Oleh : Indra Gunawan )*

Jakarta,Maspolin.id – Pasca Prabowo dan Jokowi terlibat dalam agenda rekonsiliasi. Amein Rais melontarkan statement yang cukup fenomenal, dimana jika benar – benar mau rekonsiliasi maka kubu oposisi harus mendapatkan “jatah” kursi kabinet sebesar 45% sesui dengan angka perolehan suara pemilih dalam Pilpres 2019 lalu.

Pernyataan tersebut tentu membuat kita cukup sulit untuk mencermati makna dan alur pikir dari permintaan tersebut, apalagi setelah rekonsiliasi terjadi antara Jokowi dan Prabowo di MRT.

Prabowo ternyata sudah bertemu dengan Amien Rais secara langsung untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Jokowi, sesuai dengan Janji Prabowo yang akan menemui elit partai oposisi setelah bertemu Jokowi.

Dengan adanya pertemuan tersebut tentu Prabowo dan Amien Rais telah memperbincangkan sesuatu hal yang cukup penting terkait dengan rencana arah politik setelah kekalahannya dalam Pilpres 2019.

Padahal beberapa waktu sebelum bertemunya Prabowo dengan Jokowi, Amien Rais sempat melontarkan pernyataan bahwa jika bergabung dengan penguasa atau pemenang Pemilu, maka itu adalah “oposisi bohong – bohongan”, oleh karena itu, Amien Rais menekankan bahwa oposisi harus berada diluar pemerintahan untuk tetap menjadi oposisi, sehingga bisa mengawal jalannya pemerintahan, selain itu pihaknya juga merasa tidak tertarik untuk bergabung dengan kubu Jokowi.

Bahkan statement kontra dan kritikan pedas-pun kerap dilontarkan selama masa pemerintahan Jokowi, seperti mengkritik pembangunan infrastruktur yang terlalu mahal, khususnya pembangunan jalan tol yang tidak bisa dinikmati langsung oleh masyarakat karena tarif yang dirasa mahal, bahkan mantan ketua MPR tersebut menyatakan tidak setuju jika Prabowo bertemu dengan Jokowi.

Namun tetiba setelah rekonsiliasi, Amien Rais seakan berubah haluan, dimana ia menyatakan jika kubu Jokowi mau rekonsiliasi maka 45 % kursi kabinet harus dari kubu oposisi, pernyataan tersebut seakan seperti menjilat ludah sendiri. Dimana yang dulunya sering melontarkan ketidaksetujuannya, lantas menginginkan 45 % anggota kabinet merupakan kubu oposisi.

Hal ini tentu tidaklah relevan jika acuannya adalah 45 persen suara pemilih, karena Jokowi sebagai presiden memiliki hak prerogatif dalam menetapkan siapa yang akan bekerja bersamanya.

Jika berdasarkan permintaan 45 % untuk masuk ke dalam parlemen, hal tersebut tentu tidak logis, karena masih ada faktor parpol pendukung yang tentunya harus menjadi bahan pertimbangan oleh Joko Widodo.

Pertimbangan lainnya adalah keterwakilan daerah, profesional yang handal dibidangnya masing-masing, semua hal tersebut tentu menjadi pertimbangan presiden dalam menyusun kabinetnya.

Kemungkinan pemikiran ingin berkuasa dan memerintah Amien Rais sudah sedemikian kuat sehingga ia pun ‘berbalik arah’ tanpa rasa malu dan sungkan pada rakyat Indonesia, dan juga pada lawan politiknya dalam pemilu 2019.

Atas pernyataan tersebut tentu mari kira mencoba membuat prediks, bahwa partai yang berkoalisi dengan Jokowi-pun belum tentu akan mendapatkan jabatan yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Sedang mereka yang kalah dan kerap menggunakan narasi desktruktif untuk mendelegitimasi KPU malah meminta jabatan sebanyak 45 persen.

Dalam pertandingan tinju, bayaran antara yang menang dengan yang kalah saja berbeda jauh, kemungkinan lain pernyataan Amin Rais sedang membayangkan bahwa dialah yang berkuasa atau dia yang menjadi presiden. Oleh karena itu benar, jadi presiden dalam mimpi.

Semoga hal tersebut bukanlah pertanda akan waham kebesaran akan sosok Amien Rais yang kerap melontarkan istilah yang cukup menggelikan. Ditambah lagi dengan tawaran yang cukup aneh dan mungkin membingungkan beberapa pihak.

Tawaran yang diajukan oleh Amien Rais tersebut lantas dianggap aneh oleh ketua DPP Golkar Ace Hasan. Dimana pihak Jokowilah yang menang, masa pihak timses Prabowo – Sandi yang mengaturnya.

Selain itu, masyarakat kita juga masih labil, dimana secara psikis, warga Indonesia banyak yang mengalami fanatisme buta akan berbagai kebijakan pemerintah.

Dalam situasi ini, ketika kita masih berada dalam kesibukan untuk belajar demokrasi, penguatan kelompok opsisi yang merupakan kebutuhan mendesak. Atas dasar Kebutuhan itulah Pak Jokowi lantas memiliki peluang sebagai aktor perubahan.

