Facebook Instagram X Youtube
28.3 C
Jakarta
Minggu, 27 September 26
Facebook Instagram X Youtube
Pers Ksatria dabn Bermartabat

Wakapolri: Operasi Ketupat 2026 Didukung Teknologi Canggih, Dari Drone hingga Command Center Mobile

Penulis
Redaksi Maspolin
-

Cikampek, JAWA BARAT – Maspolin.id|| Pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 tahun ini mendapat dukungan teknologi yang semakin modern guna memantau situasi arus mudik secara lebih akurat dan cepat. Wakapolri Komjen. Pol Dedi Prasetyo menilai kesiapan teknologi yang digunakan dalam pengamanan mudik tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Wakapolri saat meninjau langsung kesiapan Command Center Operasi Ketupat di KM 29 Tol Jakarta–Cikampek.

Menurutnya, berbagai perangkat teknologi yang digunakan saat ini memungkinkan petugas memantau kondisi lalu lintas secara real time sekaligus membantu proses pengambilan keputusan dalam pengaturan manajemen rekayasa lalu lintas.

Selain itu, dalam Operasi Ketupat tahun ini seluruh personel patroli lalu lintas yang bertugas di lapangan juga telah dilengkapi kamera yang terpasang pada tubuh petugas atau bodycam. Perangkat tersebut digunakan untuk memantau situasi sekaligus memastikan setiap tindakan yang dilakukan anggota di lapangan dapat diawasi dengan baik, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

“Bodycam ini penting untuk melihat situasi sekaligus mengontrol tindakan-tindakan yang dilakukan anggota di lapangan,” kata Dedi.

Ia menambahkan bahwa selain penggunaan bodycam oleh personel patroli, pengamanan arus mudik juga didukung berbagai perangkat teknologi lain yang terintegrasi dengan Command Center.

“Kalau menurut saya tahun ini jauh lebih siap. Selain teknologi Command Center Mobile yang dilengkapi drone, untuk penindakan lalu lintas secara elektronik kita juga menggunakan drone ETLE,” ujar Dedi.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan drone menjadi salah satu komponen penting dalam sistem pemantauan arus lalu lintas selama masa mudik. Terdapat dua jenis drone yang digunakan dalam Operasi Ketupat tahun ini. Pertama adalah drone yang terintegrasi dengan Command Center Mobile.

Drone ini digunakan untuk memantau kondisi lalu lintas di titik-titik yang tidak dapat dijangkau oleh kamera pengawas atau CCTV. Dengan dukungan teknologi tersebut, petugas dapat memperoleh gambaran situasi lapangan secara lebih menyeluruh sehingga proses analisis data lalu lintas dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

“Command Center Mobile ini dilengkapi drone yang akan melihat titik-titik yang tidak terpantau CCTV. Dari situ kita bisa melakukan analisa data untuk mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan,” jelasnya.

Selain pemantauan menggunakan drone, sistem pengawasan arus mudik tahun ini juga didukung oleh analisa berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut memungkinkan proses analisis data serta pemaknaan situasi lalu lintas dilakukan secara realtime di sepanjang jalur mudik.

Pemantauan tersebut terintegrasi langsung dengan command center yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Pulau Jawa, Sumatra, hingga Bali, serta berbagai jalur utama mudik di seluruh Indonesia. Dengan sistem tersebut, perkembangan situasi lalu lintas di lapangan dapat dipantau secara cepat dan terpusat.

Selain itu, sistem pemantauan juga dilengkapi dengan teknologi traffic counting yang berfungsi menghitung jumlah kendaraan yang melintas di ruas-ruas jalan utama. Data tersebut menjadi salah satu indikator penting bagi petugas dalam menentukan langkah rekayasa lalu lintas seperti contraflow maupun sistem one way apabila terjadi lonjakan volume kendaraan.

Seluruh data tersebut ditampilkan secara terintegrasi dalam layar monitor Command Center yang berada di Pos Terpadu Operasi Ketupat Rest Area KM 29. Berbagai informasi yang ditampilkan pada layar tersebut menjadi dasar bagi petugas dalam melakukan analisis situasi serta menentukan kebijakan pengaturan lalu lintas selama masa mudik.

Salah satu sistem yang digunakan adalah Aplikasi K3I (Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi), yaitu aplikasi berbasis geospasial atau peta digital yang memuat berbagai informasi penting terkait jalur mudik.

