Tuban,Maspolin.id – Unit reskrim polsek Polsek Plumpang Polres Tuban melaksanakan patroli rutin yang di pimpin Kanit reskrim lpda Heru Prastiyo, sekaligus pengecekan harga sembako di toko-toko yang menjual bahan makanan di kecamatan Plumpang bersama dengan kanit reskrim polsek Plumpang Polres Tuban mendata harga-harga sembako dari beberapa penjual. Rabu, (20/11/2019).

Unit reskrim polsek Plumpang juga melakukan pengecekan bahan makanan apakah masih layak dikonsumsi atau tidak, karena dikhawatirkan makanan yang sudah kadaluarsa masih saja dijual dipasaran.

Tak luput dari pemeriksaan petugas unit reskrim memeriksa beras, bahan pangan yang satu ini memang sangat berpengaruh pada masyarakat khususnya masyarakat kecamatan plumpang ini, Ujar Heru.

Kapolres Tuban AKBP Nanang Haryono, S.H., S.I.K., M.Si di di sampaikan Kepada Kapolsek Plumpang AKP Budi Friyanto, S.H. dengan anggota unit Reskrim selalu cek sembako di semua pertokoan maupun gudang gudang yang ada di wilayah hukum Polsek Plumpang Polres Tuban untuk mengantisipasi penimbunan yang di lakukan tengkulak.

Dalam pemeriksaan ini tidak ada temuan, semua bahan makanan yang dijual di kecamatan Plumpang dinyatakan layak konsumsi dan juga dapat dikonsumsi oleh masyarakat di luar kecamatan, tambah AKP Budi Friyanto.

Lilik.s

Tuban,Maspolin.id – Bupati dan Wakil Bupati Tuban, H. Fathul Huda dan Ir. H Noor Nahar Hussein, M.Si menjadi saksi pernikahan pada Nikah Massal sebagai rangkaian Hari Jadi ke-726 Kabupaten Tuban yang diadakan Pemkab Tuban di Pendopo Kridho Manunggal, Rabu (20/11).

Sebanyak 20 pasangan pengantin dari sejumlah kecamatan dinikahkan oleh penghulu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban.

Turut hadir pada kegiatan ini Ketua TP PKK Kabupaten Tuban; Kepala Kantor Kemenag Tuban; sejumlah perwakilan Forkopimda Tuban; Rais Syuriah PCNU Tuban; pimpinan OPD dan camat; serta keluarga masing-masing pengantin.

Bupati Huda mengungkapkan, nikah massal menjadi wujud tanggung jawab sosial Pemkab Tuban kepada Allah SWT, dan masyarakat. 

Selain itu, lanjut Huda, membantu warga yang ingin menikah tetapi tidak memiliki biaya. Tujuannya untuk menghindarkan masyarakat dari tindak asusila dan negatif lainnya, serta memberikan pemahaman hukum tentang pernikahan.

Bupati dua periode ini  menginstruksikan kepada dinas terkait, dan camat untuk mendata masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah atau rumah dalam kondisi tidak layak. Selanjutnya, akan diproses untuk diajukan sebagai penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). 

Tidak hanya itu, lanjut Huda, masyarakat juga perlu disosialisasikan terkait program pemerintah yang baru, yaitu Kartu Pra Kerja.

Untuk diketahui, setiap pasangan pengantin diberikan mahar sebesar Rp. 1 juta. Pasangan pengantin tertua bernama Nur Damuri berusia 80 tahun yang menikah dengan Mulyaningsih berusia 63 tahun, keduanya berasal dari Desa Jetis, Kecamatan Kenduruan.

Sebelum dinikahkan, pengantin mendengarkan khotbah nikah dari Rais Syuriah PCNU Tuban, KH. Kholilurrahman. Usai dinikahkan, pengantin dan keluarga melangsungkan resepsi di tempat yang sama.

Agus/Mei/Hum

Tuban,Maspolin.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan penghargaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dianggap telah menyelenggarakan pelayanan publik terbaik.

