Kemenkes Keluarkan Surat Edaran Grup Komunikasi PPDS Harus Didaftarkan untuk Cegah Perundungan

JAKARTA – Maspolin.id|| Kementerian Kesehatan meminta setiap grup jaringan komunikasi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), seperti WhatsApp dan Telegram, untuk didaftarkan secara resmi di rumah sakit guna mengurangi kejadian perundungan.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya mengatakan, permintaan itu tertuang dalam surat edaran sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Kesehatan tentang pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik pada RS Pendidikan di lingkungan Kemenkes.

Terdapat empat poin yang tertera, pertama bahwa grup jaringan komunikasi tersebut harus terdaftar di RS dan di dalam grup tersebut harus ada ketua departemen sebagai perwakilan dari RS serta ketua program studi sebagai perwakilan fakultas kedokteran guna pemantauan.

“Bila ditemukan adanya jaringan komunikasi yang tidak resmi dan tidak terdaftar, maka akan diberikan sanksi kepada peserta didik paling senior yang ada di jaringan komunikasi tersebut,” demikian bunyi poin kedua dalam surat edaran.

Ketiga, apabila ditemukan adanya tindakan perundungan di jaringan komunikasi resmi maka ketua departemen, kepala program studi, dan pelaku perundungan akan diberikan sanksi.

“Sebagai langkah untuk memantau hal tersebut, diminta kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan mendata semua jaringan komunikasi tersebut dan data tersebut harus selesai dalam satu minggu setelah surat diterima”.

 

TribrataNews

Red/Mpl/AEY

Kapolri Dukung Percepatan Swasembada Pangan : Manfaatkan Lahan – Rekrut Persoenal Berkemampuan Khusus

MABES POLRI – Maspolin.id|| Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar video conference pasca mengikuti retreat bersama kabinet merah putih. Sejumlah hal diutarakan Kapolri untuk mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit dalam video conference di Mabes Polri, Senin (28/10/2024). Satu hal yang menjadi atensi adalah percepatan swasembada pangan. Dalam perintahnya, Kapolri meminta seluruh jajaran untuk memanfaatkan lahan-lahan milik pemerintah daerah untuk percepatan swasembada.

Polri, kata Jendeal Sigit juga akan melakukan perekrutan personel dengan kemampuan khusus yang memahami tentang pertanian untuk mendukung program tersebut. Polri juga akan melakukan rekrutmen ahli-ahli yang memahami gizi melalui jalur SIPSS atau Bakomsus terkait program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah.

Kapolri dalam video conference kepada jajaran pejabat utama Mabes Polri, Polda dan Polres menegaskan komitmen bahwa Polri mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo.

Untuk itu, Kapolri meminta jajaran untuk menyiapkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang dalam menyusun program-program prioritas. Rencana tersebut diminta untuk dilaporkan pada 5 November 2024.

 

HUMAS POLRI

Red/Mpl/AA

Judol dan Narkoba Jadi Atensi, Janji Berantas ke Akar-akarnya

MABES POLRI – Maspolin.id|| Kapolri Jenderal Listyo Sigit menegaskan komitmen memberantas judi online (judol) dan peredaran narkoba. Dua kasus tersebut, menjadi perhatian khusus Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam video conference dengan jajaran Polda dan Polres, Kapolri menyebut Judol sebagai ancaman nyata bagi pembangunan bangsa. Sebab, Judol masuk kategori kejahatan yang membuat generasi muda semakin tergerus.

Selain itu, Kapolri juga meminta jajaran untuk menyiapkan rencana memberantas narkoba. Strategi untuk menangkap para bandar harus dilakukan secara matang.

“Petakan jalur masuknya Narkoba yang sudah sangat meresahkan dan menimbulkan capital outflow, serta lakukan penindakan hukum yang tegas terhadap berbagai modus baru, kampung-kampung narkoba, termasuk yang dikendalikan dari lapas,” ucap Kapolri.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Polri akan mendukung penuh Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Polri telah menyiapkan 100 hari program kerja untuk mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah lainnya.

