Oleh: S Stanley Sumampouw
Kemaren, Presiden Joko Widodo memperpanjang masa PPKM yang seharusnya berakhir pada tanggal 20 Juli 2021 menjadi dan berakhir pada tanggal 26 Juli 2021.
Sejak awal dimulainya PPKM kita sudah melihat bahwa yang paling terdampak adalah masyarakat bawah. Lebih terdampak lagi ketika distribusi bantuan pemerintah lambat dan sulit menjangkau daerah daerah terpencil yang jauh dari pusat kota.
Dari awal kita sudah tahu bahwa Pemerintah juga kesulitan dana untuk mengadakan bantuan sosial ini dan membuat social safety net bagi masyarakat terdampak. Terlihat dari 2 minggu penerapan PPKM, minggu pertama hanya sedikit sekali bantuan yang sampai ketangan masyarakat. Ketidak mampuan pemerintah ini tercermin dari pernyataan Menko Marinvest Luhut B Panjaitan berupa permintaan maaf atas gagalnya PPKM tahap pertama.
Akibat dari ketidak siapan pemerintah diberbagai daerah terjadi pembangkangan terhadap PPKM bahkan pada isu perpanjangan PPKM (saat itu perpanjangan PPKM masih berupa isu). Kekesalan masyarakat juga diperparah dengan perlakuan para petugas yang melakukan Penertiban dilapangan. Merasa mempunyai kuasa dan wewenang mereka membubarkan pedagang dan masyarakat secara kurang manusiawi. Disiram memakai mobil pemadam kebakaran, dipukuli atau dipentung, dagangan disita atau dirusak, dan lain sebagainya yang membuat timbul rasa kurang mendukung PPKM dan antipati masyarakat.
Kesimpulannya, pemerintah pusat tidak siap menerapkan PPKM Darurat. Tetapi keputusan ini harus diambil karena situasi pandemi yang sudah darurat dengan ikutan berbagai dampaknya.
Menurut hemat saya, situasi PPKM dan carut marutnya pelaksanaannya seharusnya menjadi tanggung jawab semuanya. Ya semuanya, pemerintah dan masyarakat. Program apapun yang digagas pemerintah akan gagal jika ditolak oleh masyarakat yang sudah apatis.
Kurangnya rasa empati dan keperdulian pimpinan daerah dan masyarakat yang memiliki kemampuan, untuk membantu masyarakat terdampak PPKM juga patut dipertanyakan. Dilapangan yang terlihat langsung membantu masyarakat hanya dari unsur POLRI saja. Begitu giatnya Polri membagi sembako, mengadakan tempat isoman sampai giat penyuntikan vaksin.
Bagaimanapun Polri memiliki keterbatasan, apalagi sebagai unsur garis depan terlihat tingkat terpapar Covid pada anggota Polri sudah mulai mengkhawatirkan.
Kemana unsur pemerintahan lain dan masyarakat mampu dalam membantu saudara-saudaranya yang kurang mampu? Kemana mereka? Sibuk menumpuk kekayaan? Dan haruskah pejabat pejabat didaerah membebankan dan menunggu bantuan dari Pusat? Bukankah dalam anggaran mereka semua ada “Dana Taktis”, “Dana tak terduga” atau anggaran anggaran lain yang bisa dipergunakan untuk membantu masyarakat terdampak PPKM didaerahnya?
Tidak terdengar Mentri, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah yang menyumbangkan gajinya bagi kegiatan sosial bagi masyarakat. Tidak terdengar Partai berkuasa atau Partai besar yang mengerahkan mesin partainya untuk menggalang bantuan bagi masyarakat terdampak PPKM. Tidak seperti ketika Pemilu atau Pilkada.
Inilah wajah kita. Wajah bangsa kita. Miskin empati, sok pintar, miskin logika, saling menyalahkan, saling menjatuhkan, menumpuk kekayaan dan tidak perduli satu dengan yang lain.
Jika kita begini terus, yakinlah, bahwa Corona masih lama akan pergi dari Negeri bernama Indonesia.
Cinere Depok, Rabu 21 Juli 2021, pk 07.38