Menteri PANRB Tjahyo Kumolo, dalam sambutannya mengatakan bahwa penghargaan tsb untuk memberikan motivasi kepada jajaran Kepolisian yang secara serius mereformasi birokrasi dan mengoptimalkan layanannya kepada masyarakat.

Penghargaan untuk unit penyelenggara pelayanan publik kategori A pelayanan prima diberikan kepada 6 Polres antara lain : Polres Tuban, Polrestabes Surabaya, Polres Malang, Polres Cirebon, Polresta Sidoarjo, Polresta Banyuwangi.

Sedangkan kategori A- kategoti Sangat Baik diberikan kepada 33 Polres, Polresta, Polrestabes, Polres Metro lainnya.

Penyampaian hasil evaluasi kinerja unit pelayanan publik sekaligus pemberian penghargaan kepada Polres, Polresta, Polres tabes dan Polres Metro
yang memperoleh hasil terbaik disampaikan langsung oleh Menteri PANRB Cahyo Kumolo di Holiday Iin Jakarta Kemayoran Jln Griya Utama, Sunter Jakarta Utara ( Rabu, 20 Nopember 2019).

Sebanyak 207 Polres, Polresta, Polres tabes dan Polres Metro se Indonesia yang mendapat kesempatan menghadiri undangan dari Kemen PANRB pada acara yang sangat bergengsi tersebut dan salah satunya adalah Polres Tuban.

Sementara Kapolres Tuban AKBP Nanang Haryono SH., SIK., M.Si., mengatakan bahwa inovasi pelayanan publik Polres Tuban diantaranya adalah Simba (SIM Bhabinkamtibmas) dan SKCK Online serta Delivery yang sangat membantu dan memudahkan masyarakat.

“Inovasi pelayanan publik Polres Tuban diantaranya adalah Simba (SIM Bhabinkamtibmas) dan SKCK Online serta Delivery yang sangat membantu dan memudahkan masyarakat.” kata Nanang Haryono.

agus

Surabaya,Maspolin.id – Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Jawa Timur tahun 2020 resmi disahkan. UMK ini mengalami kenaikan 8,51 persen. Penentuan persentase tersebut hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan nilai inflasi, bukan kebutuhan hidup layak.

Keputusan besaran UMK Jatim 2020 ini telah disetujui Khofifah Indar Parawansa melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/568/KPTS/013/2019.

Kota Surabaya menduduki posisi tertinggi sebagai UMK terbesar dengan Rp 4.200.479,19. Sedangkan Kabupaten Magetan menjadi kabupaten dengan UMK terendah yakni Rp 1.913.321,73.

“Kami berharap adanya upaya dari pemerintah untuk tak berpatokan pada persentase kenaikan di 8,51 persen. Untuk daerah dengan UMK rendah,  kami minta revisi kenaikan lebih tinggi untuk membatasi atau menghapus disparitas,” kata Dannis Seniar Yullea Paripurna (Sekretaris Jendral Serikat Pekerja Danamon).

