Oleh: Lazuardi Ansori

Sejak tanggal 19 Agustus 2019, orang-orang Papua tumpah ke jalan untuk menyatakan protes. Gelombang aksi demonstrasi tersebut terjadi di sejumlah kota, di Jayapura, ibu kota Papua, dan di Manokwari, ibu kota Papua Barat, serta Kota Sorong.

Hampir dua minggu sejak itu, aksi demonstrasi belum juga padam. Bahkan seperti di laporkan kompas.com, Kamis (29/8/2019), aksi unjuk rasa di Jayapura berjalan dengan cukup panas. Massa membakar Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan menjebol Lembaga Pemasyarakatan Abepura. Kemudian, massa merusak pertokoan di Abepura, serta membakar pertokoan di kawasan Entrop, Jayapura. Bahkan massa juga dikabarkan membakar mobil dan beberapa perkantoran di Kota Jayapura.

Segala gejolak yang terjadi Papua tersebut bermula dari perlakukan rasis yang diterima oleh beberapa mahasiswa Papua di Surabaya. Jumat (14/8/2019), Asrama Mahasiswa Papua yang berlokasi di Jalan Kalasan 10 Surabaya didatangi sejumlah aparat dan beberapa anggota ormas. Peritiwa tersebut berujung pada keluarnya kata-kata yang dinilai rasialis. Warga Papua tersinggung.

Media massa serta media social ketika itu ramai mengangkat video yang berisi insiden rasial di Surabaya tersebut. Bahkan sampai pada perdebatan mengenai ormas-ormas yang ketika itu berada dilokasi dan dituding sebagai bagian dari pelaku tindakan tak pantas tersebut.

Papua membara. Gelombang unjuk rasa terjadi di hampir seluruh kota di Papua. Pemerintah bahkan harus membatasi akses internet di pulau paling timur Indonesia tersebut.

Ketika gejolak sudah sedemikian kuat, diskusi di ruang publik masih mengenai hal-hal yang permukaan saja. Bahwa benar insiden di Surabaya tersebut adalah pemicu atas meletupnya rentetan aksi protes warga Papua. Namun kita tidak boleh naif dengan menganggap masalah utama Papua adalah teriakan rasial di Surabaya tersebut.

Penggiat media sosial baik yang dari pendukung pemerintah serta pihak oposisi lebih sibuk berdebat kusir perihal siapa ormas yang ikut dalam pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. Kedua kubu saling menyalahkan. Front Pembela Islam (FPI) disebut-sebut sebagai salah satu ormas yang ada di lokasi dan itu menjadi bahan perdebatan.

Kelompok lain menagih Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser) untuk berani bertindak atas tindakan warga Papua yang mengibarkan bendera Bintang Kejora. Tentu saja menagih Banser tersebut hanya sebuah sindirian saja.

Perdebatan-perdebatan para influencer media sosial hanya berkutat pada hal-hal kulit. Bahkan cenderung ada kesan memanfaatkan momentum ini untuk “menyerang” kelompok rival. Hingga akhirnya yang dipertengkarkan hanya soal FPI, Banser, HTI dan hal-hal serupa itu. Tentang Papua sendiri, sangat minim -jika tidak bisa dikatakan tidak pernah- dibicarakan secara serius oleh mereka.

Fenomena ini mirip dengan kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tersandung kasus penistaan agama. Persoalan Ahok yang kemudian memunculkan gerakan demonstrasi yang kini dikenal dengan 212 hingga pada proses peradilan yang membuat mantan gubernur DKI Jakarta tersebut mendekam di penjara.

Ketika itu fokus sebagian besar orang hanya terpaku pada pernyataan Ahok di Pulau Seribu yang dianggap telah menistakan Alquran. Perdebatan sengit di media didominasi oleh persoalan tersebut saja. Analisis utamanya bergrafitasi pada kalimat-kalimat yang dilontarkan Ahok.

