Gubernur Pramono Sandang Marga Sebayang dari Masyarakat Karo

(Foto: Istimewa)

JAKARTA – Maspolin.id|| Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menerima kehormatan menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Karo melalui penganugerahan Marga Sebayang. Prosesi ini berlangsung dalam acara silaturahmi dan temu kangen masyarakat Karo di Cibubur, Minggu (16/11).

“Ini sebuah kehormatan luar biasa,”

Dalam kesempatan itu, Pramono mengapresiasi atas sambutan hangat yang diberikan masyarakat Karo.

“Ini sebuah kehormatan luar biasa bagi saya dan keluarga, karena hari ini saya resmi menjadi bagian dari keluarga besar Karo dengan Marga Sebayang. Suasana kebersamaan ini membuat saya merasa seperti berada di rumah sendiri,” ujarnya.

Pramono menyebut, nilai-nilai budaya Karo memiliki banyak kesamaan dengan budaya Betawi, terutama dalam hal keterbukaan dan sikap inklusif. Ia menilai, masyarakat Karo memiliki tradisi kuat dalam menerima siapa pun dengan tulus.

“Sejarah mencatat bahwa persoalan intoleransi tidak pernah tumbuh dalam masyarakat Karo selama adat dan nilai kehidupan dijunjung bersama,” ungkapnya.

Ia juga menilai karakter warga etnis Karo  dikenal pekerja keras, disiplin, menjunjung kehormatan dan berorientasi pada hasil sebagai teladan yang menginspirasi dirinya dalam memimpin Jakarta.

“Kehormatan yang saya terima melalui Marga Sebayang ini sangat berarti, karena saya memahami betapa tingginya nilai disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab dalam masyarakat Karo. Mereka telah berperan besar dalam mendukung pembangunan Jakarta,” tuturnya.

Pramono pun menekankan nilai-nilai Rakut Sitelu yang menjunjung kesetiaan, solidaritas, dan persaudaraan sebagai fondasi penting dalam kehidupan masyarakat Karo.

“Saya kini menjadi bagian dari keluarga Sebayang. Dalam Rakut Sitelu, saya turut terikat dalam nilai-nilai tersebut. Saya berjanji tidak akan mengecewakan bapak dan ibu sekalian,” terangnya.

Lebih lanjut, mantan Seskab itu mengenang sosok almarhum Sembiring Meliala, tokoh nasional asal Karo yang pernah menjadi rekannya di DPR RI pada 1999 silam.

“Beliau adalah contoh sederhana namun kuat tentang bagaimana karakter masyarakat Karo terbentuk tegas, berpendirian, berani, namun tetap hangat dan penuh humor,” ucapnya.

Penganugerahan marga ini sekaligus menjadi momentum bagi Gubernur Pramono untuk menyampaikan penghargaan atas kontribusi warga etnis Karo di Jakarta. Menurutnya, sifat santun, lugas, mandiri dan tidak berlebihan menjadikan masyarakat Karo sebagai bagian penting dalam ekosistem sosial, ekonomi dan kebudayaan ibu kota.

 

Pemprov DKI

bjak/mpl/ma

Jelang Nataru, Korlantas Polri Matangkan Operasi Zebra 2025 Upaya Tekan Pelanggaran dan Kecelakaan

Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin

BANDUNG, JAWA BARAT – Maspolin.id|| Korlantas Polri bersiap menggelar Operasi Zebra 2025 di seluruh Indonesia pada 17–30 November 2025. Operasi ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kesiapan itu disampaikan Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bidang Regident & Rakernis Gakkum T.A. 2025 yang digelar di Hotel Aryaduta, Bandung.

Dalam paparannya, Kombes Pol Aries menjelaskan bahwa Operasi Zebra menjadi bagian penting untuk mempersiapkan Operasi Lilin, dengan fokus pada manusia, kendaraan, serta sarana dan prasarana jalan.

“Operasi Zebra bukan semata penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar tertib dan selamat di jalan raya,” ujar Aries.

Kombes Pol Aries menjelaskan, Operasi Zebra 2025 diarahkan melalui tiga sasaran utama: mempersiapkan Operasi Lilin, berdasarkan hasil analisis Kamseltibcarlantas tiga bulan terakhir, dan menanggapi fenomena yang berkembang di masyarakat, termasuk penertiban balap liar yang kini jadi perhatian khusus.

