NADI DAN DSI: MENGAWASI KEKAYAAN NEGARA ATAU MEMUSATKAN KEKUASAAN EKSPOR?

  • Di balik janji transparansi ekspor sumber daya alam, ada pertanyaan besar tentang kewenangan, biaya, kerahasiaan data, dan akuntabilitas.

Oleh: S Stanley Sumampouw
MASPOLIN | Masyarakat Polisi Indonesia

Pemerintah sedang membangun sebuah mekanisme baru dalam tata kelola ekspor sumber daya alam strategis. Namanya NADI, singkatan dari National Data Intelligence, sebuah platform digital yang dikembangkan untuk mengintegrasikan dan memantau data transaksi ekspor. Di belakangnya berdiri PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), BUMN yang diberi peran sebagai perantara tunggal dalam tata kelola ekspor komoditas tertentu.

Di atas kertas, gagasannya terdengar menjanjikan. Negara ingin memastikan bahwa kekayaan alam yang dikirim ke luar negeri benar-benar tercatat sesuai volume, kualitas, harga, dan nilai transaksi yang sesungguhnya. Pemerintah juga ingin menekan praktik under-invoicing, yakni pelaporan nilai ekspor lebih rendah daripada nilai transaksi sebenarnya.

Siapa yang berani menolak transparansi? Tentu tidak ada alasan untuk membela praktik manipulasi ekspor yang merugikan negara.

Namun, persoalannya bukan hanya apakah tujuan kebijakan ini baik. Pertanyaan yang lebih penting adalah: bagaimana kewenangan itu dijalankan, siapa yang mengawasi pelaksananya, dan siapa yang bertanggung jawab apabila sistem tersebut justru menimbulkan persoalan baru?

Di sinilah NADI dan DSI perlu diperiksa secara lebih mendalam.

Negara ingin mengawasi, tetapi jangan menciptakan ruang gelap baru

Pemerintah melalui PP Nomor 24 Tahun 2026 menetapkan pengaturan ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui BUMN eksportir, baik sebagai pemilik maupun sebagai perantara tunggal. Tahap awal kebijakan mencakup batu bara, kelapa sawit beserta produk turunannya yang masuk cakupan aturan, serta ferroalloy.

Tiga kelompok komoditas ini bukan barang kecil. Pemerintah menyebut nilai ekspornya pada 2025 mencapai sekitar US$66,13 miliar, atau 23,4 persen dari total ekspor Indonesia.

Artinya, kebijakan ini menyentuh bagian penting dari mesin perdagangan luar negeri Indonesia. Setiap perubahan prosedur berpotensi berdampak pada perusahaan eksportir, pembeli internasional, penerimaan negara, hingga daya saing perdagangan nasional.

DSI dan NADI kemudian ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan tersebut. Data kontrak, pesanan pembelian, dokumen ekspor, serta informasi terkait transaksi akan diintegrasikan. Pemeriksaan dilakukan sebelum dan setelah barang diekspor.

Secara prinsip, langkah ini dapat membantu negara membaca transaksi secara lebih utuh. Namun, pengawasan yang baik tidak boleh hanya memindahkan data dari satu meja ke meja lain. Ia harus menghasilkan verifikasi yang dapat diuji, keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mekanisme koreksi apabila terjadi kesalahan.

Digitalisasi bukan jaminan otomatis bagi transparansi. Sistem digital yang tidak transparan justru bisa membuat persoalan menjadi lebih sulit dilihat publik.

DSI bukan Bea Cukai, lalu di mana batas kewenangannya?

Satu hal perlu diluruskan. DSI bukan pengganti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemeriksaan kepabeanan tetap berada dalam kewenangan Bea Cukai melalui sistem yang berlaku, termasuk CEISA. Integrasi juga berkaitan dengan sistem Indonesia National Single Window dan layanan terkait ekspor.

Dalam penjelasan pemerintah, DSI berperan sebagai perantara dan pengelola proses integrasi data. Eksportir tetap melakukan hubungan komersial dengan pembeli, menyepakati kontrak, mengatur pengiriman, dan menerima pembayaran sebagaimana kegiatan bisnis pada umumnya.

Tetapi justru karena ada beberapa lembaga dan sistem yang terlibat, batas kewenangan harus dibuat sangat terang.

Apakah DSI hanya memeriksa kesesuaian data? Sejauh mana DSI dapat meminta perbaikan dokumen? Bagaimana jika hasil pemeriksaan DSI berbeda dengan data atau penilaian instansi lain? Siapa yang mengambil keputusan akhir apabila muncul perselisihan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Ini adalah pertanyaan tata kelola.

Jangan sampai pelaku usaha menghadapi beberapa lapis pemeriksaan dengan kewenangan yang saling bersinggungan. Negara boleh memperketat pengawasan, tetapi prosedur harus jelas. Jangan sampai tujuan menutup kebocoran justru membuka pintu bagi ketidakpastian birokrasi.