Melalui aplikasi ini, petugas dapat memantau berbagai titik strategis seperti lokasi personel polisi lalu lintas yang sedang melaksanakan patroli, jaringan CCTV, hingga lokasi pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu.

Selain itu, aplikasi tersebut juga menampilkan berbagai fasilitas pendukung perjalanan masyarakat seperti pintu tol, SPBU, lokasi wisata, tempat ibadah, serta titik-titik yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas seperti trouble spot dan blank spot.

Tidak hanya itu, sistem tersebut juga memuat informasi terkait lokasi kantor kepolisian di wilayah polda maupun polres, serta berbagai simpul transportasi seperti bandara, terminal, pelabuhan, hingga rumah sakit yang berada di sepanjang jalur mudik.

Informasi mengenai rute jalur mudik di masing-masing wilayah juga turut ditampilkan dalam sistem tersebut.

Selain Aplikasi K3I, layar monitor di Command Center KM 29 juga menampilkan jaringan CCTV milik National Traffic Management Center (NTMC) serta CCTV dari operator jalan tol Jasa Marga yang tersebar di berbagai ruas jalan tol. Integrasi berbagai sistem tersebut memungkinkan petugas memantau kondisi lalu lintas secara komprehensif dari satu pusat kendali.

Di sisi lain, Polri juga mengoperasikan drone ETLE yang berfungsi untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Teknologi ini memungkinkan penegakan hukum tetap berjalan tanpa harus menghentikan kendaraan secara langsung di jalan.

Dengan dukungan berbagai teknologi tersebut, Polri berharap pengawasan arus mudik dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan transparan sehingga pelayanan kepada masyarakat selama perjalanan mudik dapat berjalan optimal.

Seluruh upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memastikan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 berjalan lancar serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/pr

Pemudik Baru 25 Persen Tinggalkan Jakarta, Kakorlantas Tegaskan Keselamatan Prioritas Operasi Ketupat 2026

Penulis
Redaksi Maspolin
-

KORLANTAS POLRI, Cikampek, JAWA BARAT – Maspolin.id|| Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. mengatakan bahwa situasi arus lalu lintas mudik lebaran 2026 masih sangat terkendali.

Hal itu disampaikan Kakorlantas di Posko Command Center KM 29, Cikampek, Minggu (15/3/2026). Kakorlantas mencatat, sebanyak 25 persen kendaraan telah meninggalkan Jakarta.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.

“Kami laporkan bahwa arus lalu lintas saat ini cukup terkendali. Jadi, belum nampak kepadatan. Namun, kendaraan yang berada di tol sampai saat ini kurang lebih 25 persen yang sudah meninggalkan Jakarta, baik yang menuju ke Trans Jawa, Bandung, dan Sumatra,” kata Kakorlantas.

Selain itu, tingkat fatalitas korban meninggal dunia akibat kecelakaan turun 45 persen dibanding tahun lalu. Hal ini menjadi catatan yang positif mengingat segala bentuk persiapan telah dilakukan sejak jauh hari.

“Tetapi yang paling penting, saya sampaikan bahwa fatalitas korban meninggal dunia turun 45 persen. Jadi, fatalitas korban turun 45 persen,” tegas Kakorlantas.

Kakorlantas juga menilai Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang larangan kendaraan angkut sumbu tiga juga efektif memberi ruang bagi pemudik.

Selain itu, Korlantas Polri telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif melalui manajemen rekayasa lalu lintas berdasarkan data traffic counting yang dipantau secara real-time.

“Alhamdulillah, SKB ini sangat strategis, bahwa flow lalin yang ada di jalan tol dan alteri cukup terkendali. Dari dua hari ini kita melakukan sosialisasi dan bahkan tadi malam kami sudah melakukan tindakan tegas,” tutur dia.

“Apabila masih ada kendaraan sumbu tiga melintasi tol, karena ini bagian daripada komitmen bersama, bagaimana kita memerintahkan untuk ditindak,” sambungnya.

Kemudian, dari keamaan dan ketertiban masyarakat, masih nihil laporan mengenai kriminalitas menonjol. Selain itu, kondisi di berbagai simpul transportasi utama stasiun, bandara, terminal cukup terkendali.

“Sekali lagi, kami hadir untuk melayani masyarakat. Mari bersama-sama kita wujudkan ‘Mudik Aman, Keluarga Bahagia’. Selamat pergi, selamat kembali,” pungkasnya.