Ia menegaskan, operasi ini tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga edukasi. “Kita tidak lagi menghitung dari jumlah kejadian saja, tapi melihat perbandingan dengan jumlah penduduk dan kendaraan. Jadi tidak selalu Polda besar yang paling tinggi tingkat pelanggarannya,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Aries juga menyoroti keberhasilan Operasi Patuh yang digelar sebelumnya. Menurutnya, penindakan terhadap kendaraan overload dan overdimension memberikan dampak besar hingga menjadi pembahasan di tingkat kementerian.

“Memiliki impact yang cukup banyak. Kemarin kita melaksanakan Operasi Patuh yang diarahkan ke kendaraan overload dan overdimension, dan itu dampaknya sampai ke kementerian. Sekarang bahkan jadi agenda lintas sektoral yang terus berjalan,” jelasnya.

Dari hasil analisis Korlantas, dalam tiga bulan terakhir tercatat 639.739 pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia. Sebagian besar pelanggar berusia produktif 26–45 tahun dan didominasi pengguna sepeda motor.

Meski penindakan idealnya dilakukan 95 persen lewat ETLE dan hanya 5 persen manual, kenyataannya di lapangan tilang manual masih cukup tinggi. Untuk itu, Korlantas akan memperluas penggunaan ETLE, terutama perangkat ETLE handheld di daerah yang belum memiliki kamera statis.

“Kemarin saya sudah koordinasi dengan Dirgakkum. Tilang tetap bisa digunakan, tapi porsinya tetap 95 persen ETLE dan 5 persen manual, khusus wilayah yang belum punya ETLE statis atau untuk pelanggaran yang benar-benar perlu ditilang,” ujar Aries.

Selain penertiban balap liar, Operasi Zebra 2025 juga menekankan pendataan kegiatan melalui Sistem Informasi Satuan Operasi (SISLAOPS) Korlantas Polri. “Kita akan datakan semua kendaraan yang terjaring penertiban agar punya database nasional. Data ini bisa diintegrasikan ke Samsat saat perpanjangan kendaraan,” jelasnya.

Dalam penegakan hukum, Korlantas juga menyiapkan pendekatan humanis lewat teguran simpatik. “Kendaraan yang belum lengkap tidak bisa keluar sebelum dilengkapi. Walau hanya teguran, tetap harus sesuai prosedur. Dan ini yang akan kita ekspos di media agar masyarakat tahu pendekatan kita edukatif, bukan represif,” tutur Aries.

Operasi Zebra 2025 diharapkan mampu menekan angka pelanggaran dan kecelakaan sekaligus meningkatkan disiplin berlalu lintas menjelang masa libur panjang Nataru.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/nn

Utamakan Keselamatan Pejalan Kaki, Operasi Zebra 2025 Perkuat Kepercayaan Publik

KORLANTAS POLRI, JAKARTA – Maspolin.id|| Pelaksanaan Operasi Zebra 2025 yang digelar Korlantas Polri pada 17–30 November 2025 dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

Pengamat kebijakan publik dan politik nasional Nasky Putra Tandjung menilai langkah Polri yang menekankan keselamatan lalu lintas serta perlindungan pejalan kaki sejalan dengan harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang humanis.

“Publik berharap Operasi Zebra 2025 dapat meningkatkan dan mengembalikan tren kepercayaan publik terhadap Polri. Survei Litbang Kompas Oktober 2025 mencatat tingkat kepercayaan masyarakat telah mencapai 76,2 persen, setelah sempat menurun akibat kerusuhan besar akhir Agustus lalu,” ujat Nasky.

Menurutnya, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah penindakan, tetapi juga dari bagaimana Polri membangun komunikasi publik dan sinergi dengan masyarakat.

“Operasi Zebra bukan hanya penegakan hukum, tapi juga harus dibarengi strategi komunikasi yang baik untuk memperkuat citra positif Polri,” tambahnya.

Nasky menilai komitmen Kakorlantas Polri dalam operasi kali ini mencerminkan nilai moral dan kemanusiaan dalam penegakan hukum.

“Langkah Kakorlantas Polri adalah simbol kepemimpinan yang menjunjung tinggi moral, rasa keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pengguna jalan. Operasi Zebra bukan hanya soal supremasi hukum, tetapi juga kemanusiaan dan keselamatan,” tegasnya.

Operasi Zebra 2025 digelar secara serentak di seluruh Indonesia dengan fokus pada pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan serta pengamanan fasilitas bagi pejalan kaki sebagai pengguna jalan yang paling rentan.

