Facebook Instagram X Youtube
28.3 C
Jakarta
Sabtu, 26 September 26
Facebook Instagram X Youtube
Pers Ksatria dabn Bermartabat

Peredaran 32 Kg Sabu Asal Malaysia Digagalkan Subdit 3 Narkoba PMJ

Penulis
Biro Jakarta
-

PMJ – Maspolin.id|| Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat bruto 32.044 gram atau 32 kilogram yang diduga berasal dari jaringan Malaysia. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pelaku berinisial VAR. (32) pada Sabtu (9/5/26) sore.

“Polda Metro Jaya kembali menggagalkan peredaran Narkoba jaringan Internasional jenis Sabu dengan barang bukti sebanyak kurang lebih 30 kilogram dan satu orang tersangka berinisial VAR (32),” ungkap Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Ade Candra, Senin (18/5/26).

Penangkapan bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas peredaran narkotika di wilayah Jalan Kirana Legacy, Cilincing, Jakarta Utara (Jakut). Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil mengamankan VAR beserta dua bungkus besar sabu yang dibalut lakban cokelat dengan berat bruto mencapai 2.169 gram.

Dari hasil interogasi awal, ujar AKBP Ade, petugas kemudian melakukan pengembangan ke sebuah apartemen di wilayah Kabupaten Bekasi. Di lokasi kedua, polisi kembali menemukan 28 bungkus besar sabu dengan total berat bruto sekitar 29,7 kilogram, serta sejumlah barang bukti lain berupa timbangan manual, cutter, tas besar, dan telepon genggam.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang yang berada di Malaysia. Penyidik menduga sabu tersebut merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika internasional yang beroperasi lintas negara.

“Untuk tersangka dan barang bukti ini kami amankan di salah satu apartemen Sayana di wilayah Bekasi dan asal barang bukti Sabu ini dari Malaysia dan akan diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya,” jelasnya. (ay/hn/rs)

 

Tribratanews

bjak/mpl/ay

Diduga Jadi Bendahara Jaringan, Calon Istri Bandar Narkoba Ishak Ditangkap

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso

BARESKRIM POLRI – Maspolin.id|| Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kembali mengembangkan pengungkapan jaringan peredaran narkotika milik bandar narkoba Ishak di wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dalam pengembangan tersebut, penyidik menangkap dua tersangka berinisial Mery Christine Kiling dan Marselus Vernandus pada Selasa (12/5/2026).

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso mengatakan, kedua tersangka diduga merupakan bagian dari jaringan sindikat narkoba yang dikendalikan oleh Ishak.

“Penangkapan Marselus Vernandus dan Mery Christine Kiling terkait jaringan sindikat narkoba tersangka Ishak dan kawan-kawan,” ujar Eko Hadi Santoso, Rabu (13/5/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, keduanya diketahui memiliki peran sebagai penghubung antara DJS dengan bandar narkoba Ishak. Selain itu, Mery Christine Kiling yang merupakan calon istri Ishak juga diduga berperan sebagai bendahara hasil penjualan narkotika.

Tak hanya itu, tersangka Mery juga diduga membantu proses pengemasan sabu serta melakukan penjualan narkotika di sebuah loket yang disewa oleh Ishak.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi terkait keberadaan jaringan bandar narkoba Ishak di kawasan Kutai Barat, Kalimantan Timur. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan kedua tersangka.

“Tim gabungan melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut di sebuah rumah yang berada di lokasi Galian C milik Perusahaan BPS (Batuharta Pepas Asa Sejahtera) bersama para pekerja di lokasi tersebut,” jelasnya.

Saat ini, kedua tersangka telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut terkait jaringan peredaran narkotika tersebut. Penyidik juga terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam sindikat narkoba yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

Presiden Prabowo Berziarah ke Makam Marsinah

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Presiden Prabowo Subianto berziarah ke makam Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026. (Foto: BPMI Setpres)

Nganjuk, JAWA TIMUR – Maspolin.id|| Usai meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan agenda dengan berziarah ke makam Marsinah pada Sabtu, 16 Mei 2026. Ziarah tersebut berlangsung khidmat dan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan negara terhadap perjuangan sosok buruh perempuan yang dikenang sebagai simbol keberanian dan perjuangan hak-hak pekerja di Indonesia.