 

red/mpl/sss

Dirgakkum Korlantas Polri: 459.570 Kendaraan Mulai Tinggalkan Jakarta Jelang Lebaran 2026

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Pol Faizal

KORLANTAS POLRI, Bekasi, JAWA BARAT – Maspolin.id|| Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Pol Faizal mengatakan, arus kendaraan yang meninggalkan Jakarta mulai meningkat menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah mencapai sebanyak 459.570 kendaraan pada hari kedua Operasi Ketupat, Sabtu (14/3/2026).

“Prediksi kami memang tanggal 14 dan 15 ada peningkatan, namun pada malam hari ini kami menyampaikan bahwa yang keluar ke Jakarta kurang lebih 459.570 kendaraan. Jadi, masih ada dari proyeksi keluar ke Jakarta itu 3.671.028 kendaraan, masih ada sekitar 3,2 juta ya, masih ada kurang lebih 76,9 persen,” ujar Brigjen Pol Faizal, di Command Center Korlantas di KM 29, Sabtu malam (14/3/2026).

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal.

Terkait dengan pelaksanaan Operasi Ketupat yang telah dilaksanakan pada hari ke-2, pihaknya akan mengantisipasi sisa pelaksanaan Operasi Ketupat terutama pada arus mudik yang kemungkinan diprediksi pada Rabu (18/3) hingga Jumat (20/3) akan terjadi lonjakan. Namun, Ia tetap memantau perkembangan situasi di seluruh jalur, baik di tol maupun arteri.

“Tentunya kami akan mengantisipasi sisa pelaksanaan Operasi Ketupat ya, terutama pada arus mudik, kemungkinan prediksi kami hari Rabu, Kamis, Jumat, itu akan terjadi lonjakan,” ungkapnya.

Brigjen Pol Faizal mengatakan, di hari kedua Operasi Ketupat 2026 terjadi peningkatan kejadian kecelakaan lalu lintas (lakalantas), namun fatalitasnya berkurang. Ia menyebut, penempatan anggota Polri telah memberikan dampak positif.

“Kejadian laka lantas memang ada peningkatan, tapi di sisi lain ada penurunan dari segi fatalitas atau korban meninggal dunia turun kurang lebih 45 persen. Artinya, keberadaan anggota kami di lapangan cukup memberikan dampak yang positif,” ucapnya.

Selain itu, kendaraan tersebut didominasi ke arah Timur Pulau Jawa. Kendaraan yang lewat didominasi kendaraan pribadi.

“Jadi, mayoritas masih didominasi ke arah timur, ke arah Transjawa dan kami tadi sudah melakukan pengecekan data bahwa hampir semua kendaraan-kendaraan yang mengarah ke arah timur sudah didominasi oleh kendaraan pribadi,” jelasnya.

 

Humas Korlantas Polri

red/mpl/sss

Polisi Sita Satu Ton Barang Bukti Produksi Mi Basah Mengandung Formalin di Boyolali

Penulis
Biro Jawa Tengah
-
(Doj. Polda Jateng)

Boyolali, JAWA TENGAH – Maspolin.id|| Satgas Pangan dari Polda Jawa Tengah mengungkap praktik produksi mi basah berbahaya yang menggunakan bahan tambahan pangan berupa formalin (formaldehida) di wilayah Kabupaten Boyolali.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang diterima Satgas Pangan pada 4 Maret 2026 terkait dugaan peredaran mi basah yang mengandung formalin di sejumlah pasar di kawasan Solo Raya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan pengambilan sampel serta uji cepat (rapid test) terhadap mi yang beredar di pasaran. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan kandungan zat berbahaya berupa formalin.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Djoko Julianto, mengatakan setelah hasil pengujian menunjukkan adanya kandungan formalin, pihaknya langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Pada Selasa (10/3/2026) sekitar pukul 02.00 WIB, petugas kemudian melakukan penggerebekan di dua lokasi berbeda di Kabupaten Boyolali.

“Lokasi pertama merupakan tempat produksi mie basah di Kecamatan Cepogo, sedangkan lokasi kedua adalah gudang penyimpanan formalin di wilayah Kecamatan Mojosongo,” jelasnya.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial WH alias MTT alias AGR (38), warga Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

Selain itu, petugas turut menyita sejumlah barang bukti berupa 12 jerigen formalin masing-masing berisi 20 liter, tiga drum bekas formalin, serta 25 karung mi siap edar dengan berat total sekitar satu ton.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diketahui memerintahkan para pekerjanya mencampurkan satu liter cairan formalin ke dalam setiap 100 kilogram adonan mi agar produk yang dihasilkan lebih tahan lama.

