MABES POLRI – Maspolin.id|| Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dalam hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) yang mencatat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 79,2 persen.
Direktur Eksekutif Dedi Rohman dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2026), menjelaskan bahwa survei tersebut mengkaji persepsi masyarakat terhadap peran Polri, khususnya dalam mendukung program-program kerakyatan Presiden Prabowo Subianto, seperti ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam temuan survei, sebanyak 52,3 persen responden mengaku mengetahui keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan, sementara 45,2 persen tidak mengetahui, dan 2,5 persen tidak memberikan jawaban. Meski tingkat pengetahuan publik masih beragam, mayoritas responden memberikan penilaian positif. Sebanyak 78,7 persen responden mengapresiasi peran Polri dalam mendukung ketahanan pangan, termasuk upaya menuju swasembada pangan. Adapun 17,4 persen menilai keterlibatan tersebut kurang tepat karena dianggap di luar tugas utama kepolisian, sementara 3,9 persen tidak menjawab.
Apresiasi yang lebih tinggi terlihat pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 83,8 persen responden menilai positif keterlibatan Polri, terutama dalam pengawasan mutu pangan dan distribusi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sementara itu, 13,8 persen responden menyatakan kurang mengapresiasi, dan 2,4 persen tidak memberikan jawaban.
Menurut Dedi, tingginya apresiasi tersebut juga sejalan dengan pengakuan dari tingkat internasional. Hal ini antara lain tercermin dari kunjungan delegasi Kedutaan Besar Prancis bersama tim Badan Gizi Nasional (BGN) ke SPPG Polri Pejaten. Selain itu, Rockefeller Foundation turut memberikan apresiasi terhadap inovasi Polri dalam membangun sistem penyediaan pangan bergizi yang efisien dan aman.
Dari aspek keamanan, sebanyak 88,7 persen responden mengaku merasa aman berjalan di luar rumah pada malam hari, menunjukkan tingkat rasa aman masyarakat yang relatif baik. Pada sektor pelayanan publik, 81,2 persen responden menyatakan puas terhadap layanan Polri, seperti pengurusan SIM, penerimaan laporan, hingga pengaturan lalu lintas saat periode libur dan mudik. Sementara itu, 16,6 persen responden menyatakan belum puas, dan 2,2 persen tidak menjawab.
Dalam aspek penegakan hukum, tingkat kepuasan publik mencapai 75,1 persen, mencakup penanganan berbagai kasus seperti perjudian, perdagangan manusia, narkoba, hingga kejahatan ekonomi. Sebanyak 20,7 persen responden menyatakan tidak puas, dan 4,2 persen tidak memberikan jawaban.
Adapun pada aspek pengawasan internal, 76,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Polri dalam menindak anggotanya yang melanggar. Sebaliknya, 20,4 persen menyatakan tidak puas, dan 2,9 persen tidak menjawab.
Dedi menambahkan, capaian kepercayaan publik sebesar 79,2 persen ini mencerminkan pemulihan citra Polri pascaperistiwa kerusuhan pada Agustus 2025. “Kepercayaan publik terhadap Polri terus menunjukkan tren membaik,” ujarnya.
Hasil survei ini juga menunjukkan korelasi dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 80,7 persen. Polri dinilai berkontribusi dalam mendukung program ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Sebagai informasi, Survei IDM menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.580 responden di 34 provinsi. Pengumpulan data dilakukan pada 7 hingga 20 April 2026 melalui wawancara tatap muka, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,47 persen.
HUMAS POLRI
red/mpl/pr