Makam Marsinah berada sekitar satu kilometer dari kompleks museum yang sebelumnya diresmikan Presiden Prabowo. Setibanya di lokasi pemakaman, Presiden Prabowo berjalan menuju pusara Marsinah didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

Di hadapan makam Marsinah, Presiden Prabowo menaburkan bunga dan berdoa sejenak untuk mendiang Marsinah. Momen tersebut menjadi penutup penuh makna dari rangkaian peresmian Museum Ibu Marsinah yang pada hari itu dipadati masyarakat dan para buruh dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya saat acara peresmian museum, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa aspirasi terkait penetapan tokoh buruh sebagai pahlawan nasional datang langsung dari kalangan buruh Indonesia. Kepala Negara mengatakan bahwa seluruh organisasi buruh kemudian menyampaikan satu nama yang dianggap mewakili perjuangan kaum pekerja di Indonesia, yakni Marsinah.

“Mereka satu suara, semua organisasi buruh sepakat Ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dan saya mendapat kehormatan untuk jadikan beliau sebagai pahlawan nasional,” ungkap Presiden.

Ziarah Presiden Prabowo ke makam Marsinah pun menjadi simbol penghormatan atas perjuangan seorang buruh perempuan yang namanya terus hidup dalam ingatan banyak pekerja di Indonesia. Kehadiran museum dan rumah singgah yang baru diresmikan diharapkan tidak hanya menjadi ruang memorial, tetapi juga pengingat bagi generasi muda mengenai pentingnya perjuangan keadilan, hak asasi manusia, dan keberpihakan terhadap kaum pekerja. (BPMI SETPRES)

red/mpl/sss

Kapolda Metro Resmi Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Penulis
Biro Jakarta
-

PMJ – Maspolin.id|| Jabatan Kapolda Metro Jaya kini dipimpin jenderal bintang tiga (Komjen Pol). Dengan begitu, Komjen Pol. Asep Edi Suheri resmi mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.

“Benar untuk Kapolda Metrojaya saat ini berpangkat Komisaris Jendral Polisi,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto, Kamis (14/5/26).

Upacara kenaikan pangkat tersebut dilaksanakan kemarin (13/5/26). Kenaikan pangkat ini berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.

“Berdasarkan KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/POLRI/TAHUN 2026 TGL 13 MEI 2026,” ujar Kabid Humas.

Kompolnas sendiri menilai kenaikan pangkat ini dikarenakan Jakarta memiliki karakteristik tersendiri, sehingga memang harus dipimpin oleh pangkat lebih tinggi. Kenaikan pangkat kepala Kapolda Metro Jaya ini juga diharapkan bisa menjadikan pelayanan masyarakat semakin maksimal. (ay/hn/rs)

 

Tribratanews

bjak/mpl/ay

Libur Panjang Kenaikan Isa Al-Masih, Kendaraan ke Puncak Bogor Naik 18 Persen

Penulis
Redaksi Maspolin
-

KORLANTAS POLRI, Bogor, JAWA BARAT – Maspolin.id|| Arus kendaraan menuju kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, meningkat tajam selama libur panjang Kenaikan Isa Al-Masih, Kamis (14/5/2026). Satlantas Polres Bogor mencatat volume kendaraan naik 18 persen dibandingkan akhir pekan biasa.

Kasatlantas Polres Bogor Iptu Afif Widhi Ananto mengatakan hingga Kamis siang sekitar 10 ribu kendaraan dari arah Jakarta telah melintas melalui Gerbang Tol Ciawi menuju jalur wisata Puncak.

