Manggarai,Maspolin.id – Bupati Manggarai Deno Kamelus berterima kasih kepada pemerintah pusat melalui PT PLN yang terus meningkatkan rasio elektrifikasi melalui pembangunan jaringan-jaringan tegangan tinggi dan jaringan tegangan menengah di wilayahnya.

Menurut Bupati Deno, tahun ini Kabupaten Manggarai mendapat alokasi jaringan tegangan menengah di 45 desa.

“Untuk sambungan rumah, saya berterima kasih kepada PT PLN yang telah mengalokasikan 1.031 sambungan rumah gratis sebagai program CSR dari PT. PLN. Tentu ini sangat membantu pemerintah dan membantu masyarakat Manggarai dalam rangka untuk meningkatkan elektrifikasi dan akses pemerataan jangkauan penerangan listrik untuk pendududk miskin,” ujar Bupati Deno Kamelus di Ruteng, Senin (22/7/2019).

Hal tersebut disampaikan Deno saat menerima laporan program CSR atau Corporate Social Responsibility PT. PLN Persero kepada pemerintah Kabupaten Manggarai.

Penyerahan laporan CSR ini dilakukan oleh Firmawan Jayusman selaku Manajer Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) PLN Ruteng kepada Bupati Manggarai Deno Kamelus di Ruang Kerja Bupati Manggarai.

Deno mengatakan, pihaknya akan terus berusaha dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini dengan PLN, untuk proses elektrifikasi pada kampung-kampung atau lokasi-lokasi yang sampai dengan saat sekarang ini masih belum tersambung dengan jaringan tegangan rendah, tegangan menengah, termasuk juga sambungan rumah.

“Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun ini sudah mengalokasikan anggaran untuk 600 sambungan rumah yang berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin. Sehingga dengan demikian, tentu dengan kolaborasi dan konvergensi program antara Pemerintah Pusat atau PT. PLN dengan Pemerintah Provinsi dan Daerah, maka harapan percepatan peningkatan prosentase elektrifikasi di Kabupaten Manggarai bisa lebih cepat,” ujar Deno.

Sementara itu, Firmawan Jayusman selaku Manajer Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) PLN Ruteng dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa di Kabupaten Manggarai tahun 2019 ada 38 Desa yang akan dilakukan perluasan jaringan.

“Dari 38 desa tersebut, yang sudah selesai 1 Desa di Golo Ncuang, yang lainnya masih berproses. Hari ini kami melaporkan pelaksanaan CSR PLN dengan 1.031 pelanggan penerima dari PLN di Manggarai. Dari Pemda sendiri 600 sambungan rumah,” jelas Firmawan.

Menurut dia, untuk Kabupaten Manggarai rasio elektrifikasi telah mencapai sebesar 64% sedangkan Kabupaten Manggarai Timur rasio elektrifikasinya sejauh ini sebesar 45%.

Firmawan juga menjelaskan, untuk mencapai rasio elektrifikasi sesuai target yang diharapkan, maka perlu ada kolaborasi antara PLN dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat.

Hal ini, menurutnya, sangat penting terutama dalam proses pembangunan tiang dan pembebasan jaringan terutama untuk mencapai target pada semester dua dengan jumlah 2.700 pelanggan.

“Ada usaha perbaikan jaringan listrik dalam perbaikan kualitas tegangan. Karena itu butuh kerjasama Pemda, Tokoh Masyarakat, Camat, Tokoh Adat serta semua Stakeholder yang ada. Kendala jaringan 90 persen listrik mati karena gangguan pohon. Kita butuh kesadaran bersama karena ujung-ujungnya untuk kebutuhan bersama. Karena itu kalau masyarakat potong pohon di dekat jaringan bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan PLN, sehingga jaringan listrik akan tetap tersedia,” tutup Firmawan.

