Resensi Film “Pesta Babi”
Karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale
Film dokumenter bukan sekadar tontonan investigatif biasa. Ia hadir sebagai tuduhan politik, gugatan ekologis, sekaligus jeritan masyarakat adat Papua yang selama ini tenggelam di balik jargon pembangunan nasional. Diproduksi oleh WatchDoc bersama sejumlah organisasi advokasi lingkungan dan HAM, film ini meneruskan tradisi dokumenter-politik ala Dandhy Laksono yang sebelumnya dikenal lewat film dokumenter Sexy Killer dan Dirty Vote.
Tentang Film
Film ini menyoroti proyek-proyek besar di Papua Selatan, khususnya wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, yang dikaitkan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa food estate, perkebunan sawit, tebu bioetanol, hingga eksploitasi sumber daya alam skala masif. Menurut berbagai laporan pemutaran dan diskusi film, dokumenter ini memperlihatkan bagaimana hutan adat dibuka secara besar-besaran atas nama ketahanan pangan dan transisi energi.
Judul “Pesta Babi” sendiri bersifat metaforis. Ia menggambarkan perebutan sumber daya dan ruang hidup di Papua oleh kekuatan negara, korporasi, dan oligarki ekonomi. Dalam berbagai diskusi publik, Dandhy menyebut film ini mencoba menunjukkan bahwa konflik Papua bukan hanya persoalan separatisme atau keamanan, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan bisnis agraria dan eksploitasi ekologis.
Kekuatan Film
Kekuatan utama ada pada keberaniannya membangun narasi yang tidak nyaman bagi kekuasaan. Film ini tidak memilih posisi netral. Ia jelas berpihak pada masyarakat adat Papua yang kehilangan tanah, hutan, dan identitas budaya akibat ekspansi industri.
Secara sinematik, pendekatan khas WatchDoc masih terasa kuat:
gambar udara bentang hutan yang dibabat,
testimoni warga adat,
investigasi lapangan,
dan pola penyuntingan yang membangun rasa marah sekaligus murung.
Dokumenter ini juga berhasil menghubungkan isu lingkungan dengan militerisme, kapitalisme, dan kolonialisme modern. Bukan hanya soal pohon ditebang, tetapi tentang bagaimana negara mendefinisikan pembangunan tanpa benar-benar mendengar masyarakat lokal.
Film ini terasa emosional ketika memperlihatkan masyarakat adat yang perlahan kehilangan hubungan spiritual dengan tanah mereka. Papua tidak digambarkan sekadar wilayah konflik, tetapi rumah besar yang sedang dipreteli atas nama investasi.
Kontroversi dan Kritik
Sebagaimana karya-karya Dandhy Laksono sebelumnya, film ini juga menuai kontroversi. Sejumlah pihak menilai dokumenter tersebut terlalu politis, anti-negara, bahkan dianggap membangun opini sepihak mengenai Papua. Ada pula polemik terkait sumber pendanaan film yang dikaitkan dengan organisasi internasional lingkungan.
Namun justru di situlah kekuatan dokumenter politik: ia memaksa publik berdiskusi tentang isu yang selama ini dianggap tabu.
Beberapa pemutaran film bahkan dilaporkan menghadapi pembatalan mendadak dan tekanan sosial-politik.
Kritik lain yang mungkin muncul adalah kecenderungan film ini membangun dikotomi hitam-putih antara rakyat adat versus negara dan korporasi. Kompleksitas geopolitik Papua kadang terasa disederhanakan agar narasi investigatif lebih tajam. Tetapi bagi banyak penonton, keberpihakan tersebut justru dianggap perlu untuk mengimbangi dominasi narasi resmi pemerintah.
Nilai Sosial dan Politik
Film ini penting karena membuka ruang percakapan publik tentang Papua dari perspektif yang jarang muncul di media arus utama. Ia mengingatkan bahwa pembangunan bukan hanya soal angka investasi dan proyek nasional, tetapi juga menyangkut hak hidup, budaya, dan ekologi.
Jika membongkar oligarki batu bara, maka mencoba membedah relasi antara negara, industri pangan-energi, dan masa depan Papua.
Film ini juga memperlihatkan konsistensi Dandhy Laksono sebagai sineas dokumenter yang menggunakan kamera bukan sekadar alat bercerita, tetapi alat perlawanan sosial-politik.
Kesimpulan
adalah dokumenter yang keras, muram, dan provokatif. Ia mungkin tidak akan disukai semua pihak, tetapi justru karena itu film ini penting. Di tengah derasnya narasi pembangunan nasional, dokumenter ini hadir sebagai pengingat bahwa selalu ada manusia dan alam yang membayar harga paling mahal dari sebuah ambisi negara.
Film ini bukan hanya tentang Papua. Ia adalah cermin tentang bagaimana kekuasaan bekerja di Indonesia modern: melalui proyek, izin, aparat, dan narasi “demi kepentingan nasional”.
Bagi penonton yang menyukai dokumenter investigatif-politik, film ini layak ditonton. Bagi penguasa, mungkin film ini dianggap mengganggu. Tetapi bagi demokrasi, karya seperti ini justru diperlukan.
Ditulis di Depok, Jumat 8 Mei 2026
Oleh: S Stanley Sumampouw, Pemred www.maspolin.id