“Volume kendaraan menuju jalur Puncak meningkat 18 persen dibandingkan akhir pekan biasa. Hingga siang ini sudah sekitar 10 ribu kendaraan melintas dari arah Jakarta melalui Gerbang Tol Ciawi menuju kawasan wisata Puncak,” ujar Afif kepada wartawan.

Untuk mengurai kepadatan kendaraan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem one way dari arah Jakarta menuju Puncak sejak pukul 07.30 WIB hingga pukul 12.00 WIB.

Menurut Afif, rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional dengan melihat kondisi kendaraan di lapangan. Penerapan one way juga dilakukan guna menjaga kelancaran arus kendaraan wisatawan yang terus meningkat sejak pagi.

“Rekayasa lalu lintas one way dari arah Jakarta menuju Puncak diberlakukan sejak pukul 07.30 WIB dan akan menyesuaikan situasi volume kendaraan di lapangan,” katanya.

Polisi juga memetakan sejumlah titik rawan kemacetan di jalur wisata Puncak, di antaranya Pasir Muncang, Simpang Megamendung, dan Pasar Cisarua. Selain itu, pengamanan turut difokuskan di kawasan wisata Sentul, Babakan Madang, untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan.

Satlantas Polres Bogor mengimbau masyarakat mematuhi arahan petugas dan memastikan kondisi kendaraan aman sebelum melakukan perjalanan menuju kawasan wisata.

“Kami mengimbau masyarakat mematuhi arahan petugas, memastikan kendaraan dalam kondisi prima, menjaga jarak aman, serta mewaspadai kepadatan di titik Pasir Muncang, Simpang Megamendung, dan Pasar Cisarua,” tutup Afif.

 

Humas Korlantas Polri

red/mpl/sc

Presiden Prabowo Tegaskan Kekayaan Negara Harus Kembali untuk Rakyat

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan denda administratif sebesar Rp10.270.051.886.464 dan lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare dalam acara yang digelar di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA – Maspolin.id|| Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan denda administratif sebesar Rp10.270.051.886.464 dan lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare dalam acara yang digelar di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan negara melalui penertiban kawasan hutan dan pemberantasan praktik korupsi.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah penyelamatan aset negara tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat. Kepala Negara menyebut, masyarakat kini menuntut hasil konkret dari kerja pemerintah.

“Saya kira saudara-saudara, acara-acara seperti ini, jangan kita anggap hanya seremoni atau show, tapi, pandangan saya, keyakinan saya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, sudah pada tahap bahwa rakyat kita ingin melihat bukti,” ujar Presiden.

Presiden juga mengungkapkan bahwa penyerahan kali ini merupakan yang keempat dengan total nilai penyelamatan aset mencapai sekitar Rp40 triliun. Menurut Presiden, hasil penyelamatan kekayaan negara tersebut akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan fasilitas pelayanan publik, termasuk perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia.

Kepala Negara menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mempercepat renovasi fasilitas pendidikan nasional. Setelah memperbaiki 17 ribu sekolah pada tahun lalu, pemerintah menargetkan perbaikan 70 ribu sekolah pada tahun ini dan 100 ribu sekolah pada tahun depan.

“Dan tahun depannya lagi kita juga selesaikan, nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki, semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang, dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok tersebut,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, dan PPATK atas kerja bersama dalam mengamankan aset negara. Presiden juga menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Di manapun itu berada, bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu perintah Undang-Undang Dasar 1945 harus dikuasai negara. Ini bukan gagasannya Prabowo Subianto. Ini bukan sesuatu yang kita karang. Ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa perjuangan menyelamatkan kekayaan negara akan terus dilakukan demi masa depan Indonesia dan generasi mendatang. “Ini harus berhenti dan kita akan berjuang keras untuk hentikan itu dengan segala risiko,” pungkas Presiden.

