Cilacap, Maspolin.id – Keresahan warga Lomanis terhadap proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina RU IV Cilacap, berkembang ke tempat lain. Sehingga warga seluruh kelurahan di kota Cilacap, Jawa Tengah, meminta mereka dilibatkan untuk bekerja di proyek itu dari awal sampai akhir.
Mereka mengajukan 5 tuntutan melalui 15 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di wilayah kota Cilacap bersama Pengurus DPC HNSI Cilacap dan Ketua KUD Mino Saroyo, serta para tokoh nelayan untuk beraudiensi dengan Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat, di Ruang Rapat Paripurna Lt 1 Gedung DPRD, Jumat (24/1/2020).
Audiensi dihadiri Ketua Komisi D DPRD Cilacap Didi Yudi Cahyadi bersama Sekretaris Komisi D Suheri, dan beberapa anggota Komisi D.
Taufik mengatakan, apa yang disampaikan yang mendasar dan urgent saja. Setiap ada masalah selesaikan dengan baik, yang inspiratif di tempat ini.
“Tolong komunikasikan selalu dengan kami di DPRD, karena kami terbuka, dan semoga masalah ini dapat diselesaikan hari ini,” ucap dia.
Ketua Forum LPMK se-Eks Kotip Cilacap Ratiman mengaku, hari kini merupakan kesempatan yang luar biasa, semoga warga kota Cilacap dapat merasakan kegiatan pembangunan RDMP.
Dia menambahkan, sebagai yang dipercaya, hari ini tiga kelompok masyarakat ingin menyampaikan bahwa kegiatan RDMP dapat memperhatikan masyarakat sekitar, yaitu warga kota Cilacap.
“Supaya mereka tidak hanya ndomblong melihat orang luar Cilacap bekerja di proyek ini,” katanya.
Dia minta warga dapat berperan dengan bekerja di proyek ini. “Dan kami sangat mendukung proyek ini dari pra sampai selesai,” imbuhnya.
Lain dengan Untung Jayanto. Ketua KUD Mino Saroyo itu minta warga kota dapat dilibatkan dalam proyek RDMP. “Pada dasarnya kami mendukung adanya proyek RDMP. Namun sangat menyesal karena kami nelayan tidak dilibatkan dalam penentuan AMDAL proyek tersebut,” ungkap dia.
Untung menambahkan, pada saat proyek selesai dan produksi mulai berjalan, apakah tidak menggangu nelayan yang punya kapal 1-6 GT, khususnya pada waktu kapal lego jangkar.
Dampak sosial yang timbul dengan overload kapal-kapal yang lego jangkar, katanya, dilempari oleh nelayan yang tanpa koordinasi dengan ketua kelompok dan ketua rukun. “Sekaligus bahwa Pertamina tidak respon dengan adanya permasalahan di nelayan,” tandas Untung.
Dia mengharapkan, pada saat penyusunan konsep AMDAL, dia minta dari nelayan dilibatkan karena dengan selesainya proyek, yaitu saat produksi akan banyak kapal baik dari dalam dan luar negeri keluar masuk dan lego jangkar.
“Saat itu akan menggangu daerah tangkapan nelayan,” ujarnya.
Ketua DPC HNSI Cilacap Sarjono mengungkapkan, skala prioritas untuk anak yang putus sekolah, tidak punya pekerjaan untuk bisa bekerja di proyek RDMP.
“Tolong DPRD dapat mengawasi dalam perekrutan tenaga kerja,” ujar Sarjono.
Apabila ini tidak diindahkan, imbuh Sarjono, kami pastikan datang kembali dengan berbondong-bondong.
Adapun 5 tuntutan warga yaitu DPRD dan Bupati Cilacap serta jajaran harus memfasilitasi masalah penyerapan tenaga kerja lokal di wilayah terdampak secara proporsional dan profesional.
DPRD Cilacap harus mengoptimalkan fungsi dalam hal pengawasan, khususnya jaminan dan kepastian hak-hak masyarakat terdampak di wilayah eks-Kotip Cilacap dan pengawasan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
Keterbukaan informasi terhadap penerimaan tenaga kerja secara periodik disampaikan kepada Pemkab Cilacap, DPRD, dan Kelurahan/LPMK, berupa daftar tenaga kerja dan dilampiri foto kopi KTP.
Untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi, main contractor dan sub contractor proyek RDMP wajib memiliki kantor perwakilan di Cilacap.
Segenap elemen masyarakat Cilacap yang terdampak memiliki tanggung jawab menjaga dan menyukseskan proyek RDMP, sekaligus memiliki hak untuk mendapatkan manfaat, sehingga tidak hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri.
Menurut Taufik, tenaga kerja lokal yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai yang dibutuhkan di proyek RDMP, harus lebih diutamakan. (Estanto)
