Cadangan BBM Nasional Aman, Presiden Prabowo Perintahkan Bangun Storage Baru Perkuat Ketahanan Energi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini berada dalam kondisi aman pada Rabu, 4 Maret 2026.

JAKARTA – Maspolin.id|| Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini berada dalam kondisi aman dan bahkan telah melampaui standar minimal cadangan nasional. Menurut Bahlil, kapasitas daya tampung cadangan BBM Indonesia selama ini masih terbatas, yakni maksimal sekitar 25 hari. Namun demikian, cadangan BBM nasional saat ini tetap berada dalam kisaran aman.

“Saya sampaikan bahwa kemampuan daya tampung BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari, maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20 sampai 23 hari. Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari. Jadi sudah di atas standar minimal cadangan nasional yang sebagaimana lazimnya,” ujar Bahlil dalam keterangannya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, pada Rabu, 4 Maret 2026.

Bahlil menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas penyimpanan menjadi salah satu tantangan yang harus segera diperbaiki. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah segera membangun fasilitas penyimpanan baru guna memperkuat cadangan energi nasional.

“Jadi kita tidak bisa katakan lah, teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari. Mau isi taruh di mana? Kita tidak punya storage. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Jadi bukan kita tidak punya cadangan untuk mengisi minyak. Tapi sekarang mau taruh di mana?” lanjutnya.

Bahlil juga menegaskan bahwa pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut menjadi langkah penting agar cadangan energi nasional dapat ditingkatkan hingga mencapai tiga bulan. Terkait rencana pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi.

“Kita rencana salah satu alternatif terbaiknya ada di wilayah Sumatra,” ungkapnya.

Bahlil juga menyinggung potensi dampak konflik global terhadap pasokan energi. Ia memastikan bahwa hingga saat ini pasokan energi nasional masih dalam kondisi aman.

“Kalau sampai dengan sekarang belum terganggu. Tapi ke depan kan pasti kalau perangnya lama pasti akan berdampak. Itu sudah pasti. Sampai dengan 1-2 bulan ke depan insyaallah kita masih clear. Insyaallah tidak ada masalah,” tuturnya.

Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi guna mengantisipasi potensi gangguan pada jalur pasokan energi global. Salah satunya dengan melakukan diversifikasi sumber impor minyak mentah.

“Jadi kalau menyangkut LPG nggak ada masalah. Jadi relative clear lah. Kalau menyangkut BBM yang kita impor kan tinggal bensin. Dan itu kita belinya di Asia Tenggara, tidak ada di Middle East. Jadi relatif insya Allah clear,” pungkasnya.

Langkah penguatan cadangan energi dan pembangunan fasilitas penyimpanan baru tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama dibulan Ramadan dan jelang Hari Raya Idulfitri. (BPMI Setpres)

red/mpl/sss

Presiden Prabowo Sampaikan Surat Dukacita atas Wafatnya Ayatollah Ali Khamenei

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur dalam serangan militer pada awal Maret 2026.

JAKARTA – Maspolin.id|| Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur dalam serangan militer pada awal Maret 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu, 4 Maret 2026.

“Presiden Prabowo Subianto menulis surat dukacita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang gugur dalam serangan militer pada awal Maret 2026,” tulis Seskab Teddy.

Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa surat belasungkawa tersebut ditujukan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Surat tersebut menyampaikan simpati dan penghormatan Indonesia atas kepergian pemimpin tertinggi Iran.

“Surat resmi yang berisi belasungkawa mendalam atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei tersebut ditujukkan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian,” lanjut Seskab.

Surat resmi dari Presiden Prabowo diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di Jakarta sebagai bentuk penghormatan diplomatik dari pemerintah Indonesia.

Penyampaian surat dukacita ini dilakukan menjelang prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang direncanakan akan dilaksanakan di Kota Mashhad, salah satu kota suci sekaligus kota terbesar kedua di Iran.

