Facebook Instagram X Youtube
28 C
Jakarta
Rabu, 30 September 26
Facebook Instagram X Youtube
Pers Ksatria dabn Bermartabat

Jaga Kesehatan Warga Terdampak Longsor Banjarnegara Polda Jateng Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis

Penulis
Biro Jawa Tengah
-

Banjarnegara, JAWA TENGAH – Maspolin.id|| Suasana pengungsian di Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, tak hanya dipenuhi rasa was-was karena ancaman longsor susulan, tetapi juga kelelahan fisik dan mental warga yang sudah berhari-hari harus meninggalkan rumah mereka. Di tengah situasi itu, tim kesehatan dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Jawa Tengah kembali hadir memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi para pengungsi pada Minggu (23/11/2025).

Pelayanan dilakukan di dua titik, yaitu Posko Asrama Haji Desa Pringamba dan Posko GOR Beji, yang menampung ratusan warga dari desa terdampak. Suasana hangat terlihat ketika para pengungsi satu per satu datang memeriksakan kesehatannya kepada tim medis yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter anak, petugas laboratorium, serta tenaga kesehatan lainnya.

Di tengah kondisi cuaca dingin pegunungan dan kurangnya istirahat, sejumlah keluhan kesehatan mulai bermunculan di tengah para pengungsi. Dari pemeriksaan, tercatat 167 warga menjalani pemeriksaan kesehatan.

Keluhan terbanyak meliputi ISPA (34 kasus), pusing (18), diare (10), hipertensi (15), hingga masalah pencernaan seperti dyspepsia (12). Pemeriksaan laboratorium sederhana juga dilakukan terhadap 65 pengungsi, disertai pemberian obat dan vitamin kepada 163 warga.

Kabiddokkes Polda Jateng, KBP drg. Agustinus menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan ini sangat penting untuk memastikan kondisi para pengungsi tetap stabil di tengah situasi darurat. Kehadiran Tim Dokkes untuk memastikan warga mendapatkan pemeriksaan yang layak, penanganan yang cepat, dan pendampingan medis yang bisa memberi rasa aman.

“Kami memahami bahwa para pengungsi sedang berada dalam kondisi sulit. Faktor cuaca, tekanan psikologis, serta lingkungan yang terbatas dapat memicu munculnya berbagai keluhan kesehatan. Kehadiran kami adalah untuk mendampingi mereka sekaligus sebagai upaya menjaga kondisi fisik dan kesehatan warga di tengah bencana,” jelasnya.

Pelayanan kesehatan turut mendapat apresiasi dari Ketua Umum Bhayangkari, Ibu Juliati Sigit Prabowo, yang pada kesempatan itu meninjau langsung kondisi para pengungsi serta fasilitas penanganan di lokasi. Kehadiran beliau, yang menyapa para pengungsi dan memberikan dukungan moral, turut menambah semangat tim kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik.

Menanggapi kegiatan pelayanan kesehatan ini, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, menyampaikan apresiasi atas dedikasi tim Dokkes yang terus bekerja di lapangan sejak hari pertama bencana. Artanto berharap layanan ini dapat menjaga kondisi kesehatan masyarakat dan membantu mereka tetap kuat menghadapi masa pemulihan ke depan

“Kami sangat menghargai kerja keras tim Dokkes yang dengan sigap memberikan layanan kesehatan bagi para pengungsi. Di tengah situasi darurat seperti ini, kehadiran mereka benar-benar memberikan ketenangan bagi warga,” tandas Artanto.

 

Humas Polda Jateng

bjateng/mpl/gg

Perkuat Operasi Kemanusiaan di Sumut, Polri Terjunkan Personel Dilengkapi Peralatan Teknologi Bencana

Penulis
Redaksi Maspolin
-

Upaya Polri dalam menangani rangkaian bencana alam di Sumatera Utara terus ditingkatkan seiring bertambahnya titik terdampak dan korban. Hingga saat ini, tercatat 20 kejadian bencana meliputi tanah longsor, banjir, serta pohon tumbang yang melanda enam kabupaten/kota. Banyak keluarga terdampak dan mengungsi akibat kerusakan rumah serta tertutupnya akses jalan utama.

