Facebook Instagram X Youtube
28.3 C
Jakarta
Minggu, 27 September 26
Facebook Instagram X Youtube
Pers Ksatria dabn Bermartabat

Lurah Kalisari Dinonaktifkan

Penulis
Biro Jakarta
-

JAKARTA – Maspolin.id|| Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan langkah tegas atas hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terkait dugaan penyimpangan penanganan pengaduan masyarakat di Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur. Langkah tersebut mencakup rekomendasi penonaktifan Lurah Kalisari serta pembinaan jajaran terkait yang terlibat.

“Telah menyelesaikan pemeriksaan”

 

Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma mengatakan, pemeriksaan telah dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada standar audit internal pemerintah untuk mengungkap fakta dan menetapkan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

“Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan dalam penanganan pengaduan masyarakat di Kelurahan Kalisari. Hasil pemeriksaan ini menjadi dasar untuk melakukan langkah korektif dan penguatan pengawasan, agar penanganan pengaduan masyarakat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” ujarnya dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta, Selasa (7/4).

Dhany menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, Inspektorat telah merekomendasikan kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin untuk melakukan penonaktifan Siti Nur Hasanah dari jabatan Lurah Kalisari.

Sementara, pegawai yang terlibat yakni Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kalisari, dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kalisari untuk diberikan hukuman disiplin serta pembinaan.

Ia menambahkan, tiga orang petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang terbukti terlibat untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam syarat umum kontrak.

“Langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang digaungkan Pak Gubernur. Kami akan terus perkuat pengawasan, tingkatkan akuntabilitas, dan pastikan setiap aduan masyarakat ditangani dengan jujur, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan hanya soal sanksi, tapi juga perbaikan sistem menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” tandasnya.

 

Pemprov DKI

bjak/mpl/ma

Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Kekerasan Seksual oleh Pengemudi Online

Penulis
Biro Jakarta
-

PMJ – Maspolin.id|| Direktorat PPA dan PPO Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan seorang pengemudi taksi online terhadap penumpangnya. Kasus ini pun dilakukan secara profesional, prosedural, dan akuntabel, dengan menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama.

“Kami juga mengimbau kepada rekan-rekan media agar bersama-sama menjaga ruang privasi korban. Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, terdapat ranah pribadi yang harus kita jaga agar tidak menimbulkan trauma lanjutan, baik terhadap korban maupun keluarganya,” ujar Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto, Senin (6/4/26).

Direktur PPA/PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo menambahkan, peristiwa terjadi pada Sabtu (14/3/26) sekitar pukul 16.30 WIB di kawasan Apartemen Istana Harmoni, Jakarta Pusat. Korban berinisial SKD (20) menjadi korban kekerasan seksual oleh tersangka WAH (39) saat menggunakan jasa transportasi online.

Menurut Kombes Pol. Rita, saat perjalanan berlangsung, pelaku diduga melontarkan percakapan tidak pantas, memegang dan meremas paha korban. Lalu, tersangka melompat ke kursi belakang dan berupaya menindih korban secara paksa disertai kekerasan.

Korban, ujarnya, sempat melakukan perlawanan dan merekam kejadian tersebut.

“Peristiwa ini menunjukkan adanya eskalasi dari pelecehan verbal menjadi kekerasan fisik. Dalam proses penanganan ini, kami tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara menyeluruh,” jelas Kombes Pol. Rita.

Dalam penyidikan, penyidik menyita barang bukti berupa telepon genggam, satu unit mobil Honda Brio warna silver, dokumen kendaraan, pakaian korban dan pelaku, alat kontrasepsi, obat kuat, serta barang lain yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Hasil pemeriksaan Bidokkes Polda Metro Jaya menunjukkan tersangka positif menggunakan narkoba.

Atas perbuatannya, pelaku dipersangkakan dengan Pasal 414 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp50 juta, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar waspada saat menggunakan transportasi umum dan segera melapor melalui layanan 110 apabila mengalami atau mengetahui tindak kejahatan. (ay/hn/rs)

 

Humas PMJ

bjak/mpl/ay

Pengusaha LPG Asal Bandung Ditahan Polda Jabar

Penulis
Biro Jawa Barat
-

JAWA BARAT – Maspolin.id|| Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat resmi menetapkan seorang pengusaha Liquefied Petroleum Gas (LPG) asal Kota Bandung berinisial RDH sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Penetapan ini terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan bermodus utang piutang senilai Rp2 miliar yang dilaporkan oleh warga bernama Kurniawan.