“Visi pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045dapat disimpulkan dalam Asta Cita. Polri telah mempersiapkan program 100 Hari untuk mendukung Asta Cita yang ditetapkan pemerintah,” kata Jenderal Sigit.

 

HUMAS POLRI

Red/Mpl/PR

Asta Cita Presiden Prabowo Subianto Mendapat Dukungan Penuh Kapolri

MABES POLRI – Maspolin.id|| Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Polri akan mendukung penuh Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Polri telah menyiapkan 100 hari program kerja untuk mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah lainnya.

“Visi pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045dapat disimpulkan dalam Asta Cita. Polri telah mempersiapkan program 100 Hari untuk mendukung Asta Cita yang ditetapkan pemerintah,” kata Jenderal Sigit dalam keterangan yang diterima, Senin (28/10/2024).

Video conference itu dilakukan di Mabes Polri pada hari ini. Kapolri menyampaikan kembali pesan Presiden Prabowo. Guna mendukung Asta Cita, Kapolri meminta seluruh jajaran untuk menyiapkan sarana dan prasaran untuk menyusun program jangka pendek, menengah dan panjang.

“Presiden RI mengatakan ‘Indonesia merdeka untuk jadi negara yang kuat dan terhormat serta disegani karena rakyatnya hidup sejahtera, dan berkontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa’,” katanya.

 

HUMAS POLRI

Red/Mpl/PR

Mabes Polri Gelar Upacara Sumpah Pemuda: Indeks Pembangunan Pemuda Harus Ditingkatkan

JAKARTA – Maspolin.id|| Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Senin (28/10/2024).

Pada kesempatan tersebut, Ahmad Dofiri membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia Dito Ariotedjo. Menpora menyampaikan, nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi sumpah pemuda 1928 harus selalu didengung-dengkungkan di setiap Waktu. Hal ini untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat yang bisa menjadikan kekuatan melemahkan daya kekuatan bangsa Indonesia.

Dikatakan Menporan, bulan Pemuda dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2024 ini, berbarengan dengan masa transisi pemerintahan baru yang akan mengokestrasi Langkah bangsa Indonesia mewujudkan target-target pembangunan jangka menengah. Dimana hal itu menjadi lancasan pencapaian target pembangunan jangka Panjang yakni terwujudnya Indonesia Emas yang bercirikan kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi serta kiprah bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam kancah global.

“Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan indonesia baik dalam posisi pemuda sebagai subjek pembangunan maupun sebagai obyek pembangunan,” kata Dito Ariotedjo dibacakan Komjen Ahmad Dofiri.

Sebagai subjek pembangunan kata Menpora, Sebagian pemuda Indonesia telah memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam beragam sector pembangunan nasional bahkan pada agenda SGDs (Sustainable Development Goals Perserikatan Bangsa Bangsa yang merupakan agenda global.

Kendati demikian sebagian yang lain, pemuda Indonesia masih membutuhkan layanan pemberdayaan untuk membangun potensi yang masih terpendam hingga potensi tersebut menjadi kekuatan dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan.

“Harapan kepada pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional Indonesia adalah tepat adanya, karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan,” pungkas Menpora.

Lebih lanjut, hasil pencapaian hal ini dapat ditemu kenali dalam capaian indeks pembangunan pemuda atau IPP. Sebagai indikator kualitas kepemudaan pada tahun 2024,indeks pembangunan pemuda berada pada 56,33% dengan rincian capaian domain pendidikan sebesar 70%, domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 65%, domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33%, sementara itu domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45%, dan domain partisipasi dan kepimimpinan sebesar 43,33%.

“Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, capaian IPP tersebut perlu ditingkatkan dengan melakukan upaya mengembangkan potensi dan keunggulan pemuda secara besar-besaran dan masif di seluruh wilayah Indonesia, seluruh pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, dunia industri, perguruan tinggi dan media harus bergerak secara sinergis, terpadu, holistik, sehingga terbangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif, yang mendukung bertumbuh kembangnya kepemudaan yang maju, berkarakter kebangsaan, dan berdaya saing,” ucapnya.

Oleh karena itu sungguh tepat, momentum peringatan hari sumpah pemuda tahun 2024 ini Mengangkat tema “Maju Bersama Indonesia Raya”. Tema ini menyampaikan pesan kepada kita semua untuk meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang raya, Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera. Upaya ini dilakukan dalam bentuk upaya pemajuan secara bersama, simultan, sinkron, dan terkoordinasikan dengan sebaik baiknya, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.

Peran pemerintah daerah sambung Menpora, sungguh sangat penting untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan, peran ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan yang baik dan berkesinambungan, serta diwujudkan dalam bentuk rencana aksi daerah, layanan kepemudaan yang berorientasi pada peningkatan IPP yang sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memperbaiki kebijakan kepemudaan pada tingkat daerah patut mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya karena hal ini akan berdampak kepada perluasan cakupan dan jangkauan pada pelayanan kepemudaan semakin meluas hingga tidak ada satu orang pemuda yang tidak mendapatkan pelayanan.

Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, Mempora mengajak bersama-sama melakukan berbagai macam Langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Pemerintah kata Menpora akan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan sesuai dengan kompetensi dan passion masing-masing.

“Marilah kita perbaiki kepedulian kita kepada pemuda Indonesia pada perbaikan pelayanan kepemudaan, perbaikan tata kelola pelayanan kepemudaan, dan dukungan sumber daya, hingga kondisi kepemudaan indonesia menjadi lebih baik dan tercermin dengan kenaikan indeks pembangunan Indonesia,” pungkasnya.

“Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi positif segenap pemangku kepentingan yang telah dan terus memberikan pelayanan kepemudaan yang baik, kami memberikan terima kasih dan penghargaan atas prestasi kontribusi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda Indonesia dalam berbagai pembangunan Indonesia yang raya dan sejahtera memanggil partisipasi dan perjuangan pemuda Indonesia,” katanya mengakhiri.

 

HUMAS POLRI

Red/Mpl/PR

HUT Pelopor ke-65, Danpas Pelopor Korbrimob Polri Tutup Perlombaan Olahraga

Karawang, JAWA BARAT – Maspolin.id|| Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Pelopor ditandai dengan penyelenggaraan berbagai perlombaan yang seru dan menantang. Dalam acara penutupan yang berlangsung di Batalyon B Resimen IV Karawang, Danpas Pelopor Korbrimob, Brigjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si., secara langsung memimpin upacara dan memberikan penghargaan kepada para pemenang pada Jumat, 25/10.

Salah satu momen yang paling dinantikan adalah pengumuman juara umum. Setelah melalui berbagai kompetisi sengit dalam 11 cabang olahraga militer dan 4 cabang olahraga umum, Resimen II Paspelopor berhasil keluar sebagai juara umum. Prestasi gemilang ini tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh personel Resimen II.

“Saya mengucapkan selamat kepada Resimen II Paspelopor yang telah berhasil meraih juara umum. Prestasi ini membuktikan bahwa semangat juang dan kekompakan tim sangat penting dalam meraih kemenangan,” ujar Danpas Pelopor Korbrimob, Brigjen Pol. Waris Agono yang dikutip, Senin (28/10).

Perlombaan yang digelar dalam rangka HUT Pelopor ke-65 ini meliputi berbagai cabang olahraga yang menguji kemampuan fisik, mental, dan taktik para personel Brimob. Beberapa di antaranya adalah menembak, dueling, Pelopor Challenge, badminton, tenis meja, bulu tangkis, dan mini soccer.

“Perlombaan ini tidak hanya sebagai ajang untuk memperebutkan gelar juara, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel Brimob,” tambah Brigjen Pol. Waris Agono.

