Cilacap, Maspolin.id – Kontroversi adanya RUU KUHP dan RUU KPK, menimbulkan aksi unjuk rasa mahasiswa di mana-mana.

Di Cilacap, Jawa Tengah, aksi mahasiswa mampu menyedot sekitar 500 mahasiswa dari berbagai kampus di Cilacap dan Banyumas, dalam Aliansi Mahasiswa Cilacap-Banyumas.

Hari Kamis (26/9/2019) sekitar pukul 09.15 WIB, massa mahasiswa bergerak dari Alun-alun Cilacap menuju Gedung DPRD Cilacap, yang kebetulan menggelar pelantikan pimpinan DPRD yang baru hasil Pileg 2019 lalu.

Di depan Gedung DPRD mereka sudah disambut barikade petugas gabungan dari Polres Cilacap, Polsek, Polwan Polres Cilacap, Brimob Banyumas, dan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Cilacap berjumlah 500 personel.

Praktis mahasiswa tidak dapat mendekati pintu gerbang Gedung Dewan karena penjagaan dan barikade dua lapis dari aparat keamanan. Bahkan, awak media yang meliput cukup kesulitan mendekat ke mahasiswa untuk mengambil gambar disebabkan terhalang oleh barikade yang sangat rapat dari aparat.

Suasana unjuk rasa sedikit turun tensinya manakala petugas menggunakan trik senyum, salam, sapa dalam aksi yang disuarakan dari sound system oleh Kasat Binmas Polres Cilacap, AKP Pujiono.

Pujiono yang juga dikenal sebagai mubaligh itu, dengan suaranya yang lembut dan merdu mampu menyejukkan di tengah suasana panas. Dia sering melontarkan petikan ayat suci Alquran dan shalawat sepanjang unjuk rasa. Juga dia mengajak mahasiswa bernyanyi lagu-lagu perjuangan, yang ditimpali oleh Polwan sebagai tim negosiator dengan membagikan air mineral dan permen kepada para mahasiswa.

Sambil berorasi secara bergantian, mahasiswa juga membawa spanduk dan poster berbagai tulisan, seperti Tolak RUU KUHP, Menolak RUU KPK, dan sebagainya.

Usai orasi sekitar 1 jam, para mahasiswa ditemui Ketua (sementara) DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat didampingi Kapolres Cilacap, AKBP Djoko Julianto.

Taufik mengatakan, ternyata mahasiswa Cilacap ikut serta merasa punya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini, salah satunya dengan mengkritisi apa yang menjadi keputusan.

“DPRD pasti akan menyampaikan. Semua yang disampaikan akan kita teruskan,” katanya.

Taufik yang beberapa saat lagi dilantik sebagai Ketua DPRD berujar, dalam setiap pembuatan Perda, undang-undang tertinggi di kabupaten, akan mengajak mahasiswa dalam setiap agenda public hearing.

“Saya berbangga hari ini. Saat pimpinan akan dilantik, pemuda ini mengingatkan dan mengawal kita terhadap suksesnya demokrasi dan pembangunan di Kabupaten Cilacap,” ungkapnya.

Sementara, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Imam Amir Musa mengatakan kita tidak menginginkan adanya penundaan RUU KUHP, karena kemungkinan besar akan muncul pasal-pasal yang lebih kontroversi lagi.

Untuk itu, pimpinan Dewan yang hari ini dilantik merupakan persoalan menarik yang harus disampaikan dan dicamkan oleh mahasiswa dan masyarakat di Kabupaten Cilacap.

“Yang kita sampaikan isu yang ada di daerah, bahwa Kabupaten Cilacap memiliki perkara menarik yang harus disampaikan,” ungkapnya.

Seperti isu lingkungan sudah jelas, karena industri nasional masuk tanpa mengindahkan lingkungan asli Cilacap. “Salah satunya tenaga asing yang berdampak pada urbanisasi dan transmigrasi di Cilacap,” imbuhnya.

