Facebook Instagram X Youtube
33.2 C
Jakarta
Kamis, 1 Oktober 26
Facebook Instagram X Youtube
Pers Ksatria dabn Bermartabat

Presiden Prabowo Terima Michael Bloomberg, Bahas Penguatan SDM, Kesehatan Publik, hingga Konservasi Laut

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Michael Bloomberg beserta delegasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 18 November 2025. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA – Maspolin.id|| Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Michael Bloomberg beserta delegasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 18 November 2025. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari dialog antara Presiden Prabowo dan Michael Bloomberg saat kunjungan Kepala Negara ke New York beberapa waktu lalu.

Dalam keterangan tertulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, disampaikan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. “Salah satu fokus utama diskusi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sanitasi,” tulis Seskab Teddy.

Michael Bloomberg, yang juga dikenal dengan berbagai inisiatif global di bidang kesehatan publik, turut berbagi pengalaman saat memegang jabatan publik. “Michael Bloomberg turut berbagi pengalaman terkait kebijakan kesehatan publik saat menjabat sebagai Wali Kota New York,” ungkap Seskab Teddy.

Selain isu SDM dan kesehatan, pertemuan tersebut juga membahas potensi kerja sama antara Bloomberg dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kerja sama tersebut, menurut Seskab Teddy, diarahkan untuk mendukung program-program yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Selain isu SDM, pertemuan juga membahas peluang kerja sama antara Bloomberg dan Danantara, khususnya pada program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar Seskab Teddy.

Tidak hanya itu, kedua pihak turut menyinggung peluang kolaborasi di sektor konservasi laut. Seskab Teddy pun menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

“Pertemuan ini memperkuat komitmen Indonesia dalam menjalin kolaborasi global untuk mendukung program-program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan SDM, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya. (BPMI Setpres)

red/mpl/pr

DKI Siapkan Fasilitas Skateboard dan Sepatu Roda Bertaraf Internasional

Penulis
Biro Jakarta
-
(Foto: Mochamad Tresna Suheryanto)

JAKARTA – Maspolin.id|| Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta terus mendorong pengembangan cabang olahraga sepatu roda dan skateboard sebagai bagian dari upaya memperkuat prestasi olahraga perkotaan.

“Kita ingin fasilitas yang menyeluruh, bukan sepotong-sepotong,”

Kepala Dispora DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, cabor sepatu roda selama ini dikenal sebagai ‘lumbung emas’ DKI Jakarta di ajang PON dengan raihan medali yang konsisten di atas 10 setiap penyelenggaraan.

Karena itu, ungkap Andri, Gubernur Pramono Anung berpesan agar fasilitas sepatu roda yang saat ini dimiliki harus dirawat dan dioptimalkan untuk berbagai kegiatan pembinaan atlit.

“Venue rollerskate di Jakarta International Roller Track Arena (JIRTA), GOR Sunter, Jakarta Utara, merupakan salah satu yang berstandar nasional, dan hanya dua di Indonesia, satunya di Papua,” jelasnya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi atlet sepatu roda, jelas Andri, pihaknya akan lakukan penguatan fasilitas dan penyelenggaraan event internasional, seperti Jakarta Open International Rollerskate Speed Championship yang diikuti 1.300 peserta.

“Event ini menjadi momentum penting untuk menambah jam terbang serta meningkatkan kepercayaan diri atlit sepatu roda menuju prestasi yang lebih tinggi,” tuturnya.

Untuk olahraga skateboard, menurut Andri, saat ini pihaknya bersama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta tengah mengoptimalkan sejumlah lahan publik, termasuk kolong jembatan di kawasan Kalimalang, untuk menampung minat masyarakat terhadap skateboard dan olahraga urban lainnya.

