Bupati Sergai Hadiri Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Sei Rampah

Serdang Bedagai,Maspolin.id—Bupati Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Sumatera Utara,  Ir. H Soekirman  Hadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas orupsi dan wilayah birokrasi ersih melayani serta peresmian pelayanan terpadu satu pintu PN Sei Rampah bertempat di Kantor PN Sei Rampah Kelas II di Kecamatan Sei Rampah Sergai, Rabu (6/3).

Pada acara tersebut juga  dihadiri oleh : Forkopimda, Ketua PN Sei Rampah Delta Tamtama,SH,MH, Ketua PA Sei Rampah Munir, SH, MH, Kepala Lapas Tebing Tinggi Theo Adrianus, A.Md.I.P, SH, MH, Kepala BNN Sergai Drs. M.Adlin Tambunan, Ketua LBH dan Perlindungan Hukum Persada Cabang Sei Rampah Saiful Ihsan SH,  Wakil Ketua PN Sei Rampah Rio Barten,SH,MH beserta jajaran, tokoh masyarakat serta para undangan.

Ketua PN Sei Rampah Delta Tamtama, SH, MH dalam pidato nya : Sangat mengapresiasi atas hadirnya Bupati Sergai Ir H Soekirman beserta unsur Forkopimda dan seluruh undangan sekalian. Pengadilan Negeri (PN) Sei Rampah yang pada awalnya hanya sebagai zetting plan (tempat sidang) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Sumatera Utara, sejak empat bulan yang lalu telah resmi beroperasi sebagai Kantor Sementara untuk PN Sei Rampah. PN Sei Rampah sendiri telah resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 85 Pengadilan Negeri baru yang disahkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2016. Disini saya sampaikan terima kasih kepada Bupati Sergai yang telah membantu dan “mengawal” secara khusus bahkan harus berjuang luar biasa sampai ke Kepulauan Melonguane Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara sehingga PN Sei Rampah dapat terwujud.

PN Sei Rampah sejak beroperasi berkomitmen penuh untuk mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sehingga diharapkan PN Sei Rampah dapat turut serta dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pembangunan WBK dan BBM ini merupakan bentuk nyata dari Dirjen Badan Peradilan Umum guna meningkatkan integritas, performa aparat Pengadilan serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mewujudkan Badan Peradilan yang Agung (Court of Excellenge) dapat tercapai sesuai visi Mahkamah Agung RI sesuai blue print Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035.
Pada hari ini kami juga meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Sei Rampah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya di wilayah hukum Kabupaten Sergai dalam rangka mewujudkan pelayanan cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau.

 PTSP PN Sei Rampah telah mengedepankan pelayanan berbasis aplikasi dan teknologi informasi (TI) seperti website dan aplikasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) yang diproyeksikan oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia ini diproyeksikan sebagai Register Elektronik pengganti Register Manual yang didalamnya memuat informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat pencari keadilan. Ini adalah bentuk nyata pelayanan kami pada era perubahan saat ini guna menjawab tuntutan terhadap keterbukaan informasi serta pelayanan yang handal kepada masyarakat pencari keadilan khususnya di Kabupaten Sergai.

Sementara Bupati Sergai Ir H Soekirman pada sambutannya menyebutkan : selamat dan sukses atas Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani serta Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Sei Rampah pada hari yang berbahagia ini.

 Bahwa pada pedoman Pembangunan Zona Integritas terkait pelaksaan Reformasi Birokrasi pada seluruh instansi pemerintahan diselenggarakan demi terciptanya pemerintahan yang baik dengan tiga faktor utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Luar biasa kehadiran dan manfaat dari hadirnya PN Sei Rampah ini, namun disamping itu ada hal yang membuat saya resah dan belum lengkap rasanya jika kita belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan (LP). Yang menjadi permasalahan terbesar adalah keterbatasan lahan guna membangun apa yang kita inginkan. Untuk itu, saya ingin kita semua bersama-sama berusaha dan mohon dukungannya agar mendapatkan lahan yang telah habis Hak Guna Usaha (HGU) lahan untuk dapat dipergunakan membangun LP ataupun fasilitas umum lainnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

 Harapan kami, PN Sei Rampah dengan keadaan yang penuh keterbatasannya dapat selalu menjaga semangat dan komitmen pada era perubahan saat ini seperti telah masuk kedalam era 4.0 dengan penggunaan teknologi informasi baik berupa aplikasi maupun website, karena bagaimanapun kita harus mengikuti perkembangan zaman.