Dengan banyaknya program kerja nasional, Imam menyoroti mengapa masyarakat semakin banyak yang melakukan urbanisasi, mencari pekerjaan ke luar Cilacap.

“Padahal, Kabupaten Cilacap memiliki kekayaan dan aspek yang mendukung untuk kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Menurutnya, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan, seluruh kekayaan alam Indonesia dikelola oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu pun sudah hilang.

Hari ini, tegas Imam kita ikuti dulu. “Ketika hal itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka akan muncul kekuatan yang lebih dahsyat dari hari ini,” ujarnya.

Disinggung soal jawaban dari Ketua DPRD terkait tuntutan mereka, dia mengatakan sedikit puas karena sudah menggambarkan, dan mahasiswa akan menagih secara hak. (Estanto)

Polda Bali, Polres Karangasem, Polsek Karangasem, maspolin.id

Babinkamtibmas Desa Pertima Aiptu I Nyoman Suweden, S.E., bersinergi dengan Babinsa Serda I Komang Kasna, dampingi Perbekel desa Pertima I Gusti Ayu Biksuni, S.H., melaksanakan kunjungan ke rumah warga guna mengecek langsung situasi dan keadaan warga kurang mampu dan memiliki rumah tidak layak huni. Rabu tanggal 25 September 2019 pukul 10.10 Wita.

Sebagai tiga pilar di pemerintahan Desa Pertima Kec. Karangasem, Kab. Karangasem selalu bergandeng tangan dan bersama-sama dalam mendeteksi dini gangguan Kamtibmas di wilayah Desa Pertima.

Terciptanya Keamanan dan ketertiban di Desa binaan merupakan tanggung jawab dari tiga pilar dan perangkat Desa serta seluruh warga masyarakat yang berada di Desa tersebut, guna untuk menyamakan persepsi serta langkah langkah dalam menciptakan dan menjaga kondusifitas kamtibmas tiga pilar Desa Pertima selalu melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan tugas.

Giat sambang DDS ke rumah warga masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya di Desa Binaan. Dalam giat tersebut ditemukan warga masyarakat yang kurang mampu dengan keadaan rumah sebagai tempat tinggal tidak layak huni.

Maka dengan inisiatif Perbekel Desa Pertima dengan gigih dan semangat memperjuangkan warganya untuk memohon bantuan bedah rumah dan langsung bersilahturahmi dan komunikasi dengan Kabid Perkim Kab Karangasem di ruang kerjanya.

Sumber: Aiptu Dae Wedo

Cilacap, Maspolin.id – Aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Cilacap-Banyumas dengan agenda menolak adanya RUU kontroversi di depan Gedung DPRD Kabupaten Cilacap berlangsung damai, aman, dan lancar, Kamis (26/9/2019).

Dan aksi yang diikuti sekitar 500 mahasiswa dari perguruan tinggi di Cilacap dan Banyumas tersebut menjadi perhatian khusus Kapolres Cilacap, AKBP Djoko Julianto.

Bahkan, Kapolres turun langsung memimpin pengamanan aksi.

“Ada 500 personel gabungan Polres, Polsek jajaran, Brimob Banyumas, dan Satpol PP serta Linmas Kabupaten Cilacap diturunkan untuk melaksanakan pengamanan di depan Gedung DPRD Cilacap, agar aksi berjalan lancar,” ungkapnya.

Aksi damai selain menolak RUU kontroversi seperti RKUHP yang dinilai jauh dari nilai-nilai semangat demokrasi, mahasiswa juga menuntut seluruh Anggota Dewan untuk merealisasikan janji dan menjadi penyambung lidah rakyat.

Di depan lebih 500 massa mahasiswa, Kapolres Cilacap mengatakan bahwa pihak Kepolisian akan mengawal selama kegiatan aksi dengan jaminan keamanan.

“Mari kita saling bergandeng tangan menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan sampai aksi damai ini disusupi provokator yang akan merugikan kita semua,” kata Kapolres.