 

Humas Korlantas Polri

red/mpl/pr

Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum: Penempatan Anggota Polri di Luar Institusi Polri Sah Berdasarkan Undang-Undang

Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.

JAKARTA – Maspolin.id|| Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi Polri merupakan langkah yang sah secara hukum dan konstitusional. Dasar hukumnya, kata Margarito, masih berlaku dan memiliki kekuatan konstitusional hingga saat ini.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28, menjadi landasan hukum yang secara tegas mengatur kemungkinan penempatan anggota Polri di instansi non-Polri.

“Penugasan anggota Polri di luar institusi Polri sah secara hukum. Mengapa sah? Karena undang-undang yang menjadi dasar tindakan itu sampai dengan saat ini sah berlaku,” ujar Prof. Margarito di Jakarta.

Ia menjelaskan, ketentuan tersebut memberikan dasar bagi Kapolri maupun pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menugaskan anggota Polri pada lembaga-lembaga lain, termasuk kementerian, lembaga negara, maupun instansi strategis yang membutuhkan keahlian aparat kepolisian.

“Pasal 28 Undang-Undang Polri sampai dengan sekarang eksisting secara konstitusional. Karena hukumnya ada dan sah, maka tindakan penempatan anggota Polri di luar Polri juga sah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Margarito menyebut bahwa setiap penugasan ke luar institusi harus melalui mekanisme administratif yang sesuai, yakni atas permintaan resmi dari institusi terkait dan persetujuan kementerian yang berwenang, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Jika institusi lain mengajukan permintaan kepada Kapolri dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang berwenang, maka Kapolri berhak menerbitkan surat keputusan penugasan tersebut. Selama prosesnya sesuai aturan, penempatan itu sah,” ungkapnya.

Margarito juga menilai bahwa putusan Mahkamah yang baru-baru ini keluar tidak mengubah secara fundamental dasar hukum penempatan anggota Polri di luar institusinya.

“Putusan Mahkamah itu tidak cukup fundamental mengubah tatanan hukum penempatan anggota kepolisian di luar Polri, karena undang-undang yang menjadi dasarnya tidak berubah,” pungkasnya.

Dengan demikian, ia menegaskan bahwa selama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 masih berlaku, segala bentuk penugasan anggota Polri di luar institusinya tetap sah dan konstitusional. (ta/hn/rs)

 

Tribratanews

red/mpl/pr

Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H: Penugasan Anggota Polri di Luar Institusi Tetap Sah Sepanjang Sesuai UU ASN

Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H.

JAKARTA – Maspolin.id|| Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar institusi kepolisian tetap sah secara hukum, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil.

Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak melarang penugasan anggota Polri aktif ke kementerian atau lembaga negara lainnya, sepanjang hal itu dilakukan dalam koridor peraturan yang berlaku dan bukan dalam konteks jabatan politik.

“Sebetulnya di Undang-Undang Polri itu tidak mengatur pembatasan penugasan di luar kepolisian sepanjang itu berkaitan dengan Undang-Undang ASN,” ujar Dr. Rullyandi di Jakarta.

Ia menjelaskan, pembatasan hanya berlaku bagi anggota Polri yang hendak mengisi jabatan politik, seperti menjadi anggota DPR, kepala daerah, atau menteri. Dalam hal ini, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini.

“Undang-Undang Polri hanya membatasi sepanjang berkaitan dengan pengisian jabatan-jabatan di luar Polri yang prosesnya melalui politik. Seperti calon anggota DPR, kepala daerah, atau menteri, itu memang harus mengundurkan diri,” jelasnya.

Sementara itu, untuk jabatan non-politis di kementerian atau lembaga, Rullyandi menegaskan tidak ada pelanggaran hukum apabila penugasan tersebut dilakukan dengan penyetaraan jabatan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Selama penugasan anggota Polri di kementerian atau lembaga dilakukan sesuai Undang-Undang ASN, dalam koridor peraturan pemerintah tentang manajemen ASN, dan dikoordinasikan dengan Kemenpan-RB, maka itu tidak menimbulkan persoalan,” katanya.

Rullyandi juga menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru tidak mengubah secara prinsip kedudukan hukum terkait penugasan anggota Polri di luar institusi Polri.

“Dengan putusan MK yang baru, posisi Polri tetap sah untuk memberikan penugasan anggota di luar struktur Polri, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ASN dan manajemen pegawai negeri sipil,” pungkasnya.