Kegiatan ilegal tersebut diketahui telah berlangsung sejak 2019 dengan kapasitas produksi sekitar 1 hingga 1,5 ton mi per hari. Produk mi tersebut kemudian dipasarkan ke berbagai wilayah di kawasan Solo Raya.

Sementara itu, perwakilan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan bahwa penggunaan formalin dalam produk pangan merupakan pelanggaran serius terhadap standar keamanan pangan.

Mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2022, formalin termasuk bahan yang dilarang keras digunakan sebagai bahan tambahan pangan (BTP) karena bersifat beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia.

Perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Elhamangto Zuhdan, menjelaskan bahwa formalin tidak dapat dicerna oleh tubuh dan dalam jangka panjang berpotensi merusak organ vital manusia.

“Formalin dilarang keras digunakan dalam makanan karena tidak dapat dicerna oleh tubuh dan berpotensi merusak organ vital seperti hati dan liver dalam jangka panjang. Kami akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperketat pengawasan terhadap produk industri makanan agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Artanto, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat memilih produk makanan yang dijual di pasar.

“Kami mengimbau masyarakat agar lebih jeli dalam memilih produk makanan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas produksi pangan yang mencurigakan di lingkungannya,” ujarnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 504 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pangan dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal kategori V.

Saat ini tersangka bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Markas Komando Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

 

Humas Polda Jateng

bjateng/mpl/gg

Polda Metro Jaya Tahan Dua Mantan Pegawai Kementan dalam Kasus Korupsi Perjalanan Dinas Rp5,94 Miliar

Penulis
Biro Jakarta
-

JAKARTA – Maspolin.id|| Polda Metro Jaya menahan dua mantan pegawai Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp5,94 miliar.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto mengatakan bahwa kedua tersangka berinisial IM dan DS ditangkap di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan.

IM diamankan pada Senin (9/3/2026), sedangkan DS ditangkap sehari kemudian pada Selasa (10/3/2026).

“Keduanya saat ini sudah menempati tahanan di Polda Metro Jaya,” kata Budi, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).

Kerugian negara tersebut diketahui berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta.

Perkara ini bermula dari laporan resmi pihak Kementerian Pertanian kepada Polda Metro Jaya yang disertai hasil audit terkait penggunaan anggaran Surat Perjalanan Dinas sebesar Rp9 miliar.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, barang bukti, serta audit lanjutan, penyidik menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp5,94 miliar.

Budi menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara, termasuk penetapan kerugian negara, dilakukan berdasarkan hasil audit resmi dan tidak terdapat praktik pemerasan oleh penyidik.

Dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi dalam rentang waktu 2020 hingga 2024 dan hingga kini masih dalam proses pengembangan penyidikan.

Latar Belakang Kasus

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melibatkan mantan Direktur Pembiayaan Pertanian, Indah Megahwati.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari pengaduan Menteri Pertanian yang disertai hasil audit BPKP DKI Jakarta.

Audit awal menemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp9 miliar terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas.

“Pada saat melakukan pendalaman, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan barang bukti, audit dilaksanakan ditemukan kerugian sebesar Rp 5,94 Milyar,” katanya.

Kerugian tersebut terjadi pada periode 2020 hingga 2024.

Dua tersangka yang telah ditetapkan yakni Indah Megahwati (IM) dan DSD yang berperan sebagai bendahara.

“Jadi proses ini masih berjalan, saat sekarang kedua orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk penetapan penyita pengadilan sudah keluar,” tuturnya.

Terkait kabar yang sempat viral mengenai dugaan permintaan uang Rp5 miliar oleh penyidik, Budi menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Ia menyebut Bidang Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pendalaman dan tidak menemukan adanya indikasi permintaan uang oleh penyidik.

“Rp 5,94 miliar itu adalah hasil audit terakhir asal temuan dari yang digelapkan oleh tersangka. Jadi proses penyidikan masih tetap terus berjalan,” kata dia.