Kons Hona

Oleh : Usman Hamid )*

Jabar,Maspolin.id – Momen Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS tampaknya akan kurang seru jika acara tersebut tidak diselingi dengan promosi kegiatan ekstrakurikuler. Promosi tersebut dimaksudkan agar para siswa baru yang ingin mengaktualisasikan dirinya memiliki wadah yang positif.

Salah satunya adalah MAN 1 Sukabumi yang mengadakan MPLS dan tak lupa acara promosi kegiatan esktra-pun disisipkan dalam acara tersebut. Namun ada hal yang cukup mengejutkan ketika Kelompok Ekstrakurikuler Remaja Islam Masjid Al – Ikhlas (Kharisma) mengibarkan bendera khilafah saat acara MPLS atau MATSAMA (masa taaruf siswa madrasah) berlangsung.

Aksi tersebut pun sontak mendapatkan sorotan dari kalangan netizen. Aksi tersebut juga sudah dibenarkan oleh kepala sekolah MAN 1 Sukabumi, Pahrudin. Dirinya juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sukabumi terkait dengan berkibarnya bendera tersebut.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ade Sepudin membeberkan penjelasannya, bahwa anak didiknya tidak mengerti atas bendera yang mereka kibarkan, yang mereka tahu bendera tersebut adalah kalimat tauhid dan hanya digunakan untuk meramaikan acara MPLS dengan atribut keislaman. Bendera tersebut dimaksudkan untuk mempromosikan kegiatan ekskulnya.

Ade juga menjelaskan, bahwa saat itu sedang ada MPLS, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat, dengan materi yang disampaikan berdasarkan juklak.

Dirinya juga menjelaskan bahwa pengibaran bendera tersebut, merupakan ide tunggal yang muncul dari salah seorang siswa, dengan pemahaman bahwa yang dikibarkannya adalah bendera tauhid.

Peristiwa tersebut terjadi ketika para guru sedang berkonsentrasi ke workshop yang juga dilaksanakan bersamaan dengan waktu MATSAMA.

Atas kejadian tersebut Kapolres Sukabumi, AKBP Nasriadi mengatakan tidak ada tindak pidana terkait pengibaran bendera yang diduga memuat simbol khilafah. Karena pihaknya mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan siswa MAN 1 Sukabumi.

Sementara itu Kepala Kemenag Kabupaten Sukabumi, Abas Rusmana mengatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan pengawasan dengan meminta kepala sekolah supaya mendampingi setiap kegiatan siswa. Adapun bendera tersebut sudah diamankan di Mapolsek Cibadak.

Dari peristiwa tersebut, tentu kita memunculkan sebuah tanda tanya besar, kira – kira darimana siswa tersebut mendapatkan bendera tersebut, apakah dari sekian banyak anggota ekskul sama sekali tidak ada yang mengetahui bahwa bendera tersebut identik dengan ormas HTI yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Kita berharap semoga lingkungan sekolah dapat terbebas dari segenap paham radikalisme.

Dari peristiwa ini pula, sekolah juga mendapatkan PR besar untuk senantiasa mendidik muridnya agar menjadi seseorang yang tidak hanya pandai dalam hal keilmuan, tetapi juga menjadi pribadi yang cinta terhadap tanah air dan memiliki wawasan kebangsaan yang memadahi.

Waspada akan radikalisme juga ada di kota Padang tepatnya di kecamatan Padang Barat. Seorang berinisial N (39) diamankan oleh petugas Densus 88.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Syamsi juga telah membenarkan berita tersebut. Namun pihaknya belum berinci detail operasi penangkapan tersebut.

Berdasarkan informasi yang ada, tim Densus 88 telah melakukan penggeledahan di salah satu rumah warga di kelurahan Berok Nipah, Padang. Rumah tersebut merupakan rumah milik N yang sudah berpuluh – puluh tahun tinggal di daerah tersebut. Penggeledahan berlangsung selama setengah jam dari pukul 15.10 hingga pukul 16.20 WIB.

