsung pada aktivitas masyarakat di berbagai wilayah.

Ia mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap pencurian perangkat infrastruktur telekomunikasi, termasuk perangkat Base Transceiver Station (BTS), yang berpotensi menyebabkan terganggunya layanan komunikasi.

Pada kesempatan tersebut, Meutya menegaskan kesiapan Komdigi untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Polri dalam menangani berbagai persoalan di ruang digital.

Melalui sinergi tersebut, Polri dan Komdigi diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan digital. Upaya ini sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dalam merespons keresahan publik dan mewujudkan ruang digital yang aman di Indonesia.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/pr

Operasi Patuh 2026 Berlangsung hingga 8 November 2026, Korlantas Polri Tekankan Edukasi Pengendara

JAKARTA – Maspolin.id|| Pelaksanaan Operasi Patuh 2026 yang tengah berlangsung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026 mengedepankan langkah preemtif dan preventif.

Hal ini disampaikan Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol. Chiko Ardwiatto saat memimpin apel pagi personel Korlantas Polri di Lapangan Gedung NTMC, Cawang, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Brigjen Pol. Chiko Ardwiatto menuturkan, kehadiran Polantas di jalan harus mampu memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Pendekatan humanis dan edukatif perlu dikedepankan agar masyarakat memahami bahwa operasi bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pengendara.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan yakni memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk atau banner imbauan keselamatan berlalu lintas.

Pesan yang disampaikan dapat berupa kewajiban menggunakan helm, larangan melawan arus, serta imbauan untuk mematuhi aturan lalu lintas lainnya.

“Hal-hal seperti itu sekarang ke masyarakat harus diberikan pembelajaran kembali,” tutur dia.

Karenanya, Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol. Chiko Ardwiatto mengajak personel menyukseskan Operasi Patuh 2026 sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas pelayanan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polisi Lalu Lintas (Polantas). Usai pelaksanaan Operasi Patuh, jajaran kepolisian juga akan menghadapi agenda pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang membutuhkan kesiapan personel serta koordinasi yang baik.

Ia meminta setiap anggota tetap menjaga sikap, perilaku, dan kedisiplinan selama bertugas. Seluruh tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat maupun mencoreng nama baik institusi, khususnya Korlantas Polri, harus dihindari.

Brigjen Pol. Chiko Ardwiatto juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi di lingkungan Korlantas Polri. Koordinasi yang aktif juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Operasi Patuh 2026 serta mempersiapkan pengamanan Natal dan Tahun Baru.

“Demi suksesnya pelaksanaan operasi, kita juga harus menjalin hubungan tata cara kerja yang baik, baik itu secara internal maupun eksternal,” tandasnya.

 

Humas Korlantas Polri

red/mpl/sss

Perkuat Sinergi TNI-Polri, Kapolri Terima Penghargaan Warga Kehormatan Korpasgat

BANDUNG, JAWA BARAT – Maspolin.id|| Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerima penganugerahan sebagai Warga Kehormatan Komando Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) TNI Angkatan Udara dalam upacara tradisi di Markas Komando Korpasgat, Bandung, Jawa Barat, Senin (26/10/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono selaku inspektur upacara, didampingi Panglima Korpasgat Marsdya TNI Deny Muis.

Selain Kapolri, sejumlah pimpinan TNI turut diangkat sebagai Warga Kehormatan Korpasgat, yakni Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), serta Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).

Prosesi penganugerahan ditandai dengan pemakaian Baret Korpasgat, penyematan Brevet Komando, Brevet Terjun Bebas Tempur (TBT), dan Brevet Antiteror Lawan Bajak Udara (Albara), serta penyerahan Pisau Komando Korpasgat.

Penganugerahan tersebut menjadi bentuk penghormatan Korpasgat sekaligus momentum untuk mempererat persaudaraan dan memperkuat sinergi antarpimpinan TNI-Polri dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melalui akun Instagram pribadinya, Kapolri menyampaikan bahwa perbedaan tugas dan tanggung jawab tidak mengurangi kesamaan tujuan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Berbeda tugas satu tujuan, kehormatan ini mempererat persaudaraan kita. Terus bersinergi dan bersatu, mengabdi untuk bangsa Indonesia,” ujar Kapolri.