Dalam pengamanan aksi, Polwan diturunkan di depan sebagai tim negosiator, berhadapan dengan para mahasiswa dan melakukan komunikasi serta diperkuat tim pengendali massa dari Sabhara dan Brimob. Bahkan ada anggota Polwan yang membagikan air mineral dan permen kepada peserta aksi.

“Pengamanan aksi ini kami laksanakan dengan cara humanis terhadap siapa pun yang melakukan aksi unjuk rasa agar tercipta kondisi aman, tertib, dan terkendali,” pungkas AKBP Djoko Julianto. (Estanto)

Cilacap, Maspolin.id – Pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap resmi berganti, setelah Rapat Paripurna DPRD Cilacap hari ini, Kamis (26/9/2019) melantik dan mengambil sumpah/janji 4 orang Anggota DPRD.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji tersebut dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Jon Effreddi SH MH.

Rapat paripurna dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD Cilacap, Helmi Busthomi dari Partai Golkar.

Hadir Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang mewakili Bupati, Sekda Farid Ma’ruf, para Anggota DPRD, kepala OPD di jajaran Pemkab Cilacap, lurah/kades se-Kabupaten Cilacap, dan camat se-Kabupaten Cilacap.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/86/Tahun 2019 tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Masa Jabatan 2019-2024.

Dalam SK tersebut, Taufik Nurhidayat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cilacap. Sementara untuk posisi wakil ketua DPRD diduduki Sindy Syakir SIP MSi dari Partai Golkar, Saiful Musta’in dari PKB, dan Purwati SPd dari Partai Gerindra.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap, bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan wakil bupati mengucapkan selamat atas dilantiknya pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap.

Sesuai amanat Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik itu DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.

“Untuk itu perlu ada kerja sama yang baik, tidak saja di jajaran DPRD itu sendiri tetapi juga dengan jajaran eksekutif dan berbagai pihak lainnya, agar fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik,” kata bupati

Bupati juga berharap, jalinan kerja sama antara eksekutif dan legislatif yang sudah baik selama ini bisa terus ditingkatkan, karena lembaga DPRD Kabupaten Cilacap adalah mitra kerja dan berkedudukan sejajar dengan Pemkab Cilacap dengan peran dan fungsinya masing-masing, untuk membangun dan memajukan Kabupaten Cilacap.

Usai pelantikan, dilanjutkan pengucapan sumpah/janji dan pelantikan dua Anggota DPRD yang pada waktu lalu belum diambil sumpah dan dilantik karena sedang melaksanakan ibadah haji.

Keduanya, yakni Wiwiek Yuning Prapti dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Cilacap 1, dan Imam Fauzi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Cilacap IV.

Kepada awak media, Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat mengatakan bahwa ke depan, insya Allah, yang baik akan lebih baik dan yang kurang baik akan kita perbaiki. “Besok kita sudah mulai kerja. Kita akan perbaiki AKD (alat kelengkapan Dewan) dan segalanya,” ucapnya.

Dengan demikian, menurutnya, tanggal 30 badan musyawarah (Bamus) sudah bisa mulai bekerja.

Disinggung mengenai hubungan antara eksekutif dan legislatif, Taufik menuturkan, fungsi legislatif diantaranya membuat peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Pengawasan sendiri karena dua fungsi sebelumnya.

“Dari eksekutif timbul rencana kerja (renja) yang muncul dari RPJMD, dan kita bekerja karena ada renja dari eksekutif. Untuk legislasi, kita serap dari aspirasi masyarakat yang timbul dari public hearing,” ungkapnya.

Terkait Perda yang tertunda penetapannya, Taufik menegaskan akan segera ditetapkan. “Yang vital adalah Perda Tata Ruang dan kita akan kebut untuk merampungkannya. Juga Perda yang belum ada Perbupnya,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa pihaknya jangan sampai terjebak adanya Perda yang telah dilaksanakan tapi tidak ada Perbupnya. “Kita tunggu Perbup dari bupati. Kita tidak akan bisa menjalankan Perda jika Perbupnya belum ada,” tandasnya. (Estanto)