Oleh: S Stanley Sumampouw

Kemaren hari minggu, 4 Agustus 2019, terjadi listrik padam se Jawa dan Bali. Di tempat saya listrik padam selama 6 jam dari pukul 12 siang dan menyala kembali sekitar pukul 18. Tetapi dibanyak tempat hingga tulisan ini terbit banyak yang listriknya belum hidup.

PLN sebagai perusahaan negara yang satu2nya dan memonopoli produksi listrik ini dengan sigap memberikan keterangan dan minta maaf (lagi) ke masyarakat. PLN lewat Executive Vice President Corporate Communicationnya I Made Supratika, langsung mengedarkan pengumuman dengan tidak lupa minta maaf (lagi) akan padamnya listrik se Jawa Bali. Menurut PLN, gangguan terjadi karena Gas Turbin 1 sampai 6 di Suralaya mengalami masalah. Juga
PLT Gas Turbin di Cilegon mengalami gangguan. Bersamaan dengan hal tersebut di Jawa Barat terjadi gangguan pada Transmisi Sutet 500 KV mengakibatkan padamnya listrik pada daerah-daerah Bandung, Bekasi, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Krawang, Purwakarta, Majalaya, Sumedang, Tasikmalaya, Depok, Gunung Putri, Sukabumi dan Bogor. Demikian kata PLN.

Berbagai reaksi kemarahan masyarakat bermunculan. Makian dan sumpah serapah masyarakat bermunculan di medsoos mengimbangi pemadaman listrik secara serentak dan luas ini. Saya menghitung dalam jarak waktu dua minggu ini telah terjadi 3 kali pemadaman listrik ditempat saya (tidak tahu kalau ditempat lain). Semua tanpa pemberitahuan dan tiba-tiba. Hanya saja pemadaman kali ini merupakan rekor terlama dan terluas area cakupannya sejak era pemerintahan Jokowi.

Apa yang terjadi dengan PLN dan bagaimana ini bisa terjadi, bukan kewajiban konsumen untuk mengetahuinya apalagi menerima alasan-alasannya. Masyarakat atau konsumen PLN merasa sangat dirugikan dengan kejadian ini. Ini merupakan kesewenangan terhadap konsumen. Pemadaman dalam waktu yang lama tanpa pemberitahuan adalah kezaliman terhadap konsumen. Belum lagi kerugian kerugian dan dampak yang timbul dalam masyarakat. Masyarakat konsumen sudah mentaati dengan terpaksa peraturan dari PLN akan denda keterlambatan sampai pencabutan meteran listrik jika telat membayar sementara PLN tidak kunjung memperbaiki pelayanannya.

Dibanyak negara perusahaan listriknya akan memberikan penggantian kompensasi jika terjadi pemadaman sepihak dari mereka. Bahkan di Korea dan Taiwan mentrinya mengundurkan diri dan Presiden meminta maaf pada masyarakat. Sementara di Indonesia tidak pernah ada penggantian atau kompensasi dari negara atas pemutusan listrik sepihak yang menimbulkan berbagai kerugian dan terhambatnya aktifitas masyarakat. Boro2 mengharap Presiden minta maaf dan berharap mentri yang mundur.

Kedepan masyarakat berharap agar negara dalam hal ini PLN tidak lagi melanjutkan pelayanan model kezaliman atau pelayanan sewenang-wenang seperti sekarang, dimana segala hukuman dan pinalti diberikan kepada komsumen jika telat atau tidak membayar listrik, sementara PLN sewenang-wenang memutuskan aliran listrik tanpa sanksi apapun.

PLN hentikan kezalimanmu!

Depok, 05082019, 08.00.