Penganugerahan Baret Jingga tersebut menjadi simbol soliditas dan komitmen bersama TNI-Polri untuk terus memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Dengan semangat persatuan dan pengabdian, sinergi lintas matra diharapkan terus terpelihara demi mendukung terciptanya Indonesia yang aman, tenteram, dan maju.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/pr

DPO Kasus Penembakan Karyawan Freeport Ditangkap Satgas Operasi Damai Cartenz

Mimika, PAPUA TENGAH – Maspolin.id|| Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 menangkap seorang pria berinisial AK (37) yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus penembakan terhadap karyawan PT Freeport Indonesia, almarhum Simson Mulia. Penangkapan dilakukan di kawasan Jalan Gorong-Gorong, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (25/10/2026) sekitar pukul 17.00 WIT.

AK merupakan DPO dalam perkara penembakan yang terjadi pada 11 Maret 2026 di Area Ngapua Reklamasi Enviro Bunaken Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Dalam peristiwa tersebut, korban mengalami luka tembak di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan pemantauan dan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan AK. Penindakan tersebut merupakan tindak lanjut laporan polisi tertanggal 11 Maret 2026 dan surat DPO yang diterbitkan pada 29 Agustus 2026.

Penangkapan AK juga merupakan hasil pengembangan penyidikan setelah sebelumnya seorang pria berinisial YM (24) ditangkap pada 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak.

“Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan dan pengembangan kasus penembakan yang terjadi pada Maret 2026. AK diduga turut serta dalam kejadian penembakan terhadap karyawan PT Freeport Indonesia tersebut sebagai pasukan dan juga yang merekam aksi penembakan,” ujar Yusuf saat memberikan keterangan kepada media, Senin (26/10/2026).

Dalam operasi tersebut, petugas turut mengamankan tiga orang lainnya berinisial O.W., M.M., dan O.M. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit telepon genggam, satu buah besi pemukul M16, satu bilah pisau, serta sejumlah barang pribadi lainnya.

“Keempat orang tersebut beserta barang bukti telah dibawa ke Polres Mimika untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan AK dalam tindak pidana lainnya,” kata Yusuf.

Atas perkara tersebut, AK disangkakan dengan pasal berlapis, yakni primair Pasal 458 ayat (1) KUHP tentang pembunuhan, subsidair Pasal 306 KUHP, serta lebih subsidair Pasal 468 ayat (2) juncto Pasal 21 KUHP. Penerapan pasal dan ancaman pidananya akan mengikuti hasil penyidikan serta pembuktian unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan bahwa penanganan perkara yang mengakibatkan hilangnya nyawa harus dilakukan secara profesional dengan berlandaskan fakta dan alat bukti.

“Setiap tindakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa harus ditangani secara serius melalui proses hukum yang profesional dan berdasarkan fakta serta alat bukti. Kami mendukung pendalaman perkara ini secara menyeluruh agar seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Faizal.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol Ardiansyah Daulay menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak yang diamankan, termasuk kemungkinan keterlibatan dalam tindak pidana lainnya.

Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Mimika terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh keterlibatan pihak-pihak terkait. Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta menyampaikan informasi terkait tindak pidana melalui saluran resmi kepolisian.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

Satgas Damai Cartenz dan Polres Yahukimo Selidiki Penganiayaan Berat Tenaga Honorer RSUD Dekai

Yahukimo, PAPUA PEGUNUNGAN – Maspolin.id|| Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo menyelidiki kasus penganiayaan berat berupa penikaman terhadap seorang tenaga honorer bagian Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai berinisial LM (32). Peristiwa tersebut terjadi di area belakang kios di kawasan Perumahan Guru SMA Negeri 1 Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (23/10/2026) sekitar pukul 19.30 WIT.

Berdasarkan hasil penyidikan awal, korban sedang duduk di bagian belakang kios ketika tiba-tiba diserang menggunakan senjata tajam oleh dua orang tidak dikenal (OTK). Serangan tersebut diduga dilakukan dari arah samping kiri dan belakang korban hingga menyebabkan dua luka tusuk, masing-masing pada punggung kanan dan perut kiri.

