Merasa Ditinggalkan Pemkot Depok, Paguyuban RW se-Cinere Buat Petisi Warga

Cinere, Depok – Maspolin.id|| Para Ketua yang tergabung dalam Paguyuban RW se-Cinere, Depok menyampaikan aspirasinya melalui Petisi Warga. Yang mana dalam Petisi Warga tersebut disampaikan, bahwa sudah lebih dari 50 tahun Jl. Raya Cinere, yang sebelumnya merupakan Jalan Desa, berkembang menjadi koridor penting yang menghubungkan wilayah-wilayah pemukiman suburban seperti
Sawangan, Limo, Meruyung dan Pondok Cabe (Tangerang Selatan) ke Jakarta (Pondok Labu, Fatmawati, Pondok Indah) dan sebaliknya.

Sementara kawasan Cinere dan sekitarnya berkembang semakin pesat menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru seiring dengan makin banyaknya kawasan-kawasan pemukiman dan komersial di sekitar Cinere. Jl. Raya Cinere yang menjadi koridor utama yang menjadi
penghubung berbagai wilayah tersebut tidak berkembang sepadan. Bisa diibaratkan pertumbuhan kawasan Cinere seperti kecepatan lari kuda, bahkan seperti kecepatan Ferari, sementara pertumbuhan infrastruktur pendukung Cinere berjalan lambat seperti kura-kura. Akibatnya beban yang harus ditanggung Jl. Raya Cinere menjadi terlalu besar, dan menimbulkan dampak kemacetan luar biasa yang tentu saja menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

Sudah lebih 20 tahun Cinere macet hampir setiap saat kecuali jam 12 malam hingga jam 03.00 pagi/dini hari. Jika setiap mobil harus mengeluarkan biaya tambahan beli bensin Rp.1,5 juta/tahun, berarti Rp.30 juta selama 20 tahun. Kalau ada 30.000 mobil warga Kelurahan Cinere, Limo dan Meruyung yang melintas tiap hari berarti Rp.90 Milyar kocek warga tersebut dikuras. Jika dihitung kemacetan berlangsung sejak 20 tahun lalu, berarti Rp.1,8 Triliun kocek warga dikuras.

Dilihat dari sejarahnya, rencana pelebaran jalan Cinere yang awalnya merupakan jalan desa tertuang dalam SK Gubernur Jabar No.116/ B.XIII.KTT/PEM/SK/1971, yang lalu dilanjutkan dengan penerbitan-penerbitan izin prinsip pada tahun 1973. Bupati Bogor menindaklanjuti dengan penerbitan SK Bupati No 627/Pem/AGR/SK/Bang/1973 tertanggal 5 Agustus 1973.
Kebijakan-kebijakan inilah yang mendorong para pengembang berbondong-bondong membangun kawasan pemukiman baru di Desa Cinere. Bertahun-tahun berbagai kebijakan di atas dijadikan ‘iming-iming’ untuk menarik pembeli, iming-iming yang membuat kami, terutama yang telah puluhan tahun tinggal di Cinere, terkecoh.

Ketika terjadi pemekaran Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada tahun 1999, kami warga Cinere makin merasa ditinggalkan karena Pemkot Depok lebih peduli pada kawasan lainnya. Kami pun makin merasa terpinggirkan.

Karena keprihatinan yang mendalam, beberapa kali warga Cinere harus
membangun/melebarkan Jl. Raya Cinere secara swadaya. Tentu ini sungguh ironis. Ada prinsip dalam pemerintahan bahwa hak dan kewajiban harus seimbang. Jangan rakyat diwajibkan untuk
bayar pajak, tapi tidak menikmati infrastruktur yang memadai, yang mana seharusnya menjadi kewajiban pemerintah, apalagi jika mengingat Cinere selalu menjadi lima besar (pernah
menjadi dua terbesar) penyumbang pendapatan untuk Pemkot Depok.