Langkah tegas ini menandai arah baru tata kelola sumber daya alam Indonesia yang lebih bersih, lebih adil, dan sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. (BPMI Setpres)

red/mpl/pr

Presiden Prabowo Saksikan Penyelamatan Kekayaan Negara: Rp10,27 Triliun dan 2,37 Juta Hektare Kawasan Hutan Kembali ke Negara

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan denda administratif sebesar Rp10.270.051.886.464 dan lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare dalam acara yang digelar di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA – Maspolin.id|| Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif, penerimaan hasil pajak, serta lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang digelar di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum, menertibkan pemanfaatan kawasan hutan, serta mengoptimalkan tata kelola sumber daya alam nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan keberhasilan pemerintah dalam menghimpun total penerimaan negara sebesar Rp10.270.051.886.464.

Selain penyerahan penerimaan negara, Satgas PKH juga melaporkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan pada sektor perkebunan sawit seluas 5.889.141,31 hektare. Sementara pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 12.371,58 hektare.

Dari total hasil penguasaan kembali tersebut, pada tahap ketujuh ini Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan kepada kementerian/lembaga terkait. Penyerahan dilakukan dari Satgas PKH kepada Kementerian Keuangan, dilanjutkan kepada BPI Danantara, dan kemudian kepada PT Agrinas Palma Nusantara dengan total luas 2.373.171,75 hektare.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satgas PKH dan lembaga terkait yang telah bekerja menyelamatkan kekayaan negara. Presiden menegaskan bahwa penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata kepada rakyat bahwa pemerintah berkomitmen mengamankan uang dan aset negara untuk digunakan kembali bagi kepentingan masyarakat.

“Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara,” ujar Presiden.

Senada dengan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa kerja Satgas PKH merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum, mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara tertib, adil, dan berpihak kepada kepentingan nasional.

“Tumpukan uang di depan ini bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kooperatif,” ujar Jaksa Agung.

Langkah besar ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terus melakukan pembenahan mendasar terhadap tata kelola sumber daya alam. Negara tidak lagi membiarkan praktik-praktik yang merugikan, tetapi secara aktif mengambil kembali haknya untuk dikelola secara adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (BPMI Setpres)

red/mpl/pr

13 Tersangka Punya Peran Berbeda dalam Kericuhan May Day di Cikapayang

Penulis
Biro Jawa Barat
-

BANDUNG, JAWA BARAT – Maspolin.id|| Polda Jawa Barat mengungkap peran 13 tersangka yang terlibat dalam aksi kericuhan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Cikapayang, Kota Bandung, pada 1 Mei 2026. Berdasarkan hasil penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum, aksi anarkis tersebut diduga telah direncanakan secara matang dan tidak terjadi secara spontan.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan menjelaskan, kerusuhan tersebut mengakibatkan sejumlah fasilitas publik mengalami kerusakan dan kebakaran, di antaranya pos polisi, videotron, serta warung milik warga.

Dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026), Kombes Pol. Hendra Rochmawan menyebut para tersangka memiliki peran yang berbeda dan saling berkaitan dalam pelaksanaan aksi tersebut.

“Ini bukan tindakan spontan. Ada persiapan dan pembagian tugas yang dilakukan sebelum aksi berlangsung,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pendalaman penyidik, aksi tersebut telah direncanakan beberapa hari sebelum pelaksanaan May Day melalui grup percakapan digital. Sejumlah tersangka diduga berperan dalam perencanaan dan koordinasi aksi, sementara lainnya bertugas meracik bom molotov serta menyiapkan bahan bakar dan botol yang digunakan saat kericuhan.

Selain itu, terdapat tersangka yang berperan mendistribusikan logistik di lapangan hingga melakukan pelemparan bom molotov yang memicu terjadinya kebakaran fasilitas umum.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol. Ade Sapari menambahkan, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti dalam pengungkapan kasus tersebut. Barang bukti yang disita antara lain botol molotov, sisa bahan bakar, alat komunikasi, serta helm bertuliskan identitas kelompok tertentu.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di antaranya Pasal 308 dan Pasal 309 terkait tindakan yang mengakibatkan kebakaran dan permufakatan jahat, serta Pasal 262 mengenai tindak kekerasan secara bersama-sama di muka umum.