Data perdagangan adalah aset strategis. Ada persoalan yang jauh lebih sensitif: data.

Dalam sistem NADI, informasi yang diproses dapat mencakup harga jual, volume, kualitas barang, identitas pembeli, kontrak, dan ketentuan transaksi. Bagi perusahaan eksportir, informasi tersebut bukan sekadar berkas administrasi. Itu merupakan rahasia dagang dan bagian dari strategi bisnis.

Bayangkan apabila informasi harga dan kontrak suatu perusahaan bocor kepada pihak yang tidak berhak. Dampaknya bisa merusak posisi tawar perusahaan, mengganggu hubungan dengan pembeli, bahkan membuka peluang persaingan usaha yang tidak sehat.

Karena itu, pertanyaan tentang keamanan data tidak boleh dijawab hanya dengan pernyataan bahwa sistem telah menggunakan teknologi digital.

Publik perlu mengetahui siapa yang dapat mengakses data, bagaimana akses tersebut dicatat, berapa lama data disimpan, bagaimana data dilindungi, dan apa konsekuensinya apabila terjadi kebocoran.

Harus ada pemisahan yang tegas antara data yang diperlukan untuk pengawasan negara dan informasi komersial yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain.

Negara memang berhak mengetahui apakah transaksi ekspor telah dilaporkan secara benar. Tetapi hak negara untuk mengawasi tidak berarti semua informasi perusahaan boleh beredar tanpa batas.

Transparansi kepada negara harus berjalan bersama perlindungan terhadap rahasia dagang.

Biaya layanan: siapa yang akhirnya membayar?

Persoalan berikutnya adalah biaya.

Dalam pemberitaan mengenai kebijakan ini, terdapat pernyataan Wakil Menteri Keuangan bahwa mekanisme baru tersebut tidak dimaksudkan menambah kegiatan maupun biaya bagi eksportir. Namun, pada 13 November 2026, CEO DSI Luke Mahony menyampaikan bahwa biaya layanan untuk CPO dan produk turunannya diperkirakan berada di bawah US$10 per ton, sementara angka final akan diumumkan kemudian.

Dua pernyataan ini perlu dijelaskan secara terbuka.

Apakah biaya layanan tersebut sudah dipastikan? Apakah hanya berlaku untuk komoditas tertentu? Siapa yang akan menanggungnya? Apakah biaya tersebut merupakan pungutan wajib, biaya jasa, atau komponen lain dalam mekanisme ekspor?

Kita tidak boleh buru-buru menyimpulkan bahwa eksportir sudah dikenai pungutan baru. Angka yang disebutkan masih berupa perkiraan dan struktur finalnya belum diumumkan. Namun, ketidakjelasan ini justru menunjukkan pentingnya keterbukaan sejak awal.

Jika ada biaya, dasar hukum, formula perhitungan, penerima, serta penggunaannya harus dapat diperiksa.

Jangan sampai kebijakan yang diklaim bertujuan meningkatkan penerimaan negara justru menambah beban biaya yang pada akhirnya mengurangi daya saing produk Indonesia.

Negara harus mengawasi ekspor, bukan membuat eksportir tersesat di antara biaya dan prosedur yang tidak jelas.

Jangan sampai pengawasan berubah menjadi hambatan ekspor

Pemerintah telah menyampaikan tahapan implementasi. Pada fase transisi, eksportir masih dapat menjalankan kegiatan ekspor berdasarkan ketentuan perizinan yang berlaku dengan tambahan pelaporan dan dokumen kepada BUMN eksportir. Sistem penuh dijadwalkan berjalan mulai 1 Januari 2027 untuk jenis pemberitahuan ekspor tertentu.

Pemerintah juga menyebut telah melibatkan sekitar 100 eksportir dalam tahap uji coba, dengan sekitar 340 kontrak yang diproses dan cakupan nilai yang disebut mewakili kurang lebih separuh nilai ekspor komoditas terkait.

Angka tersebut menunjukkan skala persiapan yang tidak kecil. Tetapi uji coba bukanlah bukti bahwa sistem sudah bebas masalah.

Bagaimana jika NADI mengalami gangguan ketika kapal harus segera berangkat? Bagaimana jika data kontrak tidak terbaca? Bagaimana jika hasil pemeriksaan terlambat keluar? Apakah ada jalur cadangan yang sah dan dapat digunakan tanpa mengorbankan kepastian hukum?

Dalam perdagangan internasional, keterlambatan bukan persoalan sepele. Ia dapat menimbulkan biaya penyimpanan, demurrage, perubahan jadwal kapal, dan hilangnya kepercayaan pembeli.