Dari penggeledahan tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang elektronik seperti laptop, telepon genggam dan kaset yang bertuliskan bom.

Ketua RT setempat juga tidak mengetahui secara pasti tentang kasus apa yang menjerat salah seorang warga tersebut. Namun disinyalir N yang bekerja menjual garam tersebut merupakan salah satu anggota dari jaringan terorisme.

Sementara itu Refianti yang merupakan ketua RW setempat juga mengatakan bahwa pemilik rumah berinisial N tersebut, berperilaku normal saja dan dalam kesehariannya pun biasa, N tampak seperti warga yang lain dan sering juga berkomunikasi.

Dari berita tersebut, ada sebuah hal yang patut dicurigai, yaitu adanya barang seperti laptop dan kaset yang bertuliskan bom. Jika ada hal seperti itu, maka pihak detasemen 88 tidak akan pandang bulu dalam menangkap para terdakwa terosis.

Dalam menangani kasus seperti ini tentu dibutuhkan peran serta masyarakat untuk meredam virus radikalisme di kalangan masyarakat. Setidaknya mulai dari lingkungan seperti keluarga.

)* Penulis adalah oengaamt sosial politik

Oleh : Muhammad Ridwan (Pengamat Sosial Politik)

Jakarta,Maspolin.id – Bertemunya Prabowo dengan Jokowi di MRT jelas masih terngiang di kepala masyarakat Indonesia, bagaimana tidak keduanya seakan bertemu seperti seorang sahabat lama, keduanya tersenyum dan keduanya pun berujar bahwa saat ini tidak ada cebong atau kampret. Pernyataan tersebut tentu cukup menyejukkan telinga masyarakat Indonesia yang menginginkan perdamaian diantara keduanya.

Namun permasalahan pasca rekonsiliasi ternyata juga muncul dari beberapa simpatisan pendukung Prabowo, yakni PA 212 yang menganggap bahwa pertemuan Prabowo dengan Jokowi dinilai kurang beradab.

Juru Bicara PA 212 Novel Bakmumin, secara tegas menyatakan menolak rekonsiliasi tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya tidak lagi berkomunikasi dengan Prabowo sejak 28 Juni lalu, selepas putusan sengketa pemilihan presiden oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahkan Novel juga menyatakan, ada kemungkinan Prabowo mendapatkan masukan dari pihak – pihak yang semestinya tidak didengarkan.

Pernyataan itu hanyalah kemungkinan, namun jika kemungkinan itu benar, tentu ada semacam cacat logika jika pertemuan antara Prabowo dan Jokowi dianggap kurang beradab, lagian tujuan pertemuan itu karena keduanya adalah teman karib, rivalitas keduanya hanya berada di panggung panggung politik, diluar itu keduanya tetap berteman dan berkomunikasi dengan baik.

Jika perbuatan Prabowo dianggap kurang beradab oleh PA 212, lantas apakah dengan terus menunda rekonsiliasi merupakan sesuatu yang beradab, apakah dengan menebar kebencian dan fitnah merupakan sesuatu yang beradab, apakah pemeliharaan cebong dan kampret juga sesuatu yang beradab?

Dalam hal ini PA 212 merasa kecewa akan kedamaian antara kedua mantan capres yang bertarung, hal ini tentu menjadi dasar yang kuat bagi masyarakat Indonesia untuk menolak adanya Ijtima Ulama 4, karena seluruh drama pilpres telah berakhir happy ending.

PR terbesar Indonesia pasca pemilu adalah merajut persatuan antar masyarkat yang sempat terbelah, tak ada lagi perdebatan antara 01 dan 02 ditempat kerja ataupun di lingkungan masyarakat, semua kembali bekerja sesuai dengan keilmuannya masing – masing.

Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo berada dalam 2 sisi yang sama – sama beresiko, pertama jika ia tak kunjung bertemu dengan Jokowi, maka dia akan dianggap sebagai sosok yang tidak legowo dan tidak cinta damai, namun ketika ia merajut kedamaian di MRT, suara – suara seperti goodbye Prabowo juga cukup santer di media.

