Lantamal V,Maspolin.id – Pangkalan TNI AL Denpasar, Lantamal V, Koarmada ll bekerjasama dengan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu (BKIPM) Denpasar berhasil mengagalkan upaya penyelundupan ribuan ekor burung dari Lombok ke Denpasar Bali melalui Pelabuhan Padang Bai, Sabtu malam (16/3).

Menurut Komandan Lanal Denpasar, Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima intelijen Lanal Denpasar dari petugas pelabuhan Lembar dan personel Lanal Mataram sebelumnya.

Upaya penyelundupan ribuan ekor dari beberapa jenis burung kicau yang diamankan personel Lanal Denpasar, BKIPM kota Denpasar dan Dinas Karantina Hewan Pelabuhan Padang Bai ini, dimuat sebuah mobil truk yang diangkut kapal ferry KMP. Swarna Kartika rute penyebrangan Lembar ke Padang Bai.

Menurut keterangan sementara dari supir truk, SH serta pembawa burung FA dan MK, burung-burung milik RF dari Lombok tersebut sengaja diselundupkan ke Denpasar Bali untuk diperjual belikan.

“Diperkirakan ada sekitar 1.500 ekor burung jenis Kepodang, Manyar dan Kecial Kuning yang akan dikirim ke penjual burung di Pasar Burung Satria Kota Denpasar,” terang Hendri -sapaan akrab Danlanal Denpasar ini.

Burung-burung tersebut lanjutnya, disimpan dalam box plastik dan kardus kemudian ditutupi daun-daun untuk menghindari pemeriksaan petugas.

Berkat kejelian dan kerjasama petugas keamanan pelabuhan Lembar dengan instansi terkait di Pelabuhan Padang Bai, burung-burung kicau tersebut saat ini diamankan di kantor Karantina Hewan Padang Bai Kab. Karang Asem.

Menurut keterangan yang disampaikan petugas Karantina Hewan Pelabuhan Padang Bai, Hundra, jenis burung-burung tersebut bukan kategori burung yang dilindungi.

Namun karena jumlahnya yang cukup banyak dikhawatirkan dapat membawa bibit penyakit ke wilayah Denpasar Bali. Untuk itu rencana pengamanannya akan diserahkan kepada pihak Dinas Karantina dan BKSDA sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Saat ini jenis burung-burung tersebut sering dicari oleh masyarakat pecinta burung kicau sebagai sarana hiburan dan perlombaan.

Walaupun harganya tidak terlalu mahal namun apabila dikonsumsi secara besar-besaran dikhawatirkan habitat jenis burung tersebut rawan terjadi kepunahan karena rentan terhadap penyakit dan bisa menimbulkan kematian dalam jumlah besar.

Menurut Danlanal, keberhasilan bersama dalam menggagalkan upaya penyelundupan burung kicau yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah ini, akan terus ditingkatkan untuk membangun sinergitas dan soliditas antara TNI AL dengan instansi terkait.

“Untuk itu kedepannya sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pangkalan TNI AL Denpasar Bali membangun kerjasama dengan petugas keamanan pelabuhan dalam meminimalisir kegiatan ilegal melalui penyebrangan kapal dari Pelabuhan Lembar ke Padang Bai Bali yang dapat merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan wilayah di Perairan Provinsi Bali yang dilalui jalur ALKI II,” terangnya.

Lanal Denpasar lanjutnya, akan selalu bekerja keras dalam mengamankan wilayah Perairan Bali dalam mengantisipasi segala bentuk kegiatan ilegal dari dan lewat laut baik melalui pelabuhan penyebrangan Padang Bai, Gilimanuk, Celukan Bawang maupun pelabuhan-pelabuhan rakyat yg ada di wilayah Bali.

Potensi transaksi ilegal di pelabuhan pelabuhan tersebut, seperti penyelundupan baby lobster dan hewan-hewan lain yang dilindungi serta barang-barang berbahaya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kadispen Mayor Rohman Arif

Jombang,Maspolin.id – Merasa tidak pernah mendapatkan pencairan tapi terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Muhammad Syamsudin (43) dan Kustianingsih (40). Pasangan suami istri (Pasutri) asal Dusun Karangmenjangan, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, melakukan aksi protes.