Dengan situasi yang terus berkembang, Polri memperluas operasi kemanusiaan melalui penambahan personel dan teknologi pendukung di lapangan. Selain pengerahan personel Brimob, Samapta, serta Tim Dokkes, Polda Sumatera Utara turut mengirimkan kekuatan dari Bidang Teknologi Informasi (Bid TIK) untuk memperkuat komunikasi, pemantauan, dan pendataan di wilayah terdampak.

Pada Selasa (25/11/2025), sebanyak 8 personel Bid TIK Polda Sumut diberangkatkan untuk memperkuat Tim Tanggap Bencana di wilayah Sibolga dan sekitarnya. Mereka membawa perlengkapan teknologi tinggi untuk memastikan komunikasi darurat berjalan stabil di tengah kondisi medan yang terputus.

Personel Bid TIK yang diberangkatkan yakni, IPDA Danu (Katim), Briptu Haris (Tim Starlink), Briptu Rizki Candra (Tim Drone), Bripda Kamaluddin (Alkom), Bripda Hamid (Operator Komob), Bripda Aldy (Alkom), Bripda Juniarta (Tim Drone), dan PNS Kornelius (Ahli Mobile Repeater).

Peralatan pendukung yang dibawa untuk operasi kemanusiaan diantaranya, 50 unit HT Harris untuk komunikasi seluruh personel SAR di lapangan, 2 unit mobil repeater untuk memperkuat jaringan radio komunikasi di lokasi bencana, 1 unit mobil Komob sebagai fasilitas komunikasi satelit, 1 unit drone udara untuk pemantauan titik longsor, jalur tertutup, dan pencarian korban, serta 1 unit perangkat Starlink guna memastikan akses internet tetap tersedia di lokasi pengungsian dan posko darurat.

Tim Bid TIK diberangkatkan bersama pasukan Samapta dan Brimob yang juga ditugaskan untuk memperkuat evakuasi warga, membuka akses jalan terbatas, serta mendukung pencarian korban hilang.

Langkah ini menjadi bagian dari penguatan Polda Sumut di malam hari, setelah sebelumnya mengerahkan 1 SST Samapta, 2 Tim Dokkes, serta mempersiapkan penambahan 2 SST Samapta yang akan diberangkatkan pada esok pagi untuk memperluas jangkauan operasi.

Kapolda Sumut Irjen. Pol. Whisnu Hermawan Februanto, melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan bahwa penguatan dari Bid TIK menjadi unsur penting dalam percepatan penanganan bencana.

“Keberadaan alat komunikasi dan teknologi pemantauan dari Bid TIK sangat krusial dalam operasi kemanusiaan ini. Dengan jaringan yang stabil dan data lapangan yang akurat, proses evakuasi dan pencarian dapat dilakukan lebih cepat dan terarah. Polda Sumut memastikan seluruh sumber daya dikerahkan semaksimal mungkin demi keselamatan warga,” jelasnya.

Ferry juga mengingatkan warga untuk tetap waspada mengingat potensi hujan deras masih tinggi. Polri akan terus memperbarui informasi dan memastikan pelayanan kemanusiaan berjalan optimal hingga situasi benar-benar pulih.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

Berita dan Gambar: Bencana Alam di Sumatera Utara

Penulis
Redaksi Maspolin
-

SUMUT – Maspolin.id|| Polri menyampaikan perkembangan terbaru terkait bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Hingga Selasa (25/11/2025), Tercatat 20 kejadian bencana, terdiri dari 12 tanah longsor, 7 banjir, dan 1 pohon tumbang yang tersebar di 6 kabupaten/kota, yakni Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, dan Nias.

Peristiwa ini menyebabkan 19 warga menjadi korban, dengan rincian 10 orang meninggal dunia, 3 orang luka-luka, dan 6 orang masih dalam pencarian. Dampak kerusakan juga cukup luas, yaitu 2.393 kepala keluarga terdampak kerusakan rumah dan 445 warga harus mengungsi, sementara sejumlah akses jalan utama masih tertutup material longsor.

