Cilacap, Maspolin.id – Fenomena saat ini dimana generasi muda cenderung hanya kumpul-kumpul, ngobrol, dan sejenisnya, menjadi sorotan dalam kegiatan Konsolidasi dan Restruktur Generasi Muda Demokrat (GMD) periode 2019-2022, di @HOM Premiere Hotel, Cilacap, Jumat (8/11/2019) sore.

Acara yang diisi diskusi dengan tema Optimasi Generasi Muda dalam Pembangunan Daerah, ini diawali paparan Harun Arrosyid, Ketua DPC GMD periode 2016-2019.

Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dari Partai Demokrat, itu menekankan pentingnya GMD Cilacap menangkap dan menyambut launching Pemuda Tani Milenial oleh Menteri Pertanian baru-baru ini.

“Tangkap itu, sehingga nantinya generasi muda kita bisa menjadi petani yang enterpreneur,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya saat ini telah membentuk kelompok-kelompok tani muda yang nantinya mereka mendapat bantuan pemerintah, dan selanjutnya akan mulai mandiri.

Harun lantas mengklaim bahwa ini merupakan tantangan ke depan bagi GMD, dengan melalui wakil bupati akan menyokong pendanaan tentang ini.

Dia berharap, GMD bisa bergabung dengan pemuda yang lain. “Di 2024 kita ikut exit toll dengan pembongkaran besar-besaran pengembangan pelabuhan dan bandara. Tahun depan peluang meraup proyek PLBC dan PLTU, dimana GMD harus ikut berperan di dalamnya,” tandasnya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cilacap, Sudiarto SH menjelaskan, GMD merupakan organisasi sayap Partai Demokrat, sehingga apa yang dikerjakan oleh GMD pasti akan didukung. “Mereka bisa menjadi suplemen untuk pemilu-pemilu yang akan datang, khususnya Pilkada 2024. Goal-nya ya kemenangan pemilu mendatang. Untuk itu, infrastuktur ranting harus segera dibenahi,” ucapnya.

Wakil Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman yang didapuk menjadi keynote speaker (pembicara utama) dalam diskusi tersebut menegaskan, meski GMD merupakan organisasi sayap partai namun harus bersikap intelektual, dimana saat ini kecenderungan mereka berbicara di media atau media sosial, kini harus berani mengubah mindset sebagai pemuda yang punya konsep.

“Buatlah konsep untuk pemerintah, bagaimana sebaiknya daerah ini. Mau dikemanakan, buat konsep yang nantinya diusulkan ke pemerintah. Saya siap menerimanya,” tegas wabup.

Syamsul sejak dilantik menjadi wabup tahun 2017 pernah berjanji kepada Partai Demokrat agar dirinya tidak mengecewakan Partai Demokrat.

Fenomena saat ini, katanya, ketika kepala daerah dilantik, setelahnya semua akan berhadapan dengan KPK. Untuk itu, dia menegaskan bahwa selama menjabat dirinya tidak akan main-main.

“Saya titip sama GMD, jangan cuma bicara di media sosial namun bikin konsep, arahkan pemikiran pemuda ke revolusi industri 4.0, dan harus berani keluar dari zona nyaman,” ungkapnya.

Legislator muda Cilacap, Amelia Risqi P mendukung ucapan Wabup Syamsul dimana dia kini sudah keluar dari zona nyaman, dan menjadi anggota DPRD. “Saya sudah nyaman dengan menjadi dosen, tetapi saya beranikan keluar untuk membawa aspirasi masyarakat,” katanya singkat.

Ketua DPC GMD Cilacap tahun 2019-2022, Mandra Adi Gunawan SKom mengharapkan kepengurusan yang baru ini bisa memberikan konstribusi positif bagi Pemkab Cilacap.

Prioritas ke depan membenahi struktur kepengurusan dan membentuk kepengurusan hingga ke kecamatan-kecamatan.

Terkait tantangan wabup dimana generasi muda jangan hanya berbicara di media sosial, pihaknya akan segera membentuk tim untuk membahas prioritas yang disampaikan dan akan mengumpulkan semua unsur GMD, khususnya menghadapi program Pemuda Tani Milenial dan membuat konsep untuk pembangunan daerah ke depan. (Estanto)

Cilacap, Maspolin.id – Sebagai tindak lanjut adanya pembentukan Kampung Bersinar di desa-desa di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kapolres Cilacap, AKBP Djoko Julianto me-launching Kampung Bersinar Terang Desa Sindangbarang, Kecamatan Karangpucung, Jumat (8/11/2019).

Launching dilaksanakan di Lapangan Banjarwaru, Desa Sindangbarang.

Kapolres mengatakan, pemerintah daerah, Forkopimda, dan Forkopimcam akan memberikan penyuluhan rutin kepada warga dan mengajak tokoh agama serta tokoh masyarakat untuk ikut memberikan imbauan dan informasi penting, agar terhindar dari peredaran gelap narkoba, termasuk pengaruh radikalisme, terorisme, dan organisasi terlarang yang selama ini sangat menganggu.