“Meskipun saat ini terdapat beberapa skatepark di ruang publik, fasilitas tersebut masih bersifat rekreasi dan belum memenuhi standar khusus olahraga prestasi,” ujarnya. *

Andri mengatakan, fasilitas skateboard di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) Ragunan masih belum berstandar internasional. Untuk itu, Dispora DKI Jakarta berencana membangun fasilitas yang lebih lengkap dan terintegrasi di kawasan Jakarta Garden City (JGC), Cakung, yang kelak menjadi pusat latihan atlet skateboard menuju level profesional.

Dengan keberadaan fasilitas sepatu roda dan pembangunan pusat skateboard berkelas internasional, Jakarta diharapkan mampu menjadi motor penggerak olahraga urban di Indonesia.

“Kita ingin fasilitas yang menyeluruh, bukan sepotong-sepotong. Semua akan kita kaji agar Jakarta memiliki tempat latihan skateboard berstandar internasional yang dapat mencetak atlet berprestasi,” tandasnya.

 

Pemprov DKI

bjak/mpl/apl

Kerugian Capai Lebih Rp 1,3 Miliar Polres Bandara Soetta Ungkap Penipuan Lowongan Kerja Calon Pilot

Penulis
Biro Jakarta
-

Tangerang – Maspolin.id|| Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap  kasus dugaan penipuan berkedok lowongan kerja sebagai pilot. Tersangka, RTI yang telah ditangkap menipu sejumlah korban dengan kerugian hingga mencapai lebih dari 1,3 miliar.

Kasat Reskrim Kompol Yandri Mono mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah menerima laporan dugaan penipuan calon pilot ini sebanyak dua orang. Masing masing korban mengalami kerugian yang bervariasi ada yang Rp 35 juta, Rp 550 juta hingga Rp 800 juta, ujar Yandri,
Kemungkinan korban masih bertambah, ini masih terus kami dalami dan kembangkan, kata Yandri, Senin 20 November 2025.

Yandri mengatakan, jumlah korban untuk sampai saat ini masih tiga orang dengan nilai kerugian lebih dari Rp 1,3 miliar. Kami masih mendalami dan mengembangkan penyidikan dan jumlah korban kemungkinan masih terus bertambah, ujarnya.
Yandri mengungkapkan motif tersangka melakukan penipuan ini karena faktor ekonomi.

Kanit 3 Satreskrim Polres Bandara Soekarno Hatta Iptu Astono menjelaskan, peristiwa ini bermula pada Minggu, 15 September 2024, ketika korban berinisial ENA menghubungi rekannya bernama B untuk mencari informasi lowongan pekerjaan sebagai pilot. B kemudian memberikan nomor seorang pria bernama RTI   melalui WhatsApp.

Korban lalu menghubungi Rizki dan menanyakan informasi terkait peluang kerja tersebut, kata Astono.
Dalam beberapa pertemuan di Elliot Cafe, Soewarna, RTI menjelaskan mekanisme perekrutan pilot dan menjanjikan bahwa ENA dipastikan lulus, dengan syarat harus membayar biaya sebesar Rp550 juta.

Terbuai janji tersebut, korban setuju dan melakukan pembayaran melalui transfer bank sebanyak 8 kali ke rekening BRI RTI secara bertahap. Transaksi dilakukan mulai 17 September hingga 20 Oktober 2024, kata Astono.

Setelah uang dinyatakan lunas, pelaku meminta waktu tiga bulan untuk proses perekrutan, serta menjanjikan uang akan dikembalikan utuh apabila terjadi kegagalan dalam proses tersebut.

Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, korban tidak mendapatkan kejelasan dan pelaku terus mengulur waktu.
Korban kemudian menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materi sebesar Rp550 juta dan melaporkannya ke Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Setelah ENA melapor, korban berikutnya berinisial JN telah resmi melapor ke Polres Bandara Soekarno Hatta.

Pelaku, kata Astono, dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan yaitu pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP. Dengan ancaman empat tahun penjara.