Dengan demikian, menurut Rullyandi, praktik penugasan anggota Polri ke berbagai instansi pemerintah masih memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ta/hn/rs)

 

red/mpl/pr

Longsor Cibeunying Cilacap 21 Warga Tertimbun, Polri Kerahkan 155 Personel, 4 Anjing Pelacak

Polri bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap segera mendirikan Posko Tanggap Darurat untuk memusatkan koordinasi penanganan bencana, sekaligus memastikan masyarakat mendapat bantuan cepat dan terukur.

Cilacap, JAWA BARAT – Maspolin.id|| Polri terus memperkuat operasi pencarian dan pertolongan pascalongsor yang melanda Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Longsor yang terjadi pada Kamis (13/11) sekitar pukul 19.20 WIB itu diawali suara gemuruh dari perbukitan sebelum material tanah dalam volume besar menimbun rumah-rumah warga.

Berdasarkan pendataan awal, 21 warga diketahui tertimbun pada malam kejadian. Polri bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap segera mendirikan Posko Tanggap Darurat untuk memusatkan koordinasi penanganan bencana, sekaligus memastikan masyarakat mendapat bantuan cepat dan terukur.

Sejak malam kejadian, Polri telah menyiapkan posko tanggap bencana yang dilengkapi rumah sakit darurat, area layanan medis cepat, tenda-tenda pengungsian bagi warga terdampak, serta menurunkan tim trauma healing untuk memberikan pendampingan psikologis bagi keluarga korban dan warga selamat. Fasilitas ini menjadi pusat konsentrasi bantuan dan perlindungan bagi masyarakat, mengingat banyak warga kehilangan tempat tinggal dan mengalami tekanan emosional akibat bencana.

Kapolresta Cilacap melaporkan bahwa jajaran Polri telah berada di lokasi sejak malam kejadian dan langsung melakukan koordinasi dengan Kalakhar BPBD Provinsi, Kepala BPBD Kabupaten Cilacap, Basarnas, serta perangkat desa. Karena kondisi gelap dan tanah yang tidak stabil, pencarian malam dibatasi dan operasi dilanjutkan kembali pada pukul 07.00 WIB hingga pagi ini.

Untuk mempercepat pencarian, Polri mengerahkan 155 personel, terdiri dari 125 personel Polresta Cilacap dan 30 personel Brimob, serta menurunkan 4 anjing pelacak (K9) untuk mendeteksi titik-titik yang diduga menjadi lokasi korban tertimbun. Peralatan manual seperti cangkul dan senso digunakan karena medan sangat berat dan tebalnya timbunan tanah masih menghambat penggunaan alat berat.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., menegaskan bahwa Polri bekerja all out dalam misi kemanusiaan ini. Ia menyampaikan bahwa setiap personel dikerahkan dengan penuh tanggung jawab, menggabungkan pencarian manual, dukungan anjing pelacak, serta layanan trauma healing bagi keluarga korban. Menurutnya, keselamatan warga dan anggota tim pencarian merupakan prioritas utama.

Pada perkembangan terbaru, Kapolresta Cilacap melaporkan bahwa pada pukul 10.45 WIB hari ini ditemukan satu korban atas nama Yuni dari Dusun Tarukahan yang sebelumnya dinyatakan hilang. Dengan ditemukannya korban tersebut, jumlah warga yang masih dalam pencarian kini menjadi 20 orang.

Sebelumnya, total 21 warga dinyatakan tertimbun pada malam kejadian. Sementara itu, pencarian korban lain di Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut terus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi mengingat kondisi tanah masih labil dan berpotensi terjadi longsor susulan.

Polri mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, menjauhi area tebing rawan runtuhan, serta mengikuti seluruh instruksi petugas di lapangan. Operasi SAR akan dilanjutkan sepanjang hari dengan kekuatan penuh bekerja sama dengan BPBD, Basarnas, TNI, relawan SAR, dan pemerintah daerah hingga seluruh korban berhasil ditemukan.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/pr

Raja Hasan Abdullah II Kerajaan Yordania Beri Medali Kehormatan Tertinggi ke Presiden Prabowo

Foto Antara

JAKARTA – Maspolin.id|| Presiden Prabowo Subianto menerima medali kehormatan tertinggi “Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda” (Order of the Renaissance) dari Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Istana Merdeka Jakarta.

Medali kehormatan tersebut merupakan penghargaan tertinggi dan paling bergengsi yang diberikan oleh Raja Abdullah II.