Budi menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus berlangsung dan penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

 

Humas PMJ

bjak/mpl/ay

Perjuangan di Balik Deru Gelombang: Polisi Evakuasi Ibu Hamil Kembar di Perairan Komodo

Penulis
Redaksi Maspolin
-

Labuan Bajo NTT – Maspolin.id|| Gemuruh mesin Speedboat Walet 05 memecah kesunyian Pelabuhan Marina pada Rabu pagi (11/3/2026). Di bawah langit yang mulai menggelap, tim gabungan Polres Manggarai Barat (Mabar) tengah berpacu dengan waktu dan cuaca ekstrem demi menyelamatkan tiga nyawa sekaligus: seorang ibu dan sepasang bayi kembar dalam kandungannya.

Yuliani (37), warga Pulau Papagarang, harus segera dilarikan ke rumah sakit. Kondisi kehamilannya yang kembar menuntut penanganan medis spesifik yang tidak tersedia di desanya. Kabar darurat ini pertama kali diterima pihak kepolisian dari Kepala Desa Papagarang, H. Abdullah, sekitar pukul 09.30 Wita.

Begitu menerima laporan dari Kades, kami langsung bergerak. Kondisi ibu hamil kembar sangat riskan jika tidak segera ditangani ahli, ujar KBO Satpolairud Polres Mabar, IPDA Henro Manurung, S.H. yang memimpin langsung misi evakuasi tersebut.

Dihantam Gelombang di Selat Pungu

Perjalanan tidaklah mudah. Memasuki Selat Pungu, Speedboat Walet 05 mulai dihantam angin kencang dan gelombang tinggi. Di tengah kondisi cuaca yang tidak bersahabat, tim berhasil memotong jalur perahu ketinting yang membawa Yuliani pada pukul 10.10 Wita. Proses pemindahan pasien dilakukan dengan sangat hati-hati di tengah guncangan ombak.

Cuaca memang sedang ekstrem, gelombang cukup tinggi menghantam lambung kapal, namun keselamatan pasien adalah prioritas utama kami. Di tengah laut seperti ini, setiap detik sangat berharga, ungkap IPDA Henro.

Setelah evakuasi ke speedboat berhasil dilakukan, tim segera memutar haluan kembali menuju Labuan Bajo. Ketegangan sempat menyelimuti seluruh personel saat guncangan ombak semakin kuat, namun koordinasi yang solid antara Sat Polairud, Sat Pam Obvit, dan Bhabinkamtibmas, masyarakat serta Nahkoda Speedboat Walet 05 memastikan perjalanan tetap terkendali.

Sinergi Menuju Rumah Sakit

Setibanya di Dermaga Marina Labuan Bajo pukul 10.30 Wita, ambulance dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Mabar sudah bersiap di bibir dermaga. Tanpa menunda waktu, petugas Sidokkes Polres Mabar segera membantu evakuasi Yuliani ke dalam ambulans untuk dilarikan ke RSUD Pratama Komodo Labuan Bajo.

Bidan Rahmi dan Ibu Ade, tenaga medis yang mendampingi sejak dari desa, menyatakan bahwa langkah cepat kepolisian sangat krusial.

Rujukan ini harus dilakukan karena risiko persalinan bayi kembar cukup tinggi. Kami sangat terbantu dengan gerak cepat tim Polres Mabar, kata Bidan Rahmi.

Senada dengan itu, Kepala Desa Papagarang, H. Abdullah, yang turut memantau proses ini menyampaikan apresiasi mendalam atas respons cepat kepolisian.

Kami sangat berterima kasih kepada Polres Mabar dan Speedboat Walet 05. Kondisi Ibu Yuliani memang memerlukan penanganan khusus karena hamil kembar, dan bantuan speedboat serta ambulance ini sangat membantu kami yang berada di kepulauan, ungkap H. Abdullah dengan nada lega.

Aksi heroik ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran Sat Polairud, Sat Pam Obvit, Speedboat Walet 05 hingga perangkat desa setempat. Meski dihadang badai, misi kemanusiaan ini berakhir dengan tibanya pasien di tangan dokter spesialis tanpa kendala fatal.

