JAKARTA – Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Komjen Pol. Purn. Dr. Anang Iskandar, SIK, SH, MH turun gunung untuk menjadi saksi ahli dalam kasus yang menimpa komedian Nunung yang terjerat kasus narkoba.
Dalam keterangan persnya, Anang Iskandar menjelaskan ketertarikannya atas kasus komedian Srimulat Nunung, dan soal pemberian hukuman atas kasus pecandu dan korban narkoba antara penjara dengan rehabilitasi. Kata dia, dudukan pada porsi hukum. “Kalau korban penyalahguna dan pecandu narkoba itu wajib hukumnya untuk direhabilitasi. Jangan dikriminalisasikan di penjara,” tandas Anang Iskandar, Jumat 9 Agustus 2019.
Turun gunungnya Anang Iskandar untuk menjadi saksi ahli kasus Nunung juga tidak terlepas dari adanya curhatan keluarga yang menjadi korban kriminalisasi kasus narkotika. Tiga elemen dasar yang mampu menyelesaikan persoalan narkoba dari perspektif hukum.
Anang Iskandar merinci tiga elemen dimaksud. Pertama, konten dari hukum itu sendiri sebutlah Undang Undang. Kedua, struktur mulai penyidik, jaksa penuntut umum (JPU), hakim, dan pengacara sebagaimana dikenal dengan Criminal Justice System. dan ketiga, budaya hukum.
Memotret soal narkoba yang diatur dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, disadari atau tidak, ada kelemahan dalam rumusan pasal 111 dan 112. Logika sederhana, kata Anang, orang menggunakan narkotika pasti memiliki dan menguasai dulu. Dua pasal ini yang memicu sulit membedakan pengguna dan pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba.
Mahkamah Agung sadar dan paham dengan persoalan ini sehingga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2010. Namun demikian dalam implementasinya hampir kebanyakan hakim di Indonesia melanggar SEMA tersebut.
Masalahnya, Mahkamah Agung tidak serta merta menjatuhkan sanksi kepada hakim yang melanggar Surat Edaran tersebut. Persoalan selanjutnya apakah sulit merubah rumusan pasal 111 dan 112. “Jawabannya dua, yakni sulit dan mudah,” tandas Anang.
Sulit, karena perubahan UU itu harus melalui proses politik di DPR. Tetapi menjadi mudah kalau dukungan politik kuat untuk merubah rumusan pasal tersebut. Ini dari aspek konten Undang Undang kedua struktur penyidik JPU, hakim, pengacara ada kecenderungan mengabaikan amanat UU.
Proses penanganan perkara narkoba harus masuk kategori yang diprioritaskan dari perkara lain. Faktanya, hampir kebanyakan penyidik JPU maupun hakim menggunakan waktu maksimal sesuai kewenangannya. “Ngapain dipercepat kalau bisa dilamakan,” ujarnya.
Aspek budaya hampir kebanyakan keluarga yang memiliki persoalan narkoba dan sudah masuk ranah penegakan hukum selalu mencari jalan pintas. “Kalau ada uang dan mampu, kenapa tidak menyogok. Di sinilah titik krusial, dan puncaknya adalah transaksional,” ungkap Anang.
Di sisi lain Anang menilai, rumitnya masalah tersebut akan mudah jika kekuasaan ambil bagian memperbaiki konten struktur yang akhirnya akan berdampak kepada peningkatan budaya hukum. “Pertanyaannya mimpi di siang bolong ataukah realistis?” pungkas Anang.[IS]
