Cilacap, Maspolin.id – Kontroversi adanya RUU KUHP dan RUU KPK, menimbulkan aksi unjuk rasa mahasiswa di mana-mana.
Di Cilacap, Jawa Tengah, aksi mahasiswa mampu menyedot sekitar 500 mahasiswa dari berbagai kampus di Cilacap dan Banyumas, dalam Aliansi Mahasiswa Cilacap-Banyumas.
Hari Kamis (26/9/2019) sekitar pukul 09.15 WIB, massa mahasiswa bergerak dari Alun-alun Cilacap menuju Gedung DPRD Cilacap, yang kebetulan menggelar pelantikan pimpinan DPRD yang baru hasil Pileg 2019 lalu.
Di depan Gedung DPRD mereka sudah disambut barikade petugas gabungan dari Polres Cilacap, Polsek, Polwan Polres Cilacap, Brimob Banyumas, dan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Cilacap berjumlah 500 personel.
Praktis mahasiswa tidak dapat mendekati pintu gerbang Gedung Dewan karena penjagaan dan barikade dua lapis dari aparat keamanan. Bahkan, awak media yang meliput cukup kesulitan mendekat ke mahasiswa untuk mengambil gambar disebabkan terhalang oleh barikade yang sangat rapat dari aparat.
Suasana unjuk rasa sedikit turun tensinya manakala petugas menggunakan trik senyum, salam, sapa dalam aksi yang disuarakan dari sound system oleh Kasat Binmas Polres Cilacap, AKP Pujiono.
Pujiono yang juga dikenal sebagai mubaligh itu, dengan suaranya yang lembut dan merdu mampu menyejukkan di tengah suasana panas. Dia sering melontarkan petikan ayat suci Alquran dan shalawat sepanjang unjuk rasa. Juga dia mengajak mahasiswa bernyanyi lagu-lagu perjuangan, yang ditimpali oleh Polwan sebagai tim negosiator dengan membagikan air mineral dan permen kepada para mahasiswa.
Sambil berorasi secara bergantian, mahasiswa juga membawa spanduk dan poster berbagai tulisan, seperti Tolak RUU KUHP, Menolak RUU KPK, dan sebagainya.
Usai orasi sekitar 1 jam, para mahasiswa ditemui Ketua (sementara) DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nurhidayat didampingi Kapolres Cilacap, AKBP Djoko Julianto.
Taufik mengatakan, ternyata mahasiswa Cilacap ikut serta merasa punya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini, salah satunya dengan mengkritisi apa yang menjadi keputusan.
“DPRD pasti akan menyampaikan. Semua yang disampaikan akan kita teruskan,” katanya.
Taufik yang beberapa saat lagi dilantik sebagai Ketua DPRD berujar, dalam setiap pembuatan Perda, undang-undang tertinggi di kabupaten, akan mengajak mahasiswa dalam setiap agenda public hearing.
“Saya berbangga hari ini. Saat pimpinan akan dilantik, pemuda ini mengingatkan dan mengawal kita terhadap suksesnya demokrasi dan pembangunan di Kabupaten Cilacap,” ungkapnya.
Sementara, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Imam Amir Musa mengatakan kita tidak menginginkan adanya penundaan RUU KUHP, karena kemungkinan besar akan muncul pasal-pasal yang lebih kontroversi lagi.
Untuk itu, pimpinan Dewan yang hari ini dilantik merupakan persoalan menarik yang harus disampaikan dan dicamkan oleh mahasiswa dan masyarakat di Kabupaten Cilacap.
“Yang kita sampaikan isu yang ada di daerah, bahwa Kabupaten Cilacap memiliki perkara menarik yang harus disampaikan,” ungkapnya.
Seperti isu lingkungan sudah jelas, karena industri nasional masuk tanpa mengindahkan lingkungan asli Cilacap. “Salah satunya tenaga asing yang berdampak pada urbanisasi dan transmigrasi di Cilacap,” imbuhnya.
Dengan banyaknya program kerja nasional, Imam menyoroti mengapa masyarakat semakin banyak yang melakukan urbanisasi, mencari pekerjaan ke luar Cilacap.
“Padahal, Kabupaten Cilacap memiliki kekayaan dan aspek yang mendukung untuk kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Menurutnya, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan, seluruh kekayaan alam Indonesia dikelola oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu pun sudah hilang.
Hari ini, tegas Imam kita ikuti dulu. “Ketika hal itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka akan muncul kekuatan yang lebih dahsyat dari hari ini,” ujarnya.
Disinggung soal jawaban dari Ketua DPRD terkait tuntutan mereka, dia mengatakan sedikit puas karena sudah menggambarkan, dan mahasiswa akan menagih secara hak. (Estanto)