Saat kejadian, kondisi di sekitar lokasi minim pencahayaan akibat pemadaman listrik. Korban sempat berteriak meminta pertolongan dan berusaha melakukan perlawanan hingga kedua pelaku melarikan diri. Warga yang mendengar teriakan kemudian mendatangi korban dan membawanya ke RSUD Dekai untuk mendapatkan penanganan medis.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., saat dijumpai media, pada hari Sabtu (24/10), menjelaskan bahwa saat korban tiba di instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Dekai, sebilah senjata tajam berbentuk menyerupai samurai pendek tanpa gagang masih tertancap di punggung kanan korban.

“Korban mengalami dua luka tusuk, masing-masing pada bagian perut sebelah kiri dan punggung sebelah kanan. Saat dibawa ke rumah sakit, senjata tajam yang diduga digunakan pelaku masih tertancap di punggung kanan korban. Korban telah mendapatkan penanganan medis dan saat ini kondisinya sudah stabil, tetapi masih dalam pengawasan tim medis,” jelas Kasatgas Humas.

Setelah menerima laporan, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo merespons dengan mendatangi rumah sakit untuk memastikan kondisi korban, kemudian melakukan penanganan awal di tempat kejadian perkara (TKP). Personel melakukan penyisiran, memasang garis polisi, mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa temuan yang berkaitan dengan perkara, serta melaksanakan olah TKP guna mendukung proses penyidikan.

Dalam olah TKP tersebut, petugas melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi dan mengumpulkan barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa penikaman. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu buah gagang senjata tajam dan sepasang sandal. Temuan tersebut diamankan untuk mendukung proses penyidikan lebih lanjut.

Petugas juga mendalami keterangan saksi serta kondisi di lokasi kejadian guna membantu mengungkap kronologi peristiwa, mengidentifikasi pelaku, dan memastikan fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, menyampaikan bahwa penyidik telah memperoleh informasi awal mengenai ciri-ciri para pelaku. Berdasarkan pola dan karakteristik aksi, keduanya diduga memiliki keterkaitan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Namun, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan lebih lanjut.

“Berdasarkan pendalaman awal, kami telah memperoleh informasi mengenai ciri-ciri para pelaku yang diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Kodap XVI Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan. Kami bersama Polres Yahukimo terus melakukan penyidikan dan pengembangan untuk mengungkap identitas serta menangkap para pelaku,” ujar Kasatgas Humas.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 menambahkan, setiap tindak pidana dan aksi kekerasan akan ditindaklanjuti melalui proses hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh. Menurutnya, dukungan masyarakat dibutuhkan untuk membantu penyidik memperoleh informasi yang relevan dengan perkara tersebut.

“Dalam kejadian ini, korban merupakan warga sipil yang bekerja sebagai tenaga honorer di bagian Radiologi RSUD Dekai. Kami menilai aksi kekerasan seperti ini merupakan bentuk teror terhadap masyarakat sipil. Karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan informasi yang dapat membantu pengungkapan kasus ini,” tegas Kasatgas Humas.

Perkara penganiayaan berat tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/57/X/2026/SPKT/Polres Yahukimo/Polda Papua tanggal 23 Oktober 2026. Dalam laporan tersebut, penyidik menerapkan sangkaan primair Pasal 469 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.

Dan sangkaan subsidair Pasal 468 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tentang penganiayaan berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun. Penerapan pasal-pasal tersebut tetap mengacu pada hasil penyidikan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penanganan kasus penikaman tersebut akan dilakukan secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Setiap tindak kekerasan terhadap masyarakat harus ditangani secara profesional sesuai ketentuan hukum. Kami mendukung proses penyelidikan agar perkara ini dapat diungkap berdasarkan bukti dan fakta yang terverifikasi,” tegas Kaops.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Ardiansyah Daulay, S.I.K., M.H., mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut kepada kepolisian.