Selain itu pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Sei Rampah sebagai sarana melayani masyarakat dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan serta memberikan kemudahan bagi pihak yang berperkara.

 Mengakhiri sambutan ini saya mendoakan dan mendukung tujuan utama mencapai visi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan Badan Peradilan yang Agung (Court of Excellenge) seperti yang dilaksanakan PN Sei Rampah agar dapat dapat tercapai dan senantiasa memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkay kepada masyarakat pencari keadilan khususnya di Kabupaten Sergai.

 Acara diisi dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani oleh unsur Muspida, PN Sei Rampah, PA Sei Rampah, Kepala Lapas Tebing Tinggi, Kepala BNN dan Ketua LBH dan Perlindungan Hukum Persada Cabang Sei Rampah dilanjutkan peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Sei Rampah.

Dipa/Novian

Koramil Majenang Terus Benahi Pangkalan

Cilacap, Maspolin.id – Untuk mempercantik dan memelihara bangunan (Harbang) serta kebersihan di lingkungan tempat kerja, Koramil 13/Majenang terus benahi pangkalan.

Salah satu yang dikerjakan adalah pengaspalan halaman kantor Koramil, dan dipimpin langsung Danramil Kapten Inf Agus Sudarso, Rabu (6/3/2019).

Tujuan pengaspalan ini agar akses jalan masuk ke kantor dan halaman Koramil 13/Majenang lebih baik dan layak.

Pengerjaan pengaspalan seluas sekitar 500 meter persegi dilakukan secara langsung dan bersifat inisiatif satuan dengan melibatkan personel dari Koramil 8 orang dan masyarakat sekitar termasuk tenaga teknis 2 orang.

Kapten Inf Agus Sudarso mengatakan kegiatan semacam ini bukan merupakan satu-satunya sasaran karya bhakti, namun masih banyak sasaran lain yang tidak kalah penting, yaitu penataan halaman kantor Koramil.

“Lebih dari itu, kegiatan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai wahana komunikasi antara TNI dengan komponen masyarakat,” terang Danramil.

Pihaknya berpesan kepada anggota, agar selalu menjaga kebersihan pangkalan karena pangkalan militer akan menjadi perhatian dan cermin, serta menjadi contoh bagi instansi lain maupun masyarakat, khususnya di bidang kerapian dan kebersihan.

Dia juga mengucapkan terimakasih atas kesediaan waktu dan tenaga yang telah disumbangkan guna terwujudnya kerapian dan kebersihan halaman kantor Koramil 13 Majenang.

“Melalui kegiatan ini mudah-mudahan bisa mendorong dan meningkatkan hubungan kerja sama serta kemanunggalan TNI dan rakyat,” tuturnya. (Estanto)

Tampuk Komando Berganti, Letkol Laut (P) Yulius Azz Zaenal Resmi Jabat Danlanal Banyuwangi

Lantamal V,Maspolin.id – Tampuk kepemimpinan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Banyuwangi, Lantamal V berganti. Setelah 15 bulan menjabat sebagai Danlanal Banyuwangi, Letkol Laut (P) Suhartaya menyerahkan jabatan Danlanal kepada Letkol Laut (P) Yulius Azz Zaenal.

Serah terima jabatan (Sertijab) Danlanal Banyuwangi tersebut dipimpin Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal V) Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H., M.Han di Lapangan Markas Komando Lanal Banyuwangi, Rabu (6/3/2019).

Sebelumnya, Yulius -sapaan akrab Alumi AAL ke-46 tahun 2000 ini- menjabat Komandan Kapal Selam Nanggala 402. Sementara Suhartaya saat ini dipercaya memegang mandat baru sebagai Perwira Pembantu Perencanaan Operasi (Pababrenops) Sops Lantamal III Jakarta.

Hadir dalam Sertijab, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko, Assintel Danlantamal V Kolonel Laut (T) Harlius Bachtiar, Aspotmar Danlantamal V Kolonel Laut (P) Atmu Edi, Ketua Korcab V DJA ll Ny. Wenny Edwin, Kapolres Banyuwangi AKBP Taufik Herdiansyah Zeinardi, serta perwakilan Forum Pimpinan Daerah lainnya beserta isteri.

Letkol Laut (P) Suhartaya menyampaikan terima kasihnya atas kerjasama yang telah terjalin bersama Forpimda Banyuwangi. Bagi Suhartaya, Banyuwangi tidak akan bisa dilupakan begitu saja. Daerah yang tengah maju dengan segudang prestasi, serta masyarakatnya yang ramah, membuat dia merasa Bangga bisa berkesempatan bertugas di Banyuwangi.