Lebih lanjut dikatakan, pemerintah daerah dan DPRD mendukung kegiatan ini dengan support sepenuhnya agar program Kampung Bersinar dapat berjalan di seluruh desa di Kabupaten Cilacap.

“Targetnya, semua desa di Kabupaten Cilacap harus “bersinar terang”, bebas dari narkoba, terosisme, radikalisme, dan organisasi terlarang,” ucap Kapolres. (Estanto)

Cilacap, Maspolin.id – Tumpukan sampah dan tumbuhan liar yang menutupi aliran sungai Cibeureum di Sidareja, Cilacap, Jateng, dibersihkan jajaran Polres Cilacap bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Aksi bersih-bersih sungai tersebut digelar Jumat (8/11/2019), seperti di Sungai Sitengah dan Sungai Cikalong yang bermuara di Sungai Cibeureum.

Kapolres Cilacap, AKBP Djoko Julianto mengatakan, kegiatan ini dilakukan oleh anggota Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. “Sampah dan tumbuhan liar yang menumpuk di aliran sungai bisa menghambat arus air, sehingga menyebabkan banjir, terutama di Sidareja,” ucapnya.

Guna mengantisipasi datangnya hujan dan bencana alam, seperti tanah longsor atau banjir, Polri dan TNI di wilayah Kabupaten Cilacap sudah menyiapkan posko-posko siaga bencana di setiap Polsek dan Koramil.

“Kami sudah menyiapkan peralatan, walau masih belum sempurna. Tetapi bisa digunakan membantu masyarakat jika terjadi bencana alam,” imbuh Kapolres.

Sementara, Wakil Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman saat di lokasi mengungkapkan bahwa kegiatan bersih-bersih sungai ini bisa menjadi semangat daerah lain untuk membersihkan lingkungan menjelang musim penghujan, untuk menyiapkan diri jika terjadi banjir.

Kepada masyarakat, Kapolres mengimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, karena musim hujan sudah tiba terutama kelengkapan pribadi, seperti kendaraan bermotor agar dilengkapi dengan jas hujan guna mengantisipasi jika turun hujan.

“Tetap jaga keselamatan dan kesiapsiagaan jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam baik banjir maupun tanah longsor, sehingga dapat meminimalisir korban jiwa dan materi,” tandas AKBP Djoko Julianto memungkasi. (Estanto)

Brebes, Maspolin.id – Bupati Brebes, Hj Idza Priyanti SE MH menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes, Jawa Tengah, berkomitmen mencegah korupsi.

Guna mewujudkan hal itu, ucapnya, perlu adanya regulasi dan kebijakan yang pro rakyat, keterbukaan informasi publik, perumusan anggaran dengan e-budgeting, dan transparansi akuntabilitas keuangan.

“Saya selalu menegaskan dan menekankan kepada para karyawan dan karyawati di lingkungan Pemkab Brebes agar mencegah dan menghindari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” kata Idza.

Bupati mengatakannya pada saat menerima kunjungan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi, di Ruang Rapat Sekda Brebes, Rabu (6/11/2019).

Idza mengapresiasi kedatangan tim KPK, agar penyelenggaraan pemeritah daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Diharapkan, kepala OPD benar-benar menaruh perhatian terhadap hasil penyampaian tim KPK agar Kabupaten Brebes lebih baik dan menjadi acuan untuk mencegah dan memberantas korupsi di Pemkab Brebes.

Idza menambahkan, saat ini di Kabupaten Brebes telah banyak instansi yang menetapkan zona integritas (wilayah bebas korupsi).

Diharapkan, jika telah ditetapkan secara menyeluruh zona integritasnya, maka pemerintah Kabupaten Brebes dapat terhindar dari praktek–praktek KKN. “Kami juga terus berupaya untuk menyediakan layanan publik yang mudah, cepat, dan inovatif,” ujar Idza.

Lebih lanjut Idza dijelaskan, Kabupaten Brebes masuk dalam Korwil V Korsupgah. Ada delapan area intervensi Korsupgah, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.

Anggota Satgas Pencegahan Korwil V KPK RI, Untung Wicaksono menjelaskan, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi merupakan salah satu dari tugas pokok KPK. Namun yang selama ini paling banyak terekpos hanya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Padahal, tugas pencegahan ini tidak kalah pentingnya. Untuk itu, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, KPK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di masing-masing daerah.

Indikator penilain tersebut dilihat dari area yang paling berpotensi terjadinya praktek KKN, seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan tata kelola dana desa.

Kendati demikian, tim KPK masih memberi ruang kepada OPD terkait melakukan konfirmasi jika ada tindak lanjut rencana aksi yang sudah dilakukan, namun belum dilaporkan secara online kepada KPK. (*/Estanto)