Oleh: S Stanley Sumampouw
Hari ini, pemerintahan Prabowo Subianto bahkan belum genap dua tahun. Namun, riak politik yang mengarah pada upaya delegitimasi sudah bergerak lebih cepat dari usia kekuasaan itu sendiri.
Ini bukan sekadar kritik. Ini bukan sekadar oposisi. Ini adalah pola lama yang kini kembali tampil dengan wajah baru. Yaitu, makar yang dibungkus rapih demokrasi.
Narasi Lama, Demokrasi sebagai Tameng.
Setiap gelombang tekanan politik selalu datang dengan bungkus yang sama: “Ini kebebasan berpendapat. Ini hak demokrasi. Ini perlawanan terhadap pembungkaman.”
Namun ketika ditelisik lebih dalam, substansi yang muncul bukan lagi kritik kebijakan, melainkan dorongan sistematis untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah.
Forum Utan Kayu menjadi contoh terbaru. Nama seperti Syaiful Mujani, muncul dengan narasi yang tidak lagi sekadar mengkritik, tetapi jelas-jelas mendorong delegitimasi kekuasaan yang sah.
Seperti biasa, kalimat pembelaannya tetap seragam: “Ini bukan makar, ini demokrasi.”
Dari Kritik ke Agitasi Terstruktur.
Dalam forum dan ruang-ruang diskursus yang sama, hadir pula nama-nama tidak asing, seperti: Feri Amsari, Islah Bahrawi dan jaringan aktivis Utan Kayu.
Fenomena ini menunjukkan satu hal: kritik tidak lagi berhenti pada evaluasi kebijakan, tetapi bergerak menjadi agitasi opini publik.
Yang dibangun bukan solusi melainkan persepsi krisis.
Masuknya Figur Politisi Senior: Sinyal Politik yang Tidak Bisa Diabaikan.
Lebih menarik lagi ketika nama seperti Jusuf Kalla ikut muncul dalam dinamika kritik terhadap pemerintahan.
Sebagai mantan Wakil Presiden dua periode, setiap pernyataan dan sikap politiknya memiliki bobot besar dalam membentuk opini publik.
Ketika figur sekelas Jusuf Kalla berada dalam spektrum kritik yang tajam terhadap pemerintah, maka ini bukan lagi sekadar perbedaan pandangan, melainkan sinyal politik yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memperkuat narasi delegitimasi.
Disinilah letak bahayanya, kritik elite bisa menjadi bahan bakar bagi gerakan yang lebih ekstrem di level bawah.
Kelompok Lama Pola Lama.
Fernomena ini bukan hal baru. Kita pernah melihat pola serupa dalam berbagai fase politik Indonesia:
- Koalisi aktivis
- Kelompok intelektual
- Purnawirawan militer seperti lingkaran Sunarko.
Semua bergerak dalam satu irama membangun narasi bahwa negara sedang krisis dan tidak baik-baik saja. Padahal faktanya, tidak ada krisis nasional yang cukup besar untuk membenarkan seruan “jatuhkan pemerintah”.
Pertanyaan Fundamental: Apa Dosa Besar Prabowo?
Jika ini benar gerakan moral, maka pertanyaan paling mendasar harus dijawab:
Apa kesalahan fatal Prabowo?
- Apakah negara dalam kondisi darurat? Tidak.
- Apakah ekonomi runtuh? Tidak.
- Apakah konstitusi kolaps? Tidak.
Yang ada hanyalah kritik berbasis persepsi yang kemudian dibesar-besarkan menjadi seolah-olah krisis nasional.
Demokrasi atau Kedok Destabilisasi?
Demokrasi memang menjamin kebebasan berpendapat. Namun demokrasi tidak pernah memberikan ruang untuk:
- delegitimasi sistem secara sistematis
- ajakan menjatuhkan pemerintah di luar konstitusi
- mobilisasi opini untuk menciptakan ketidakstabilan.
Ketika batas ini dilanggar, maka demokrasi telah berubah fungsi, dari sistem kebebasan menjadi alat tekanan politik.
Makar Gaya Baru: Lebih Halus Lebih Berbahaya.
Hari ini, makar tidak lagi berbentuk kudeta bersenjata. Ia berevolusi menjadi:
- Forum diskusi
- panggung intelektual
- narasi akademik
- kampanye opini publik
Semua tampak sah. Semua tampak legal. Namun arah akhirnya tetap sama: menggoyang kekuasaan tanpa mandat rakyat.
Jangan Biarkan Demokrasi Dibajak.
Bangsa ini tidak kekurangan kritik. Yang kurang adalah kejujuran dalam membedakan: mana kritik, dan mana agenda tersembunyi.
- Ketika elite berbicara keras
- Ketika aktivis menggerakkan opini
- Ketika massa mulai diprovokasi
maka garis antara demokrasi dan makar menjadi sangat tipis. Dan jika itu dibiarkan, maka yang runtuh bukan hanya pemerintah, tetapi kepercayaan terhadap demokrasi itu sendiri.
Pada akhirnya makar paling berbahaya adalah yang datang dengan wajah demokrasi.
Cinere-Depok, Minggu 12 April 2026, pk 13.33
** Penulis adalah Pemred www.maspolin.id dan www.tabloidrealita.id, Pengusaha dan Ketua Umum Masyarakat Polisi Indonesia
