Cilacap, Maspolin.id – Rapat Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi Kabupaten Cilacap ditinjau Tim Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertanian, Selasa (27/8/2019).
Rapat tersebut digelar di Aula Kantor PSDA Kabupaten Cilacap.
Kegiatan dihadiri tim evaluasi dari Bangda Kementerian Dalam Negeri RI yakni Adinda Laeli, Aziz, dan Yamanda Firmansyah. Juga Kepala Dinas PSDA Kabupaten Cilacap yang diwakili Sekretaris PSDA Taufan Muhammad, Komandan Kodim 0703/Cilacap yang diwakili Pasi Intel Kapten Inf Kadisan, Ketua Komir Bappelitbangda Daryoko, Ketua Serkit Suwondo, Kasi PbP Sapto Hudoyo, Kabid P3D Bambang Hermawan, Amel Harimawan dari Dispabun Kabupaten Cilacap, Kabid Sarpras Dispertan Cilacap Sigit Widayanto, Kabid PPLD Dispermades Cilacap Subandiyono, Kepala UPTD Pengairan Kroya Sukirman, serta perwakilan dari BBWS Serayu-Opak dan BBWS Citanduy.
Sekretaris Dinas PSDA Taufan Muhammad mengucapkan terimakasih kepada semua pihak termasuk dari unsur TNI, karena menurutnya dalam sistematik struktur Komisi Irigasi melibatkan semua elemen masyarakat sesuai dengan Permen PU No 17 bahwa Komisi Irigasi merupakan wadah untuk berkonsultasi antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat.
“Struktur kepengurusan melibatkan semua elemen masyarakat dengan harapan, saat mengagendakan suatu permasalahan terhadap ketahanan pangan dan sumber daya air, musyawarah menjadi tolok ukur untuk mewujudkan mufakat, dan alhamdulillah dengan keberadaan Kementerian Irigasi di Cilacap dengan bimbingan para konsultan selalu memberikan panduan kepada kita,” katanya.
Terkait kegiatan evaluasi ini, Taufan menyadari ini menjadi sarana untuk mengevaluasi diri, dan terbukti pada saat pertama kali dievaluasi pada tahun lalu, hasil sangat fantastis, yaitu 99,9 persen.
Menurut Taufan, hal itu tidak diduga. Namun dia menambahkan, apa yang menjadi tolok ukur sudah ada di Dinas PSDA semua.
Dijelaskan, yang menjadikan nilainya tidak 100 persen karena dua hal, yaitu peran gender dan sarana prasarana sekretariat komir. “Itu yang menjadikan kami tidak sempurna,” jelas dia.
Terkait peran gender dan sarana prasarana, pihaknya telah berupaya untuk itu karena memang permasalahan gender sangat berkait erat dengan kesetaraan, dimana para pemerhati dengan pelaksana Kementerian Irigasi terbatas pada saat menghitung peran gender atau peran perempuan dalam kiprahnya bagi pengelolaan sumber daya air maupun ketahanan pangan. Selain itu juga upaya sarana dan prasarana.
Sementara tim dari Kementerian melalui Arinda Laeli menjelaskan, maksud dan tujuan kegiatan ini untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) berkala. Dalam hal ini pihaknya didampingi tim konsultan area Cilacap, yaitu Gozali dan Tulus.
Ini merupakan monev berkala, dimana saat ini tahun kedua setelah kemarin pada tahun 2018, Komisi Irigasi Kabupaten Cilacap kebetulan mendapat nilai tinggi dan hampir sempurna. “Mudah-mudahan untuk tahun ini bisa bertahan,” ungkap Arinda.
Arinda lantas menjelaskan, tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui peningkatan dan penurunan kinerja serta memantau atau memonitor kinerja pelaksanaan irigasi, sekaligus juga merupakan screening awal sebelum ada audit dari BPKP.
“Sehingga ketika diserahkan ke BPK untuk diaudit, kita sudah siap,” tandasnya.
Di akhir rapat, dipaparkan segala sesuatu oleh Komisi Irigasi Kabupaten Cilacap dan dimonitoring Tim Kementerian Dalam Negeri untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. (Estanto)