Selain upacara penutupan dan pemberian penghargaan, acara ini juga dimeriahkan dengan peresmian Mushola Asmaul Husna di Batalyon B Resimen IV Karawang. Mushola ini didirikan sebagai bentuk kepedulian Korps Brimob terhadap peningkatan iman dan taqwa personel.

“Dengan adanya mushola ini, diharapkan dapat menjadi sarana bagi personel untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat meningkatkan kualitas iman dan taqwa,” ungkap Danpas Pelopor.

HUMAS POLRI

Red/Mpl/PR

Menurut Kapolda NTT Ipda Rudy Soik Masih Punya Waktu untuk Banding PTDH

Keterangan Foto: Kapolda NTT Daniel Silitonga (kiri) berbincang dengan Ipda Rudy Soik (kanan) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

 

JAKARTA – Maspolin.id|| Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan bahwa mantan Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polresta Kupang Kota Ipda Rudy Soik masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding terhadap putusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang dijatuhi kepadanya.

“Pada sidang awal komisi kode etik bahwa hakim komisi kode etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH, tetapi masih ada waktu untuk banding,” kata Daniel Tahi Monang Silitonga dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia juga menyebut dirinya selaku Kapolda NTT masih memiliki waktu 30 hari untuk menyusun hakim-hakim yang akan memutuskan sidang banding kelak.

“Dan nanti hakim-hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori-memori banding dan berkas terdahulu, apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan keputusan pertama, menguatkan atau membebaskan,” ujarnya.

Dia mengatakan posisi keanggotaan Ipda Rudy Soik di Polri sendiri nantinya akan sangat tergantung dari sikap Rudy secara personal.

“Silakan seperti yang saya katakan tadi itu kalau anda mau lanjut atau tidak di anggota kepolisian ini itu tergantung kepada anda. Saya sampaikan kepada nanti hakim sidang, silakan pertimbangan dengan baik,” ujarnya.

Dia lantas menganalogikannya dengan tebak-tebakan anak ayam yang digenggam di tangan seorang siswa dengan gurunya.

“Ada satu anak kecil bilang kepada gurunya ‘Pak guru ini anak ayam yang di tangan saya ini hidup atau mati? Nanti kalau gurunya bilang mati, maka dibuka begini (tangannya) hidup ternyata, tapi kalau gurunya bilang itu hidup, (anak ayamnya) dimatikan sama dia’,” tuturnya.

Dia menambahkan pula bahwa pihaknya sesungguhnya berat untuk menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang anggota polisi sebab personil di Polda NTT sendiri terbilang kurang sehingga apabila keputusan tersebut diberlakukan pastilah telah melalui tahapan yang panjang.

“Kami sebenarnya sangat menyayangkan dan sangat berat untuk memberhentikan seseorang dari anggota Polri, tetapi kalaupun sidang memberhentikan anggota Polri itu adalah tindakan yang sangat berat dan prosesnya sangat panjang,” kata dia.

Diketahui, Ipda Rudy Soik dipecat Polda NTT atas pelanggaran kode etik profesi dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM), pada beberapa waktu lalu.

Adapun pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri yang menjerat Rudy Soik meliputi beberapa kasus lainnya, seperti pencemaran nama baik anggota Polri, meninggalkan tempat tugas tanpa izin, dan ketidakprofesionalan dalam penyelidikan BBM bersubsidi.

 

Sumber: Antara

Red/Mpl/SSS

Profil Rudy Soik Perwira Polisi NTT yang di PTDH ketika Ungkap Dugaan Mafia BBM

NTT – Maspolin.id|| Rudy Soik merupakan seorang perwira kepolisian di Nusa Tenggara Timur (NTT), belakangan ini menarik perhatian publik setelah diberhentikan dari jabatannya.

Sebelumnya Rudy terlibat dalam pengungkapan kasus dugaan mafia bahan bakar minyak (BBM) yang diduga melibatkan sejumlah pihak berpengaruh di NTT.