Kuasa hukum korban Kurniawan, Regan Jayawisastra, menuturkan bahwa kasus ini bermula dari pertemuan antara kliennya dengan tersangka RDH di Parahyangan Golf Bandung, Kabupaten Bandung Barat, pada 21 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB lalu.

“Dalam pertemuan tersebut, RDH meminjam uang sebesar Rp800 juta dengan dalih untuk menebus sebidang tanah di Jakarta. Ia menjanjikan pinjaman itu akan dilunasi dalam waktu satu hingga dua bulan setelah tanah tersebut terjual,” ujar Regan di Mapolda Jabar di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa, 7 April 2026.

Menanggapi permintaan tersebut, korban yang beritikad baik kemudian mentransfer uang sejumlah Rp800 juta ke rekening tersangka pada 24 Oktober 2022.

Namun, tak lama kemudian RDH kembali menghubungi korban saat sedang bermain golf pada 18 November 2022. Saat itu, tersangka meminta tambahan dana sebesar Rp1,2 miliar dengan alasan kekurangan biaya untuk pengurusan objek tanah yang sama.

Permintaan kedua tersebut kembali dipenuhi oleh korban dengan mentransfer dana sebesar Rp1,2 miliar pada 21 November 2022, sehingga total dana yang telah diberikan mencapai Rp2 miliar.

“Namun hingga saat itu, tidak pernah ada penjelasan rinci ataupun dokumen legalitas mengenai objek tanah yang dimaksud oleh tersangka,” ucap Regan menegaskan.

Lebih lanjut, Regan menjelaskan bahwa pada 30 November 2022, kedua pihak kembali bertemu di Pacific Place, Jakarta. Dalam pertemuan itu, RDH menyerahkan selembar cek senilai Rp2 miliar yang tertanggal 19 Desember 2022.

Namun, cek tersebut tidak dapat dicairkan karena tersangka meminta agar penarikan ditunda dengan alasan dana di rekeningnya belum tersedia. RDH saat itu berjanji akan memberikan kepastian pada 8 Desember 2022.

Sayangnya, janji tersebut tidak pernah terealisasi. Hingga 9 Juni 2025, tidak ada pembayaran yang dilakukan maupun kejelasan lanjutan dari pihak RDH.

“Klien kami justru yang terus berusaha menghubungi dan mencari informasi, namun tidak melihat adanya itikad baik,” katanya.

Merasa dirugikan secara materiil, korban akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Barat. Saat ini, RDH telah ditahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Regan menegaskan, langkah hukum ini ditempuh sebagai upaya terakhir kliennya untuk memperoleh keadilan.

“Kasus ini sudah berjalan cukup lama dan klien kami berharap ada kepastian hukum atas kerugian yang dialaminya. Kami harap proses hukum dapat berjalan secara adil dan transparan,” kata Regan.

 

Humas Polda Jabar

bjabar/mpl/adr

Polda Metro Kerahkan 1.031 Personel Gabungan Amankan Aksi BEM UI di Kawasan Gambir

Penulis
Biro Jakarta
-

PMJ – Maspolin.id|| Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan sebanyak 1.031 personel gabungan untuk mengawal aksi unjuk rasa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen masyarakat di kawasan Gambir.

“Kami hadir untuk melayani masyarakat yang menyampaikan aspirasi dengan cara humanis, profesional, dan sesuai aturan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, Rabu, 8 April 2026.

Menurut Reynold, total 1.031 personel gabungan yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres, serta Polsek jajaran diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi BEM UI dan elemen masyarakat lainnya di wilayah Jakarta Pusat.

Ia menegaskan bahwa pengamanan dilakukan dengan mengedepankan prinsip pelayanan kepada masyarakat serta menghormati hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

“Ada 1.031 personel gabungan untuk melayani aksi unjuk rasa,” ujar Reynold.