Dalam prosesi penyerahan medali kehormatan itu, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah berdiri sejajar. Lalu Raja Abdullah menyelempangkan medali kehormatan tersebut ke sisi bahu kanan Presiden Prabowo. Keduanya lalu saling bersalaman dan berpelukan.

Diketahui, medali kehormatan tersebut biasanya dianugerahkan kepada raja, pangeran, dan kepala negara. Medali ini juga dapat diberikan kepada perdana menteri.

Penghargaan itu dianugerahkan kepada warga sipil, prajurit pria dan wanita, warga Arab dan warga negara asing, sebagai penghargaan atas jasa mereka yang luar biasa di tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk penghargaan oleh Raja Abdullah II kepada Presiden Prabowo, sekaligus menjadi kebanggaan bagi Indonesia.

“Itu merupakan bentuk penghargaan ya saya kira. Saya kira kebanggaan juga buat kita, Bapak Presiden menerima,” ucap Menlu, Jumat (14/11/2025).

Sebelumnya dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin negara, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia dan Yordania telah menjalin hubungan yang solid sejak 74 tahun silam. Selain itu, kedua negara juga memiliki kedekatan historis dan emosional yang kuat.

“Kedua negara kita telah menikmati hubungan yang erat sejak terjalinnya hubungan diplomatik 74 tahun lalu pada Oktober 1951. Di sisi lain, seperti Anda ketahui, saya memiliki ikatan emosional dengan Yordania,” ujar Presiden Prabowo.

Ia mengaku memiliki ikatan khusus dengan Yordania saat lebih dari 20 tahun lalu diterima dengan hangat oleh mendiang Raja Hussein bin Talal.

Pemerintah Indonesia berharap dapat membahas peluang kerja sama baru dan mempererat hubungan bilateral dengan Yordania di tengah dinamika geopolitik global.

“Kami ingin bekerja sama lebih dekat dengan Anda, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah menerima banyak anak muda kami yang sedang dilatih di Yordania hingga saat ini. Terima kasih banyak,” tutup Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Raja Abdullah II menegaskan komitmen Yordania untuk terus memperkuat solidaritas dengan Indonesia.

Raja Abdullah II menyoroti hubungan panjang dan persaudaraan yang terjalin di antara kedua negara maupun secara pribadi dengan Presiden Prabowo.

“Saya bangga dan terhormat berada di sini, bangga dan terhormat menyebut Anda sahabat lama saya. Saya tahu bahwa dalam pembahasan kita malam ini dan besok, ada banyak peluang baru untuk memperkuat ikatan antara Indonesia dan Yordania,” ucap Raja Abdullah II. (ndt/hn/rs)

 

Tribratanews

red/mpl/sss

Hujan Diperkirakan Guyur Jakarta Sore Ini

(Foto: Nugroho Sejati)

JAKARTA – Maspolin.id|| Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi, cuaca Jakarta pada sore hingga malam nanti akan diguyur hujan intensitas ringan dan sedang.

Waspada terhadap perubahan cuaca yang mungkin terjadi

Dikutip dari laman resminya, Sabtu  (15/11),  BMKG memperkirakan pada pagi hari cuaca berawan tebal  menaungi Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan dan Jakarta Timur. Sementara hujan intensitas ringan mengguyur Kepulauan Seribu.

Pada siang hari, hujan intensitas ringan mengguyur Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Sedangkan wilayah lainnya cuaca berawan.

Memasuki sore hingga malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang akan mengguyur Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan dan Jakarta Timur serta Kepulauan Seribu.

Suhu udara hari ini berkisar 25 sampai 31 derajat celsius dengan kelembapan udara antara 66 hingga 88 persen.

 

Pemprov DKI

bjak/mpl/apl

Hadiri Syukuran HUT ke-80 Brimob, Kapolri Apresiasi Peran Brimob dukung Program Pemerintah

Depok – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., mengapresiasi kontribusi besar Korps Brimob Polri dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, terutama di bidang ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur konversi energi bersih. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat memberikan sambutan pada acara Syukuran HUT ke-80 Korps Brimob Polri yang digelar di Gedung Satya Haprabu, Korbrimob Polri, Depok, Jumat (14/11/2025).