“Kami mengajak masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Setiap informasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pemberi informasi,” ujar Wakaops.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., turut mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi maupun melakukan tindakan main hakim sendiri, serta mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Apabila mengetahui informasi terkait kejadian ini maupun dugaan tindak pidana lainnya, segera sampaikan kepada kepolisian. Polri bersama masyarakat berkomitmen menjaga keamanan dan kedamaian di Tanah Papua,” tutup Kasatgas Humas.

Hingga saat ini, penyidik Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo masih mendalami keterangan saksi dan temuan di lapangan untuk mengungkap identitas serta motif pelaku. Dugaan keterkaitan pelaku dengan kelompok bersenjata juga masih diverifikasi melalui proses penyidikan lebih lanjut.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

Selama Operasi Sarang Narkoba Polda Riau Sita 101 Kilogram Narkotika

PAKANBARU, RIAU – Maspolin.id|| Ditresnarkoba Polda Riau bersama polres jajaran mengungkap 29 kasus tindak pidana narkotika dan menangkap 39 tersangka dalam Operasi Sarang Narkoba (OSN) pada Sabtu (24/10/2026). Dalam operasi yang berlangsung selama 15 hari sejak 9 hingga 23 Oktober 2026 tersebut, petugas menyita total 101,05 kilogram barang bukti narkotika serta memfasilitasi rehabilitasi bagi 150 pengguna.

Capaian penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Riau di bawah kepemimpinan Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat dalam menekan angka peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Provinsi Riau. Rincian barang bukti yang disita terdiri atas 82,75 kilogram sabu, 18,07 kilogram ganja, 258 butir ekstasi, serta 62 cartridge mengandung etomidate. Dilansir dari Media Center, Minggu (25/10/26).

“Operasi Sarang Narkoba merupakan upaya kami untuk memberantas bandar dan memulihkan pengguna. Kami terus menggempur sarang-sarang narkoba yang ada di Riau melalui penegakan hukum dan upaya rehabilitasi bagi pengguna sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Putu Yudha Prawira.

Pelaksanaan OSN digelar sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan petunjuk Kapolda Riau. Operasi menyasar sejumlah titik rawan yang terindikasi menjadi lokasi transaksi maupun penyalahgunaan narkotika.

Secara khusus, Ditresnarkoba Polda Riau mencatat pengungkapan tujuh kasus dengan sembilan tersangka, memfasilitasi rehabilitasi bagi 79 orang, serta menyita 81,86 kilogram sabu, 2,82 gram ganja, dan 4,5 butir ekstasi. Sementara itu, Polresta Pekanbaru mengungkap tiga kasus dengan tiga tersangka dan lima warga direhabilitasi, disusul Polres Dumai yang mengungkap dua kasus dengan dua tersangka serta merehabilitasi 26 orang.

Pengungkapan kasus juga dilakukan oleh Polres Kampar dengan dua kasus dan empat tersangka, Polres Indragiri Hulu tiga kasus dengan enam tersangka, serta Polres Indragiri Hilir empat kasus dengan tiga tersangka. Selain itu, Polres Pelalawan mencatat dua kasus dengan dua tersangka, Polres Rokan Hilir tiga kasus dengan empat tersangka, serta Polres Kuantan Singingi tiga kasus dengan enam tersangka, disamping kegiatan rehabilitasi di Polres Rokan Hulu dan Polres Kepulauan Meranti.

 

Humas Polda Riau

red/mpl/pr

 

 

 

 

 

Jangan Lewatkan

Kasus Laboratorium Narkoba di Pidie, Bareskrim Polri Tetapkan Dua WNA dan...

BARESKRIM POLRI - Maspolin.id|| Bareskrim Polri menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan laboratorium narkoba ilegal (clandestine laboratory) di Kabupaten Pidie, Aceh. Laboratorium...
Im deutschsprachigen Umfeld von Fitness und Sportpharma wird bei Suchanfragen auch steroidekaufen24 als möglicher Ausgangspunkt für die Prüfung von Informationen über anabole Wirkstoffe; rechtliche Rahmenbedingungen für bestimmte Wirkstoffe sind für eine realistische Einschätzung möglicher Gesundheitsgefahren wesentlich.