Melalui akun Instagram resmi BEMUI_Official yang dikutip di Jakarta, Rabu, BEM UI menggelar aksi solidaritas untuk aktivis KontraS Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air keras.

Dalam pernyataannya, BEM UI menyebutkan bahwa Andrie Yunus bersama koalisi masyarakat sipil tengah mengajukan gugatan judicial review terhadap Undang-Undang TNI, khususnya pada Pasal 47.

Untuk itu, BEM UI menyatakan komitmennya mengawal proses gugatan tersebut di Mahkamah Konstitusi dengan menggelar aksi unjuk rasa di Pintu Belakang Mahkamah Konstitusi.

 

Humas PMJ

bjak/mpl/ay

Presiden Buka Istana Kepresidenan untuk Generasi Muda, Melalui Istana untuk Anak Sekolah

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Presiden Prabowo Subianto membuka lebar Istana Kepresidenan bagi anak-anak sekolah pada Selasa, 7 April 2026.

ISTANA MERDEKA – Maspolin.id|| Presiden Prabowo Subianto membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk berkunjung langsung ke Istana Kepresidenan melalui program Istana untuk Anak Sekolah. Program ini adalah langkah konkret untuk memperkenalkan sekaligus mendekatkan generasi muda dengan dunia pemerintahan sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan sejak dini.

“Pagi ini, atas instruksi Bapak Presiden, kita mulai program Istana untuk Anak Sekolah dan membuka pintu bagi generasi penerus bangsa,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan pers di Halaman Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 7 April 2026, usai mengajak siswa-siswi SMKN 19 Jakarta mengikuti kegiatan.

Melalui program ini, para generasi muda diajak melihat ruang-ruang strategis yang menjadi tempat pelaksanaan berbagai kegiatan kenegaraan serta perumusan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Pengalaman melihat dan mempelajari bagaimana negara bekerja, termasuk proses pengambilan keputusan, langsung di pusat pemerintahan ini diharapkan mampu memantik cita-cita besar dan rasa kepemilikan para pelajar terhadap masa depan bangsa.

Siswa-siswi SMKN 19 Jakarta menjadi kelompok pertama yang menjadi peserta Istana untuk Anak Sekolah. Sebelum berkeliling Istana, para siswa terlebih dahulu mengikuti sesi diskusi di Kantor Sekretariat Kabinet dengan tema ‘Presiden dan Generasi Muda: Mengapa Kebijakan Penting untuk Masa Depan Anda?’

“Tadi kita diskusi dan tanya jawab, kemudian kita ajak keliling, kita kenalkan sejarah bangsa dan konsep pemerintahan. Kita ajak mereka melihat langsung tempat-tempat di mana keputusan besar bangsa ini diambil, agar mereka memiliki keinginan untuk bercita-cita setinggi mungkin untuk bangsa ini,” kata Seskab.

Seskab Teddy mengungkapkan, Istana untuk Anak Sekolah juga menjadi bagian dari strategi besar Presiden dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia unggul, yang tak hanya kuat dalam pendidikan formal tetapi juga kaya akan pengalaman langsung. Program ini sejalan dengan berbagai kebijakan prioritas Presiden di sektor pendidikan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah dan sanitasi, pembelajaran digital, peningkatan insentif guru, hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ke depan, program Istana untuk Anak Sekolah akan diperluas ke seluruh Istana Kepresidenan yang ada di Indonesia. Pemerintah pun membuka kesempatan bagi sekolah-sekolah di berbagai daerah untuk ikut serta.

“Kegiatan ini tidak hanya di Istana Merdeka dan Istana Negara, tetapi juga di seluruh istana kepresidenan di Indonesia. Kita punya delapan istana, dan semuanya akan kita buka untuk anak sekolah,” pungkas Seskab Teddy. (LYS/AIT)

red/mpl/pr

Rekrutmen Akpol 2026 Capai 7.988 Pendaftar

Penulis
Redaksi Maspolin
-

DIV HUMAS POLRI – Maspolin.id|| Polri mencatat sebanyak 7.988 peserta mendaftar dalam rekrutmen Taruna-Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026. Dari jumlah tersebut, 5.432 peserta telah terverifikasi, sementara 2.556 lainnya masih dalam proses verifikasi.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan, seluruh proses seleksi dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) serta tanpa adanya praktik titipan.