Kapolres Bandara Soekarno Hatta Kombes Ronald Sipayung mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap modus penipuan berkedok perekrutan kerja, terlebih dengan iming-iming kelulusan instan.

 

Humas PMJ

bjak/mpl/ay

Polda Metro Jaya Bentuk Polisi Siswa Keamanan Sekolah di Seluruh Sekolah se-Jabodetabek

Penulis
Biro Jakarta
-
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (17/11/2025).

JAKARTA – Maspolin.id|| Polda Metro Jaya resmi membentuk Polisi Siswa Keamanan Sekolah di seluruh sekolah se-Jabodetabek. Program ini diumumkan saat Apel Saka Bhayangkara dan Patroli Keamanan Sekolah yang dipimpin Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (17/11/2025). Sedikitnya 1.700 peserta hadir, terdiri dari anggota Saka Bhayangkara, Pramuka Gugus Depan, dan Patroli Keamanan Sekolah dari seluruh Polres jajaran.

Sedikitnya 1.700 peserta hadir, terdiri dari anggota Saka Bhayangkara, Pramuka Gugus Depan, dan Patroli Keamanan Sekolah dari seluruh Polres jajaran.

Irjen Asep menjelaskan, pembentukan Polisi Siswa Keamanan Sekolah merupakan upaya memperkuat peran aktif pelajar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Program ini dirancang dengan konsep “dari siswa untuk siswa”, sekaligus menjadi implementasi pilar jaga warga, jaga lingkungan, jaga aturan, dan jaga amanah. Melalui peran ini, siswa didorong untuk terlibat dalam langkah-langkah preemtif di lingkungan pendidikan.

“Polisi siswa ini akan membantu menjaga kelancaran aktivitas sekolah, melindungi temannya, dan melaporkan potensi gangguan kepada guru atau pihak sekolah,” ujar Kapolda. Ia menegaskan, keamanan sekolah bukan hanya tanggung jawab guru atau aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif para siswa sebagai agen perubahan.

Polda Metro Jaya menekankan bahwa peran Polisi Siswa Keamanan Sekolah akan fokus pada pencegahan tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, perundungan, kekerasan, radikalisme, tindakan anarkis, serta berbagai perilaku negatif lainnya. Sinergi ini dinilai strategis untuk membangun budaya disiplin, tanggung jawab, dan rasa aman di lingkungan pelajar.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto turut menyampaikan pesan kepada seluruh siswa. “Jadilah polisi bagi diri sendiri. Jaga disiplin, jaga lingkungan, dan jaga aturan demi masa depan Indonesia Emas 2045,” ucapnya. Polda Metro Jaya berharap kehadiran Polisi Siswa Keamanan Sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, kondusif, dan bebas dari berbagai potensi gangguan di sekolah.

 

Humas PMJ

bjak/mpl/ay

Kompolnas: Penempatan Polisi Aktif di KPK hingga BNPT Masih Sah

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam

JAKARTA – Maspolin.id|| Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam (kanan) memberikan keterangan usai menghadiri gelar perkara kasus tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan bahwa polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusi Polri harus mengundurkan diri. Kompolnas menyatakan bahwa anggota Polri tetap dapat menjabat di luar institusi sepanjang sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Menurut undang-undang kepolisian ya itu kan memang dilarang kalau tidak berkaitan. Kalau yang berkaitan memang boleh, dan itu ada aturannya dalam Undang-Undang ASN yang diatur di PP, saya lupa nomor PP-nya. Ya itu jika berkaitan memang dibolehkan,” ujar Komisioner Kompolnas Choirul Anam kepada wartawan, Sabtu (15/11/2025).

Anam menjelaskan bahwa penempatan anggota Polri di beberapa lembaga tetap diperbolehkan selama tugas tersebut berhubungan dengan penegakan hukum, termasuk lembaga yang memerlukan keahlian teknis kepolisian. “Berkaitan ini salah satunya misalnya memang di situ ada penegakan hukum, butuh keterampilan khusus kepolisian, ya misalnya kayak BNN, kayak BNPT, KPK atau lembaga-lembaga yang lain yang memang erat kaitannya dengan kerja-kerja kepolisian khususnya penegakan hukum yang tidak bisa tergantikan,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa Polri merupakan institusi sipil sehingga berbeda dengan TNI dalam hal mekanisme penanganan pelanggaran. “Yang kedua apa bedanya kepolisian sama institusi yang lain khususnya TNI misalnya, ya kalau kepolisian itu kan masih institusi sipil, sehingga tradisi-tradisi sipilnya ya melekat,” ujarnya.

“Misalnya jika ada penyalahgunaan kewenangan dalam institusi tersebut, dia masih berhadapan dengan pengadilan umum, pengadilan sipil,” tambahnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 28 ayat 3 dan Penjelasan Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dengan putusan itu, maka MK menghapus ketentuan yang selama ini menjadi celah bagi polisi aktif menduduki jabatan sipil tanpa melepas status keanggotaannya terlebih dahulu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Inilah.com, sejumlah nama polisi yang menduduki jabatan sipil turut dilampirkan dalam formulir permohonan perkara 114/PUU-XXIII/2025 yang dikabulkan oleh MK.

Permohonan ini menguji konstitusionalitas norma Pasal 28 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2002 tentang Kepolisian (UU Polri).

Para pemohon, Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihit dalam permohonnya menyebut terdapat anggota polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri.

Sementara itu, dalam kebijakan mutasi yang ditetapkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 14 Februari 2025 lalu, tercatat ada sepuluh perwira tinggi Polri yang dipindahkan untuk mengisi berbagai posisi di instansi sipil.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

Operasi Zebra Samrat 2025 Dimulai, Kapolda Sulut: Utamakan Kamseltibcarlantas

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Roycke Harry Langie

MANADO, SULUT – Maspolin.id|| Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Roycke Harry Langie memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Zebra Samrat-2025, Senin (17/11) pagi, di lapangan upacara Mapolda Sulut. Apel diikuti personel Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Sat Pol PP, Dispenda, dan Jasa Raharja.

Apel ditandai dengan penyematan pita tanda operasi dan penyerahan bekal kesehatan secara simbolis oleh Kapolda Sulut kepada perwakilan personel TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan. Apel gelar pasukan ini diselenggarakan oleh seluruh satuan tingkat wilayah mulai dari tingkat Polda sampai dengan tingkat Polres di seluruh Indonesia.

Operasi Kepolisian Kewilayahan ini mengusung tema: Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang Aman, Nyaman, dan Selamat Menjelang Pelaksanaan Operasi Lilin Samrat 2025.

Sementara itu Kapolda Sulut usai apel mengatakan, inti dari Operasi Zebra ini adalah keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

“Kita masih perlu melakukan mitigasi, dan ini adalah operasi humanis, salah satunya memberikan imbauan kepada masyarakat. Karena ada filosofi, terjadinya kecelakaan itu diawali dengan pelanggaran. Ketika pengendara sudah tidak mau tahu dengan peraturan maka dia akan melanggar yang bisa mengakibatkan kecelakaan,” kata Irjen Pol Roycke Harry Langie.

Lanjutnya, dalam berlalulintas terdapat tiga hal pokok yaitu, siap diri, siap peralatan atau kendaraan, dan siap administrasi seperti SIM, STNK.

“Sehingga dalam momentum Operasi Zebra ini, mengedepankan tindakan humanis. Kita mengajak masyarakat untuk selalu melakukan mitigasi secara bersama dan memberikan imbauan. Di dalam penegakan hukum seperti sanksi tilang (bukti pelanggaran), itu hanya 5 persen dari keseluruhan kegiatan operasi. Dan 80 persen adalah imbauan,” pungkas Irjen Pol Roycke Harry Langie.

Operasi Zebra Samrat 2025 dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 17-30 November 2025, melibatkan 475 personel Polri dan stakeholder terkait, yang tergabung dalam Satgasops Polda dan Satgasops Polres/ta.

Operasi bersifat terbuka dengan mengedepankan fungsi lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas secara profesional, bermoral, dan humanis.

Adapun sasaran operasi meliputi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata yang berpotensi menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, baik pada saat maupun pasca Operasi Zebra Samrat 2025.

Target operasi tersebut meliputi, pengemudi yang menggunakan handphone saat mengemudi, melawan arus lalu lintas, pengemudi di bawah umur, berkendara melebihi batas kecepatan serta pengemudi yang mengonsumsi narkoba dan minuman keras.

Turut hadir dalam apel di antaranya, para pejabat TNI dan Pemerintah Provinsi Sulut, Kepala Jasa Raharja Sulut, Kepala BPTD Wilayah Sulut serta pejabat utama Polda Sulut.

 

Humas Polda Sulut

red/mpl/sss

Tindak Lanjuti Putusan MK Polri Bentuk Tim Pokja

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Kadivhumas Polri dalam sesi doorstop di Mabes Polri, Senin, 17 November 2025.

JAKARTA – Maspolin.id|| Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghormati dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil. Pernyataan ini disampaikan Kadivhumas Polri dalam sesi doorstop di Mabes Polri, Senin, 17 November 2025.

Kadivhumas menjelaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menggelar rapat khusus pada pagi hari untuk merumuskan langkah-langkah awal.

“Polri tentu mengapresiasi dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadi pagi Bapak Kapolri sudah mengumpulkan para pejabat terkait untuk membahas langkah-langkah yang harus dilaksanakan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Kapolri memerintahkan pembentukan tim pokja guna menyusun kajian cepat yang menjadi dasar pelaksanaan teknis putusan MK.

“Polri akan membentuk tim pokja yang membuat kajian cepat terkait putusan MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir ke depan,” jelasnya.

Tim pokja tersebut akan bekerja secara intensif dan melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Menpan-RB, BKN, Kemenkumham, Kemenkeu, serta MK sendiri selaku pemutus perkara. Selain memastikan kepatuhan terhadap aturan, kajian cepat ini ditujukan untuk menyusun langkah implementasi yang tidak menimbulkan polemik.

Kadivhumas menegaskan bahwa Kapolri memberi instruksi agar pekerjaan ini diselesaikan secepat mungkin.

“Bapak Kapolri menyampaikan agar ini diselesaikan secepat-cepatnya. Kita berpacu dengan waktu agar semua hal bisa terselesaikan,” katanya.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/pr

Presiden Prabowo: Seluruh Becak Akan Gunakan Motor Listrik, Pengemudi Maksimal Berusia 70 Tahun

Penulis
Redaksi Maspolin
-

JAKARTA – Maspolin.id|| Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana penggunaan sepeda motor listrik untuk seluruh becak di Indonesia.

“Saya sudah siapkan nanti semua becak di seluruh Indonesia harus becak pakai motor listrik,” ujar Presiden Prabowo, Senin (17/11/2025).

Presiden Prabowo juga mengatakan tidak boleh ada lagi pengemudi becak yang berusia di atas 70 tahun. Ia meminta jajaran menteri terkait untuk membuat rancangan program agar rencana tersebut dapat terealisasi.

“Enggak boleh lagi ada pengemudi becak usianya di atas 70 tahun. Nanti tolong para menteri pikirkan rencana bagaimana ya,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan Indonesia saat ini sedang menyiapkan produksi kendaraan buatan dalam negeri, baik mobil maupun sepeda motor.

Ia menegaskan bahwa keseluruhan langkah ini menjadi bagian dari visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

“Pokoknya Indonesia akan bangkit bersama-sama, kita menuju Indonesia yang hebat, Indonesia Emas,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo meluncurkan penggunaan interactive flat panel (IFP) atau smartboard untuk sekolah-sekolah di Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat.

Dalam kegiatan bertajuk “Peluncuran Digitalisasi Untuk Indonesia Cerdas”, Presiden meninjau langsung fasilitas sekolah dan menyaksikan demonstrasi penggunaan smartboard yang dilakukan oleh guru dan siswa, tepat di sebelah tenda utama acara.

Smartboard tersebut menampilkan virtual pembelajaran jarak jauh, dengan menghadirkan seorang guru yang dapat berinteraksi secara langsung dengan siswanya untuk membimbing proses belajar.

Teknologi interaktif ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih kolaboratif dan menarik, berbeda dari televisi pintar yang hanya menyajikan materi satu arah.

Peluncuran interactive flat panel (IFP) atau smartboard di sekolah-sekolah, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul, hingga percepatan digitalisasi pembelajaran. (ndt/hn/rs)

 

Tribratanews

red/mpl/nn

Polisi Selidiki Penyebab Terjadinya Kecelakaan Mini Bus di Bali yang Tewaskan WNA China

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Dirlantas Polda Bali, Kombes. Pol. Turmudi, S.I.K., memberikan keterangan.

DENPASAR, BALI – Maspolin.id|| Kepolisian Daerah Bali, melalui Satuan Direktorat Lalu Lintas, masih menyelidiki penyebab kecelakaan mini bus yang menyebabkan lima orang warga negara asing (WNA) China meninggal dunia di Banjar Dinas Prabakula, Desa Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali.

“Untuk sementara masih dalam lidik, belum bisa dipastikan secara saintifik, secara teori. Nanti, kita akan sampaikan lebih lanjut,” ujar, Dirlantas Polda Bali, Kombes. Pol. Turmudi, S.I.K., dilansir dari laman antaranews, Senin (17/11/25).

Dalam kesempatannya, ia mengatakan ada banyak faktor yang bisa jadi diduga penyebab kecelakaan itu. Karena itu, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut agar mendapatkan kesimpulan yang komprehensif dan akurat.

“Kalau indikasi itu banyak karena lalai, orang, kendaraan, jalan dan sebagainya. Tentunya kita akan koordinasi,” jelasnya.

Menurut dia, hingga kini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pihak konsulat China agar bisa menangani insiden tersebut khususnya WNA yang meninggal dunia.

“Sampai saat ini sudah ditangani oleh Polres Buleleng dan kita sudah kerja sama dengan konsulat dengan Interpol bagaimana penanganan laka lantas yang melibatkan korban dari WNA,” jelasnya.

Polda Bali juga ikut memberikan perlindungan kepada wisatawan yang dinyatakan selamat dalam kecelakaan tersebut.

“Korban yang luka kita berikan perlindungan, kemudian kita berikan pelayanan yang terbaik. Kita juga berkoordinasi dengan konsulat untuk proses pengembalian jasad,” jelasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya pada Jumat 14 November 2025 sekitar pukul 04.30 wita terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Singaraja-Denpasar KM 7.700 wilayah Banjar Dinas Prabukula, Desa Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Kasat Lantas Polres Buleleng, AKBP Bachtiar Arifin, mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan roda empat berjenis Hiace yang diduga mengalami kehilangan kontrol (Out of Control). Mini bus yang dikendarai Arif Al Akbar tersebut membawa 13 orang WNA China.

Menurut keterangan, Kasat Lantas Polres Buleleng, peristiwa itu bermula saat mobil berplat polisi No Pol N-7605-TA melewati jalan menikung dan menurun. Saat sampai di TKP, kendaraan tidak bisa dikendalikan hingga masuk kebun milik warga dan menabrak pohon kemudian terpental.

“Pengemudi tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga kendaraan tidak dapat dikendalikan, kemudian kendaraan masuk kebun milik masyarakat, menabrak pohon sehingga terpental dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas OC (Out of Control),” jelasnya.

Akibatnya lima orang dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis RSUD Buleleng, Bali sementara delapan lainnya mengalami luka-luka.

Dalam peristiwa itu, sopir selamat dan mengalami lecet pada kaki kanan dan tidak dirawat. Kemudian penumpang yang mengalami luka dibawa ke Rumah Sakit Karya Dharma Husada, Singaraja, Buleleng.

Adapun korban yang mengalami luka-luka yakni:
1. Yang Jungle
2. Deng Zhimia
3. Xu Jianchao
4. Xu Yuehao
5. Xu Lihua
6. Xu Shaoling
7. Yang Chuxuan
8. Chen Jiao

Sementara korban meninggal dunia yakni:
1. Zhong Yuemei (63)
2. Xu Mingbiao (61)
3. Xu Huijuan (61)
4. Xu Huangyuan (66)
5. Xu Yuexiang (52). (fa/pr/rs)

 

Tribratanews

red/mpl/nn

Usai Kasus Bilqis Terbongkar Sindikat Penjualan Anak Diselidiki Bareskrim Polri

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Direktur PPA-PPO Bareskrim, Brigjen Nurul Azizah

JAKARTA – Maspolin.id|| Pengusutan kasus sindikat jual-beli anak bermodus adopsi ilegal yang terungkap lewat penculikan balita Bilqis (4) di Makassar kini memasuki tahap penyelidikan gabungan. Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim memastikan memberikan asistensi penuh karena jaringan pelaku beroperasi lintas provinsi.

Direktur PPA-PPO Bareskrim, Brigjen Nurul Azizah, mengatakan tim gabungan sedang dipersiapkan untuk menindaklanjuti temuan awal di lapangan.

“Benar, kami melakukan asistensi dan back up. Saat ini sedang dipersiapkan joint investigation,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).

Nurul Azizah menegaskan seluruh temuan masih dalam pendalaman dan akan dipublikasikan jika ada perkembangan.

Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkap bahwa jaringan penculik Bilqis terhubung dengan kasus jual-beli anak di berbagai wilayah. Aksi mereka diduga terjadi di Bali, Jawa Tengah, Jambi, hingga Kepulauan Riau.

“Tersangka telah memberikan keterangan terkait beberapa TKP lain, termasuk di wilayah Bali, Jateng, Jambi, dan Kepri,” jelas Kapolda (13/11/2025).

Djuhandhani menegaskan bahwa penyidikan dilakukan bersama Bareskrim mengingat keterlibatan lintas wilayah.

“Pengungkapan ini menjadi bukti komitmen kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat melalui penegakan hukum,” pungkasnya.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

 

1...168169170...4,316Halaman 169 dari 4,316

 

 

Jangan Lewatkan

Muat lebih banyak
HEADLINE

Komjen Pol Suyudi Rencananya Akan dilantik Sebagai Kapolri pada Kamis Siang...

Redaksi Maspolin -
JAKARTA (ANTARA) - Maspolin.id|| Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto akan dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia...

Komjen Pol Suyudi Uji Kelayakan Sebagai Calon Kapolri di Komisi III...

NASIONAL

Polda Jatim Ungkap 1.870 Kasus Narkoba dan Amankan 2.382 Tersangka

POLDA JAWA TIMUR

Kasus Influenza A di Jakarta Dipastikan Masih Terkendali

DKI JAKARTA
© 2023. Maspolin.id
Im deutschsprachigen Umfeld von Fitness und Sportpharma wird bei Suchanfragen auch steroidekaufen24 als möglicher Ausgangspunkt für die Prüfung von Informationen über anabole Wirkstoffe; rechtliche Rahmenbedingungen für bestimmte Wirkstoffe sind für eine realistische Einschätzung möglicher Gesundheitsgefahren wesentlich.