Pemerintah Indonesia melalui langkah tersebut menyampaikan rasa empati yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Iran atas kehilangan tokoh penting yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan politik dan kehidupan masyarakat Iran, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjaga hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik antara kedua negara. (BPMI Setpres)

red/mpl/sss

Pemprov DKI Buka Mudik Gratis ke Kepulauan Seribu

Program Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta hanya melayani keberangkatan dari Pelabuhan Muara Angke menuju pulau-pulau tujuan di Kepulauan Seribu.

(Foto: Reza Pratama Putra)

JAKARTA – Maspolin.id|| Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan menyelenggarakan program Mudik Gratis Angkutan Laut bagi masyarakat menuju wilayah Kepulauan Seribu. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memfasilitasi mobilitas warga menjelang Hari Raya Idulfitri.

Pendaftaran program Mudik Gratis Angkutan Laut Pemprov DKI Jakarta 2026 akan dibuka mulai 9 hingga 12 Maret 2026. Seluruh calon peserta diwajibkan melakukan pendaftaran secara daring melalui Google Form yang telah disiapkan panitia.

“melakukan perjalanan mudik dengan lebih aman, nyaman,”

Program ini melayani perjalanan menuju 10 pulau yang berada di wilayah Kepulauan Seribu. Adapun pulau tujuan yang disediakan yakni, Pulau Untung Jawa, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Lancang, Pulau Pari, Pulau Kelapa, Pulau Payung, Pulau Harapan, Pulau Tidung, dan Pulau Sebira.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, program ini ditujukan bagi masyarakat Kepulauan Seribu yang ingin pulang ke kampung halaman dengan transportasi laut secara gratis.

Ia menyampaikan, program ini hanya melayani keberangkatan dari Pelabuhan Muara Angke menuju pulau-pulau tujuan di Kepulauan Seribu.

“Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan lebih aman, nyaman, serta tanpa biaya transportasi,” ujar Syafrin, Kamis (5/3).

Syafrin menambahkan, pihaknya juga menyediakan layanan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program ini melalui contact center di nomor 0821-4567-6525 yang beroperasi pada Senin hingga Jumat pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

“Setelah proses pendaftaran selesai, peserta akan menjalani tahapan verifikasi secara daring sebelum keberangkatan yang dijadwalkan pada 18 Maret 2026,” tandasnya.

Persyaratan Peserta Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2026:

1. Pelajar, mahasiswa, atau masyarakat Kepulauan Seribu yang dibuktikan dengan identitas diri seperti KTP, SIM, kartu pelajar, atau Kartu Keluarga.

2. Pelajar, mahasiswa, atau masyarakat Kepulauan Seribu yang telah berpindah domisili dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, atau KK serta surat keterangan dari kelurahan di Kepulauan Seribu.

3. Pendaftaran peserta mudik gratis wajib dilakukan melalui Google Form oleh seluruh calon peserta dengan menginput data diri pribadi atau keluarga.

4. Anak usia di atas 3 tahun wajib didaftarkan dan dibuktikan dengan kartu identitas anak.

5. Barang bawaan penumpang maksimal seukuran koper 20 inci.

Alur Pelaksanaan Mudik Gratis Angkutan Laut Pemprov DKI Jakarta 2026:

1. Pendaftaran calon peserta: 9–12 Maret 2026.

2. Verifikasi calon peserta: 12–15 Maret 2026.

3. Keberangkatan: 18 Maret 2026.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Calon Peserta:

1. Pendaftaran mudik gratis dilakukan secara online melalui Google Form.

2. Mudik Gratis Angkutan Laut hanya melayani keberangkatan dari Pelabuhan Muara Angke dan tidak melayani arus balik dari Kepulauan Seribu.