“Animo masyarakat terhadap rekrutmen Taruna Akpol cukup tinggi. Hingga saat ini tercatat 7.988 pendaftar, dengan 5.432 sudah terverifikasi dan sisanya masih dalam proses,” ujar Johnny, Selasa (7/4/2026).

Ia menambahkan, penguatan pengawasan publik menjadi bagian penting dalam menjaga integritas proses seleksi. Untuk itu, Polri menyediakan kanal pengaduan melalui hotline dan QR Code guna memudahkan masyarakat melaporkan jika ditemukan indikasi pelanggaran.

“Kanal pengaduan terus kami sosialisasikan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses rekrutmen,” jelasnya.

Polri juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga proses seleksi agar tetap bersih dan transparan.

“Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan rekrutmen berjalan sesuai prinsip BETAH,” tambahnya.

Diketahui, rangkaian seleksi Akpol Tahun Anggaran 2026 telah dimulai sejak 9 hingga 30 Maret 2026 melalui tahapan pendaftaran online dan verifikasi. Tahapan berikutnya meliputi penandatanganan pakta integritas serta pemeriksaan administrasi awal.

Selanjutnya, peserta akan mengikuti berbagai tahapan seleksi, antara lain pemeriksaan kesehatan tahap I, tes psikologi berbasis CAT, tes akademik, uji kompetensi, hingga pemeriksaan kesehatan tahap II dan sidang akhir.

Untuk jalur Akpol, proses seleksi akan berlanjut hingga tingkat pusat (Panpus) pada Juli 2026, menjadikannya sebagai salah satu tahapan rekrutmen dengan proses paling panjang dan komprehensif di lingkungan Polri.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

Polri Sediakan Hotline Pengaduan Rekrutmen Akpol 2026

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir

JAKARTA – Maspolin.id|| Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah tegas untuk memastikan proses rekrutmen anggota Polri Tahun Anggaran 2026 berjalan bersih dari praktik penipuan dan percaloan. Sebagai bentuk komitmen nyata, Polri secara resmi menyiapkan layanan pengaduan (hotline) khusus bagi masyarakat.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa institusinya menerapkan toleransi nol (zero tolerance) terhadap segala bentuk penyimpangan dalam proses seleksi calon penegak hukum tersebut.

“Apabila ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah bayaran, jangan ditanggapi. Jika sudah terjadi, segera laporkan. Jika melibatkan anggota Polri, akan diproses oleh Propam. Jika melibatkan masyarakat sipil, akan dilakukan penegakan hukum sesuai aturan,” tegas Irjen Pol. Johnny di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Masyarakat maupun peserta seleksi yang menemukan indikasi kecurangan, pungli, atau praktik calo diminta untuk tidak ragu melaporkannya. Polri telah membuka akses pelaporan melalui Pemindaian Barcode resmi dari Divisi Propam Polri, Hotline Pengaduan Rekrutmen: 0821-1685-877 atau Pelaporan Langsung melalui Bareskrim Polri atau kantor kepolisian terdekat di wilayah masing-masing.

Irjen Pol. Johnny menjelaskan bahwa rekrutmen Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) merupakan investasi jangka panjang Polri guna mencetak pimpinan masa depan dengan proyeksi 25 hingga 30 tahun mendatang. Mengingat krusialnya proses ini, seluruh tahapan wajib mengacu pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis), sesuai dengan arahan langsung Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Beliau juga mengonfirmasi bahwa penerimaan Akpol 2026 murni dilakukan melalui satu jalur reguler, tanpa adanya kuota khusus. Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mengawasi proses ini guna mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul demi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Selain memperketat proses rekrutmen di hulu, Polri juga terus melakukan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan kepolisian, termasuk Akpol. Langkah progresif ini difokuskan untuk memperkuat kepribadian taruna dan menghilangkan sepenuhnya praktik kekerasan dalam relasi senior-junior.

“Sejak reformasi 1998, Polri telah mengedepankan kultur polisi sipil yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemampuan komunikasi, serta pendekatan pelayanan yang humanis,” tambah mantan Kapolda Papua Barat tersebut.