Namun tentu mereka berdua harus mengedepankan kepentingan bangsa terlebih dahulu, pertemuan keduanya di MRT menunjukkan bahwa keduanya senantiasa melupakan gengsi politisnya, kalau pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana negara, tentu jagat media sosial akan semakin geger dan akan memunculkan berita – berita yang semakin brutal.

Ijtima 4 bisa juga disebutkan sebagai bentuk ungkapan ekspresi dari pengusung yang merasa tidak sreg dengan junjungannya, mungkin nantinya dalam acara tersebut tidak hanya membahas perihal sikap para ulama yang mendukung 02 saja, melainkan juga membahas terkait habib rizieq yang tak pulang – pulang.

Oleh karena itu, Ijtima Ulama 4 tak perlu menjadi prioritas untuk dipikirkan, apalagi jika mereka memiliki rencana untuk menerapkan khilafah di Indonesia. Dengan menolak Khilafah bukan berarti masyarakat muslim di Indonesia menjadi auto kafir, karena memang khilafah tidak cocok diterapkan di negara yang bhineka seperti Indonesia.

Saat ini kita tentu bisa berasumsi bahwa Prabowo tidak ada dendam dengan Jokowi, ia dan para anggota partai Gerindra juga sudah merasa legowo atas kemenangan Jokowi, dan telah bersiap ambil peran sebagai oposisi. Bagaimanapun juga oposisi tentu dirasa penting agar pemerintahan berjalan seimbang.

Tuduhan pemilu curang ternyata tidak berhasil membuat MK menggeser kemenangan untuk Prabowo, jika memang PA 212 masih meyakini pemilu curang, tentu hal tersebut sudah terlambat, segala upaya BPN sudah dikerahkan untuk menggugat hasil KPU. Semoga gagaln paham kemenangan yang dialami oleh sebagian besar PA 212 dan afiliasinya segera sembuh.

Jika memang PA 212 merupakan pendukung loyal Prabowo, mestinya ia merasa legowo dan turut serta mengikuti arahan dari junjungannya untuk menjadi pihak oposisi yang siap mengkritisi kebijakan pemerintah. Tapi mungkin saja PA 212 masih nggak terima kalau junjungannya kalah dan tidak bisa menjemput Habib Riezieq.
 

Oleh : Kelly krei )*

Serangan Kelompok Kriminal Bersenjata di bekas kamp PT Pembangunan Perumahan (PP) terjadi di Nduga Papua. Seorang anggota TNI Prada Usman Hambelo tewas setelah tertembak di bagian pinggang. Aksi brutal KKB tersebut terjadi pada Hari Sabtu 20 Juli 2019 sekitar pukul 12.45 WIT.

Serangan tersebut terjadi saat anggota TNI sedang melakukan pengamanan di bekas kamp PT PP yang merupakan tempat proyek pembangunan jembatan Sungai Yuguru. Kelompok kriminal tersebut melancarkan serangan secara membabi buta dari arah semak belukar yang berada tepat di depan kamp.

Kolonel Inf Muhammad Aidi menuturkan dalam keterangan tertulisnya, serangan tersebut dilakukan dengan sangat singkat, tembakan rentetan yang muncul dari balik semak belukar secara hit and run. Pelaku di perkirakan berjumlah 4 – 5 orang. Pasukan TNI berusaha membalas tembakan dan melakukan pengejaran. Namun dengan pertimbangan keamanan karena medan belukar yang sangat tertutup dan banyak jurang yang curam, maka pengejaran dihentikan.

Selain karena kondisi medan yang kurang baik, serangan KKB juga terjadi saat anggota TNI sedang melaksanakan istirahat, shalat dan makan.

