MASPOLIN || Bojonegoro – Ada-ada saja ulah agen atau e, warung Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyiasati untuk mengeruk keuntungan pribadinya padahal sejatinya program tersebut diperuntukan untuk masyarakat yang kurang mampu, hal itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membantu meningkatkan ekonomi warga Negara Indonesia yang kurang mampu, dan harus tepat sasaran sesuai dengan data yang akurat tanpa ada tebang pilih. Kamis (4/6/2020).
Seperti cerita salah satu penerima PKH di Desa Wedi Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro bahwa setiap penerima PKH ditengarai harus dipotong atau menyetor uang sebesar Rp50 ribu dengan dalih untuk pembayaran administrasi kepada Pemilik e-Warung Nanik Kiswati yang kebetulan istri Kades Wedi sendiri.
Diterangkan juga oleh warga yang lain yang saat itu sedang ditemui oleh awak media, bahwa sebelum pencairan dana PKH kartu ATM dikumpulkan terlebih dahulu melalui ketua kelompok masing masing, kemudian dilakukan penggesekan ATM yang diduga oleh istri Kades Wedi baru kemudian diserahkan kepada penerima PKH masing masing berupa uang, namun diduga terdapat potongan Rp50 ribu saat uang PKH yang diterima penerimanya.
“Saya tidak ikut menggesek dan setiap dana cair katanya ada Potongan Rp50 ribu untuk administrasi,” Terang Perempuan penerima PKH ini yang juga bersama penerima lainnya kepada awak media.
Penerimaan dana PKH tersebut adalah perbulan yang diterimakan setiap 3 Bulan Sekali pada bulan /12 /2019.sampai bulan 2/2020 dan PKH sekarang ini pengambilanya sebulan sekali,” setiap penerimaan dipotong Rp50 ribu kali pengambilan, dengan jumlah Rp150 ribu perpenerima,hal ini dikeluhkan beberapa penerima, karena alasan uang Rp50 ribu sangat berarti apalagi ditengah pandemi ini.
Lebih lanjut TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Kapas yang mendata warga miskin di daerah tersebut belum bisa dimintai keterangan saat dihubungi melalui Telephon genggamnya, namun petugas tersebut tidak menjawab telephon dari wartawan, begitu juga ketika ditanya melalui Pesan Akun Wathsappnya.
Di konfirmasi melalui Telepon Genggamnya, Istri Kades Wedi mengatakan bahwa Terkait dugaan adanya pemotongan uang PKH (Program Keluarga Harapan) senilai Rp50 ribu adalah tidak benar, karena selama ini dirinya hanya menerima biaya administrasi Rp 5 ribu.
“Administrasi hanya lima ribu, dan memang saya bantu menggesek warga,” Ungkap Nanik Kiswati istri kades desa wedi.
Dijelaskan juga ketika uang muncul dan langsung diserahkan kepada warga, sehingga dengan adanya kabar atau informasi menerima uang sebesar Rp50 ribu adalah diakui istri kades tidak benar, karena warga Juga ada yang hanya mendapatkan Uang PKH sebesar Rp 200 ribu juga ada yang 75 ribu perbulan.
Sementara Kades Wedi juga mengakui jika istrinya adalah mengelola e-Warung untuk PKH dan membantu menggesekkan warga penerima PKH, “Tapi warga sendiri yang datang dan Bu Lurah yang menggesekkan, dan uangnya diberikan langsung kepada penerima PKH” Ujar Kades.
Menurut Kades Wedi istrinya tidak mau dikasih uang oleh warga, pernah akan diberikan uang Rp20 ribu akan tetapi menurut Kades istrinya tidak mau, dan diakui penerima PKH hanya membayar Rp5 ribu sebagai administrasi saja.
Hal ini menurut Kades Wedi menjadikan kegaduhan di Desanya dan kedepan Istrinya sudah tidak mau menjadi e-Warung lagi.”Saya tidak tahu mau, digesek dimana nanti, kedepan istri saya sudah tidak mau menggesekkan, ” Pungkas Kades Wedi.