Padahal kalo berani untuk jujur, persoalan utamanya bukan pada hal tersebut. Ada banyak hal-hal yang mendasarinya hingga sampai lahirnya polarisasi politik di masyatakat yang sedemikan kuat sampai saat ini. Insiden di Pulau Seribu hanya pemantik yang membakar sekam yang telah lama disiram bensin.

Meski Ahok telah dihukum, apakah gelegarnya sudah usai? Tidak, sebab tidak pernah ada yang sebegitu serius menyelesaikan akar masalahnya.

Kembali ke masalah Papua. Membawa insiden rasial di Surabaya ke ranah hukum adalah sesuatu yang tepat. Akan tetapi jangan mengira hal itu akan menuntaskan persoalan. Oleh sebab itu, kita semua mestinya mulai menahan diri untuk meperdebatkan insiden tersebut. Sama-sama berdialog dan berdiskusi secara mendalam mengenai Papua. Mulai dari sudut ekonomi, sosial, kebudayaan, politik dan lain sebagainya.

Komedian asal Fakfak, Papua, Mamat Alkatiri, menyarankan agar pemerintah mulai mempelajari cara pendekatan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam menghadapi Papua. Menurutnya, Gus Dur ketika menjadi Presiden Republik Indonesia, berhasil menenangkan warga Papua. Selama Gus Dur memimpin negara, tidak ada gejolak di Papua.

Apa yang dilakukan Gus Dur untuk Papua hingga rakyat Papua sangat hormat kepadanya?

“Waktu Gus Dur tidak terdengar orang Papua ditembak,” kata Aktivis Papua Merdeka, Filep Karma, Jumat (15/2/2019), dikutip dari cnnindonesia.com.

Ia menyatakan bahwa Gus Dur adalah Presiden RI yang paling baik. “Tahun 1999-2000, dia (Gus Dur) ingin menyaksikan matahari terbit pertama di Indonesia, di Papua. Beliau ke sana. Di situlah nama Papua kami dikembalikan,” ucap pria yang pernah dibui sebagai tahanan politik selama 11 tahun tersebut.

“Dulu kalau kami sebut kata Papua saja, ‘Wah, kamu separatis’ katanya. Cuma istilah Papua, nama Papua, itu (disebut) separatis. Belum kata ‘merdeka’, baru Papua, ‘Oh kamu separatis, kamu OPM’, langsung dituduh. Dan, itu perlakuan yang kami dapat. Intimidasi terus,” kata Filep.

Sementara itu, mengutip dari artikel yang dipublikasi NU Online 12 Desember 2018, Manuel Kaisiepo, Menteri Negara Percepatan Kawasan Timur Indonesia era Presiden Megawati itu mengisahkan, ketika Kongres Rakyat Papua akan diselenggarakan, maka Gus Dur menyetujui kongres tersebut dilaksanakan. Meski banyak ditentang, Gus Dur kukuh untuk menyetujuinya, bahkan memberikan bantuan pendanaan.

“Gus Dur menegaskan bahwa semua yang ada di Papua adalah saudara-saudara dirinya, saudara sebangsa dan sesama manusia. Hal ini dilakukan Gus Dur tak lain untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah,” tulis situs resmi NU tersebut.

Harus segera menemukan formula yang tepat untuk menghadapi permasalahan Papua, salah satunya dengan mempelajari sikap Gus Dur. Tokoh besar NU tersebut bisa masuk ke hal-hal utama yang bisa membahagiakan orang Papua, tidak menghabiskan energi pada hal-hal kulit saja.

Presiden Jokowi punya modal dengan kemenangan telak di Papua pada Pilpres 2019, yang jika diterjemahkan secara awam artinya rakyat Papua sangat percaya dengan mantan gubernur DKI Jakarta itu. Tinggal bagaimana bisa copy paste kearifan Gus Dur hingga akhirnya rakyat Papua bisa bahagia.

*) Penulis dan pemilik website lazuardi.id