Cilacap, Maspolin.id – Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, digelar.

Rapat tersebut dilaksanakan di Sekretariat PPK Kecamatan Adipala, Sabtu (20/4/2019).

Acara dihadiri Camat Adipala Teguh Prastowo, Kapolsek Adipala AKP Gatot Sumbono, Panwaslu Kecamatan Adipala Mudasir, anggota PPS/KPPS Desa Adipala 37 orang, anggota PPS/KPPS Desa Glempangpasir 31 orang, anggota PPS/KPPS Desa Penggalang 31 orang, para saksi paslon 01dan 02, serta saksi-saksi dari 14 partai politik yang ada di Kecamatan Adipala.

Danramil 08/Adipala Kapten Inf Kadisan, dalam kesempatan tersebut mengharapkan bahwa dalam menjalankan tugas tidak tergesa-gesa dan tidak eforia.

“Jalankan semua tugas dengan tenang dan sesuai prosedur,” katanya.

Pada forum rapat tersebut, Kadisan kembali menekankan kepada pendukung paslon presiden/wakil presiden maupun partai pendukung, untuk tetap menjaga dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Saya mengajak kepada seluruh warga Kecamatan Adipala untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bila terdapat permasalahan atau selisih dalam penghitungan suara, hendaknya dikoordinasikan dengan baik antara PPK, KPPS, PPS, dan Panwaslu Kecamatan,” imbuh Danramil.

Sebelumnya, Ketua PPK Kecamatan Adipala Yusuf Munawar telah menguraikan tata aturan proses rekapitulasi, dimana pembagian penataan akan dibagi menjadi tiga kelompok dan akan diberi panel.

Untuk rekapitulasi dimulai dari rekap TPS 01 sampai rekap terakhir, selanjutnya dilaksanakan rekap mulai dari Pilpres, DPRD Provinsi, DPD, DPRD Kabupaten.

Apabila didapati permasalahan di TPS baik penulisan administrasi, KPPS akan diundang dan akan disediakan Plano, dan selanjutnya akan dilakukan pencocokan.

Sementara, terkait usulan apabila ada keberatan dari saksi juga dijelaskan, termasuk penjelasan pointer rekapitulasi. Dan diharapkan semua kegiatan tersebut akan selesai pada Rabu mendatang.

Sementara itu, guna mengamankan jalannya rapat pleno, segenap personel TNI dari Koramil 08/Adipala diturunkan bersama anggota Polsek Adipala.

Rekapitulasi hasil perolehan suara ini akan berlangsung hingga 24 April 2019 mendatang. (Estanto)

Bekasi,Maspolin.id – Pagi ini Kepala Desa Pasirranji, Wardi Sunandar beserta jajaran aparat desa dan Bhabinkamtibmas serta Babinsa Pasirranji Cikarang Pusat Bekasi meninjau area terdampak banjir di Kampung Parunglesang Desa Pasirranji Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

Banjir yang merendam sekitar 20 rumah di kampung Parunglesang tersebut diakibatkan oleh Sungai Cibeet yang meluap. Seperti diketahui bahwa kampung Parunglesang berada di antara pertemuan sungai Cibeet dan sungai Cipamingkis. Hal ini dibenarkan oleh Bhabinkamtibmas Pasirranji Cikarang Pusat Bekasi, Brigadir Angga ketika diwawancara BNNews lewat pesan teks WhatsApp.

“Pagi ini, air sungai Cibeet meluap. Diperkirakan air kiriman karena Kampung Parunglesang merupakan pertemuan Sungai Cibeet dan Cipamingkis,” tutur Bhabinkamtibmas Pasirranji ini.

“Kalo Cibeet dari Karawang, kalo Cipamingkis dari Jonggol (Bogor), ” lanjutnya.

Saat ini ketinggian air yang sekira lutut orang dewasa atau setengah meter. Ketinggian air masih terus naik.
Untuk sebagian warga yan rumahnya terdampak diutamakan lansia sudah dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

Kepala Desa dan Bhabinkamtibmas serta jajaran aparat Desa masih terus memantau kondisi tersebut sambil memberikan bantuan kepada warga terdampak.

Berdasarkan info Brigadir Angga, setiap musim hujan selalu diantisipasi masalah banjir yang tidak bisa diprediksi ini. Di desa Pasirranji pun sudah dibuat Satgas Penanggulangan Bencana Desa Pasirranji.

“Memang setiap musim hujan kita antisipasi banjir pak. Tapi tidak bisa diprediksi karena banjirnya akibat air kiriman dari Karawang dan Jonggol
Kalau di Cikarang Pusat, hujan lebat juga belum tentu banjir disini,” pungkas Brigadir Angga.