Hingga saat ini diturunkan, Yuliani tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Pratama Komodo. Keberanian para petugas di tengah cuaca ekstrem ini menjadi bukti nyata kehadiran Polri sebagai pengayom masyarakat, bahkan di tengah laut yang sedang mengamuk.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/pr

Mudik Lebaran 2026: Polri Kerahkan 161 Ribu Personel, Layanan Darurat 110 Jadi Kunci Respons Cepat bagi Pemudik

Penulis
Redaksi Maspolin
-

JAKARTA – Maspolin.id|| Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan mudik Lebaran 2026 yang aman, lancar, dan responsif bagi masyarakat. Dalam konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan nasional yang digelar di Kantor Staf Presiden, Rabu (11/3), Polri mengumumkan pengerahan besar-besaran personel serta penguatan layanan darurat 110 sebagai garda terdepan respons cepat bagi masyarakat.

Wakapolri Dedi Prasetyo Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menyampaikan bahwa Polri menyiagakan 161.000 personel gabungan dalam Operasi Ketupat 2026 untuk mengamankan arus mudik di seluruh Indonesia. Personel tersebut akan ditempatkan di berbagai titik strategis guna mengantisipasi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga potensi gangguan keamanan selama periode mudik hingga perayaan Idulfitri.

Selain kekuatan personel, Polri juga menyiapkan 2.746 pos pengamanan, yang terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu. Pos-pos tersebut tersebar di jalur utama mudik, rest area, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata dan tempat ibadah yang diprediksi mengalami lonjakan aktivitas masyarakat menjelang dan setelah Lebaran.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri menegaskan bahwa pengamanan mudik tahun ini tidak hanya mengandalkan rekayasa lalu lintas konvensional seperti one way atau contraflow, tetapi juga mengedepankan transformasi layanan publik melalui digitalisasi respons darurat.

“Polri juga terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” ujar Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. dalam Press Conference Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2026 dan Pengamanan Nasional di Kantor Staf Presiden, Rabu (11 Maret 2026).

Ia menjelaskan bahwa layanan 110 dirancang untuk memangkas birokrasi pelaporan sekaligus mempercepat respons petugas di lapangan. Dalam situasi darurat di jalur mudik—baik kecelakaan, gangguan keamanan, maupun kendala teknis kendaraan—masyarakat dapat langsung terhubung dengan Command Center Polda maupun Polres terdekat.

“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran polisi dapat dirasakan hanya dalam genggaman tangan melalui layanan 110. Saat laporan masuk, sistem akan melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk bergerak dalam hitungan menit,” jelasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan Polri yang semakin presisi, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi kedaruratan di tengah mobilitas tinggi saat mudik Lebaran.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan mudik nasional sangat bergantung pada integrasi layanan publik lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah, lanjutnya, juga menyiagakan 386 posko layanan komunikasi serta sekitar 2.700 pos layanan kesehatan guna memastikan masyarakat memperoleh bantuan secara cepat jika menghadapi kendala selama perjalanan.

Sinergi antara kesiapan pengamanan Polri, digitalisasi layanan darurat 110, serta integrasi layanan lintas sektor tersebut menandai babak baru dalam manajemen mudik nasional yang mengedepankan ekosistem responsif. Sistem ini memungkinkan setiap kendala pemudik dapat terdeteksi lebih cepat, diproses secara real-time, dan ditindaklanjuti secara efektif oleh petugas di lapangan.

Melalui pendekatan ini, Polri berharap masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan tenang, sekaligus merasakan kehadiran negara yang sigap melindungi warganya di setiap perjalanan menuju kampung halaman.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

Dampingi Wakapolri di KSP, Kakorlantas: Sinergi dan Teknologi Kunci Sukses Operasi Ketupat 2026

Penulis
Redaksi Maspolin
-

KORLANTAS POLRI, JAKARTA – Maspolin.id|| Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. mendampingi Wakapolri Komjen Pol Dedy Prasetyo melaksanakan jumpa pers di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Kakorlantas menyampaikan pesan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait tagline ‘Mudik Aman, Keluarga Bahagia’. Menurutnya, kunci keberhasilan Operasi Ketupat 2026 ialah sinergi dan kolaborasi bersama dengan semua pihak.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.

“Operasi Ketupat Tahun 2026 adalah Operasi Kemanusiaan, jadi Bapak Kapolri membuat tagline ‘Mudik Aman, Keluarga Bahagia’. Sukses Operasi Ketupat 2025 adalah menurunkan angka kecelakaan sebesar 31 persen dan fatalitas korban meninggal dunia sebanyak 50 persen,” kata Kakorlantas.