Polda Jabar menegaskan seluruh proses hukum akan dilaksanakan secara profesional dan tuntas guna memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah Jawa Barat.

 

Humas Polda Jabar

bjabar/mpl/adr

Molotov hingga Obat Keras Diamankan dalam Kasus Kericuhan May Day Bandung

Penulis
Biro Jawa Barat
-

BANDUNG, JAWA BARAT – Maspolin.id|| Polda Jawa Barat mengamankan sejumlah barang bukti terkait aksi kericuhan yang terjadi saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Cikapayang, Kota Bandung, pada 1 Mei 2026.

Barang bukti tersebut diduga berkaitan langsung dengan aksi pembakaran dan kerusuhan yang terjadi di lokasi kejadian. Penyitaan dilakukan dari tangan para tersangka yang telah diamankan dalam proses penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan menjelaskan, barang bukti yang diamankan antara lain botol molotov siap pakai, pecahan kaca bekas pembakaran, jerigen berisi bahan bakar, korek api, hingga atribut kelompok tertentu yang digunakan saat aksi berlangsung.

Selain itu, penyidik juga menemukan sejumlah obat keras dari beberapa tersangka yang saat ini masih didalami keterkaitannya dengan aksi anarkis tersebut.

“Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan langsung dengan aksi pembakaran dan kerusuhan. Selain alat pembakaran, ditemukan juga obat keras yang saat ini masih didalami keterkaitannya,” ujar Hendra Rochmawan dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol. Ade Sapari menambahkan, proses penyidikan masih terus dikembangkan guna menelusuri komunikasi antar-pelaku serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perencanaan aksi kerusuhan tersebut.

Saat ini seluruh tersangka telah diamankan di Mapolda Jabar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polda Jabar menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap tindakan kriminal yang memanfaatkan momentum penyampaian pendapat di muka umum dan berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Barat.

 

Humas Polda Jabar

bjabar/mpl/adr

Bareskrim Hadirkan Aplikasi Konsultasi Reserse

Penulis
Redaksi Maspolin
-

BARESKRIM POLRI – Maspolin.id|| Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi Pelayanan Konsultasi Reserse sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berkonsultasi terkait penanganan perkara secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan konsultasi secara mudah dengan mengunduh aplikasi melalui pencarian Google menggunakan kata kunci “Pengaduan Reserse” atau “Konsultasi Reserse”, kemudian memilih tautan Pusiknas Polri.

Setelah aplikasi terbuka, masyarakat dapat mengisi data diri, menyampaikan keluhan, serta harapan terkait penanganan perkara yang dihadapi.

Petugas piket Konsultasi Reserse selanjutnya akan menghubungi pemohon dan mempertemukan masyarakat secara langsung dengan penyidik melalui layanan video conference.

Dalam proses tersebut, penyidik akan memberikan penjelasan mengenai rencana tindak lanjut penanganan perkara secara cepat dengan pengawasan langsung dari petugas layanan.

Selain itu, pemohon juga dapat memperoleh informasi perkembangan penanganan perkara secara transparan melalui aplikasi Pelayanan Konsultasi Reserse.

Melalui layanan digital ini, Bareskrim Polri berharap setiap keluhan dan harapan masyarakat dapat direspons secara cepat, ditindaklanjuti secara profesional, serta diselesaikan secara transparan dan akuntabel.

Bareskrim Polri berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang humanis, modern, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

1...676869...4,316Halaman 68 dari 4,316

Jangan Lewatkan

Muat lebih banyak
© 2023. Maspolin.id
Im deutschsprachigen Umfeld von Fitness und Sportpharma wird bei Suchanfragen auch steroidekaufen24 als möglicher Ausgangspunkt für die Prüfung von Informationen über anabole Wirkstoffe; rechtliche Rahmenbedingungen für bestimmte Wirkstoffe sind für eine realistische Einschätzung möglicher Gesundheitsgefahren wesentlich.