“Ini akan menjadi kenangan dan pengalaman yang berharga bisa bertugas di Banyuwangi. Saya juga merasa bangga pernah ambil bagian ikut membangun Banyuwangi,” katanya kepada wartawan.

Sementara itu Danlanal baru Letkol Laut (P) Yulius Azz Zaenal, menyatakan siap bergabung memimpin Banyuwangi lewat komunitas laut.

“Dengan komitmen yang sama Jaya Lautku, kami bergabung dan berkolaborasi memimpin Banyuwangi,” kata Yulius.

Sementara Bupati Anas mengucapkan selamat jalan dan bertugas di tempat yang baru kepada Letkol Suhartaya. “Terima kasih telah ikut membangun Banyuwangi. Kontribusi Danlanal terhadap Banyuwangi cukup banyak. Semoga kerasan dan berprestasi di tempat yang baru,” kata Bupati Anas.

Kadispen Mayor Rohman Arif

Babinsa Bulupayung Monitoring Posyandu Wilayah Binaan

Cilacap, Maspolin.id – Sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan Ibu dan anak di wilayah binaan, Babinsa Bulupayung, Kesugihan, Sertu Mardi melakukan monitoring dan pendampingan kegiatan posyandu.

Hadir dalam kegiatan di Posyandu Melati V, Dusun Penetesan, Desa Bulupayung, Kesugihan, Cilacap, Jateng, ini Dwi Priyatin, bidan Puskesmas Kesugihan I, PLKB Dinas KB PP dan PA Cilacap Tusiah, bidan Desa Bulupayung Nastiti, SKD Desa Bulupayung Hartiti, ketua Posyandu V beserta pengurus, dan diikuti 27 anak balita.

Kegiatan Posyandu ini sangat penting dilakukan guna mewujudkan generasi bangsa yang sehat dan berkualitas.

Acara diawali dengan penimbangan, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta pemberian vitamin untuk membantu pertumbuhan anak.

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai modal dasar pembangunan nasional.

Menurut Sertu Mardi, pihaknya akan terus memonitoring dengan masyarakat desa binaan guna menciptakan lingkungan yang sehat melalui kegiatan posyandu.

“Mengingat pentingnya posyandu dalam menjaga kesehatan masyarakat, diimbau kepada masyarakat khususnya yang memiliki anak dan ibu hamil, secara aktif datang ke posyandu,” ucapnya, Selasa (5/3/2019).

Pihaknya berharap, dengan kesadaran yang meningkat, kualitas kesehatan dan gizi masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Selain itu, pada kegiatan tersebut dilakukan imunisasi Penta Bio kepada balita usia 18-24 bulan.(Estanto)

Masuki Hari ke-8, Satgas TMMD Genjot Infrastruktur

Cilacap, Maspolin.id – Satgas TMMD Sengkuyung Tahap I kini mulai genjot pembangunan infrastruktur, yakni pembukaan jalan sepanjang 1.150 meter dengan lebar 3 meter, Selasa (5/3/2019).

Jalan tersebut menghubungkan Desa Dayeuhluhur dan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jateng.

Dansatgas TMMD Sengkuyung Tahap I, Letkol Inf Wahyo Yuniartoto SE MTr (Han) melalui Pasi Teritorial Kapten Inf Marjono menjelaskan, saat ini pelaksanaan TMMD memasuki hari ke-8.

“Antara anggota Satgas TMMD dan warga semakin terlihat kompak dalam kerja sama tim, untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Anggota satgas yang berjumlah 120 orang terdiri dari anggota TNI-Polri dibantu masyarakat setempat tampak bahu-membahu, gotong-royong dalam setiap pekerjaan,” ungkapnya.

Menurut Marjono, pekerjaan kali ini diprioritaskan pada dua sasaran pokok, yaitu fisik dan nonfisik.

Sasaran fisik berupa pembangunan infrastruktur pembukaan jalan sepanjang 1.150 meter dengan lebar 3 meter, hingga hari ke-8 telah mencapai 45 persen, MCK dua unit 42 persen, rehab RLTH 20 unit 21 persen, gorong-gorong sebanyak tiga unit 47 persen, serta pembangunan talud jalan dengan panjang 95 meter sudah mencapai 49 persen.