Aidi menceritakan, serangan tersebut muncul dari semak belukar dengan jarak sekitar 300 meter dari kedudukan prajurit yang sedang ISHOMA.

Ia mengungkapkan, serangan KKB tersebut dilakukan oleh kelompok pimpinan Egianus Kogoya. Usai serangan terjadi, pasukan TNI langsung melaksanakan konsolidasi dan pihak pengamanan setempat.

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke satuan atas untuk mendapatkan bantuan helikopter dalam rangka evakuasi. Karena satu – satunya sarana angkutan menuju ke TKP hanya dengan pesawat helikopter. Namun karena cuaca hujan di Wilayah Nduga, proses evakuasi tersebut tidak dapat dilaksanakan hingga malam hari.

Aksi yang dilakukan oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya tersebut tentu tidak mencerminkan Papua, bahkan sebelumnya Pdt Nataniel yang merupakan tokoh Agama di Nduga juga mengatakan, bahwa kelompok KKB adalah anak Tuhan yang tidak bertanggungjawab, pihaknya menolak keberadaan KKB di tanah Papua.

Pdt Nataniel juga menambahkan, sebagai seorang gembala Gereja, dirinya bertanggungjawab untuk menjaga semua orang Papua maupun non Papua yang datang ke Kabupaten Nduga untuk membangun.

Kejahatan KKB tentu tidak dapat lagi ditolerir, apalagi mereka melakukan serangan saat anggota TNI sedang beristirahat, hal ini tentu menunjukkan bahwa KKB merupakan ancaman yang serius.

Tewasnya Prada Usman tentu menambah daftar panjang kekejaman KKB, mereka tidak hanya mengganggu keamanan masyarakat, tetapi juga kerap mengganggu sejumlah pekerjaan pembangunan, khususnya proyek strategis pemerintah pusat, yakni pembangunan jalan trans Papua yang akan menghubungkan jalur antar kabupaten di Provinsi Papua.

Mereka juga tercatat telah membacok balita setelah kedua orangtuanya dibantai di depan matanya, selain itu pemerkosaan dan penganiayaan terhadap sejumlah guru dan tenaga medis di Mapenduma, serta pembantaian secara sadis terhadap puluhan pekerja PT Istaka Karya.

Rangkaian kebiadaban tersebut tentu semakin membulatkan Masyarakat Indonesia khususnya bagi pihak TNI untuk mengecam dan melakukan perlawanan terhadap Kelompok tersebut.

Sementara itu, meski ancaman dari KKB cukup membuat kabupaten Nduga sebagai tempat yang tidak aman untuk dikunjungi, pemerintah tetap akan melaksanakan proyek pembangunan demi terwujudnya kemudahan akses yang ada di Provinsi Papua.

Aksi dari kelompok tersebut tentu sudah masuk dalam kategori aksi terorisme, dimana mereka melakukan aksi kejahatan tanpa adanya rasa kemanusiaan sama sekali. Tentu Indonesia telah memiliki cukup bukti untuk meminta kepada organisasi setingkat PBB agar kelompok pimpinan Egianus Kogoya ditetapkan sebagai kelompok teroris.

Tidak ada alasan lagi bagi TNI – POLRI untuk tidak menumpas kejahatan yang ada di Nduga Papua, proyek pembangunan yang ada di Papua sudah semestinya ditingkatkan keamanannya, agar proyek dapat berjalan tanpa memakan korban seperti yang pernah terjadi pada Desember tahun 2018 lalu.

Warga Indonesia khususnya Papua, semestinya juga berperan dalam menjaga rasa perdamaian dengan sesama warga Papua dan tidak mudah terprovokasi oleh gerakan separatis.

Kita juga berharap agar kejadian serupa tak terulang kembali, serangan terhadap anggota TNI tersebut tentu menjadi sebuah alarm bahwa kelompok pimpinan Egianus Kogoya masih ingin eksis dalam melancarkan serangan bejatnya.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua,tinggal di Jakarta