Di Tapanuli Tengah, tanah longsor pada pukul 07.00 WIB mengakibatkan 4 warga meninggal dan merusak satu rumah. Banjir yang terjadi sepanjang 17–22 November berdampak pada 1.902 KK serta memaksa 45 warga mengungsi. Di Mandailing Natal, longsor menutup Jembatan Aek Inumon II, sementara banjir di Muara Batang Gadis membuat 400 warga mengungsi dan merendam 470 rumah.

Di Tapanuli Selatan, insiden pohon tumbang menewaskan 1 warga dan melukai 1 orang lainnya. Tapanuli Utara mengalami 3 titik longsor yang mengakibatkan 1 warga luka-luka, merusak 2 rumah, serta menutup badan jalan. Kota Sibolga menjadi wilayah dengan dampak paling besar, dengan 6 kejadian longsor yang mengakibatkan 5 warga meninggal, 3 luka-luka, serta 4 warga masih dalam pencarian, dan merusak 17 rumah. Di Nias, longsor juga menutup akses jalan utama di Desa Hiligodu, Gunungsitoli.

Sejak laporan pertama masuk, Polri langsung bergerak cepat melakukan TPTKP, mengevakuasi warga, serta mengamankan dan mengatur lalu lintas di sejumlah titik terdampak. Upaya pencarian terhadap 6 warga yang belum ditemukan terus dilakukan bersama BPBD, Basarnas, TNI, dan unsur relawan. Sebagai penguatan, Sat Brimob Kompi Sipirok dan Kompi Siantar telah dikerahkan ke berbagai lokasi untuk membantu evakuasi, pencarian, serta pembukaan akses jalan.

Tidak hanya itu, Polda Sumut melalui Karo Ops, Kombes Pol Victor Togi Tambunan, melaporkan penggelaran kekuatan penuh Satbrimob sebanyak 4 SSK dalam rangka perbantuan SAR dan penanganan dampak bencana. Pada pukul 09.30 WIB, 1 SST Yon C Por dipimpin IPDA Slamet telah berada di Jalan Lintas Padang Sidempuan–Tarutung membantu evakuasi warga dan pengaturan lalu lintas sambil menunggu alat berat.

Pada waktu yang sama, 1 SST Yon C Por lainnya di bawah IPDA Erwinsyah S telah tiba di Desa Parsalakan, Tapanuli Tengah, untuk membantu evakuasi warga akibat jalan yang terputus oleh longsor. Di Kecamatan Batangtoru, 1 SST Yon C Por pimpinan IPDA Marbun telah berada di Batujomba menunggu eskavator untuk membuka badan jalan. Pukul 14.15 WIB, 1 SST Kompi 2 Yon B Por bergerak menuju Sibolga namun perjalanan tertunda karena membantu evakuasi kecelakaan lalu lintas di Simpang Marjarunjung sehingga waktu tempuh diperkirakan mencapai enam jam.

Penguatan juga terus dilakukan melalui unit-unit lain. 1 SST Makoyon B Por Tebing Tinggi di bawah AKP Achmad Fahri sedang mempersiapkan keberangkatan menuju Tapanuli Utara. 1 SSK Yon A Por Medan yang dipimpin Kompol Muhtar I. Kadoli, sedang mempersiapkan pergerakan menuju Sibolga, dan 2 SST Yon A Por di bawah AKP Alamsyah Surbakti bersiap bergerak menuju Tapanuli Tengah. Untuk dukungan di wilayah banjir, 2 SST Kompi 4 Yon C di bawah AKP Sandro Situngkir tengah bersiap bergerak menuju kawasan terdampak di Nias.

Pada Selasa (25/11) malam, Polda Sumut kembali mengerahkan dukungan tambahan berupa 1 SST Samapta, 2 Tim Dokkes, dan 1 Tim Bidang Teknologi Informasi (Bid TI) untuk memperkuat layanan evakuasi, kesehatan, komunikasi, dan pendataan di Tapanuli Tengah. Selain itu, besok pagi direncanakan akan diberangkatkan tambahan 2 SST Samapta untuk memperluas jangkauan penanganan dan memastikan seluruh wilayah terdampak mendapat perhatian penuh.