3. Maksimal pendaftaran dalam satu akun adalah lima (5) orang.

4. Setiap akun hanya dapat digunakan untuk mendaftarkan satu rute perjalanan.

5. Peserta diwajibkan melakukan konfirmasi melalui WhatsApp ketika pesan verifikasi masuk.

6. Pendaftaran akan ditutup apabila kuota atau target jumlah peserta telah terpenuhi.

 

Pemprov DKI

bjak/mpl/apl

Polda Metro Bantu Penyelidikan Kasus Pasutri Diserang OTK di Bekasi

JAKARTA – Maspolin.id|| Polda Metro Jaya mengerahkan tim Unit Jatanras untuk membantu proses penyelidikan pasangan suami dan istri (pasutri) di Pondok Gede, Bekasi, yang diserang orang tidak dikenal (OTK). Kasus ini sebelumnya ditangani Polres Metro Kota Bekasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto

Dalam kasus ini, korban EU (65) meninggal dunia di lokasi kejadian dan istrinya, P (60) mengalami luka di bagian kepala belakang.

“Benar, saat ini Polres Metro Bekasi Kota bersama Subdit Jatanras dan Subdit Resmob Polda Metro Jaya tengah melaksanakan penyelidikan terkait kasus tersebut,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Selasa (3/3/26).

Dijelaskan Kombes Pol. Budi, pihaknya menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Ia berharap pelaku segera dapat ditangkap.

Kombes Pol. Budi menyatakan, hingga koni belum dapat dipastikan bahwa kasus ini pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan. Meskipun barang berharga milik korban hilang dibawa pelaku.

“Terkait motif, hingga saat ini masih dalam pendalaman. Fokus utama tim saat ini adalah mengumpulkan fakta, mengungkap pelaku, dan melakukan penangkapan,” jelasnya. (ay/hn/rs)

 

Humas PMJ

bjak/mpl/ay

Benarkah Secara Financial Amerika Serikat dalam Penyerbuan Ke Iran Hanya Mampu Berperang 2 Minggu?

Maspolin.id|| Tidak ada bukti yang kredibel bahwa kemampuan finansial Amerika Serikat untuk perang melawan Iran hanya “2 minggu”. Pernyataan seperti itu biasanya berasal dari spekulasi atau salah tafsir skenario militer, bukan fakta ekonomi militer.
Berikut penjelasan yang lebih akurat:

1. Anggaran militer AS sangat besar
Amerika Serikat memiliki anggaran militer terbesar di dunia, sekitar US$800–900 miliar per tahun. Dengan anggaran sebesar itu, secara teori AS mampu membiayai operasi militer besar selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, bukan hanya 2 minggu.

Sebagai perbandingan:
Perang di Afghanistan War berlangsung sekitar 20 tahun.
Perang di Iraq War juga berlangsung bertahun-tahun dengan biaya triliunan dolar.
Artinya, dari sisi kapasitas finansial, AS jelas tidak terbatas hanya dua minggu.

2. “2 minggu” biasanya berasal dari prediksi durasi operasi awal
Ada laporan yang menyebut perkiraan operasi militer awal terhadap Iran bisa berlangsung sekitar 2 minggu hingga 2 bulan, berdasarkan analisis militer atau skenario serangan terbatas.
Ini bukan berarti uangnya hanya cukup 2 minggu, tetapi:
2 minggu = fase serangan udara awal atau operasi cepat
Setelah itu konflik bisa berlanjut lebih lama jika eskalasi terjadi

3. Perang modern memang sangat mahal
Sebagai gambaran biaya:
Perang modern bisa menghabiskan ratusan juta hingga miliaran dolar per hari.
Contoh konflik lain di Timur Tengah menunjukkan biaya perang harian bisa ratusan juta dolar.

Namun AS tetap memiliki:
cadangan anggaran militer sangat besar
kemampuan mencetak utang melalui obligasi pemerintah
dukungan ekonomi terbesar dunia

4. Kesimpulan
Jadi klaim “AS hanya mampu membiayai perang dengan Iran selama 2 minggu” kemungkinan besar tidak benar.
Yang lebih tepat:
2 minggu = estimasi fase operasi awal dalam beberapa skenario militer.
Kemampuan finansial AS sebenarnya jauh lebih lama, bahkan bertahun-tahun jika pemerintah dan Kongres menyetujui pendanaan perang.

