MASPOLIN.ID.-DEPOK- Sebanyak tujuh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok memaparkan hasil reses masa sidang kedua tahun 2022 di Rapat Paripurna DPRD Depok.
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok, Teuku Muhammad (TM) Yusufsyah Putra dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (IBH) berlangsung pada Jumat (27/05/2022).
Tujuh fraksi yang menyampaikan laporan hasil reses diantaranya, Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PKB-PSI.
Anggota Fraksi PKS DPRD Depok, Imam Musanto mengatakan, semua anggota Fraksi PKS sudah melakukan reses di daerah pemilihan (dapil) untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan protokol kesehatan (prokes). Menurutnya, melalui reses, aspirasi warga Depok akan masuk per kelompok sesuai komisi di DPRD. Untuk Komisi A membahas bidang pemerintahan, Komisi B bidang perekonomian dan keuangan.
Selanjutnya, ujar dia, Komisi C bidang pembangunan. Dan Komisi D bidang kesejahteraan rakyat.
“Aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi A mengenai usulan perlunya regulasi atau pengaturan pemasangan tanggul jalan di area pemukiman dan jalan umum agar tidak serampangan,” kata Imam Musanto saat menyampaikan hasil reses.
Lebih lanjut dikatakan Imam, aspirasi yang masuk terkait urusan Komisi B mengenai usulan program pelatihan, permodalan dan fasilitasi UMKM. Sedangkan urusan Komisi C mengenai perbaikan jalan lingkungan, pembuatan dan perbaikan drainase atau saluran air, maupun perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Sedangkan urusan Komisi D terkait permintaan sosialisasi program Kartu Depok Sejahtera (KDS), penanganan masalah kesejahteraan sosial anak jalanan dan pengemis,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi Gerindra, Priyanti Susilawati mengatakan, seluruh anggota Fraksi Gerinda telah menjalankan reses untuk mengawal program pemerintah daerah di dapil masing-masing. Serta mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Priyanti mengatakan, berdasarkan reses yang dilakukan, terdapat beberapa aspirasi dan permasalahan yang disampaikan masyarakat. Yaitu terkait bidang infrastruktur, pemerintahan, administrasi pemerintahan dan kependudukan, bidang kesehatan, bidang kebersihan, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pendidikan, dan bidang keamanan.
“Seluruh kegiatan reses secara mendetail dari setiap anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, sudah kami sampaikan kepada Sekretariat DPRD Kota Depok,” ujarnya.
Sedangkan dari Fraksi Partai Golkar, Supriatni mengatakan, telah menghimpun semua hasil reses anggota secara umum dan konsen per dapil yaitu, usulan pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing dapil masih menjadi permintaan utama oleh warga masyarakat, baik drainase, betonisasi, pengaspalan serta paving block yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat dalam pembangunan wilayahnya di antaranya pembuatan turap.
“Pembangunan sekolah negeri baik sekolah dasar, menengah pertama maupun menengah atas masih diharapkan oleh warga masyarakat dimana wilayah tersebut belum ada ataupun jauh dari sekolah negeri yang telah ada harapan dan permintaan warga masyarakat agar pemerintah kota bisa dengan segera merealisasikan pembangunan pembangunan sekolah negeri di tahun ini karena terkait zonasi,” tuturnya.
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga dan senam, Bidang Pemerintahan terkait banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang membangun gedung perkantoran di Kota Depok ini menjadi keberkahan dan kemajuan ekonomi bagi pembangunan kota, namun ini pun menjadi pertanyaan warga masyarakat apakah perusahaan tersebut berizin sesuai ketentuan Pemerintah Kota atau kenapa mereka lebih banyak mempekerjakan warga dan dari luar kota Depok sedangkan masih banyak warga sekitar perkantoran tersebut yang perlu pekerjaan.
“Program CSR dari perusahaan-perusahaan tersebut yang bisa diberikan kepada warga masyarakat Kota Depok pada umumnya program bantuan hibah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan dan kesenian masih menjadi harapan warga masyarakat agar bisa mendapatkan dari program hibah tersebut,” katanya.
Di Kecamatan Pancoran Mas ada 6 Kelurahan itu Dapil kami satu-satunya kelurahan yang ada di Kecamatan Pancoran Mas yang belum memiliki Puskesmas adalah Kelurahan tempat kami tinggal. “Malu rasanya di mana Ketua Komisi D tinggal disitu sudah 2 periode belum punya puskesmas mohon diperhatikan ya Pak Wakil,” pungkasnya. (MFR/Maspolin)
