MASPOLIN || Surabaya – Tepat pada 13 Februari kemarin Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, menduduki tampuk kepemimpinan Provinsi Jatim.
Hal ini disambut antusias oleh Forum Aktivis Millenial (FAM) Jatim, yang notabene-nya adalah pendukung Khofifah-Emil dalam perhelatan politik Gubernur 2018.
Ketua FAM Jatim, Zainuddin mengungkapkan, FAM Jatim terus mendukung kepemimpinan Khofifah-Emil, khususnya dalam mensukseskan 9 program Nawa Bakti Satya, Senin (15/2/2021).
“Sebab itu, Kata Zainuddin sapaan akrabnya, mengingat sekretaris Daerah Jatim, Heru Tjahjono akan memasuki purna tugas pada 1 April 2021,” tutur Zainuddin.
Dirinya juga meminta kepada Khofifah agar sedini mungkin, segera memproses tahapan calon Sekda Jatim, sesuai dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2018.
Ia melanjutkan, proses ini sangat penting untuk menghindari kekosongan jabatan. Sebab, jabatan strategis seperti Sekda Provinsi sangat mempengaruhi dalam mewujudkan cita-cita di kepemimpinan Khofifah dan mengawasi OPD dibawahnya.
“Proses penentuan jabatan Sekda sangatlah membutuhkan waktu yang cukup panjang dan transparan, sehingga perlu dipersiapkan sedini mungkin,” ucap Zainuddin.
Dirinya juga mengatakan bahwa jabatan Sekda ini juga ikut menentukan jalannya organisasi yang sehat, terutama dalam gerakan cepat atas pencegahan penularan dan penanggulangan Covid-19 di wilayah Jawa Timur, dengan memantau seluruh kinerja OPD yang ada di struktur Jawa Timur.
Selain itu, FAM sebagai pendukung yang kritis, kata Zainuddin, ada beberapa catatan yang harus diutarakan pada kepemimpinan Gubernur perempuan pertama di Jatim ini. Ia mempertanyakan tentang OPD yang sampai saat ini masih banyak yang kosong.
Kekosongan OPD ini menurut pria berdarah Madura ini, akan berdampak pada kinerja pemerintahan yang kurang maksimal.
Ia melanjutkan, peran DPRD Jatim juga sangat penting dalam mengisi jabatan OPD ini. Harus ada evaluasi dari DPRD Jatim kepada Gubenur terkait kekosongan kursi OPD di jajaran pemprov Jatim.
“Tentunya dalam kondisi pandemi seperti ini membutuhkan kinerja OPD yang solid dan sehat, tidak hanya mutasi dan rotasi jabatan. Apalagi ada rangkap jabatan dalam upaya mengoptimalisasikan struktur organisasi yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” katanya.
Ia pun meminta serta mengingatkan dan mendesak Gubernur untuk segera mengisi Jabatan Kepala OPD yang kosong melalui proses assesment, yang jelas dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
Redaktur : Gondrong