Kasus ini bermula ketika Rudy berhasil mengidentifikasi jaringan mafia BBM ilegal yang beroperasi di wilayah tersebut.

Namun, keberaniannya dalam mengungkap praktik-praktik mafia ini justru berujung pada pemecatan dirinya dari institusi yang selama ini diabdikannya.

Pemberhentian Rudy memicu kontroversi, dengan sejumlah pihak mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut.

Kasus BBM yang diungkapnya dinilai menyentuh kepentingan beberapa pihak berpengaruh dan diduga melanggar kode etik dalam proses penyelidikan.

Lantas, siapa sebenarnya Rudy Soik? Bagaimana perjalanan kariernya di kepolisian sebelum diberhentikan dari jabatannya? Simak profil lengkapnya berikut ini.

Profil Rudy Soik

Rudy Soik lahir pada 6 Mei 1983 di Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara (TTU). Kini, pada usia 41 tahun, ia menjabat sebagai perwira polisi berpangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) dan telah lama bertugas di Polda NTT.

Rudy menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Yupenkris Kefamenanu, Timor Tengah Utara.

Kemudian melanjutkan ke SMP Katolik Xaverius Kefamenanu, dan SMA Kristen Wonosobo, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang dan saat ini sedang menyelesaikan tesis sebagai mahasiswa S2 Hukum di universitas yang sama.

Rudy mengawali pendidikan kepolisiannya melalui Pendidikan Bintara Polri Diktukba pada tahun 2004 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kupang, kemudian melanjutkan pendidikan perwira melalui Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri SIP angkatan 50 pada tahun 2021 di Megamendung, Bogor.

Ipda Rudy Soik memulai kariernya di kepolisian pada tahun 2004 di Satuan Intelkam Polres Kupang. Pada tahun 2007 hingga 2012, ia bertugas di Satuan Reskrim Polresta Kupang Kota, kemudian menjadi penyidik di Ditkrimsus Polda NTT pada periode 2012 hingga 2014. Pada 2014, ia ditugaskan dalam Satgas Human Trafficking Polda NTT hingga tahun 2016.

Setelah itu, Rudy melanjutkan tugasnya sebagai penyidik di Satreskrim Polres Timor Tengah Selatan pada 2016 sampai 2019, lalu bergabung sebagai penyidik di Subdit TPPO Ditkrimum Polda NTT pada tahun 2019 hingga 2020. Pada tahun 2020, ia kembali menjadi penyidik di Ditkrimsus Polda NTT hingga 2022, sebelum akhirnya diangkat menjadi Kapolsek Biboki Utara, Timor Tengah Utara (TTU) pada tahun yang sama.

Pada 2022, Rudy menjabat sebagai Kanit Tipidkor Polresta Kupang Kota, lalu pindah menjadi Kanit Reskrim Polsek Kota Raja, Kota Kupang pada tahun 2023. Ia kemudian dipercaya sebagai KBO Satreskrim Polresta Kupang Kota hingga Juli 2024 sebelum dipindahkan ke Yanma Polda NTT.

Selama bertugas, dirinya berhasil mengungkap sejumlah kasus. Di antaranya adalah kasus peredaran uang dolar AS palsu dengan tersangka Jimy King, serta kasus BBM ilegal yang melibatkan Direktur PT Sinar Bangunan. Pengungkapannya terhadap kasus korupsi dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Dinas Pendidikan Timor Tengah Selatan (TTS) dengan tersangka Seperianus Ola.

Tak hanya itu, Rudy turut mengusut kasus pembunuhan dengan tersangka TK, seorang pemilik lahan seluas 200 hektare di Kota Kupang. Dalam ranah penanganan kasus perdagangan orang, Rudy mengungkap kasus yang melibatkan sejumlah tersangka, di antaranya Boy Apeles Moy dan Yusmina Neno Halan.