Bencana ini dipicu oleh tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah wilayah masih mencatat ketinggian banjir hingga 1 meter, sementara cuaca malam hari masih menunjukkan potensi hujan deras yang berisiko memicu bencana susulan. Polri mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjauhi kawasan rawan longsor maupun aliran banjir.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Polri akan terus hadir dan bekerja tanpa henti untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Keselamatan dan kemanusiaan adalah prioritas utama. Setiap perkembangan akan kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan dapat mengambil langkah aman,” ujarnya.

Trunoyudo menambahkan bahwa langkah cepat ini merupakan bagian dari Transformasi Polri agar semakin responsif, dekat, dan benar-benar dirasakan kehadirannya oleh masyarakat.

Polri memastikan seluruh kekuatan terus dikerahkan untuk menangani dampak bencana. Setiap upaya dilakukan dengan sepenuh hati guna memulihkan situasi dan memberikan perlindungan terbaik bagi warga.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

Tim Percepatan Reformasi Polri Himpun Aspirasi dari Berbagai Ormas dan LSM

Penulis
Redaksi Maspolin
-
(Dok. Div. Humas Polri)

JAKARTA – Maspolin.id|| Tim Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi dan sesi penyampaian pendapat bersama sejumlah lembaga masyarakat sipil pada Selasa (25/11/2025) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam doorstop usai pertemuan, Wakil Ketua Komite, Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Komite, Jimly Asshiddiqie, memaparkan poin-poin utama diskusi yang berlangsung sepanjang hari.

(Dok. Div. Humas Polri)

Yusril menjelaskan bahwa Komite menerima sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi, kritik, hingga masukan konstruktif terkait reformasi kepolisian.

“Agenda hari ini diisi dengan menerima delegasi berbagai ormas dan LSM yang menyampaikan aspirasi, saran, serta kritik kepada Komite Percepatan Reformasi Polri,” ujar Yusril.

Yusril merinci bahwa kelompok pertama yang diterima Komite adalah Gusdurian, Setara Institute, dan FKUB. Ketiga kelompok tersebut menyoroti penanganan kasus-kasus konflik keagamaan serta dugaan ketidakadilan bagi kelompok minoritas, seperti Syiah dan Ahmadiyah, terutama dalam penerapan penegakan hukum berbasis pidana di sejumlah daerah.

Kemudian, Komite juga berdialog dengan organisasi yang fokus pada isu pendampingan korban dan kekerasan, yaitu YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, PBHI, serta Vox Populi Institute Indonesia. Kelompok ini menyampaikan kritik dan masukan terkait regulasi yang mengatur Polri, termasuk aspek operasional, Peraturan Polri, serta implementasi KUHP dan KUHAP baru.

“Seluruh masukan tersebut akan kami pelajari, kami diskusikan, dan nantinya akan kami rangkum sebagai rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden,” tegas Yusril.

“InsyaAllah, Komite bekerja optimal dalam menyerap aspirasi dari seluruh kelompok masyarakat.”

Setelah itu, Jimly memberikan gambaran mengenai pola kerja dan agenda Komite dalam beberapa hari ke depan.

“Kami membagi tugas menjadi tiga grup. Hari ini giliran Pak Yusril memimpin pertemuan dengar pendapat. Besok pagi kami bertemu para pimpinan organisasi pers, siangnya dengan para aktivis dan lawyer, dan sorenya dengan LSM yang bergerak di bidang pertambangan dan konflik agraria,” jelas Jimly.

Jimly menambahkan bahwa rangkaian pertemuan akan berlangsung hingga 9 Desember sebelum Komite menggelar rapat internal untuk merumuskan rekomendasi final.

“Setelah seluruh proses dengar pendapat selesai, kami akan mengadakan rapat internal untuk menentukan sikap dan langkah reformasi kebijakan. Jika menyangkut perubahan undang-undang, akan kami dorong menjadi RUU. Jika hanya operasional, akan langsung kami rekomendasikan ke internal Polri,” tuturnya.

“Pendapat resmi Komite akan disampaikan setelah keputusan bersama pada bulan kedua.” imbuhnya.