 

Redaksi Maspolin AI

red/mpl-ai/sss

Polda Jawa Tengah Siaga Hadapi Dua Gelombang Puncak Arus Mudik Lebaran 2026

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto

SEMARANG, JAWA TENGAH – Maspolin.id|| Polda Jawa Tengah menyatakan kesiapan penuh dalam mengantisipasi dua periode puncak arus mudik selama masa angkutan Lebaran 2026.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto di Semarang, Rabu, mengungkapkan bahwa jumlah pemudik yang masuk ke wilayah Jawa Tengah pada Lebaran tahun ini diperkirakan meningkat sekitar 1,4 hingga 2,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Diprediksi puncak arus mudik tahun ini terjadi dua kali, yakni pada 14-15 Maret dan 18-19 Maret 2026,” katanya.

Menurutnya, pola dua gelombang puncak mudik tersebut dipengaruhi kebijakan pemerintah terkait fleksibilitas waktu kerja, sehingga arus kepulangan masyarakat tidak terkonsentrasi dalam satu waktu tertentu.

Untuk mengantisipasi kepadatan, Polda Jawa Tengah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain penempatan personel di jalur tol, jalur arteri, serta titik-titik yang rawan kemacetan dan kecelakaan.

Selain itu, pos pengamanan dan pos terpadu juga disiagakan guna memberikan pelayanan cepat kepada para pemudik.

Ia menambahkan, rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah (one way) dan lawan arah (contraflow) telah dipersiapkan dan akan diberlakukan secara situasional sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran, ia mengingatkan agar melakukan persiapan sejak dini.

“Pastikan kendaraan dalam kondisi prima dan bahan bakar terisi penuh sebelum berangkat. Cek saldo kartu uang elektronik agar tidak terjadi antrean di gerbang tol,” katanya.

 

Humas Polda Jateng

bjateng/mpl/ls

Kesiapan Operasi Ketupat Capai 95 Persen, Tol Cipali Jadi Perhatian Utama

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Polri Faizal

Subang, JAWA BARAT – Maspolin.id|| Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama stakeholder lainnya memastikan kesiapan dalam melakukan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2026 telah mencapai 95 persen.

Hal tersebut disampaikan Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Polri Faizal usai mengikuti rapat koordinasi yang digelar di Kantor Astra Infra Toll Road Cikopo–Palimanan, Subang, Jawa Barat, Rabu (4/3/2026).

Dirgakkum menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarinstansi guna memastikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan kesiapan pengamanan mudik tahun 2026 yang kita ramu dalam Operasi Ketupat. Saat ini kita berada di KM 110 Cipali, salah satu ruas tol yang menjadi urat nadi pergeseran arus, baik pada saat mudik maupun arus balik,” kata Brigjen Faizal.

“Tentunya kesiapan dari teman-teman stakeholder terkait, baik dari Dinas Perhubungan, BPJT, BUJT, Dinas Kesehatan, BMKG, dan seluruh stakeholder perhubungan, sudah cukup bagus. Sehingga kami dari Korlantas tentunya mengharapkan kerja sama dan kolaborasi yang solid,” sambungnya.

Selain itu, Dirgakkum menyebut bahwa pihaknya tetap menyiapkan langkah antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan arus di luar perhitungan. Potensi bangkitan lalu lintas, baik saat mudik maupun arus balik, tetap menjadi perhatian utama dalam perencanaan pengamanan.

“Kegiatan persiapan sudah kita lakukan, termasuk survei di tempat-tempat wisata, pelabuhan, hingga peninjauan terakhir di Merak. Kita bersyukur di beberapa titik sudah ada perbaikan dan penambahan prasarana, seperti penambahan dermaga yang disiapkan pemerintah,” ujar dia.

Adapun, kata dia, pemerintah juga akan menerapkan sejumlah kebijakan pendukung, seperti Work From Anywhere (WFA) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang akan segera disosialisasikan dan akan berlaku pada 13 hingga 29 Maret 2026.