Di bidang yang sama, ia juga berhasil menangani kasus perdagangan orang dengan tersangka Selvi Margarita Koy, Yanti Banu, serta Davi Tabana. Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upayanya menekan angka kasus perdagangan orang di wilayah NTT.

Beberapa kasus perdagangan orang lainnya yang ia tangani melibatkan tersangka Habel Pah, Martinus Nenobota, Florentina Leoklaran, Sarifudin asal Sulawesi Selatan, Jiter Oris Benu, serta Tedy Mo yang terkait dengan PT Malindo Mitra Perkasa. Prestasi ini memperlihatkan konsistensi Rudy dalam mengungkap berbagai kejahatan serius selama bertugas.

Namun malang bagi dirinya, beberapa waktu lalu ia diberhentikan secara tidak hormat dari institusi Polri. Keputusan ini diambil setelah dirinya dinilai melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri dalam proses penyelidikan kasus yang diduga melibatkan jaringan mafia BBM.

 

Sumber: Antara

Red/Mpl/SSS

Inilah Kronologi PTDH Ipda Rudy Soik

Keterangan Foto: Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mengelus Ipda Rudy Soik yang dipecat. (Dwi Rahmawati/detikcom)
JAKARTA – Maspolin.id|| Rudy Soik merupakan seorang Perwira Kepolisian yang dipecat dari jabatannya setelah mengungkap dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) di NTT.

Kasus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dijatuhkan oleh Dinas Polri kepada anggota polisi Rudy Soik di NTT hingga saat ini masih menjadi sorotan. Sebelumnya, Rudy Soik yang merupakan anggota Polresta Kupang Kota, dipecat secara tidak hormat dari institusi kepolisian.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ini tercantum dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT/38/X/2024, yang dikeluarkan pada 11 Oktober 2024 lalu, oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Setelah kasus ini mulai ramai, PTDH terhadap Rudy Soik mulai dipertanyakan masyarakat karena hal itu bermula dari upayanya sebagai anggota Kepolisian Polresta Kupang Kota dalam mengungkap kelangkaan BBM di Kota Kupang.

Rudy Soik memerintahkan anggotanya dari Polresta Kupang Kota untuk memasang garis polisi di lokasi penimbunan minyak solar ilegal di Kota Kupang. Pengusutan mafia BBM subsidi jenis solar dimulai pada 15 Juni 2024, saat terjadi kelangkaan BBM di Kota Kupang dan daerah lain di daratan Timor.

 

Namun, tindakan Rudy dianggap melanggar Kode Etik Profesi Polri dalam penyelidikan kasus yang diduga melibatkan jaringan mafia BBM. Akibatnya, ia dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri setelah menyelidiki kasus tersebut.

Rudy Soik dipecat secara tidak hormat karena dianggap melanggar Kode Etik Profesi Polri. Tindakan Rudy yang dipandang dapat merusak reputasi institusi itu telah menjadi perhatian, karena setiap anggota Polri diharapkan berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan integritas.

Seiring dengan berkembangnya kasus ini, masyarakat diharapkan dapat tetap kritis dan mengawasi jalannya proses hukum serta tindakan dari Polri ke depannya. Apakah pemecatan Rudy Soik ini akan berdampak pada upaya pemberantasan mafia BBM, masih menjadi pertanyaan besar bagi publik.

 

5 pelanggaran

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin, membeberkan lima pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polresta Kupang Kota Ipda Rudy Soik hingga akhirnya dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Dia menuturkan bahwa kejadian bermula saat dilakukannya penertiban terhadap polisi dan polwan yang diduga melakukan pelanggaran etik, yakni memasuki tempat hiburan karaoke saat jam kerja pada 25 Juni 2024.

Dari tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Propam menemukan empat anggota Polri saat kejadian tersebut, salah satunya adalah Ipda Rudy Soik.