Audiensi ini menjadi bagian dari langkah strategis Tim Percepatan Reformasi Polri dalam menghimpun pandangan dari berbagai elemen masyarakat guna memperkuat agenda reformasi di tubuh Kepolisian.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

Pemprov DKI Percepat Perbaikan Tanggul Pantai Mutiara

Penulis
Biro Jakarta
-

JAKARTA – Maspolin.id|| Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merespons cepat informasi yang beredar di media sosial terkait adanya tanggul rembes di kawasan Pantai Mutiara, Jakarta Utara.

“menjaga keselamatan warga,”

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyampaikan, telah melakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi aktual di lokasi. Selain itu, pemetaan juga tengah dilakukan pada tanggul-tanggul di pesisir pantai yang terindikasi dan berpotensi mengalami rembes maupun kebocoran.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum mengatakan, pihaknya fokus pada perencanaan kelanjutan pembangunan tanggul di Pantai Mutiara.

“Untuk tanggul di Pantai Mutiara, Dinas SDA DKI Jakarta saat ini sedang melaksanakan tahap perencanaan dengan elevasi tanggul yang akan lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tanggul saat ini,” ungkapnya, Senin (25/11).

Ika menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta juga terus mempercepat pembangunan Tanggul Pengaman Pantai (NCICD) di kawasan Pantai Mutiara untuk melindungi warga dari ancaman banjir rob dan kenaikan muka air laut.

Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada area yang padat penduduk dan berisiko tinggi terdampak luapan air laut.

Ia menjelaskan, hingga saat ini, 390 meter tanggul telah selesai dibangun, sementara 530 meter masuk tahap lelang untuk pekerjaan tahun 2025–2027.

“Upaya ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan warga, melindungi aset permukiman, serta mencegah kerugian sosial-ekonomi akibat banjir rob,” ujarnya.

Ika menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pembangunan dan perbaikan tanggul menjadi langkah strategis untuk mewujudkan Jakarta yang lebih aman dan tangguh menghadapi perubahan iklim.

“Dengan percepatan penanganan di Pantai Mutiara, pemerintah berharap perlindungan bagi warga pesisir semakin optimal sehingga kawasan tersebut dapat terhindar dari risiko banjir rob di masa mendatang,” tandasnya.

 

Pemprov DKI

bjak/mpl/sc

ETLE Rekam 33 Ribu Pelanggaran dalam Minggu Pertama Operasi Zebra Jaya

Penulis
Biro Jakarta
-

JAKARTA – Maspolin.id|| Operasi Zebra Jaya 2025 telah berjalan selama sepekan. Sejak dimulai pada 17 November, kamera ETLE mencatat ribuan pelanggaran setiap hari. Mayoritas pelanggar masih didominasi pengendara motor.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melaporkan total 33.484 pelanggaran dalam tujuh hari pertama. Angka ini menunjukkan kepadatan aktivitas penegakan yang berlangsung di seluruh wilayah Jakarta.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin mengatakan sebagian besar pelanggaran tersebut terekam otomatis oleh sistem.

“Selama tujuh hari, ada 20.760 pelanggaran roda dua yang ter-capture kamera ETLE dan 12.724 pelanggaran roda empat yang ter-capture kamera ETLE,” ujarnya di Jakarta, Senin (24/11).

Ia menambahkan bahwa klasifikasi rinci masih dalam proses pemetaan, namun pola pelanggarannya sudah terlihat jelas.

Untuk motor, tren pelanggarannya relatif tidak berubah. Pelanggaran masih berupa tidak menggunakan helm, melawan arus, dan tidak menggunakan pelat nomor kendaraan.

“Untuk roda dua, paling banyak pelanggaran tidak menggunakan helm SNI, melawan arus, dan tidak menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB),” jelas Komarudin.

Ketiga jenis ini kembali menjadi sorotan karena berdampak langsung pada keselamatan.

Pada kendaraan roda empat, pelanggaran yang menonjol adalah kebiasaan pengemudi mengabaikan aturan dasar keselamatan.

Kombes Pol Komarudin menegaskan dua tindakan yang paling sering terjadi. Pengemudi banyak terjaring ETLE karena tidak memakai sabuk pengaman atau bermain ponsel saat berkendara.

Operasi Zebra Jaya 2025 menurunkan hampir tiga ribu personel dari berbagai unsur selama dua pekan. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono menegaskan komitmen dalam pelaksanaan operasi.