Ia turut mengimbau para pengusaha angkutan untuk mematuhi aturan pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga ke atas selama periode tertentu.

Pengecualian diberikan bagi angkutan kebutuhan pokok, BBM, serta bantuan penanganan bencana. Dengan berbagai persiapan yang ada, Korlantas optimis pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.

“Sejumlah persiapan telah dilakukan, termasuk survei ke berbagai titik strategis seperti tempat wisata, pelabuhan, serta peninjauan langsung di Merak. Pemerintah juga telah melakukan perbaikan dan penambahan prasarana pendukung, termasuk penambahan dermaga untuk memperlancar arus penyeberangan,” ungkapnya.

“Dari sisi infrastruktur jalan, Kementerian PUPR memastikan bahwa pada H-10 seluruh pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan jalan dihentikan. Dengan demikian, pada H-7 pelaksanaan Operasi Ketupat, seluruh jalur tol maupun arteri diharapkan sudah dalam kondisi siap dan optimal untuk dilalui pemudik,” pungkas dia.

 

Humas Korlantas Polri

red/mpl/sc

Terkait Dugaan Manipulasi IPO dan Insider Trading OJK dan Bareskrim Polri Geledah PT MASI, dan Tetapkan 2 Orang Menjadi TSK

JAKARTA – Maspolin.id|| Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor sekuritas PT MASI yang berlokasi di Gedung Treasury Tower, Kawasan District 8, SCBD, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026). Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan manipulasi penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) serta dugaan pelanggaran di bidang pasar modal.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Bolly Hyronimus Tifaona, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan OJK bersama Bareskrim Polri untuk memperkuat alat bukti dalam perkara yang tengah ditangani.

“Kami dari OJK dan Bareskrim Polri melakukan kegiatan penyidikan yaitu penggeledahan. Penggeledahan di PT MA. Bareskrim mendampingi kami dalam proses tersebut,” ujar Daniel kepada awak media di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (4/3).

Ia menerangkan, perkara ini melibatkan ASS selaku beneficial owner PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta turut menyeret korporasi PT MASI. Berdasarkan hasil penyidikan, korporasi tersebut diduga masih terlibat dalam praktik yang melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Menurut Daniel, modus yang digunakan dalam perkara tersebut mencakup praktik insider trading, manipulasi IPO, serta transaksi semu (wash sale) yang terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022. Praktik tersebut dinilai melanggar prinsip keadilan (fairness) dalam transaksi pasar modal.

OJK telah menetapkan ASS dan MWK sebagai tersangka. Keduanya diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berkas perkara terhadap kedua tersangka telah diselesaikan dan dikirim ke kejaksaan, dan saat ini tinggal menunggu P-21.

“Dua orang tersangka sudah kami selesaikan berkasnya dan telah kami kirim ke kejaksaan. Saat ini tinggal menunggu P-21,” jelas Daniel.

Selain proses pidana terhadap para tersangka, OJK juga telah melakukan pembekuan (freeze) terhadap sekitar 2 miliar lembar saham dengan nilai sekitar Rp14,5 triliun. Nilai tersebut dihitung dari harga saham sekitar Rp7.000 per lembar dalam periode 2021 hingga 2023. Saham-saham tersebut untuk sementara tidak dapat diperdagangkan.

Terkait barang bukti, Daniel menyebutkan sebagian besar berupa dokumen dan perangkat penyimpanan data seperti USB. Seluruh barang bukti tersebut akan dilakukan pemilahan lebih lanjut di kantor penyidik.

“Nanti di kantor akan kami pilah-pilah. Yang tidak diperlukan akan kami kembalikan. Aset tidak ada, mayoritas berupa dokumen dan media penyimpanan data,” ujarnya.

OJK bersama Bareskrim Polri menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna menjaga integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/nn

Soal Perubahan Pasal Perintangan Hukum Polri Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir

JAKARTA – Maspolin.id|| Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah bunyi pasal terkait perintangan proses hukum atau obstruction of justice (OOJ).