Seiring dengan pemekaran Provinsi Banten dan Kota Tangsel, Cinere makin menduduki posisi yang strategis, baik bagi Pemkot Depok maupun Pemprov Jabar karena posisinya yang ada di perbatasan Provinsi Banten (dan Pemkot Tangsel) dan DKI Jakarta. Cinere yang saat ini makin
berkembang pesat sebagai pusat pertumbuhan baru seiring dengan selesainya pembangunan Tol Desari, dan Tol Cinere-Serpong, seharusnya menjadi etalase yang cantik, baik bagi Pemkot
Depok maupun Pemprov Jabar, dan bukan menjadi sarana yang mempertontonkan kebijakan yang memalukan bagi wilayah tetangga.

Dari berbagai berita kami pernah membaca dan mendengar, bahwa Bapak Wali Kota Depok pernah menyatakan keinginannya untuk bergabung sebagai Kota di DKI Jakarta. Dengan terus
terang kami katakan bahwa kami, yang puluhan tahun tinggal di Cinere dan secara tidak langsung ikut menyumbang pendapatan yang tidak sedikit ke Pemkot Depok tapi kurang mendapatkan perhatian kecuali iming-iming politik menjelang pemilu, merasa lebih berhak untuk menyatakan bahwa kami pun punya keinginan besar yang sama, menjadi ‘kelurahan makmur’ yang tergabung dengan DKI Jakarta! – ungkapan perasaan yang mencerminkan kekecewaan kami selama ini.

Sungguh ironis juga, di tengah mandegnya pembangunan di salah satu koridor penting tersebut SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) APBD Depok rata-rata di atas Rp. 500 Milyar per tahun (lebih dari 16%), termasuk SILPA paling tinggi se-Jabar. Lebih buruk dibanding Kabupaten
Bogor (11 %), Kota Bogor (6%), Kabupaten Bekasi (7%), apalagi kota Bekasi (0%). Besarnya SILPA menunjukkan pengelolaan anggaran yang buruk.

Kami melihat salah satu kendala terbesar mandegnya peningkatan kualitas infrastruktur di Cinere, selain karena ‘keberpihakan’ yang membuat kami sebagai warga Cinere terpinggirkan, adalah karena status Jalan Raya Cinere yang kurang memadai dalam fungsinya sebagai koridor dari tiga provinsi.

Karena pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dalam rangka untuk mendorong percepatan perbaikan/peningkatan kualitas Jl. Raya Cinere dan terusannya (sampai Parung Bingung), kami warga
yang tergabung dalam Paguyuban RW se-Cinere menyampaikan “PETISI” sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan status Jalan Cinere dari Jalan Pemkot menjadi Jalan Provinsi. Dengan peningkatan status ini diharapkan bisa mempercepat perbaikan dan peningkatan kualitas Jalan Cinere sebagai koridor utama yang penting dan sekaligus sebagai etalase yang pantas bagi Pemkot Depok dan Pemprov Jawa Barat bagi wilayah-wilayah di sekitarnya.

2. Mendorong para stakeholder terkait, baik Pemkot Depok dan Pemprov Jabar, serta para politisi terkait, untuk lebih memperhatikan pembangunan wilayah penyangga dan perbatasan seperti Cinere sehingga mampu menopang beban yang harus ditanggung karena pertumbuhan pusat ekonomi baru yang berimbas ke wilayah tersebut.
3. Secara paralel kami juga meminta kepada Pemkot Depok untuk melakukan intervensi kebijakan dan anggaran sehingga Jalan Raya Cinere sebagai koridor penting tiga provinsi memperoleh
perhatian yang seharusnya, dengan memaksimalkan anggaran SILPA yang seharusnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat.

Demikian PETISI ini kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.
Terima kasih.
Cinere, 11 Januari 2023
PAGUYUBAN RW SE-CINERE. (SSS/Maspolin)