Asosiasi pelaku usaha juga telah menyuarakan kebutuhan akan kejelasan teknis, perlindungan kontrak yang sedang berjalan, serta kepastian proses. Kekhawatiran seperti ini patut didengar, bukan dianggap sebagai penolakan terhadap pengawasan negara.

Pemerintah perlu membuktikan bahwa NADI menyederhanakan pengawasan, bukan menambah antrean birokrasi.

Siapa yang mengawasi pengawas? Inilah inti persoalan yang tidak boleh dihindari.

DSI memperoleh posisi penting dalam alur tata kelola ekspor komoditas strategis. Peran itu membawa tanggung jawab besar karena berkaitan dengan informasi perdagangan bernilai tinggi dan kegiatan ekonomi yang menyangkut kepentingan negara.

Maka, pengawasan terhadap DSI harus sama seriusnya dengan pengawasan terhadap eksportir.

Perlu ada standar pemeriksaan yang terbuka, metodologi pembanding harga yang dapat diuji, sistem pencatatan akses data, mekanisme keberatan, serta audit independen. Setiap keputusan yang memengaruhi proses ekspor harus memiliki dasar dan jejak pemeriksaan yang jelas.

Jika ada perbedaan penilaian harga atau kualitas, eksportir harus memperoleh kesempatan menjelaskan dan mengajukan keberatan. Jangan sampai penilaian sistem atau petugas menjadi keputusan yang tidak dapat dipertanyakan.

Penting pula untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan. Lembaga yang memeriksa data dan menjalankan layanan harus memiliki batas fungsi, pengendalian internal, serta pengawasan eksternal yang memadai.

Kita tidak sedang menuduh DSI melakukan penyimpangan. Belum ada dasar untuk membuat tuduhan semacam itu. Justru karena kewenangannya penting, sistem pengawasannya harus dibangun sebelum masalah muncul.

Dalam tata kelola negara yang sehat, kepercayaan tidak dibangun dari besarnya kewenangan, melainkan dari kemampuan mempertanggungjawabkan kewenangan tersebut.

Jangan berhenti pada slogan penyelamatan kekayaan negara.

Indonesia tidak boleh terus kehilangan potensi penerimaan akibat manipulasi nilai ekspor, pelaporan yang tidak akurat, atau lemahnya pengawasan komoditas strategis. Negara harus hadir dan memiliki data yang kuat untuk memastikan kekayaan alam dikelola bagi kepentingan rakyat.

Tetapi penyelamatan kekayaan negara tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kepastian hukum, perlindungan data, efisiensi perdagangan, dan akuntabilitas lembaga pelaksana.

Ada beberapa hal yang semestinya dijelaskan pemerintah secara terbuka sebelum sistem berjalan penuh:

1. Batas kewenangan DSI: apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan DSI dalam proses ekspor.
2. Perlindungan data: siapa yang berhak mengakses informasi komersial dan bagaimana mencegah kebocoran.
3. Kepastian biaya: apakah ada biaya layanan, berapa besarannya, dan apa dasar hukumnya.
4. Jaminan kelancaran ekspor: standar waktu pelayanan, prosedur ketika sistem terganggu, dan jalur penyelesaian masalah.
5. Pengawasan independen: siapa yang mengaudit DSI dan bagaimana publik dapat mengetahui hasil evaluasinya.

Lima hal ini bukan tuntutan berlebihan. Ini adalah standar minimum bagi kebijakan yang menyangkut puluhan miliar dolar nilai perdagangan.

Penutup: negara kuat bukan negara yang sekadar mengendalikan

NADI dan DSI memiliki peluang menjadi instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia. Namun, keberhasilannya tidak boleh diukur hanya dari banyaknya data yang terkumpul, jumlah kontrak yang diperiksa, atau besarnya nilai transaksi yang masuk ke dalam sistem.

Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakah kebocoran dapat ditekan, penerimaan negara meningkat, proses ekspor tetap efisien, rahasia dagang terlindungi, dan setiap lembaga pelaksana dapat diawasi.

Jangan sampai atas nama penyelamatan kekayaan negara, kita membangun sistem yang kewenangannya besar tetapi pertanggungjawabannya kecil.

Pemerintah perlu membuka ruang pengawasan publik, melibatkan pelaku usaha, dan memastikan seluruh prosedur berjalan berdasarkan aturan yang jelas. DSI pun harus siap diawasi, sebagaimana eksportir diwajibkan patuh terhadap pengawasan.

Sebab dalam negara demokratis, tidak ada lembaga yang boleh berdiri di atas prinsip akuntabilitas.

Kekayaan alam memang milik negara, tetapi kewenangan mengelolanya adalah amanah. Dan setiap amanah harus dapat diperiksa.

 

S Stanley Sumampouw
MASPOLIN Masyarakat Polisi Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *