Wakapolda Jabar Turun Langsung Berbagi Takjil Kepada Masyarakat Bersama Media
Humas Polda Jabar
bjabar/mpl/he
Polres Bogor Siapkan Mudik Gratis, 10 Bus Siap Antar Pemudik ke Semarang dan Purwarejo
Humas Polda Jabar
bjabar/mpl/adr
TNI AU Ampuh, Bina Kemampuan Airborne Kopasgat Laksanakan Latihan di Lanud Husein Sastranegara
BANDUNG, JAWA BARAT – Maspolin.id|| Dalam rangka meningkatkan kemampuan prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI Angkatan Udara, di bawah jajaran Wingdik 800/Pasgat, kembali digelar latihan intensif untuk siswa Pengendalian Pangkalan (Dallan) Kopasgat di Lanud Husein Sastranegara, Bandung. Latihan ini difokuskan pada penguatan kemampuan airborne (terjun payung) serta pengendalian dan perebutan pangkalan, yang menjadi salah satu keunggulan pasukan elit Kopasgat.
Latihan ini melibatkan 15 siswa prajurit Kopasgat dari Skadik 803 Wingdik 800/Pasgat A-31, yang mengikuti serangkaian simulasi penerjunan dan operasi udara. Dengan dukungan penuh dari peralatan mutakhir dan instruktur berpengalaman, TNI AU berupaya terus meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit Kopasgat dalam melaksanakan berbagai misi strategis, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Komandan Lanud Husein Sastranegara, Kolonel Pnb Alfian, S.E., M.Han., dalam sambutannya menyampaikan bahwa latihan ini sangat penting untuk membangun integrasi antara pasukan udara dan pasukan khusus. “Kegiatan ini bertujuan untuk mempertajam kemampuan tempur Kopasgat di medan udara yang penuh tantangan. Kami ingin setiap prajurit memiliki keterampilan yang mumpuni, baik dalam hal teknik terjun maupun dalam melaksanakan tugas di lapangan, khususnya dalam perebutan kembali pangkalan udara dari tangan musuh,” ujarnya.
Latihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan tempur, tetapi juga mempererat sinergi antar unit dalam rangka menjaga pertahanan negara. TNI AU juga menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan modern di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan latihan yang terus diperbaharui dan peningkatan kemampuan yang terukur, TNI AU bertekad untuk menjaga keunggulan di udara, memperkokoh pertahanan, dan menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
(Kapen Lanud Husein Sastranegara/Sus/TNI-AU)
bjabar/mpl/adr
Presiden Prabowo Luncurkan Mekanisme Baru, Tunjangan Guru ASN Daerah Kini Lebih Cepat dan Transparan
Setneg RI – Maspolin.id|| Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah langsung ke rekening guru penerima. Peluncuran yang dilakukan di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/03/2025) tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan efisien.
“Saya menyambut baik inisiatif, upaya peluncuran, upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru, inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun bangsa dan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan pendidikan di posisi teratas dalam anggaran negara.
“Sesungguhnya dalam pembangunan suatu bangsa, nation building, satu-satunya jalan menuju keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu bangsa, pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera, bisa jadi makmur,” ujar Presiden.
Presiden juga menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi bangsa ini, salah satunya adalah korupsi yang menyebabkan kebocoran anggaran dan menghambat pembangunan. Melalui peluncuran mekanisme baru ini, diharapkan dapat menghilangkan ketidakefisienan dalam birokrasi.
“Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga menegaskan tekadnya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Kepala Negara menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran negara yang cermat dan efisien untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
“Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor, saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus ngerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut mafia manapun, saya tidak takut,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Presiden Prabowo menyatakan komitmen pemerintahannya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. “Kita akan perbaiki semua sekolah dalam waktu yang secepatnya kita akan taruh layar televisi yang besar di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Dan kita akan bangun sekolah-sekolah berasrama di semua kabupaten. Saya harap dalam 4 tahun semua kabupaten akan punya sekolah-sekolah berasrama untuk keluarga yang kurang mampu,” kata Presiden.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam laporannya menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar layanan publik lebih cepat, tepat, efektif, dan efisien. Melalui mekanisme baru ini tunjangan guru ASN daerah akan dikirim langsung ke rekening mereka, tanpa melalui perantara pemerintah daerah.
“Sejak tahun 2010-2024, sekitar 15 tahun berlalu, tunjangan guru ditransfer Kementerian Keuangan kepada Rekening Pemerintah Daerah, yaitu Rekening Kas Umum Daerah, untuk selanjutnya ditransfer ke rekening guru. Proses transfer itu sebagian besarnya dilakukan 3 bulan sekali. Proses transfer memakan waktu yang lama, guru menerimanya per 3 bulan, bahkan di beberapa daerah ada yang mengalami keterlambatan dengan berbagai alasan,” ungkap Abdul Mu’ti.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa sebanyak 1.476.964 guru ASN akan menerima tunjangan langsung ke rekening mereka, sementara 392.802 guru non-ASN juga akan menerima transfer langsung dari Kemendikdasmen. Proses verifikasi dan validasi data terus dilakukan agar pencairan dana berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Transfer langsung di bulan Maret ini merupakan hadiah untuk para guru agar dapat merayakan Idulfitri dengan gembira dan agar mereka dapat lebih sejahtera secara dan kemudian bekerja lebih baik dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa,” tambahnya.
Turut hadir dalam peluncuran tersebut diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Setneg RI
Pemred/mpl/0325-06
Bareskrim Bongkar Kasus Penyuntikan LPG Raup Keuntungan Rp10 Miliar dan Tetapkan 5 Tersangka
BARESKRIM POLRI – Maspolin.id|| Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan penyuntikan tabung gas LPG subsidi ke tabung non-subsidi di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, serta Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Para tersangka diduga meraup keuntungan hingga Rp10,18 miliar dari praktik ilegal ini.
Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin, mengatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan barang bukti di tiga lokasi berbeda.
“Penyidik telah melakukan gelar perkara dan menetapkan lima tersangka dalam kasus penyalahgunaan LPG ini,” ujar Nunung dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Kasus ini terungkap dari laporan masyarakat pada 4 dan 6 Maret 2025 terkait dugaan pemindahan isi tabung gas LPG subsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi 12 kilogram. Polisi kemudian melakukan penyelidikan di tiga lokasi, yakni:
Kelurahan Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Desa Kalijambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan lima tersangka, yakni RJ dan K di Bogor, F alias K di Bekasi, serta MK dan MM di Tegal. Mereka memiliki peran berbeda, mulai dari pemilik usaha hingga eksekutor penyuntikan gas.
Para pelaku membeli tabung LPG subsidi 3 kilogram dalam jumlah besar dari pengecer. Setelah terkumpul, gas dalam tabung 3 kilogram dipindahkan ke tabung non-subsidi 12 kilogram menggunakan regulator modifikasi dan batu es.
Untuk mengelabui konsumen, tabung yang telah diisi ulang ditimbang, dipasangi segel, dan kode batang (barcode) agar terlihat seperti produk resmi. Namun, isinya tidak sesuai standar, bahkan sering kali kurang dari kapasitas seharusnya.
“Tabung gas 12 kilogram hasil penyuntikan dijual dengan harga non-subsidi, padahal isinya hasil penyalahgunaan LPG bersubsidi,” jelas Nunung.
Dari bisnis ilegal ini, para tersangka mengantongi keuntungan mencapai Rp10,18 miliar. Sementara itu, kerugian negara akibat penyalahgunaan LPG bersubsidi masih dalam proses perhitungan.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ancaman hukuman maksimalnya adalah 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.
Selain itu, mereka juga dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c juncto Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp2 miliar.
HUMAS POLRI
red/mpl/nn
Bareskrim Polri Ungkap Kasus Penyalahgunaan LPG Bersubsidi di Beberapa Daerah, Lima Tersangka Ditangkap
BARESKRIM POLRI – Maspolin.id|| Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri melalui konferensi pers yang disampaikan oleh Brigjen Pol Nunung, mengungkapkan penindakan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.
“Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil penindakan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri terkait dengan laporan-laporan penyalahgunaan LPG bersubsidi oleh beberapa tersangka,” ujar Brigjen Pol Nunung.
Adapun laporan-laporan yang menjadi fokus penyelidikan ini adalah sebagai berikut:
1. Laporan Polisi Nomor: LP/A/23/III/2025/SPKT.DITIPIDTER/BARESKRIM POLRI, tanggal 4 Maret 2025, terkait dugaan penyalahgunaan LPG subsidi yang terjadi di Kelurahan Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan dua tersangka, RJ dan K.
2. Laporan Polisi Nomor: LP/A/25/III/2025/SPKT.DITIPIDTER/BARESKRIM POLRI, tanggal 4 Maret 2025, mengenai penyalahgunaan LPG subsidi yang terjadi di Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan satu tersangka, F als K.
3. Laporan Polisi Nomor: LP/A/29/III/2025/SPKT.DITIPIDTER/BARESKRIM POLRI, tanggal 6 Maret 2025, terkait penyalahgunaan LPG subsidi yang terjadi di Desa Kalijambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan dua tersangka, MT dan MK.
Brigjen Pol Nunung juga menjelaskan kronologi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim. Penyidik dari Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan pemindahan isi gas LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 kg non-subsidi, yang kemudian dijual dengan harga lebih tinggi dari harga subsidi, namun dengan isi gas yang tidak sesuai standar.
“Dari hasil penyelidikan yang dilakukan sejak awal Maret, kami berhasil menangkap lima tersangka yang terlibat dalam penyalahgunaan LPG subsidi ini. Mereka memodifikasi regulator dan menggunakan es batu untuk menyuntikkan gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung 12 kg. Kemudian, tabung yang telah disuntikkan ini dijual kepada masyarakat dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” jelas Brigjen Pol Nunung.
Barang bukti yang berhasil diamankan di tiga lokasi tersebut termasuk lebih dari seribu tabung gas, alat suntik, timbangan elektronik, dan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan ilegal ini. Total kerugian yang ditimbulkan dari praktik penyalahgunaan ini diperkirakan mencapai lebih dari 10 miliar rupiah, yang mencakup kerugian negara dari selisih harga dan kerugian bagi konsumen yang menerima gas dengan kualitas yang tidak sesuai.
Dalam penetapannya, Bareskrim Polri menetapkan kelima tersangka, yang terdiri dari RJ dan K di Bogor, F als K di Bekasi, serta MT dan MK di Tegal. Mereka dijerat dengan berbagai pasal, termasuk Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Brigjen Pol Nunung menegaskan bahwa Polri akan terus berkomitmen untuk memberantas penyalahgunaan barang-barang yang disubsidi pemerintah, karena selain merugikan keuangan negara, hal ini juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus mengawasi dan menindak tegas setiap praktik penyalahgunaan barang subsidi, karena ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mempengaruhi keberlangsungan program subsidi yang seharusnya tepat sasaran. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika mengetahui adanya praktik ilegal serupa,” tegas Brigjen Pol Nunung.
HUMAS POLRI
red/mpl/sss
Operasi Ketupat 2025 Dimulai 23 Maret, Persiapkan Semua Aspek Transportasi
KORLANTAS POLRI, JAKARTA – Maspolin.id|| Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, mengungkapkan Operasi Ketupat 2025 akan dimulai lebih awal di beberapa wilayah, khususnya di Jawa, Lampung, dan Bali. Berdasarkan arahan langsung dari Kapolri, Operasi Ketupat tahun ini akan dimulai pada 23 Maret, lebih cepat dibandingkan jadwal sebelumnya yang diperkirakan pada 26 Maret.
“Ada perubahan ya yang kemarin tanggal 26 sekarang untuk Jawa Lampung dan Bali itu mulai tanggal 23 tapi Polda lain tetap tanggal 26,” ungkap Kakorlantas saat menghadiri interview di Detik, Kamis (13/3).
Irjen Pol Agus Suryonugroho menjelaskan operasi ini akan fokus pada pengelolaan empat kluster utama, yakni jalan tol, jalan alternatif baik nasional maupun arteri, tempat wisata, serta titik-titik penyeberangan pelabuhan, baik itu pelabuhan laut, udara, maupun terminal dan stasiun. Semua sektor transportasi tersebut akan menjadi sasaran pengamanan dan pemantauan untuk memastikan kelancaran arus mudik.
“Ya hampir semua stakeholder kementerian lembaga juga terlibat semuanya mempersiapkan sama-sama mengamankan duta-duta pemudik ini baik itu di jalan baik itu di tempat-tempat lain sudah kita persiapkan semuanya,” ungkap Irjen Pol Agus di Studio Satu Detik, Jakarta.
Perubahan jadwal dimulai lebih awal di beberapa daerah ini dipicu oleh kebijakan Work From Anywhere (WFA), yang diumumkan untuk periode 24-27 Maret. Hal ini diperkirakan akan mempercepat mobilisasi pemudik yang mulai bergerak sejak akhir pekan, bahkan sebelum Operasi Ketupat resmi dimulai. Oleh karena itu, pihak kepolisian memutuskan untuk mempercepat waktu mulai operasi, yakni pada 23 Maret, guna mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan yang sudah mulai bergerak.
“Kemungkinan para pemudik itu bisa terurai dari tanggal 21 Jumat sudah mulai bergerak sabtunya juga sudah mulai bergerak, oleh sebab itu Pak Kapolri memerintahkan tanggal 23 dimulai operasi sehingga kita bisa mengawal dari awal,” ujarnya.
Kapolri juga menginstruksikan agar operasi ini dapat menjaga kelancaran arus mudik, mengingat potensi peningkatan volume kendaraan mulai dari Jumat, 21 Maret.
“Kami akan memantau arus mudik mulai dari hari Minggu (23 Maret) dan seterusnya, agar tidak terjadi kemacetan atau kendala serius di titik-titik strategis seperti jalan tol, arteri, dan pelabuhan,” tambah Agus.
Sebagai bagian dari persiapan, pada tanggal 23 Maret nanti, akan ada gelar pasukan yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk Mabes Polri dan instansi terkait lainnya, untuk memastikan kesiapan seluruh elemen dalam mengamankan arus mudik 2025.
Dengan adanya persiapan matang dan sinergi antar instansi, diharapkan Operasi Ketupat kali ini dapat berjalan lancar, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri.
Humas Korlantas Polri
red/mpl/sss
Kapolres Ngada Resmi Ditahan sebagai Tersangka Kekerasan Seksual Anak dan Penyalahguna Narkotika
MABES POLRI – Maspolin.id|| Polri secara resmi menetapkan FWLS, eks-Kapolres Ngada, sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Divisi Humas Polri, Kamis (13/3), di Mabes Polri. Penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan secara simultan, baik dari aspek kode etik maupun tindak pidana.
“Polri konsisten dan berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh personel, termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan, terutama yang menyangkut perlindungan anak,” tegas Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divisi Humas Polri.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, FWLS terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur berusia 6, 13, dan 16 tahun, serta seorang dewasa berinisial SHDR (20). Selain itu, tersangka juga diduga menyalahgunakan narkoba dan menyebarluaskan konten pornografi anak.
Brigjen Pol. Agus, Karo Wat Prof Divisi Propam Polri, menjelaskan bahwa FWLS telah menjalani proses kode etik di Propam Polri sejak 24 Februari 2025. Sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dijadwalkan pada 17 Maret 2025, dengan ancaman sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perbuatan FWLS termasuk kategori pelanggaran berat, sehingga sidang kode etik akan segera digelar,” kata Brigjen Agus.
Selain sanksi etik, FWLS juga menghadapi jeratan hukum pidana. Dir Tipid Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji, mengungkapkan bahwa tersangka tidak hanya merekam dan menyimpan konten asusila anak, tetapi juga menyebarkannya melalui dark web.
“Barang bukti berupa tiga unit handphone telah diamankan dan sedang diperiksa di laboratorium digital forensik,” jelas Brigjen Himawan.
Atas perbuatannya, FWLS dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, di antaranya Pasal 6 huruf C, Pasal 12, Pasal 14 ayat 1 huruf A dan B, serta Pasal 15 ayat 1 huruf E, G, J, dan L UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, ia juga dijerat Pasal 45 ayat 1 junto Pasal 27 ayat 1 UU ITE No. 1 Tahun 2024. Ancaman hukuman maksimal mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar.
Kompolnas turut mengawal jalannya penyidikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Irjen Pol. (Purn.) Ida Utari dari Kompolnas menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan agar kasus ini ditangani dengan benar sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Kami memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan sesuai aturan. Kami juga mendorong sidang kode etik segera dilaksanakan serta proses pidana berjalan tanpa hambatan,” ujar Ida Utari.
Mengingat korban dalam kasus ini adalah anak-anak, berbagai lembaga seperti KPAI, Kementerian Sosial, dan Kemen PPPA bergerak memberikan pendampingan. Ketua KPAI, Aimariati Solihah, menekankan pentingnya perlindungan psikososial bagi korban.
“Kami telah berkoordinasi dengan Kemensos dan Kemen PPPA untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan trauma,” kata Aimariati.
Hal senada disampaikan Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar, yang menegaskan bahwa negara wajib memastikan hak-hak korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.
“Kami memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil dalam kasus ini mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk pendampingan hukum dan psikologis,” ujarnya.
Polri menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Bukti-bukti yang dikumpulkan diuji secara akademis dengan melibatkan berbagai ahli, termasuk psikologi, kejiwaan, dan agama.
“Kasus ini ditangani dengan penuh kehati-hatian dan mengacu pada prosedur hukum yang berlaku, sehingga setiap tindakan tersangka dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana terhadap hak-hak perlindungan anak,” ujar Brigjen. Trunoyudo.
Sebagai langkah selanjutnya, Polda NTT dengan dukungan Bareskrim Polri akan melengkapi berkas perkara dan melanjutkan proses hukum hingga tahap persidangan.
Dengan ditetapkannya FWLS sebagai tersangka, Polri menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap personel yang terlibat dalam tindak pidana. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya perlindungan anak sebagai prioritas dalam sistem hukum Indonesia.
“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tidak ada kompromi terhadap pelanggaran hukum, apalagi yang menyangkut perlindungan anak,” pungkas Brigjen. Trunoyudo.
Dengan proses hukum yang terus berjalan, masyarakat diminta untuk tetap memantau perkembangan kasus ini guna memastikan keadilan bagi para korban.
HUMAS POLRI
pemred/mpl/0325-06
Polri Lakukan Penggantian 10 Kapolda Baru
MABES POLRI = Maspolin.id|| Polri melakukan rotasi terhadap 10 kapolda sebagai bagian dari mutasi terhadap 1.255 personel kepolisian di jajaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen).
Penggantian 10 kapolda tersebut tertuang dalam surat telegram (ST) Kapolri bernomor ST/488/III/KEP./2025 tertanggal 12 Maret 2025.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan strategi penguatan kelembagaan.
“Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” ucapnya.
Berikut daftar 10 kapolda yang baru:
1. Brigjen Pol. Mardiyono dimutasi menjadi Kapolda Bengkulu. Sebelumnya menjabat sebagai Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri.
2. Brigjen Pol. Anggoro Suhartono dimutasi menjadi Kapolda DI Yogyakarta. Sebelumnya menjabat sebagai Karopaminal Divpropam Polri.
3. Irjen Pol. Rusdi Hartono dimutasi menjadi Kapolda Sulawesi Selatan. Sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jambi.
4. Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar dimutasi menjadi Kapolda Jambi. Sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Akpol Lemdiklat Polri.
5. Brigjen Pol. Waris Agono dimutasi menjadi Kapolda Maluku Utara. Sebelumnya menjabat sebagai Danpaspelopor Korbrimob Polri.
6. Irjen Pol. R. Eko Wahyu Prasetyo dimutasi menjadi Kapolda Gorontalo. Sebelumnya menjabat sebagai Pati Lemdiklat Polri (penugasan pada Wantannas RI).
7. Irjen Pol. Hery Herjawan dimutasi menjadi Kapolda Riau. Sebelumnya menjabat sebagai Pati Bareskrim Polri (penugasan pada Kemendagri).
8. Irjen Pol. Iwan Kurniawan dimutasi menjadi Kapolda Kalimantan Tengah. Sebelumnya menjabat sebagai Sahlisosek Kapolri.
9. Irjen Pol. Nanang Avianto dimutasi menjadi Kapolda Jawa Timur. Sebelumnya menjadi Kapolda Kalimantan Timur.
10. Brigjen Pol. Endar Priantoro dimutasi menjadi Kapolda Kalimantan Timur. Sebelumnya menjabat sebagai Pati Bareskrim Polri penugasan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Antara
pemred/mpl/0325-05
Kembali Polri Lakukan Mutasi pada 1.255 Personel Jajaran Pati dan Pamen
MABES POLRI – Maspolin.id|| Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan mutasi terhadap 1.255 personel pada jajaran perwira tinggi dan perwira menengah.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa mutasi tersebut termuat dalam enam surat telegram yang diterbitkan pada 12 Maret 2025.
Enam surat telegram tersebut bernomor ST/488/III/KEP./2025, ST/489/III/KEP./2025, ST/490/III/KEP./2025, ST/491/III/KEP./2025, ST/492/III/KEP./2025, dan ST/493/III/KEP./2025.
Sandi mengatakan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan strategi penguatan kelembagaan.
“Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” ucapnya.
Antara
pemred/mpl/0325-04
