KUPANG, NTT – Maspolin.id|| Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmennya untuk menangani laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, secara profesional dan tanpa tebang pilih.
Kepolisian memastikan jabatan maupun kedudukan seseorang tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum. Penyidik akan bekerja berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang berhasil dikumpulkan selama proses penyelidikan dan penyidikan.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) telah melakukan sejumlah langkah untuk mendalami laporan tersebut.
“Teman-teman penyidik dalam hal ini Direktorat PPA dan PPO Polda NTT sudah mengumpulkan bukti dan alat bukti. Kami mohon dukungan masyarakat untuk penegakan hukum demi keadilan, kepastian, dan manfaat hukum,” katanya di Kupang, Minggu (15/11/2026)
Henry menegaskan, Polda NTT tidak akan memberikan perlakuan berbeda dalam menangani perkara, termasuk apabila pihak yang dilaporkan merupakan pejabat publik.
“Hal ini sesuai dengan tagline Polri Bersama Masyarakat, tentunya kami tidak akan tebang pilih dalam penegakan hukum sesuai dengan fakta-fakta hukum yang nantinya didapat oleh teman-teman penyidik,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat dan insan pers untuk ikut mengawal proses penanganan perkara tersebut. Namun, ia meminta semua pihak memberikan ruang kepada penyidik agar dapat bekerja secara maksimal dalam mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya.
“Sementara ini proses penyidikan dan penyelidikan berjalan. Kami mohon waktu untuk mengungkap sampai perkara ini terang benderang. Kami berharap masyarakat dan teman-teman media di NTT dapat mengawal kasus ini,” katanya.
Sementara itu, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa korban serta sejumlah saksi yang dinilai mengetahui atau memiliki informasi terkait dugaan peristiwa tersebut.
Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga telah mengajukan permintaan Visum et Repertum (VER) dan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap korban.
Polda NTT turut menyiapkan pendampingan psikologis bagi korban melalui koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan perkara tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi serta kebutuhan perlindungan korban.
Di sisi lain, Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ia juga meyakini penyidik kepolisian akan bekerja secara profesional dalam menilai laporan yang menyeret namanya.
Polda NTT memastikan proses penanganan perkara terus berjalan dengan mengedepankan fakta hukum, profesionalitas, dan prinsip keadilan.
Humas Polda NTT
red/sc