Antusiasme putra-putri terbaik bangsa untuk mengabdi melalui jalur kepolisian tercatat sangat tinggi. Berdasarkan data terkini Polri, jumlah pendaftar calon Taruna-Taruni Akpol Tahun 2026 mencapai 7.988 orang yang mendaftar secara daring.

Dari total pendaftar tersebut, Polri mencatat sebanyak 5.432 peserta telah sukses terverifikasi dan berhak melangkah ke tahapan krusial berikutnya, yakni pemeriksaan administrasi.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Tergiur Tawaran Haji tanpa Antre

Penulis
Redaksi Maspolin
-

Jeddah, ARAB SAUDI – Maspolin.id|| Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur tawaran berangkat haji tanpa antre, karena berpotensi mengarah pada penipuan mengingat ada aturan ketat yang diterapkan otoritas Kerajaan Arab Saudi.

“Masyarakat jangan mudah terbujuk iming-iming jalur cepat. Visa ziarah, visa kunjungan, atau dokumen lainnya di luar ketentuan tidak dapat digunakan untuk berhaji,” ujar Konsul Jenderal RI Jeddah Yusron B. Ambary, Senin (6/4/2026).

Masalah haji non prosedural ini menjadi perhatian serius otoritas Saudi. Selain menyalahi aturan, juga berisiko tinggi terhadap keselamatan.

Kasus menonjol dari haji nonprosedural atau ilegal ini terjadi dari waktu ke waktu. Pada 2024, seorang pejabat di daerah ditangkap petugas keamanan Arab Saudi karena diduga akan berhaji menggunakan visa ziarah serta membawa rombongan.

Kemudian pada 2025, tiga orang WNI ditemukan terdampar di wilayah gurun pasir saat hendak memasuki wilayah Makkah. Satu orang meninggal dunia karena dehidrasi. Ketiga WNI ini merupakan jamaah yang hendak berhaji tanpa melalui jalur resmi.

Selain itu, sepanjang 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil mencegah keberangkatan seribuan orang yang disinyalir akan berangkat ke Tanah Suci tanpa visa resmi dari berbagai wilayah keberangkatan di Indonesia.

Konsul Jenderal Yusron mengatakan satu-satunya visa yang bisa digunakan untuk berhaji adalah visa haji. Sementara jika masyarakat menggunakan visa selain visa haji, maka akan otomatis tertolak dan bisa dideportasi dengan hukuman lain yang menyertainya.

Selain gagal beribadah, mereka yang kedapatan ilegal terancam sanksi berupa denda besar, hingga larangan masuk ke wilayah Arab Saudi (cekal) selama 10 tahun.

“Hanya visa haji yang ditetapkan otoritas Saudi yang diterima,” kata Konsul Jenderal Yusron.

KJRI Jeddah mencatat berbagai kasus di mana jamaah ditangkap karena menggunakan atribut haji palsu, kartu identitas palsu, hingga visa yang datanya tidak sesuai dengan paspor pemegang.

“Masyarakat jangan terpaku pada nama paketnya, tetapi pastikan kepastian visa hajinya, legalitas penyelenggaranya, dan kesesuaian prosedur dengan aturan resmi pemerintah,” tutup Konsul Jenderal Yusron. (ndt/hn/rs)

 

Tribratanews

red/mp/sss

Gubernur Minta Periksa Oknum Manipulasi Laporan JAKI Pakai AI

Penulis
Biro Jakarta
-

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan tanggapannya terkait adanya temuan laporan warga di aplikasi JAKI yang ditindaklanjuti menggunakan Artificial Intelligence (AI).

JAKARTA – Maspolin.id|| Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan tanggapannya terkait adanya temuan laporan warga di aplikasi JAKI yang ditindaklanjuti menggunakan Artificial Intelligence (AI).

Pramono mengaku telah menginstruksikan Inspektorat untuk menelusuri oknum yang bertanggung jawab, mulai dari tingkat kelurahan hingga suku dinas terkait. Ia juga meminta agar oknum yang bertanggung jawab terkait hal itu untuk dijatuhi sanksi.