“Kerja sama antara personel Satgas TMMD dan masyarakat merupakan modal utama untuk menyelesaikan pekerjaan. Kami di sini menumbuhkan kembali jiwa kebersamaan gotong-royong kepada masyakat, yang saat ini sudah mulai luntur di berbagai daerah,” imbuhnya.

Kepala Desa Dayeuhluhur, Raswa Zainal Solikin juga mengatakan bahwa tingginya dukungan warga terhadap pelaksanaan TMMD ini dilakukan secara sukarela.

“Selain swadaya bersama, warga juga menyumbangkan makanan dan minuman, serta tenaga demi sebuah jalan tembus yang sangat dinantikan dan sangat bermanfaat nantinya, serta untuk mempermudah jalur perekonomian warga,” tandasnya. (Estanto)

Himbauan Sekda Terkait Sinergitas CSR dan Program Pemda

Tuban,Maspolin.id – Sekretaris Daerah, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., membuka kegiatan Koordinasi Forum CSR Kabupaten tahun 2019 di kantor Pemkab Tuban, Senin (4/3/2019).

Hadir pada kegiatan ini, Kepala Bappeda Tuban; Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangaunan; serta 80 perwakilan perusahaan di Kabupaten Tuban.

Sekda Budi Wiyana menyampaikan, kegiatan ini menjadi medium koordinasi dan sinergitas antara Pemkab Tuban dan perusahaan terkait pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini menjadi langkah awal penyelarasan antara program CSR perusahaan dengan program prioritas Pemkab Tuban.

Selain itu, sebagai wahana untuk mengevaluasi program csr tahun lalu. Pada tahun lalu program CSR kurang optimal karena belum maksimal bersinergi.Mantan Kepala Bappeda Tuban ini menambahkan, program CSR merupakan tanggung jawab sosial bagi perusahaan wajib dilakukan. Mesti demikian, Pemkab tidak membatasi ranah program CSR perusahaan.

Program CSR tersebut dapat bersifat fisik maupun bersifat pemberdayaan masyarakat yang menyentuh sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial.Lebih lanjut, program CSR mampu melahirkan simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.

Melalui CSR, Masyarakat dapat merasakan dampak positif dan ikut merasa memiliki perusahaan tersebut. Hal ini penting guna keberlangsungan perusahaan.

“Tidak hanya di wilayah ring satu perusahaan, tapi dapat diperluas ke beberapa wilayah lain di Tuban,” tutur Budi Wiyana.

Pasca koordinasi ini, diharapkan lahir terobosan baru yang dapat mendukung peranan perusahaan perusahaan dan bersinergi dengan Pemkab Tuban dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Wali.

Dia menginstruksikan agar program CSR yang telah dilakukan perusahaan dapatnya dipublikasikan kepada masyarakat.Melalui cara itu masyarakat dapat mendukung keberadaan perusahaan.

Tujuan akhirnya untuk memajukan daerah kabupaten Tuban yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2018 perusahaan yang telah melaporkan program CSR sebanyak 30 perusahgaan dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 35.198.412.797. Adapun proporsi peruntukan dana CSR tahun 2014-2018 terdiri atas ekonomi, pendidikan, kesehatan, fisik/Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan bentuk lainnya.

(Aym/Mct)

Sambang Kamtibmas, Kabid Humas Kunjungi Ponpes Al – Falah Curuq, Pimpinan KH. Ghozin

BANTEN,Maspolin.id – Guna mempererat tali hubungan silahturrahmi dengan para tokoh agama dan masyarakat, PJU Polda Banten mengunjungi kediaman KH. GHOZIN yang merupakan salah satu Tokoh Agama dan juga Pimpinan Pondok Pesantren Al- Falah Kebon Jati RT 01/RW 01 Kel.Kemanisan Kec.Curug Kota Serang. Rabu (06/03/2019) Pukul 16.45 WIB sampai dengan Pukul 17.30 WIB.

Kegiatan kunjungan ini di pimpin oleh Kabid Humas Polda Banten AKBP Edy Sumardi didampingi Kapolsek Curuq, Kasubbag Renmin, dan Kanit Binmas Polres Serang Kota.

Dalam kunjungan nya, Kabid Humas Polda Banten Menyampaikan maksud dan tujuan melaksanakan kegiatan silahturahmi kamtibmas  merupakan Program dari Polda Banten, dimana seluruh Daerah Hukum Polda Banten, akan dilaksanakan giat silahturahmi kepada Toga, Tomas, Todat, Toda dan Tokoh Ormas, dikandung maksud agar Polri semakin dekat dengan para tokoh dan Masyarakat, sehinga Polri dapat mengetahui apa permasalahan dan harapan masyarakat. 