(HWP)

Jakarta,Maspolin.id – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengingatkan tentang potensi pelanggaran terhadap pasal 36 (5) huruf a Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang berbunyi:

“Isi siaran dilarang:

A. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau berbohong.”dalam penyiaran quick count, real count, atau klaim kemenangan dari calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2014. Demikian disampaikan Ketua KPI Pusat Judhariksawan, di kantor KPI Pusat, di Jakarta (11/7).

Penayangan informasi quick count terus menerus dan berlebihan telah mengakibatkan munculnya persepsi masyarakat tentang hasil pemilihan presiden yang berpotensi menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Padahal quick count yang berasal dari lembaga-lembaga survei saat ini menghasilkan perbedaan hasil yang signifikan disebabkan oleh sejumlah hal yang perlu diuji keabsahannya. Di sisi lain, lembaga penyiaran mempunyai kewajiban untuk menyiarkan data yang akurat di tengah masyarakat, agar tidak terjadi penyesatan informasi.

Sedangkan untuk real count merupakan kewenangan penuh dari penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum. Lembaga Penyiaran tidak pantas menyiarkan hasil yang diperoleh selain dari KPU, karena tentu saja informasi tersebut menyesatkan masyarakat.

KPI juga menilai bahwa siaran klaim kemenangan sepihak dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta pemberian ucapan selamat merupakan penyesatan informasi.

Masyarakat seakan dipaksa menerima seolah-oleh proses pemilihan presiden ini telah selesai dan negeri ini sudah memiliki presiden baru. Padahal, hasil dari proses demokrasi langsung ini baru diumumkan oleh KPU pada 22 Juli mendatang.

Oleh karena itu seluruh lembaga penyiaran harus menghentikan siaran quick count, real count, klaim kemenangan dan ucapan selamat secara sepihak kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sampai tanggal 22 Juli 2014. Langkah ini diambil KPI dengan pertimbangan kepentingan publik yang lebih besar dan menjaga integrasi nasional.

KPI juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap lembaga penyiaran yang berusaha netral dan tidak lagi menyiarkan hasil quick count, real count dan saling klaim kemenangan serta mengucapkan selamat kepada salah satu calon.

Selain itu KPI juga meminta lembaga penyiaran turut membantu KPU agar dapat bekerja dengan tenang menyelesaikan tugasnya menyelesaikan semua proses pemilu.

KPI mengingatkan bahwa lembaga penyiaran menggunakan frekuensi yang merupakan sumber daya alam terbatas yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Sehingga lembaga penyiaran tidak boleh menyampaikan muatan siaran yang mengarah pada adu domba, merusak integritas berbangsa dan bernegara, serta cenderung membela kepentingan golongan dan kelompok tertentu.

Ketua KPI Pusat

DR. Judhariksawan, SH., MH.

Cilacap, Maspolin.id – Rapat persiapan menjelang pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu tahun 2019 digelar PPK Kecamatan Kawunganten, Jumat (19/4/2019).

Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Kawunganten, dan dihadiri sekitar 35 orang, diantaranya Batituud Koramil 09/Kawunganten Serma Mustadi, unsur Forkopimcam Kawunganten, ketua dan anggota PPK Kecamatan Kawunganten, ketua PPS se-Kecamatan Kawunganten, timses dan saksi partai peserta Pemilu.

Danramil 09/Kawunganten melalui Batituud Serma Mustadi mengatakan, kegiatan ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan sekaligus mengatur teknis-teknis rekapitulasi dan langkah-langkah yang diambil para saksi, apabila ada salah satu peserta Pemilu yang belum puas dengan hasil perolehan suara.

Selaku anggota Satgas Pengamanan, Serma Mustadi mengapresiasi jalannya Pemilu di wilayah Kecamatan Kawunganten yang berlangsung dengan lancar dan aman.

“Terimakasih kepada semua pihak yang telah menjaga situasi keamanan di wilayah Kecamatan Kawunganten, sehingga jalannya Pemilu dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif,” ucapnya.

Selain itu, dia juga berharap dan titip pesan kepada PPK agar bekerja dengan teliti dan hati-hati, dengan prinsip lebih baik lambat tapi benar, tulis apa adanya sehingga tidak menimbulkan masalah.

Selaku Forkopimcam, dirinya selalu siap apabila dibutuhkan termasuk untuk fasilitas tempat dan lainnya.

“Mari kita bersama-sama mengawasi jalannya rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu 2019 tingkat PPK Kecamatan Kawunganten, semoga semua berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tutup Serma Mustadi.

Sebelum pelaksanaan rekap, Ketua PPK Kecamatan Kawunganten Mafahir menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan rekapitulasi, langkah-langkah rekap serta teknis, apabila ada salah satu peserta Pemilu yang belum puas dengan ketentuan pencocokan data bila terjadi kesalahan, bisa diadakan pembetulan. (Estanto)