Oleh: Akbp Shinto Silitonga Kasubagopinev Divisi Humas Polri

Setiap pimpinan wilayah tentu saja punya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan personilnya, namun tidak semua pemimpin mampu menemukan formulanya. Pesatnya kemajuan teknologi informasi telah membuat kegiatan kepolisian seperti berada di ruang kaca yang selalu mendapat sorotan publik dari segala arah. Tidak sedikit aksi “86” oknum polisi yang terekam candid camera menjadi viral di media sosial bahkan muncul di berita nasional. Alasan mencari tambahan kesejahteraan dengan penyalahgunaan wewenang tidak lagi boleh ditolerir karena merusak kepercayaan publik dan mencoreng nama baik institusi.

Menyadari bahwa peningkatan kesejahteraan personil merupakan kebutuhan dan harus dilakukan dengan cara yang tepat, Kapolres Gowa memformulakan strategi peningkatan kesejahtetaan personil melalui 2 cara yang legal.

Pertama : Kerja keras bersama seluruh personil sebagai tim kerja untuk meraih predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebass dari Korupsi (WBK) bahkan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana yang telah diprogramkan Kemenpan RB. Predikat ZI-WBK telah berhasil diraih Polres Gowa pada 10 Desember 2018 lalu, dan sesuai dengan janjinya, negara memberikan insentif sekitar Rp300 juta per bulan untuk peningkatan kesejahteraan. Tidak hanya itu, Polres Gowa mendapatkan hadiah pembangunan Rumah Susun 36 unit tipe 36 pada tahun 2020 dengan nilai proyek Rp14,89 milyar. Tidak berpuas diri dengan pencapaian ini, Polres Gowa terus berbenah untuk meraih predikat WBBM yang didahului dengan peningkatan standar pelayanan publik dari kategori “baik” menjadi “sangat baik” pada Desember 2019 ini.

Kedua : Memberdayakan Koperasi Polres Gowa secara optimal sebagai sarana untuk berwira usaha (enterpreneurship). Selama ini Koperasi Polres Gowa yang katanya menyajikan usaha simpan pinjam, dikelola secara konvensional tanpa ada anggota yang menyimpan uangnya di Koperasi. Hasilnya, uang koperasi dominan di pinjam anggotanya dengan bunga relatif tinggi. Unit toko yang dimiliki koperasi ditampilkan seolah mati segan hidup tak mau, sehingga segmen bisnis yang harusnya dapat meningkatkan kesejahteraan personil tidak tercapai. Pembenahan Koperasi Polres Gowa pertama sekali dilakukan dengan mengubah tampilan toko menjadi Bhayangkara Mart pada November 2018 dengan pendekatan retail modern layaknya mart-mart profesional lainnya. Kebutuhan bulanan captive market yang berasal dari seluruh personil Polres Gowa dan keluarga besarnya ternyata cukup menjanjikan untuk dikelola oleh Bhayangkara Mart. Hasilnya signifikan, Bhayangkara Mart membukukan penjualan Rp200 juta-Rp275 juta dengan keuntungan rata-rata 13%. Sebagai wujud nyata peningkatan kesejahteraan, Bhayangkara Mart akan membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU)-nya pada Desember 2019 mendatang.

Selain itu, seusai kebutuhan personil, Koperasi Polres Gowa membuka penjualan tanah kavling di Kel.Romang Polong, Somba Opu dengan harga yang tentu saja sangat kompetitif bila dibandingkan dengan developer lainnya. Kavling 100 m yang biasa dijual dengan harga Rp 70 juta misalnya, hanya dijual Rp 50 juta oleh Koperasi Polres Gowa. Tentu saja pembelinya adalah personil Polres Gowa yang otomatis menjadi investasi dan peningkatan kesejahteraan bagi diri dan keluarganya.

Pembebasan lahan strategis milik Polres Gowa seluas 2 ha di depan Pasar Malino dari para penghuni ilegal pun tidak luput dari pandangan enterpreneurship Koperasi Polres Gowa. Langsung saja lahan tersebut disulap menjadi destinasi wisata baru di Malino yang menyediakan konsep menarik mulai dari camping ground, villa dan penginapan view Gunung Bawakaraeng dan Lompobattang, agrowisata dengan berbagai tanaman buah mulai durian, lengkeng, rambutan, mangga, sukun, jambu, dan buah lainnya. Fasilitas lainnya tersedia, berupa lahan parkir, jogging track, toilet umum dan wahana permainan. Harapannya, Koperasi Polres Gowa dapat mendulang keuntungan yang signifikan untuk dibagikan sebagai peningkatan kesejahteraan kepada seluruh personil Polres Gowa.

Koperasi adalah satu-satunya sarana untuk berwira usaha sehingga perlu dikelola oleh para pengurus yang berjiwa bisnis. Penempatan personil yang tepat sebagai pengurus koperasi menjadi syarat penting untuk meningkatkan kesejahteraan personil. Dengan strategi di atas, kesejahteraan personil pasti dapat dirasakan secara merata dan berkeadilan.