“Polri menghormati setiap putusan MK yang bersifat final dan mengikat (binding), termasuk putusan MK dalam perkara Nomor 71/PUU-XXIll/2025 tentang Uji Materi Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi yang memutuskan sepanjang frasa ‘secara langsung atau tidak langsung’ tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, dalam implementasinya Polri melalui Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) akan mengacu dan berpedoman pada putusan MK tersebut, khususnya dalam penerapan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, MK mengubah ketentuan pasal obstruction of justice dalam Pasal 21 UU Tipikor agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.

Melalui putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa frasa “atau tidak langsung” membuka kemungkinan penilaian terhadap perbuatan yang tidak eksplisit namun dianggap menghambat proses peradilan.

Perbuatan tersebut, lanjut Arsul, dapat berupa penyebaran disinformasi, tekanan sosial, atau penggunaan perantara yang penilaiannya berpotensi subjektif oleh aparat penegak hukum.

Jika dikaitkan dengan profesi pemohon, aktivitas advokat seperti publikasi di media atau penyelenggaraan diskusi publik dan seminar dalam rangka pembelaan klien berpotensi dikategorikan sebagai perintangan peradilan secara tidak langsung.

Menurut MK, potensi serupa juga dapat muncul dalam kegiatan jurnalistik yang melakukan investigasi terhadap perkara yang sedang berjalan demi memberikan informasi kepada publik.

MK menilai frasa “atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor telah mengaburkan batas antara perbuatan yang sah dalam ruang kebebasan berekspresi dengan tindakan yang melanggar hukum.

“Sehingga berpotensi menimbulkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi berlebihan atau overcriminalization,” ucap Arsul.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

Kapolri Paparkan Upaya Presiden Prabowo Selesaikan Konflik Global

BANDUNG, JAWA BARAT – Maspolin.id|| Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan pelbagai upaya kuat Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik global yang sedang terjadi.

Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam acara Silaturahmi Ramadhan di Polda Jawa Barat, pada Rabu (4/3/2026).

Sigit mulanya menyinggung situasi global yang sedang tidak baik-baik saja pasca-peningkatan eskalasi antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Ia berharap ketegangan yang sedang terjadi saat ini dapat segera terselesaikan.

Kemudian, Sigit menyinggung upaya Pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto dalam melaksanakan politik bebas aktif sebagai negara nonblok untuk menciptakan perdamaian.

Tentunya kita ingin situasi global yang ada ini bisa segera selesai dan Pemerintah tentunya saat ini terus berjuang untuk ikut aktif segera menyelesaikan konflik-konflik yang ada sehingga kemudian perdamaian juga bisa muncul, kata Sigit.

Bapak Presiden setiap hari selalu berdiskusi dengan beberapa negara baik di Asia Tenggara maupun Timur Tengah untuk membahas bagaimana agar eskalasi global yang memanas ini bisa segera terkendali, tambah Sigit menekankan.

Selain itu, Sigit mengatakan Presiden Prabowo juga terus melakukan konsolidasi dan menerima masukan dari pelbagai pihak terkait situasi yang terjadi dewasa ini dan upaya mitigasinya.

Oleh karenanya, ia meminta agar seluruh pihak dapat saling bahu-membahu mendukung program Pemerintah khususnya terkait ketahanan pangan dan energi di tengah situasi global yang memanas.

Di satu sisi kita menghadapi eskalasi dan dampaknya yang tentunya apabila ini tidak kita kelola dengan baik dampaknya terhadap ekonomi pasti terasa dan apabila tidak bisa dijaga pasti akan mengarah ke situasi ataupun masalah sosial, tutup Sigit.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sc

Jangan Lewatkan

Im deutschsprachigen Umfeld von Fitness und Sportpharma wird bei Suchanfragen auch steroidekaufen24 als möglicher Ausgangspunkt für die Prüfung von Informationen über anabole Wirkstoffe; rechtliche Rahmenbedingungen für bestimmte Wirkstoffe sind für eine realistische Einschätzung möglicher Gesundheitsgefahren wesentlich.