Meski Amien Rais sempat mengeluarkan pernyataanyang membingungkan, semoga PAN membuka diri dalam berkomunikasi. Tidak hanya partai yang kemaren berkoalisi, tetapi juga dengan partai kompetitor hingga anggota DPD terpilih. Hal tersebut dimaksudkan agar komunikasi lancar dan tidak tersendat.

)* penulis adalah pengamat sosial politik

Oleh : Muhammad Ridwan )

Jakarta,Maspolin.id – Beberapa waktu yang lalu Polisi berhasil menangkap terduga teroris yang merupakan anggota Jamaah Anshorut Daulah (JAD) Sumatera Barat.

Densus 88 berhasil menangkap Novendri yang diketahui menerima aliran dana dari seorang aktor intelektual yang dikenal Saefullah. Namun saat ini, Saefullah diketahui masih berada di Afganistan.

Atas pengungkapan tersebut, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali melakukan pemetaan para napi terorisme dan deportan Suriah di Indonesia.

Dedi mengungkapkan bahwa Novendri telah memetakan beberapa wilayah Padang. Ia ditengarai akan melancarkan teror pada HUT Republik Indonesia, 17 Agustus 2019 mendatang. Aksi teror tersebut rencananya akan dilakukannya khususnya di daerah Sumatera Barat.

Lokasi yang dipetakan adalah kantor kepolisian dari mulai Polda Sumbar, Polresta Padang, hingga Pos Polisi Lalulintas.

Tak hanya itu, Novendri juga diketahui turut serta dalam merakit bom yang akan digunakan. Dedi juga mengatakan bahwa Novendri telah mengintai sejumlah anggota polisi untuk dijadikan target penyerangan dan perebutan senjata.

Dalam merencanakan dan melakukan aksi teror, Novendri tidak bekerja sendiri. Sejumlah rekannya kini juga masih dalam pengejaran oleh Tim Densus 88.

Tim Densus 88 Anti Teror berhasil meringkus Novendri di Rumahnya yang beralamat di Jalan perintis Kemerdekaan, Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

Selain Novendri, Tim Densus 88 juga turut menyita barang bukti berupa laptop, paspor, lima keping CD tentang kajian Daulah, satu buku tauhid Aman Abdurrahman, satu buah panci kecil, lima buah gulungan kawat, satu buah sambungan pipa kecil dan sebagainya.

Dirinya juga memiliki koneksi dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Untuk JAD Indonesia, Dedi Novendri memiliki koneksi dengan MIT (Mujadihin Indonesia Timur), JAD Lampung dan Sibolga, serta JAD Bekasi.

Terduga teroris Novendri ternyata dikendalikan oleh seseorang bernama Saefullah alias Daniel alias Chaniago. Saefullah juga telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak kepolisian.

Dugaan Polisi menyebutkan bahwa Saefullah saat ini berada di sebuah wilayah yang dikenal dengan Khurasan. Sebuah area yang berada di irisan antara Iran, Uzbekistan dan juga Afganistan.

Dedi menuturkan, pasca runtuhnya kekuasaan organisasi ISIS di Iraq dan Suriah, beberapa anggota ISIS melipir ke beberapa wilayah di sekitar sana. Salah satu wilayah yang potensial ialah Khurasan.

Tentu bukan tanpa alasan para teroris memilih khurasan, hal ini dikarenakan tempat tersebut merupakan area abu – abu tanpa kontrol langsung dari pemerintah.

Dedi juga mengatakan, bahwa Saefullah juga mengendalikan pelaku teror lain, seperti Yoga yang merupakan JAD Kalimantan Timur yang telah ditangkap pada Juni 2019 lalu. Yoga ditengarai menggantikan peranan Andi Baso yang merupakan penghubung antara ISIS dengan JAD di Indonesia atau Filipina.

Andi Baso diketahui memiliki kemampuan dalam merekrut anggota, saat ini Andi diyakini masih tinggal di Filipina.

Ancaman terorisme nyatanya masih saja ada di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, penangkapan demi penangkapan para teroris, tentu menunjukkan bahwa eksistensi terorisme baik secara aktif dan masif, masih saja merebak di kalangan masyarakat.

Mengingat bahwa mereka sangatlah pandai dalam rekrutmen, ancaman sosial juga menjadi peringatan tersendiri. Dimana masyarakat harus bijak dalam menerima kajian – kajian yang bernada provokatif.

Jangan sampai semangat jihad yang digelorakan oleh salah satu pihak, lantas disalah artikan dengan bergabung bersama organisasi terorisme yang sangat anti terhadap demokrasi di Indonesia.

Kita tentu harus memahami, tidak ada agama yang tidak mengajarkan perdamaian, ajakan provokatif untuk mengajak membuat bom tentu hanya akan menimbulkan konflik horizontal. Kita harus terus sadar bahwa terorisme haruslah dilenyapkan dari Indonesia.

Para teroris cukup ahli dalam merekrut anggotanya, mereka tentu akan mencari seseorang yang dirasa siap untuk menjadi bagian teror dan menebar ketakutan.

Masyarakat tentu harus memiliki upaya agar terhindar dari paham terorisme / radikalisme. Pendidikan akan wawasan kebangsaan tentu bisa menjadi pintu yang bisa dilalui oleh para siswa yang sedang duduk di bangku SD SMP SMA.

)* Penulis adalah pengamat sosial