Protesnya itu dilakukan karena keluarganya masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari negara, dan di fosting Syamsudin melalui media sosial. Menggunakan akun facebook miliknya, Ageng Jombang, dia memposting persoalan yang membuatnya tidak nyaman, Rabu (13/3) pukul 15.08 WIB.

“Terdaftar penerima PKH, tapi ga pernah dapat pencairannya. Kemana dananya?,” tulisan akun milik Syamsudin, dengan menyertakan bukti nama istrinya yang terdaftar sebagai penerima PKH sejak April 2018.

Saat ditemui wartawan di rumahnya, Syamsudin mengakui memposting hal tersebut melalui medsos agar mendapatkan respons dari pemerintah. Dirinya pun mengaku, sudah meminta kepada pihak Pemerintah Desa maupun pendamping PKH di Karangwinongan untuk menghapus nama istrinya dari daftar itu.

Syamsudin, meminta agar nama istrinya segera di hapus dari daftar penerima PKH sejak September 2018. Namun sayangnya, hingga saat ini nama istrinya masih tetap aktif sebagai penerima bantuan dari pemerintah, dan belum terhapus.

“Saya tidak pernah mengajukan, dan tidak pernah dikasih pencairan. Saya pun datang ke kecamatan untuk verifikasi pada bulan April 2018, jawabanya saya sudah mampu katanya. saya menerima alasan itu, tapi kenapa nama istri saya masih ada di daftar itu, lalu kemana dana itu,” kata Syamsudin, Jumat (15/3/2019).

Dirinya pun meminta kepada pemerintah agar segera menghapus nama istrinya dari daftar penerima PKH di Jombang, karena dia merasa mampu secara ekonomi. Bahkan Syamsudin memiliki rumah yang cukup besar, serta satu unit mobil mewah dan sepeda motor, di rumahnya.

“Saya tidak membutuhkan dana PKH itu. Karena Alhamdulillah ekonomi kehidupan keluarga saya sudah cukup semua. Dan saya bekerja wiraswasta di Jakarta,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Moch Saleh membenarkan hal itu, jika Kustianingsih namanya terdaftar sebagai penerima PKH. ” Ibu Kustianingsih saat dimulainya distribusi bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), beliau salah satu peserta PKH, April 2018″ jelasnya.

Walau sempat viral di medsos, Moch Saleh mengapresiasi atas apa yang dilakukan Syamsudin, dengan memprotes di medsos. Menurutnya, yang dilakukan suami Kustianingsih itu patut dicontoh oleh keluarga mampu lainnya yang hingga saat ini masih menjadi penerima PKH.

Saleh menambahkan, persoalan keluarga Syamsudin telah dimusyawarahkan di tingkat desa, Kamis (14/3). Kustianingsih telah membuat surat pernyataan mundur dari peserta PKH. Dengan begitu, pihaknya tinggal melaporkan ke Kementerian Sosial untuk menghapus data Kustianingsih.

“Ini suatu contoh bagi semuanya, agar yang sudah merasa mampu supaya mundur dari peserta PKH, tidak harus menunggu dipaksa. Nantinya kartu PKH tersebut akan diserahkan ke pihak BNI untuk dimatikan. Depositnya di kartu akan dikembalikan ke kas negara,” pungkasnya.

Jajang

Lantamal V ,Maspolin.id – 800 dari 1.045 peserta tes dinyatakn lolos seleksi dalam Sidang Panitia Penentuan Akhir Pusat Calon Tamtama TNI AL TA.2019 yang dipimpin Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Laut (Aspers Kasal) Laksda TNI I Nyoman Mandra, M.Sc dan diumumkna di Lapangan Usman Harun, Mako Lanal Malang, Lantamal V, Koarmada ll, Sabtu (16/3).

Menurut Kepala Lembaga Penyedia Tenaga Angkatan Laut (Kalapetal) Kolonel Laut (S) Gatot Hariyanto, 800 calon prajurit tamtama TNI AL gelombang l dari berbagai daerah di Indonesia tersebut, sebelumnya telah mengikuti tahapan panjang seleksi daerah sampai pusat dengan lolos materi test kesehatan, kesamaptaan jasmani, pemeriksaan administrasi, keswa, psikologi, mental idiologi serta ditutup sidang Panthukhirpus.

