JAKARTA – Maspolin.id|| Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme pemerintah dalam menghadapi krisis energi global saat memberikan taklimat pada Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, seluruh eselon I kementerian/lembaga, serta direktur utama BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 8 April 2026. Kepala Negara menyampaikan bahwa di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas nasional.

“Kita dapat mengendalikan arah perkembangan, arah bernegara bangsa kita. Kita dapat navigasi melalui hal-hal yang berbahaya, tapi satu setengah tahun ini alhamdulillah kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, pemerintah kita andal, dan pemerintah kita dapat melaksanakan tugas bernegara dengan benar dan baik,” ujar Presiden.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo kembali mengingatkan bahwa dunia telah lama dihadapkan pada potensi krisis global yang mencakup tiga sektor utama, yakni pangan, energi, dan air. Hal tersebut juga telah diproyeksikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs).

“Di mana berapa tahun yang lalu PBB sudah meramalkan bahwa krisis dunia, krisis yang akan melanda seluruh dunia adalah tiga hal yaitu krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Food, energy, and water ini sudah dicanangkan oleh PBB,” tutur Presiden.

Terkait kondisi global terkini, Presiden Prabowo menyoroti konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada lonjakan harga energi dunia. Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi yang relatif aman.

“Saya telah mempelajari data-data dan angka-angka, dan dalam kesempatan hari ini saya dapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mampu mengatasinya,” tegasnya.

Presiden menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas energi nasional, khususnya dalam periode kritis 12 bulan ke depan.

“Sebagian langkah-langkah untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah 1 tahun ke depan ini, 12 bulan ke depan. Sesudah 12 bulan, kita akan menjadi sangat kuat. Intinya sekarang kita siap, kita kuat menghadapi satu tahun ini,” ungkap Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan tetap melindungi masyarakat kecil melalui kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran. “Untuk BBM yang bersubsidi, kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita. Tapi pada saatnya, orang-orang kuat, orang-orang kaya, kalau mau pakai bensin yang mahal, dia harus bayar harga pasar,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya percepatan transformasi menuju kemandirian energi nasional berbasis sumber daya domestik dan energi terbarukan. Presiden menyebut krisis global menjadi momentum untuk mempercepat reformasi tersebut.

“Krisis, kesulitan, tantangan, hambatan, rintangan adalah peluang. Membuat kita harus bekerja lebih baik, harus bekerja lebih efisien, tidak boleh boros, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada korupsi,” tegas Presiden.

Penegasan ini merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional serta memastikan seluruh kebijakan berjalan cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi rakyat. (BPMI Setpres)

red/mpl/sss

ISTANA MERDEKA – Maspolin.id|| Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 April 2026. Dalam rapat tersebut, Kepala Negara menginstruksikan percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun ini.

“Kita sudah membangun 100 titik, 65 tahap satu, 35 tahap kedua. Dan kemudian itu totalnya 100, semuanya diperkirakan akhir bulan Mei selesai,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memberikan perhatian pada aspek pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di Kampung Nelayan tersebut.

“Kemudian pengawakan dari Kampung Nelayan, kan penting juga. Itu salah satu yang kita bahas dengan Bapak Presiden,” imbuhnya.

Ke depannya, pemerintah juga telah menyiapkan pembangunan lanjutan sebanyak 1.000 Kampung Nelayan yang akan dilaksanakan secara paralel pada tahun 2026. Program tersebut akan difokuskan pada wilayah Indonesia Timur.

“Yang seribu berikut di tahun 2026 secara paralel kita akan kerjakan dan fokusnya adalah ke Indonesia Timur,” ungkapnya.

Selain itu, Menteri Sakti menjelaskan terkait rencana kerja sama pengadaan kapal dengan Pemerintah Inggris yang saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Persiapan semuanya, seperti galangan kapal di Indonesia ada berapa, yang sanggup, yang sesuai. Itu semua kita sedang analisis bersama. Mudah-mudahan nanti segera bisa cepat. Karena targetnya dua tahun harus sudah jadi,” jelasnya. (BPMI Setpres)

red/mpl/sss