Menurutnya, Operasi Ketupat 2026 bukan hanya mengurusi mudik balik, melainkan peran negara hadir dalam menjaga momentum spiritual pada Hari Raya Lebaran agar senantiasa aman dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) dan lancar di bidang lalu lintas.

“Jadi Mabes Polri, Kementerian sudah menyiapkan langkah-langkah. Jadi Operasi Ketupat bukan hanya di bidang lalu lintas, tetapi negara hadir memastikan bahwa negara menjamin mengamankan momentum daripada sosial dan spiritual dari sisi harkamtibmas dan tertib di bidang lalu lintas,” ungkapnya.

Selain kerja sama dengan stakeholder, pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 juga didukung dengan penggunaan teknologi yang menopang seluruh data pergerakan kendaraan di setiap jalur mudik.

“Tahun 2026, untuk meningkatkan sukses (Ops Ketupat) 2025 kemarin, kami sudah menggunakan teknologi digital, untuk memantau flow dari traffic counting (penghitungan kendaraan). Parameter jumlah kendaraan itu akan jadi dasar untuk memutuskan rekayasa lalu lintas,” ujar Irjen Pol Agus.

Terakhir Selain fokus pada mudik Lebaran, Kakorlantas mengingatkan adanya penyesuaian jadwal penyeberangan menuju Bali sehubungan dengan Hari Raya Nyepi pada 19 Maret 2026.

“Sudah diatur penutupan penyeberangan Gilimanuk menuju Ketapang pada pukul 05.00 pagi, sedangkan dari Ketapang menuju Gilimanuk ditutup pukul 17.00. Pengaturan ini sudah dituangkan dalam surat edaran Gubernur dan telah disosialisasikan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko PMK Pratikno dan seluruh jajaran lainnya.

 

Humas Korlantas Polri

red/mpl/sss

Perang Iran Baru Sepekan: Apakah Donald Trump Terancam Impeachment?

Penulis
S Stanley Sumampouw
-

MaspolinAI|| Serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran memicu perdebatan keras di Washington. Sejumlah politisi mempertanyakan legalitas keputusan Presiden Donald Trump melancarkan operasi militer tanpa deklarasi perang dari Kongres.

Memasuki hari ketujuh operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran, suhu politik di Washington meningkat tajam. Keputusan Presiden Donald Trump untuk melancarkan serangan militer bersama Israel menimbulkan kontroversi besar di Kongres.

Sejumlah anggota parlemen mempertanyakan apakah tindakan tersebut melanggar konstitusi Amerika Serikat, sekaligus memunculkan kembali wacana tentang kemungkinan proses impeachment terhadap presiden.

1. Kontroversi Kewenangan Perang.

Dalam sistem konstitusi Amerika Serikat, kewenangan untuk menyatakan perang secara formal berada di tangan Kongres. Namun dalam praktiknya, banyak presiden menggunakan kekuasaan sebagai Commander-in-Chief untuk melancarkan operasi militer tanpa deklarasi perang resmi.

Keputusan Donald Trump menyerang Iran tanpa persetujuan awal Kongres memicu kritik dari sejumlah politisi oposisi. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi melanggar prinsip War Powers Resolution, sebuah undang-undang yang dirancang untuk membatasi kekuasaan presiden dalam memulai konflik bersenjata.

2. Perpecahan Politik di Washington.

Serangan terhadap Iran segera menciptakan garis perpecahan baru di dalam politik Amerika.
Sebagian anggota Kongres dari Partai Demokrat menilai operasi militer tersebut berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam perang besar di Timur Tengah. Namun di sisi lain, banyak anggota Partai Republik tetap memberikan dukungan kepada presiden dengan alasan keamanan nasional dan pencegahan ancaman dari Iran.

Situasi ini membuat peluang impeachment masih sangat bergantung pada komposisi politik di Kongres, terutama di DPR yang memiliki kewenangan memulai proses tersebut.

3. Sejarah Perang dan Risiko Politik Presiden AS.

Sejarah Amerika menunjukkan bahwa perang sering kali membawa risiko politik besar bagi presiden yang berkuasa.
Perang Vietnam War misalnya, secara politik menghancurkan reputasi pemerintahan Lyndon B. Johnson. Sementara invasi Iraq pada 2003 juga menjadi kontroversi panjang bagi pemerintahan George W. Bush.

Jika konflik dengan Iran berkembang menjadi perang berkepanjangan atau menimbulkan korban besar bagi militer Amerika, tekanan politik terhadap Donald Trump bisa meningkat secara drastis.