Besaran Upah Minimum Kabupaten atau Kota tahun 2020 di Jawa Timur:
1. Kota Surabaya : Rp. 4.200.479,19
2. Kab. Gresik : Rp. 4.197,030,51
3. Kab. Sidoarjo : Rp. 4.193,581,85
4. Kab. Pasuruan : Rp. 4.190,133,19
5. Kab. Mojokerto : Rp. 4.179,787,17
6. Kab. Malang : Rp. 3.018.530,66.
7. Kota Malang : Rp. 2.895.502,74.
8. Kota Batu : Rp. 2.794.800,00.
9. Kota Pasuruan : Rp. 2.794,801,59
10. Kab. Jombang : Rp. 2.654.095,87.
11. Kab. Tuban : Rp. 2.532.234,77.
12. Kab. Probolinggo : Rp. 2.503.265,94.
13. Kota Mojokerto : Rp. 2.456,302,97
14. Kab. Lamongan : Rp. 2.423,724,77
15. Kab. Jember : Rp. 2.355.662,90.
16. Kota Probolinggo : Rp. 2.319,796,75
17. Kab. Banyuwangi : Rp. 2.314.278,87.
18. Kota Kediri : Rp. 2.060.925,00.
19. Kab. Bojonegoro : Rp. 2.016.780,00.
20. Kab. Kediri : Rp. 2.008.504,16.
21. Kab. Lumajang : Rp. 1.982.295,10.
22. Kab. Tulungagung : Rp. 1.958.844,16.
23. Kab. Bondowoso : Rp. 1.954.705,75.
24. Kab. Bangkalan : Rp. 1.954.705,75.
25. Kab. Nganjuk : Rp. 1.954.705,75.
26. Kab. Blitar : Rp. 1.954.705,75.
27. Kab. Sumenep : Rp. 1.954.705,75.
28. Kota Madiun : Rp. 1.954.705,75.
29. Kota Blitar : Rp. 1.954.635,76.
30. Kab. Sampang : Rp. 1.913.321,73.
31. Kab. Situbondo : Rp. 1.913.321,73.
32. Kab. Pamekasan : Rp. 1.913.321,73.
33. Kab. Madiun : Rp. 1.913.321,73.
34. Kab. Ngawi : Rp. 1.913.321,73.
35. Kab. Ponorogo : Rp. 1.913.321,73.
36. Kab. Pacitan : Rp. 1.913.321,73.
37. Kab. Trenggalek : Rp. 1.913.321,73.
38. Kab. Magetan : Rp. 1.913.321,73.

“Hendaknya Khofifah turun langsung ke setiap daerah untuk bisa melihat secara langsung kebutuhan hildup layak di masing-masing daerah dan tidak hanya mengikuti surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dimana disemua daerah kenaikan upah sebesar 8,51 persen,” pungkas Dannis.

Agus/Dannis

Lumajang,Maspolin.id – Berbagai cara dilakukan oleh pihak Q-NET untuk memenangkan kasusnya. Bahkan, mereka berani melakukan sumpah palsu di sidang pengadilan saat Pra Pradilan di Pengadilan Negeri Lumajang.

Yang lebih parah, saksi yang mereka hadirkan untuk melakukan sumpah palsu adalah seorang kepala dusun. Dia adalah Supriyanto (pria, 47 th) warga Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Diketahui, dalam persidangan ia mengatakan bahwa pihak Tim Cobra Polres Lumajang telah mengambil uang sebanyak 50 juta Rupiah didalam brankas saat melakukan penggeledahan di rumah Karyadi di Kota Madiun beberapa waktu yang lalu.

Tetapi pada saat dicecar pertanyaan oleh kuasa hukum Tim Cobra tentang seberapa banyak uang yang diambil, dia hanya mengatakan satu gepok uang 50 ribuan dengan memberikan gesture tangannya seperti mencapit uang dengan ketebalan sekitar 5 cm uang 50 juta Rupiah.

Hal ini sangat tidak mungkin tumpukan uang 50 ribuan setinggi 5 cm berjumlah 50 juta Rupiah. Dan pada saat dicecer kembali apakah melihat penyidik mengambil uang pada saat itu, ia kebingungan dan mengatakan hanya mendapatkan informasi dari orang lain saja.

Kuasa hukum Tim Cobra juga menanyakan kepada kuasa hukun Karyadi yakni Ibu Ida kenapa menandatangani berita acara penyitaan dan tidak memprotes pada saat itu juga, karena di dalam berita acara tertera barang-barang yang disita.

Namun sang kuasa hukum karyadi mengatakan tidak membaca isi Berita Acara penggeledahannya tapi langsung dia tandatangani.

yang menjadi pertanyaan bagi Tim Cobra, Kalau memang uang itu ada, kenapa baru mempermasalahkan setelah sekian bulan? Apakah memang sengaja dibuat untuk merusak kredibilitas Tim Cobra Polres Lumajang?!

Dalam pernyataannya, Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH, SIK, MH, MM yang juga merupakan putra daerah asli Makassar tepatnya dari Kota Kalosi-Enrekang mengatakan “Saksi yang Memberikan kesaksian palsu di sidang pengadilan pada saat pra peradilan kasus QNet akan kami sidik, karena memberikan kesaksian palsu dibawah sumpah diancam 7 tahun penjara” tegas pria yang menyelesaikan gelar S3 di Universitas Padjajaran Kota Bandung tahun 2010 tersebut.