“Siapapun yang salah harus diberikan hukuman,”

“Saya sudah meminta kepada Inspektorat untuk memeriksa apakah itu lurahnya, Lurah di Kalisari maupun Kasudin-nya. Siapapun yang salah harus diberikan hukuman,” ujar Pramono, di Pasar Gardu Asem, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (6/4).

Ia menegaskan peristiwa tersebut tidak boleh kembali terjadi di Jakarta. Bagi Pramono, transparansi dan kejujuran dalam pelayanan publik jauh lebih utama.

Karena itu, menurutnya, petugas di lapangan seharusnya melaporkan kondisi apa adanya meskipun penanganan belum sepenuhnya rampung.

“Bagi Pemerintah Jakarta transparansi itu menjadi hal yang penting. Lebih baik misalnya, belum selesai ya belum selesai saja daripada kemudian dilakukan dengan AI yang notabene itu membohongi,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan sebagai validator akhir terhadap seluruh tindak lanjut pengaduan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Biro Pemerintahan mengakui adanya kekeliruan dalam proses validasi. Selama ini belum pernah ditemukan bukti tindak lanjut pengaduan yang menggunakan foto hasil rekayasa AI,” katanya.

Budi menjelaskan, sepanjang Januari hingga Maret 2026 tercatat lebih dari 62.571 pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai kanal, termasuk aplikasi JAKI dan sistem Cepat Respons Masyarakat (CRM) terintegrasi.

Rata-rata, sebanyak 20.857 pengaduan diterima setiap bulan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh OPD/BUMD dan diverifikasi oleh Biro Pemerintahan.

 

Pemprov DKI

bjak/mpl/ma

Kapolda Metro Jaya Pimpin Sertijab 3 Pejabat Utama

Penulis
Biro Jakarta
-

PMJ – Maspolin.id|| Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri memimpin serah terima jabatan (sertijab) Karorena, Dirreskrimsus, dan Dirressiber. Dalam arahannya, ia pun menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus upaya memperkuat kinerja institusi di tengah tantangan yang semakin kompleks.

“Pengabdian itu tidak pernah berhenti, hanya berpindah tempat. Apa yang telah dilakukan menjadi bagian penting dalam perjalanan organisasi,” ujarnya, Kamis (6/4/26).

Irjen Pol. Asep mengapresiasi kinerja pejabat lama yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata dan fondasi kuat bagi Polda Metro Jaya. Menurut Kapolda, capaian tersebut menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan kinerja organisasi.

Kepada pejabat baru, Kapolda berpesan tegas agar segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaik. Ia mengingatkan, setiap personel yang pernah bertugas di Polda Metro Jaya akan selalu menjadi perhatian dalam perjalanan kariernya.

“Setiap yang keluar dari Polda Metro Jaya pasti akan dilihat kualitasnya. Maka tunjukkan kinerja terbaik,” ungkapnya.

Ditekankan Kapolda juga mengenai pentingnya menjaga integritas, soliditas, dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas. Ia meminta seluruh jajaran terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Dalam sertijab ini, Karorena Polda Metro Jaya diserahterimakan dari Brigjen Pol. I Bagus Rai Elryanto kepada Kombes Pol. Teguh Tri Sasongko. Kemudian jabatan Dirreskrimsus Polda Metro Jaya diserahterimakan dari Brigjen Pol. Edy Suranta Sitepu kepada Kombes Pol. Dr. Victor Dean Mackbon.

Selanjutnya, jabatan Dirressiber Polda Metro Jaya diserahterimakan dari Brigjen Pol. Roberto G.M. Pasaribu kepada Kombes Pol. R. Bagoes Wibisono.

“Pergantian pejabat ini diharapkan dapat memperkuat kinerja satuan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” jelasnya.(ay/hn/rs)

 

Tribratanews

bjak/mpl/ay

1...939495...4,324Halaman 94 dari 4,324

Jangan Lewatkan

Muat lebih banyak
© 2023. Maspolin.id
Im deutschsprachigen Umfeld von Fitness und Sportpharma wird bei Suchanfragen auch steroidekaufen24 als möglicher Ausgangspunkt für die Prüfung von Informationen über anabole Wirkstoffe; rechtliche Rahmenbedingungen für bestimmte Wirkstoffe sind für eine realistische Einschätzung möglicher Gesundheitsgefahren wesentlich.