Lapetal sebagia Panitia Pusat lanjut Gatot, selanjutnya menyerahkan 800 peserta yang dinyatakan lolos ini kepada Pusat Latihan Pendidikan Dasar Kemiliteran (Puslatsiksarmil) Kodiklatal untuk menjalani pendidikan dasar keprajuritan.

Kalapetal berpesan kepada yang lulus dan mengikuti pendidikan dasar kemiliteran, agar tetap menjaga kesehatan, kekompakan dan kebersamaan, karena pendidikan yang akan dilalui para siswa sangatlah berat.

“Pendidikan dasar keprajuritan sangat berat, perlu kesiapan kesehatan, fisik yang prima dan mental baja, usahakan berangkat pendidikan lengkap, dan lulus pendidikan juga lengkap 800 orang,” harapnya.

Sedangkan bagi 245 orang yang tidak lulus dalam seleksi tingkat pusat, Gatot berpesan jangan berkecil hati, masih ada kesempatan untuk periode berikutnya dan medan pengabdian dibidang lainnya dan akan dikembalikan kepada keluarganya di daerah asal calon masing masing.

Usai pelakasanaan administrasi, kemudian dilnajutkan dengan Upacara Penyerahan Calon Tamtama yang dilaksanakan di Lapangan Usman Harun Lanal Malang dari Kalapetal kepada Danpuslatdiksarmil Kolonel Marinir Dwi Laksana Putra.

Kadispen Mayor Rohman Arif

BOJONEGORO,Maspolin.id –    Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai aparat teritorial yang senantiasa bersentuhan langsung kepada masyarakat. Jajaran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kodim  0813 Bojonegoro, intens melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) bersama masyarakat dari berbagai kalangan.

Seperti halnya yang dilakukan Babinsa dari Koramil 0813-03/Balen melaksanakan komunikasi sosial bersama siswa-siswi SDN Suwaloh. Dengan membawa mobil “Si Mokos” atau mobil perpustakaan keliling.

Danramil 0813-03/Balen Kapten Inf Samidi menjelaskan bahwa Sarana Interaksi Motor Komunikasi Sosial atau yang akrab disebut “Si Mokos” merupakan sarana komunikasi sosial untuk mengajak dan memotivasi, utamanya kalangan pelajar agar gemar membaca.

“Gemar membaca ini bertujuan untuk menambah wawasan, dan ilmu pengetahuan serta perkembangan informasi saat ini,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Kapten Inf Samidi mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi Si Mokos ini juga memiliki peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat daerah, utamanya dalam hal pendidikan.

“Si Mokos ini juga bagian dari kemanunggalan TNI dengan Rakyat. Yang sekaligus juga mendorong kalangan pelajar untuk lebih giat belajar dan membaca sambil bermain,” pungkasnya. 

(Penrem/Gondrong)

Bojonegoro,Maspolin.id – Sebanyak 365 unit Handsphone berbagai merk dibakar oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bojonegoro, Jawa timur, Jumat (15/3/2019).

Pembakaran ratusan Handsphone tersebut merupakan tindakan pemusnahan dari barang bukti hasil razia yang dilakukan petugas Lapas di dalam kamar narapidana selama tiga bulan ini.

“Sejumlah barang bukti yang kita musnahkan ini berupa handpone berbagai jenis dan merk, paling banyak adalah HP jenis android kesemuanya dalam kamar narapidana,” kata Kalapas Kelas II A Bojonegoro Bambang Hariyanto,BCIP,SH,M.Hum Jumat (15/3 /2019 .

Dia menyebutkan, pemusnahan barang bukti yang dilakukan dasarnya adalah Permenkum dan Ham No .06 tahun 2013 yaitu “Tentang larangan membawa dan menyimpan dan mempergunakan HP, Narkoba serta barang terlarang lainya (Alat komunikasi,Laptop dan sebagainya).

Sedangkan total barang bukti yang di musnahkan oleh pihak Lapas Kelas II A Bojonegoro hari ini totalnya sekitar 365 Handphone berbagai merk. Razia ini akan terus dilakukan sampai benar-benar tidak ada satu pun penghuni lapas yang membawa HP.

“Pokoke kuat-kuatanlah (bawa HP langsung dibakar),” ujar Kalapas.

Diterangkan Kalapas, modus narapidanna bisa mendapatkan HP, dengan cara keluarga napi yang bezuk memasukan HP tersebut ke dalam baju atau celana anak kecil yang diajak bezuk.

Agus/Hum