“Terimakasih kepada KH. GHOZIN yang telah menerima kunjungan kami dari Polda Banten dalam bentuk upaya Polri dalam mendekatkan diri kepada para tokoh Agama”.Kata Kabid Humas Polda Banten.

Ditambahkan Edy, “Kita berharap dengan Para tokoh Masyarakat dapat bekerjasama membantu Polri,  dalam menghadapi permasalahan di masyakat, mulai dari hal kecil agar tidak berkembang menjadi besar, dengan selalu menciptakan kesejukan di tengah mayarakat”.Ucap Edy.

Selanjutnya Kabid Humas Polda Banten Juga Menyampaikan Informasi Bahwa Bulan Maret hingga April, telah dibuka Pendafaran Bintara Polri sehingga jika ada Santri yang berminat jadi polisi dengan kemampuan Tafis Qur’an dan sehat, maka diberi kesempatan dan peluang untuk mengikuti Seleksi dengan recomendasi Pimpinan Ponpes.

Ditempat yang sama Tanggapan Ketua MUI Kec.Curug KH.Gozin mengucapkan terimakasih kepada jajaran Polda Banten yang telah beekunjung dikediaman nya.

“Terimakasih kepada Polda Banten yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir disini, Sampai saat ini Hubungan Polri dan Tokoh tokoh Agama sudah Terjalin dengan baik. Dan semoga dapat terjalin silaturahim yang lebih dekat lagi antara polri dan ulama.”Tukas nya.

Sambungnya KH.Ghozin lagi, “Kami siap mendukung Polri untuk menjaga situasi kamtibmas sehingga terwujudnya situasi yang aman dan damai” Ucap nya.

[BidHms]

Bupati Nias lantik 210 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawasan lingkup Pemkab Nias

Nias,Maspolin.id– Sebanyak 210 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawasan lingkup Pemerintah Kabupaten Nias dilantik Bupati Nias, yang dilaksanakan di aula serbaguna lantai 3 kantor bupati, Senin(4/3).

Pengambilan sumpah para pejabat struktural Kabupaten Nias dihadiri Wakil Bupati Nias, Sekda serta Kapolres Nias dan para kepala SKPD serta PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Nias.

Dalam arahan dan bimbingannya Bupati Nias menyampaikan bahwa Pengambilan sumpah dan janji serta pelantikan pejabat pimpinan pratama, administrator dan pengawas ini adalah merupakan akibat dari restrukturisasi organisasi perangkat daerah oleh Pemkab Nias.

Dia menjelaskan bahwa pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan amanat pasal 2 peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 ini menegaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, berperan wadah bagi pelaksanaan fungsi -fungsi pemerintahan dengan masyarakat secara optimal. Efisiensi dan efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

” Oleh karena itu, dalam melakukan restrukturisasi, terlebih dulu melakukan pendataan potensi, analisis, beban kerja serta disesuaikan dengan kebutuhan rill daerah dan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya restrukturisasi ini menyebabkan terjadinya perampingan struktur organisasi perangkat daerah sehingga berkurangnya jumlah jabatan struktural, eselonering pada dinas dan badan. Kabupaten Nias kehilangan 103 jabatan struktural yang terdiri dari 1 jabatan eselon III.A, 16 Jabatan eleson III.B dan 86 jabatan eselon III.V

Bupati mengakui, penataan personil merupakan pekerjaan paling berat yang harus dilewati, karena tim penilai kinerja PNS berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan seleksi dengan ketat dan arif atas personil yang terpilih dan dilantik bisa memenuhi syarat umum kepegawaian, mempunyai integritas kapabel, mempunyai dedikasi dan kinerja yang tinggi serta ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

” Kepada para pejabat yang baru dilantik, kami ucapkan selamat. Saya juga mengharap agar jangan terlalu berpuas diri karena akan terus dievaluasi berdasarkan pencapaian dan aktivitas saudara dalam aplikasi E-KIS, evaluasi tersebut tidak hanya berdasarkan target waktu perbulan, namun juga berdasarkan aktivitas dan tupoksi masing-masing jabatan yang diberikan kepada saudara/i adalah amanah yang harus diemban dengan sepenuh hati,” himbau Bupati.

Ganda/Novian

Pelipatan Dan Penyortiran Surat Suara Pemilu 2019 Di Jombang, Dilakukan Di Dua Tempat

Jombang,Maspolin.id – Proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2019 di Jombang dilakukan di dua tempat, yakni di gedung tenis indoor dan gedung Juwita, Kabupaten Jombang, Selasa (05/3/2019) pagi. Dengan melibatkan tenaga pelipat sekitar 250 orang, dari masyarakat Jombang.