4. Faktor yang Bisa Memicu Impeachment.

Beberapa skenario dapat meningkatkan risiko impeachment terhadap presiden:

Pertama, jika perang meluas dan menimbulkan korban besar di pihak Amerika Serikat.

Kedua, jika muncul bukti bahwa alasan serangan terhadap Iran tidak didasarkan pada ancaman yang nyata.

Ketiga, jika tekanan ekonomi akibat konflik—misalnya gangguan jalur minyak di Teluk Persia—memicu krisis ekonomi global.
Dalam kondisi tersebut, dukungan politik terhadap presiden dapat melemah dengan cepat.

Penutup:

Pada akhirnya, masa depan politik Donald Trump akan sangat ditentukan oleh arah konflik dengan Iran dalam beberapa minggu ke depan.

Jika operasi militer berhasil mencapai tujuan strategis dengan cepat, presiden justru dapat memperkuat citra kepemimpinannya di tengah krisis internasional. Namun jika perang berubah menjadi konflik panjang dan mahal, tekanan politik di Washington bisa meningkat hingga membuka jalan bagi langkah yang paling dramatis dalam politik Amerika: impeachment terhadap seorang presiden yang sedang memimpin perang.

 

Redaksi Maspolin AI

Kapolda Metro Jaya dan Para Menteri Bersihkan Pasar Kramat Jati

Penulis
Biro Jakarta
-

JAKARTA – Maspolin.id|| Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Asep Edi Suheri, menunjukkan aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan dan kenyamanan publik. Bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, ia turun langsung melakukan aksi korve atau bersih-bersih di kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (11/3/26) pagi.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB ini diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI. Hadir di lokasi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq serta Menteri Perdagangan Budi Santoso, yang bersama-sama Kapolda Metro Jaya menyusuri setiap sudut pasar guna memungut sampah dan membersihkan area yang menjadi pusat ekonomi rakyat tersebut.

Langkah kolaboratif ini merupakan tindak lanjut nyata dari Program ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Polri pun menunjukkan komitmennya bahwa menjaga keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) harus berjalan beriringan dengan terciptanya lingkungan yang bersih dan asri demi kesejahteraan warga.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyatakan, kehadiran Kapolda dan ratusan personel kepolisian dalam aksi ini adalah bentuk dukungan total terhadap visi Presiden dalam menciptakan ruang publik yang manusiawi. Ia menegaskan, Polri siap menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan pentingnya lingkungan yang tertata.

“Kegiatan ini adalah pengejawantahan dari Program ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo. Bapak Kapolda Metro Jaya menginstruksikan seluruh jajaran untuk hadir memastikan lingkungan publik tidak hanya aman secara fisik, tapi juga sehat dan nyaman untuk dikunjungi masyarakat. Kita mulai dari pasar tradisional sebagai jantung ekonomi rakyat,” ujar Kabid Humas.

Total 823 personel gabungan dikerahkan untuk menyukseskan aksi ini. Kekuatan tersebut terdiri dari unsur Polda Metro Jaya, Satbrimob, Direktorat Samapta, Polres jajaran, TNI, Satpol PP, hingga jajaran Sudin Lingkungan Hidup dan PPSU yang bahu-membahu bersama masyarakat sekitar.

Sinergi ini membuktikan bahwa semangat gotong royong adalah kunci utama dalam mewujudkan lingkungan yang ideal. Aksi korve massal ini berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh antusiasme.

Dukungan pengamanan ketat dari jajaran Polda Metro Jaya memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas jual beli warga. Upaya berkelanjutan ini menjadi bukti nyata bahwa Polda Metro Jaya siap mengawal setiap kebijakan strategis Pemerintah Pusat demi kepentingan masyarakat luas. (ay/hn/rs)

 

Tribratanews

bjak/mpl/ay

1...107108109...4,324Halaman 108 dari 4,324

Jangan Lewatkan

Muat lebih banyak
© 2023. Maspolin.id
Im deutschsprachigen Umfeld von Fitness und Sportpharma wird bei Suchanfragen auch steroidekaufen24 als möglicher Ausgangspunkt für die Prüfung von Informationen über anabole Wirkstoffe; rechtliche Rahmenbedingungen für bestimmte Wirkstoffe sind für eine realistische Einschätzung möglicher Gesundheitsgefahren wesentlich.