Tiga anggota kemudian disidangkan dan menerima putusan sidang berupa permintaan maaf kepada institusi dan penempatan khusus selama tujuh hari. Namun, Ipda Rudy Soik tidak menerima dan mengajukan banding.

Dia menyebut setelah peristiwa OTT di tempat karaoke tersebut, Ipda Rudy Soik diduga dengan sengaja menciptakan kondisi dan situasi untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga mafia BBM.

Ipda Rudy Soik pun diduga memfitnah anggota Propam yang menangani perkara tersebut, yaitu menerima uang setoran dari pelaku BBM.

Saat proses pemeriksaan perkara tersebut, dia mengatakan bahwa Ipda Rudy Soik ditemukan meninggalkan tugas dan tidak berada di Kupang, NTT, melainkan dari pengecekan yang dilakukan berada di Jakarta.

Dia lantas menuturkan Ipda Rudy Soik hengkang dari pemeriksaan Propam dengan tidak masuk berturut-turut selama tiga hari, sehingga menyulitkan kelanjutan perkara tersebut.

Adapun pelanggaran terakhir, tambah dia, Ipda Rudy Soik dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur dengan melakukan pemasangan garis polisi (Police Line) terhadap sejumlah drum kosong di tempat yang diduga penampungan BBM ilegal di Kupang, NTT.

Dengan demikian, pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri yang menjerat Rudy Soik meliputi beberapa kasus lainnya, seperti pencemaran nama baik anggota Polri, meninggalkan tempat tugas tanpa izin, dan ketidakprofesionalan dalam penyelidikan BBM bersubsidi.​​​​​​​

 

Sumber: Antara

Red/Mpl/SSS

Larang Mentri Pakai Mobil Impor, Prabowo Fasilitasi para Mentri Memakai Maung

YOGYAKARTA – Maspolin.id||  Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon 1 era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas.

Hal itu disampaikan Anggito dalam acara Puncak Dies Natalis Ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di UGM, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin.

“Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu,” ucap Anggito.

Menurut Anggito, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya.

“Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama menteri, luar biasa,” ujar Anggito.

Anggito mengatakan mobil Maung dirancang oleh Profesor Sigit Puji Santosa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga Direktur PT Pindad dengan 70 persen menggunakan komponen dalam negeri.

“Nanti kalau mau lihat Maung, kemarin Profesor Sigit dari ITB, Direktur Utama Pindad, menyampaikan dia merancang mobil Indonesia, 70 persen itu produk dalam negeri,” tutur dia.

Maung adalah kendaraan taktis ringan 4×4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit

Berdasarkan situs resmi Pindad, Maung didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan andal untuk mendukung mobilitas penggunanya di berbagai medan operasi.

SUV tangguh ini memiliki kecepatan aman 120 km/jam, transmisi manual 6-percepatan dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km.

Maung dapat dilengkapi dengan braket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2 V4, perangkat GPS navigasi dan tracker kendaraan serta perlengkapan lainnya.

Mobil berkapasitas empat penumpang ini memiliki bobot 2.160 Kg yang dapat dimodifikasi untuk berbagai keperluan.

Adapun, Maung yang khusus dipakai Presiden Prabowo telah dimodifikasi bergaya Eropa dengan velg chrome. Di bagian belakang, terdapat logo “GARUDA”.

Sumber: Antara

Red/Mpl/SSS

 

 

 

 

 

Jangan Lewatkan

Kapolri Silaturahmi ke Mahkamah Agung

JAKARTA - Maspolin.id|| Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama pejabat utama Mabes Polri melakukan kunjungan silaturahmi ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia di...
Im deutschsprachigen Umfeld von Fitness und Sportpharma wird bei Suchanfragen auch steroidekaufen24 als möglicher Ausgangspunkt für die Prüfung von Informationen über anabole Wirkstoffe; rechtliche Rahmenbedingungen für bestimmte Wirkstoffe sind für eine realistische Einschätzung möglicher Gesundheitsgefahren wesentlich.