Saat Ini Rakyat Masih Diam Bila Kelewatan Bisa Revolusi Sosial

Saat Ini Rakyat Masih Diam Bila Kelewatan Bisa Revolusi Sosial

Tangerang – Maspolin.id // Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti akhirnya angkat bicara tentang wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum lama ini.

Dikatakan LaNyalla, ” Wacana yang didalilkan saat ini oleh karena Indonesia masih dalam situasi Pandemi dan kesulitan anggaran itu memang belum direspon oleh masyarakat lapis bawah. Tetapi bukan berarti rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini akan setuju dengan begitu saja dan sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elit politik. Tapi kalau sudah kelewatan, hal inibbisa pecah revolusi sosial.

Pemilik negara ini bisa marah dan para elit politik bisa ditawur oleh rakyat,” ungkap LaNyalla di Surabaya, Sebab, lanjut LaNyalla, satu – satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui Pemilu 5 tahunan. Karena sistem hasil Amandemen memberi ruang itu, “ Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Kemudian sekarang mencari akal untuk bagaimana menunda Pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas, Ditambahkan Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas,” tandasnya seraya mengingatkan bahwa dasar negara ini adalah Ketuhanan. Masih kata LaNyalla, Rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti. Mereka sangat punya kearifan berpikir.

Bahkan dengan logikanya, rakyat mengatakan, kalau tidak punya anggaran, kenapa yang ditunda bukan pembangunan IKN?

Sambung LaNyalla, Mereka elit politik kita seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden. “ Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu.”

“ Sudahlah, kita semua tidak boleh menjalankan negara ini dengan semaunya sendiri, apalagi ugal – ugalan dengan melanggar Konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali Konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka Negarawan,” ungkap Senator asal Jawa Timur ini.

Ketua DPD RI LaNyalla pun mengingatkan bahwa ” sistem Demokrasi Pancasila yang asli, sebelum dilakukan Amandemen, adalah yang paling cocok untuk Indonesia, dimana di dalam MPR sebagai Lembaga Tertinggi terdapat representasi partai politik, TNI – Polri, Utusan Daerah dan Utusan Golongan, untuk bersama merumuskan Haluan Negara dan memilih Mandataris MPR untuk menjalankan”  tutupnya.

Sumber : La Nyalla Mahmud Mattaliti – Ketua DPD RI
Penulis : Panji Wibowo