Oleh: Embie C Noer

Di kabinet yang baru, film tidak lagi diurusi oleh pusat pengembangan film. Film konon akan diurus – seperti dulu, disatukan dengan bidang Seni dan Budaya lain dibawah direktorat jenderal kebudayaan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Film sebagai Ekonomi Budaya.

Apapun bentuk tatakelola film yang dibuat oleh pemerintah tidak akan efektif jika para pelaku kegiatan dan usaha perfilman nasional sendiri belum tertata secara baik dalam organisasi ( ekologi ) dan sistim jaringannya ( ekosistim ).

Keberadaan BPI ( Badan Perfilman Indonesia ) sebagai ‘rumah besar’ insan perfilman,  sesungguhnya bisa berperan besar jika seluruh stakeholdernya hidup sehat dan guyub.

Keberadaan Nadhiem di Kemdikbud – Nadhiem tokoh ekonomi kreatif Indonesia yang sukses, harus dibaca sebagai ajakan presiden kepada seluruh fihak terkait untuk melakukan lompatan berani dalam kerja Pendidikan, Kebudayaan, dan Kesenian, termasuk di dalamnya Film.

Budaya masyarakat dalam menonton film telah melompat jauh. Film tidak cuma bisa ditonton di bioskop dan televisi. Kini film tampil dengan berbagai ukuran layar ( screen ) dalam berbagai jenis peralatan ( gadget ). Pilihan masyarakat dalam menonton film juga semakin beragam sesuai dengan kebutuhan. Hiburan, pendidikan, informasi, tutorial, pengetahuan, dan sebagainya.

Film hiburan di bioskop masih menjadi primadona bagi masyarakat. Film bioskop sekalipun jumlahnya jauh lebih sedikit dari film di televisi, film bioskop tetap jadi pusat perhatian media dan pemerintah dalam hal pembinaan dan pengembangan. Padahal yang secara rutin dan intensif ‘mendidik’ masyarakat lewat film bukanlah bioskop tetapi film-film yang membanjiri televisi, komputer, dan gadget. Film di luar bioskop oleh pemerintah hanya disikapi dengan kebijakan polisional dan sensorsif. Untuk pengembangan kreatifitas konten, Kemdikbud selaku kementerian teknis tidak bisa campur tangan karena itu ‘wilayah dari Kominfo’.

Film di kabinet baru juga merupakan tupoksi Kemenparekraf. Film dilihat sebagai ekonomi kreatif. Di sini film seratus persen sebagai Budaya Ekonomi. Sebagai ilustrasi, jika dalam kegiatan FFI (Festival Film Indonesia) film terbaik masih dibebani dengan nilai pembangunan karaktet, muatan budaya, dan seterusnya; maka FFI versi parekraf adalah festival sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi. Film Terbaik beserta unsur-unsurnya yang terbaik, adalah yang potensial sebagai penggerak ekonomi film. Seluruh unsur yang ada dalam kegiatan FFI jenis ini akan dijadikan sarana penggerak perekonomian. Sedangkan FFI versi Kemdikbud harus menjadi barometer dan indikator kemajuan film sebagai “…karya seni budaya yang merupakan pranata sosial, memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa…”

Film juga ada di PUSTEKKOM ( Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan ) Kemdikbud. Di sini film seratus persen menjadi perangkat pendidikan. Pesan yang disampaikan presiden kepada Nadhiem, bahwa pendidikan harus mengoptimalkan teknologi agar pendidikan tidak terpusat di Jakarta dan Jawa saja, sesungguhnya kerangka dasarnya sudah dibuat sejak tahun 1976 yang telah melakukan tiga kali pengembangan, 1978; 2000; 2005.

PPFN ( Perum Produksi Film Negara ). Ini perum yang aneh, mengapa? Di awal pemerintahannya Pak Jokowi mengatakan komitmennya untuk perfilman nasional tetapi perum ini tak mampu mewujudkan komitmen presiden padahal bisa dibilang, semuanya tersedia; SDM, SDA, Modal, Teknologi. Jangankan untuk menghasilkan devisa melalui industri film – yang sesungguhnya sangat potensial, untuk menjadi leading sektor produksi perfilman nasional saja tidak bunyi.

Maka, jika disimpulkan, perangkat pemerintah untuk pengembangan perfilman sudah tersedia tinggal mengaktifkan saja. Kemudian yang lebih penting, insan perfilman harus sadar, jika peran sertanya dalam program perfilman pemerintah dilakukan dengan eceran,  alias sendiri-sendiri, tidak melalui BPI, maka yang terjadi pasti kerja serabutan yang sulit untuk diintegrasikan, sulit diukur tingkat keberhasilan dan efektivitas kinerjanya. Ini berpotensi gagal fokus dan mubasir tenaga, waktu, dan dana.

BPI sendiri harus cermat dalam merancang organisasinya agar dapat mengoptimalkan tupoksi peran sertanya. Bagaimana format program dan rancangan untuk Kemendikbud, Kemenparekraf, Kominfo, Pustekkom, PPFN. Jika BPI periode pertama adalah sebuah esensi, periode kedua adalah substansi, maka periode ketiga harus berorientasi pada eksistensii agar segera dapat mewujudkan ekspresi. Ekspresi Kebudayaan Indonesia ke seluruh layar dunia.(*)