MASPOLIN || RIAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan Riau menuntaskan proses pergeseran anggaran untuk penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sebesar Rp 63 Miliar.
Anggaran dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan pengeseran.
Kegiatan atau program yang dinilai tidak terlalu penting, dicoret dan batalkan pelaksanaannya. Kemudian dananya dikucurkan untuk penaggulangan wabah Covid-19 di Pelalawan.
Selesai dengan pengeseran dana Rp 63 M, kini Pemda Pelalawan kembali melakukan rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. APBD yang akan dipangkas lebih besar lagi yakni mencapai Rp 161 M.
Tentu seluruh OPD terken imbas pemotongan anggaran ini.
“Rasionalisasi ini akibat pengurangan dan transfer pusat ke daerah-daerah. Jumlahnya sekitar Rp 161 M,” terang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, Devitson Saharuddin, kepada wartawan, Selasa (28/4/2020).
Pengurangan dana transfer itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 35 tahun 2020.
Pemotongan dan segar dari pemerintah pusat ini diakibatkan pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) berkurangan dari perkiraan, dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global saat ini.
Pemotongan anggaran ini kembali berimbas ke program kerja di dinas-dinas yang sebelumnya telah disusun dalam APBD.
Terpaksa pemotongan anggaran dan pencoretan kegiatan dilakukan lagi untuk memenuhi defisit anggaran itu.
“Kalau untuk Covid, itu penggeseran. Tapi yang ini memang murni penghapusan. Dari yang sebelumnya ada, menjadi tidak ada,” tambah Devitson.
Rasionalisasi yang dilakukan hampir rampung dari seluruh dinas, baik yan kegiatan nonfisik maupun fisik.
Pemda berharap perekonomian kembali pulih dan dana transfer pusat dikujurkan lagi.
Alhasil program yang sebelumny dihapus akan dimasukan kembali ke APBD.
“Jadi kegiatan yang akan dijalankan tentu berdasarkan skala prioritas saat ini,” ungkapnya.