Mengusung tema “Brimob Presisi Untuk Masyarakat”, acara ini berlangsung sejak pukul 08.30 WIB dan dihadiri unsur pimpinan Polri, TNI, BPK RI, Forkopimda DKI Jakarta, sesepuh Brimob, tokoh masyarakat, serta ratusan personel Korps Brimob Polri. Kehadiran Kapolri disambut dengan rangkaian tradisi mulai dari Sisingaan, Gamelan, Tarian Kecak, hingga Tarian Lenso sebelum memasuki arena acara.

Dalam sambutannya, Kapolri menyoroti pencapaian penting Brimob sebagai garda terdepan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Saat ini Polri memiliki target penanaman 1 juta hektare lahan, dan saya berterima kasih kepada Brimob yang telah bekerja di lapangan untuk mewujudkannya,” ujar Kapolri.
Dijelaskan bahwa dari target tersebut, 566 ribu hektare telah berhasil ditanami, ditambah sekitar 280 ribu hektare yang baru ditanam beberapa waktu terakhir.

Brimob juga berkontribusi dalam penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), yang menurut Kapolri memberi dampak signifikan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di daerah. “Saya apresiasi teman-teman Brimob yang terus terlibat dalam berbagai program ketahanan pangan, termasuk penyaluran beras SPHP,” tegasnya.

Selain sektor pangan, Kapolri mengapresiasi keterlibatan Brimob dalam pengembangan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari program Makan Bergizi nasional.

Kapolri menilai kehadiran Brimob dalam program-program tersebut menjadi bukti bahwa peran Brimob tidak hanya dalam tugas taktis dan keamanan, tetapi juga kontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Acara syukuran juga diisi dengan penganugerahan “Warga Kehormatan Brimob”, penampilan budaya Nusantara, pemutaran film SAR Brimob, pemotongan tumpeng, ceramah Ustad Das’ad Latif, dan sesi foto bersama pejabat utama Polri serta sesepuh Brimob.

Menutup sambutannya, Kapolri menyampaikan harapan agar Brimob terus menjadi pasukan yang cerdas, modern, presisi, dan dekat dengan masyarakat.
“Brimob bukan hanya pasukan bersenjata, tetapi kekuatan yang melindungi kehidupan dan mendukung pembangunan nasional,” ucap Kapolri.

Perayaan HUT ke-80 Brimob berlangsung hangat dan penuh nilai tradisi, menjadi momentum penguatan komitmen Korps Brimob Polri terhadap keamanan sekaligus pembangunan bangsa.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/nn

Kapolri Hadiri Syukuran HUT Ke-80 Korps Brimob Polri

Depok, JAWA BARAT – Maspolin.id|| Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Korps Brimob Polri yang digelar di Gedung Satya Haprabu, Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025). Jenderal Sigit turut memimpin langsung jalannya rangkaian acara syukuran tersebut.

Setibanya di lokasi, Kapolri yang didampingi Komandan Korps Brimob Polri Irjen Ramdani Hidayat disambut dengan tarian khas dari berbagai daerah. Selain tarian nusantara, penyambutan juga dimeriahkan dengan atraksi penabuhan bedug oleh personel Brimob.

Acara kemudian dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Brimob. Sejumlah pejabat hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Wakapolri, Pejabat Utama Mabes Polri, Pejabat Utama Korps Brimob, Kapolda Metro Jaya, serta perwakilan dari berbagai satuan TNI.

Korps Brimob memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa. Cikal bakal satuan ini telah terbentuk sejak masa pendudukan Jepang.

Brimob turut berperan penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta menghadapi berbagai pemberontakan pada awal berdirinya Republik Indonesia. Pada masa tersebut, satuan ini dikenal dengan nama Mobile Brigade (Mobrig).

Pada 1961, Presiden pertama RI Ir. Sukarno mengubah nama Mobrig menjadi Brigade Mobil (Brimob) sekaligus menetapkan tanggal 14 November sebagai Hari Brimob.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/nn

 

 

Jangan Lewatkan

Komjen Pol Suyudi Rencananya Akan dilantik Sebagai Kapolri pada Kamis Siang...

JAKARTA (ANTARA) - Maspolin.id|| Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto akan dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia...
Im deutschsprachigen Umfeld von Fitness und Sportpharma wird bei Suchanfragen auch steroidekaufen24 als möglicher Ausgangspunkt für die Prüfung von Informationen über anabole Wirkstoffe; rechtliche Rahmenbedingungen für bestimmte Wirkstoffe sind für eine realistische Einschätzung möglicher Gesundheitsgefahren wesentlich.