“Kami sudah memeriksa beberapa orang saksi termasuk memeriksa rekaman video pada saat penggeledahan di rumah Karyadi semuanya membuktikan kalau tidak ada uang saat itu didalam brankas. Apalagi saat itu brankas dalam keadaan terbuka sehingga kami dapat yakinkan bahwa keterangan yang diberikan oleh bapak Supriyanto selaku kepala dusun Singgahan adalah keterangan palsu” ujar Arsal yang menghabiskan masa kecilnya di kota kecil kalosi – Enrekang, Sulawesi Selatan.

“Kami sudah lakukan pemanggilan kepada bapak Suprianto untuk mendapatkan keterangannya apakah dia bisa membuktikan ucapannya atau tidak. Tapi saya yakin panggilan kami untuk datang hari Rabu tanggal 20 November 2019 pasti tidak akan dihadiri olehnya, karena pasti dia takut untuk hadir karena dia merasa telah bersalah. kalau tidak bersalah, kenapa harus takut menghadiri panggilan penyidik?!”

“kalaupun dia tidak hadir. pasti penyidik tim cobra akan mengejar yang bersangkutan untuk pertanggungjawaban ucapannya. Mungkin saja ada konspirasi dibelakangnya untuk merusak kredibilitas Tim Cobra dan juga untuk menghancurkan kontruksi penyidikan kami dalam kasus Q-NET” ujar Arsal mengakhiri statemennya

Agus

Bojonegoro,maspolin.id – Guna mendukung adanya Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui program penyediaan taman akan segera mewujudkan 1 (satu) kawasan wisata yang berada di sekitar Kota.

Pembangunan Taman Lokomotif yang berada di jalan Teuku Umar itu, saat ini dalam tahap pelaksanaan. Sesuai data yang diperoleh media ini melalui LPSE Kabupaten Bojonegoro, pada kegiatan tersebut pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2019, senilai Pagu Rp. 4.291.951.390,00 dan HPS Rp. 4.242.969.670,94.

Sesuai data yang dicantumkan untuk pemenang pada pekerjaan pembangunan Taman Lokomotif , adalah CV Dzaky Putra Utama yang beralamat di jalan Cakalang Permai No. 26 Malang, Jawa Timur. Dengan nilai penawaran Rp. 4.123.513.335,31, dan harga negoisasi Rp. 4.091.357.854,04.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Kabupaten Bojonegoro, Welly Fitrama, ketika dihubungi awak media ini mengatakan, prinsip daripada pembangunan Taman Lokomotif yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan adalah untuk mendukung Ruang Terbuka Hijau, dan dalam hal ini melalui penyediaan taman. Sebagai ruang terbuka publik agar masyarakat juga dapat menikmati fasilitad widata yang berada di tengah Kota.

Keberadaan taman lokomotif ini diharapkan bisa menambah obyek wisata atau taman-taman yang selama ini ada di sekitar Kota, yakni Alon alon Bojonegoro dan Taman Rajekwesi. Dirinya juga menjelaskan, bahwa nantinya juga bisa sebagai taman atau wisata edukasi bagi masyarakat, khususnya para generasi millenial agar dapat mengetahui terkait dengan kereta api, jelas Welly Fitrama.

“Ditaman ini nantinya diberi sarana berupa bentuk fisik 1 unit Lokomotif, serta ada diaroma kereta api mini,” tuturnya.

Dirinya berharap, semoga konsep yang telah direncanakan dan dilaksanakan itu, dapar diselesaikan pengerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga dapat segera dimanfaatkan dan dinikmati oleh semua masyarakat.

Terpisah, Agus salah seorang perwakilan pelaksana pekerjaan yang ditanya awak media ini di lokasi proyek Taman Lokomotif, terkait dengan sisa waktu pekerjaan yang hanya tinggal lebih kurang satu bulan ini, dirinya menjawab insha allah apabila tidak ada kendala alam, maka sebagai pihak pelaksana pekerjaan kami mampu menyelesaikan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Semua ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan doa warga Bojonegoro.

Gondrong/Kp