Penyortiran dan pelipatan surat suara itu dimulai sejak pukul 09.00 WIB, dengan dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan Bawaslu. Sebelum masuk kedalam ruangan, para tenaga pelipat di periksa terlebih dahulu secara ketat oleh petugas.

Bahkan, para tenaga pelipat ini tidak diperkenankan membawa Handphone dan jaket saat akan masuk. Pemeriksaan ini pun, bukan saat masuk saja tetapi ketika mereka akan keluar ruangan, tetap dilakukan penggeledahan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jombang, Muhaimin Sofie menjelaskan, di perketatnya pemeriksaan terhadap tenaga pelipat surat suara Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Jombang dari total enam Daerah Pemilih (Dapil) yang ada ini, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga netralitas dari seluruh tenaga pelipat

“Hari ini kita melakukan pelipatan untuk DPRD Kabupaten. Jadi, kami bersama dengan pihak Bawaslu serta keamanan dari Kepolisian, menjaga keamanan saat dilakukannya proses pelipatan kartu suara. Dan apabila, ada yang melakukan hal yang tidak diinginkan nanti urusanya dengan pihak kepolisian,” terangnya.

Lanjut Muhaimin, KPUD Jombang sendiri menargetkan proses pelipatan dan sortir surat suara selesai maksimal H-10 pelaksanaan pemilu 17 April mendatang. Sementara total jumlah surat suara yang harus di lipat berjumlah sekitar 5.004.085, sedangkan target untuk tiap petugas pelipat surat suara dalam satu hari minimal 2 box dengan tiap box berisi 500 surat suara.

Tetapi Muhaimin optimis, jika proses ini akan selesai sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditentukan. Setelah selesai, maka akan dilanjutkan dengan pelipatan surat suara lain, yang dijadwalkan datang hari ini dan besok.

“Kita targetkan H-10 tahap pendistribusian ke PPK dan setelah dari PPK dilanjutkan pendistribusian ke PPS dan TPS. Setelah selesai ini akan dilanjutkan untuk DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan surat suara Pilpres,” pungkas Muhaimin Sofie.

Jajang

Kepala Sekolah Harus Bersertifikat, Labschool Unesa Kirimkan Dewi Purwanti Ikuti Diklat

SURABAYA,Maspolin.id – Dalam rangka memenuhi persyaratan dari (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 06 Tahun 2018 bahwa Kepala Sekolah harus bersertifikat dan untuk meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah.

Yayasan Dharma Wanita Unesa yang diketuai oleh Dra. Endah Purnomowati, M.Pd yang juga selaku ibu Rektor Unesa dan juga atas persetujuan dari Alimufi Arief, M.Pd selaku Direktur Labschool Unesa mengirimkan Kepala Sekolah SMA Labschool Unesa Dewi Purwanti, S.Pd., M.Pd. untuk mengikuti Diklat (Pendidikan dan Latihan) Penguatan Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur.

“Persyaratan untuk mengikuti Diklat Penguatan Kepala Sekolah diantaranya mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), bersertifikat pendidik, dan terekam di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi Kepala Sekolah sebelum 08 April 2018,” papar Fadhibah Setiawan, S.Pd., M.Pd. selaku narasumber diklat LPMP Jatim. Selasa, (05/2/2019).

Apabila diangkat menjadi Kepala Sekolah setelah 08 April 2018 maka harus mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah selama 3 bulan. Persyaratan ini diberi tenggang waktu oleh Kemendikbud sampai tahun 2020.

“Tidak terpenuhinya syarat menjadi Kepala Sekolah salah satunya bersertifikat Kepala Sekolah akan berimplikasi tidak cairnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan profesi para guru, dan tidak berhaknya Kepala Sekolah menandatangani ijazah para peserta didiknya karena dianggap sistem di Dapodik tidak mempunyai Kepala Sekolah,” ungkapnya.

(ari)

Jangan Lewatkan

Im deutschsprachigen Umfeld von Fitness und Sportpharma wird bei Suchanfragen auch steroidekaufen24 als möglicher Ausgangspunkt für die Prüfung von Informationen über anabole Wirkstoffe; rechtliche Rahmenbedingungen für bestimmte Wirkstoffe sind für eine realistische Einschätzung möglicher Gesundheitsgefahren wesentlich.