“Operasi ini melibatkan 2.939 personel yang terdiri dari personel satgas daerah, satgas polres dengan dukungan penuh dari jajaran TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan seluruh stakeholder lainnya,” jelas Brigjen Pol Dekananto.

Ia menekankan bahwa operasi ini bukan sekadar razia, melainkan upaya sistematis menekan angka pelanggaran dan kecelakaan.

Brigjen Pol Dekananto juga mengungkap situasi yang perlu mendapatkan perhatian serius.

“Data yang cukup mengkhawatirkan, sepanjang Januari–Oktober 2025, terjadi 11.604 kecelakaan, menyebabkan 659 korban jiwa. Sementara pelanggaran lalu lintas mencapai 505.441 kasus, naik signifikan dibanding periode yang sama tahun 2024,” jelasnya.

Lonjakan kasus inilah yang menjadi alasan kuat pelaksanaan operasi secara masif.

Selain ETLE, penindakan langsung tetap dilakukan untuk pelanggaran yang tidak bisa menunggu, seperti melanggar lampu lalu lintas, balap liar, hingga mengemudi di bawah pengaruh alkohol.

“Seperti yang banyak sekali terjadi, melanggar traffic light, balap liar, pengemudi yang dibawa pengaruh alkohol, ini juga harus dilakukan. Tidak mungkin kita harus menunggu ETLE lagi. Ini langsung dilakukan tilang konvensional,” kata Dekananto.

Dengan kombinasi ETLE dan patroli personel, Polda Metro Jaya menargetkan peningkatan disiplin dan penurunan pelanggaran secara signifikan selama Operasi Zebra berlangsung.

 

Humas Korlantas Polri

bjak/mpl/apl

Presiden Prabowo Terima Laporan Wapres Gibran Usai Hadiri KTT G20 di Johannesburg

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 25 November 2025. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA – Maspolin.id|| Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 25 November 2025. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, di mana Wapres Gibran hadir mewakili Presiden Prabowo.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wapres Gibran kembali ke Jakarta setelah mengikuti seluruh rangkaian forum global tersebut. “Wakil Presiden RI (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kembali ke Jakarta pada Senin (24/11/2025) setelah mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan,” tulis Seskab Teddy.

Menurut Seskab Teddy, setibanya di Tanah Air, Wapres Gibran langsung melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai hasil pembahasan serta tindak lanjut sejumlah kerja sama internasional yang diperoleh dalam forum tersebut. “Setibanya di Jakarta, Wapres Gibran melaporkan hasil KTT G20 kepada Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan dan kerja sama internasional yang telah dibahas,” ungkap Seskab Teddy.

Seskab Teddy dalam keterangannya juga menjelaskan bahwa Wapres Gibran berpartisipasi aktif dalam sejumlah sesi penting G20. Dalam forum tersebut, Wapres menegaskan komitmen Indonesia untuk terlibat aktif dalam pembangunan ekosistem teknologi global.

“Ia juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong pemerataan akses teknologi serta kemitraan global yang berkeadilan,” ungkap Seskab Teddy.

Selain menyampaikan laporan substantif, Wapres Gibran juga membawa pesan dari sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan yang ditemuinya selama rangkaian G20. “Selain itu, Wapres Gibran juga menyampaikan salam hangat dari para pemimpin dunia kepada Presiden Prabowo sebagai bentuk penghormatan dan hubungan diplomatik yang erat,” ucap Seskab Teddy. (BPMI Setpres)

red/mpl/pr

Presiden Prabowo Resmi Tandatangani Rehabilitasi Direksi ASDP dan Ira Puspadewi Usai Kajian Mendalam DPR dan Pemerintah

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan keterangan pers bersama di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 25 November 2025. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA – Maspolin.id|| Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan keterangan pers bersama di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 25 November 2025. Pernyataan ini disampaikan untuk menjelaskan tindak lanjut pemerintah atas aspirasi publik terkait perkembangan perkara hukum yang menimpa sejumlah pejabat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sejak Juli 2024.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa lembaganya telah menerima berbagai aspirasi dan laporan dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi di ASDP. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, DPR melalui Komisi Hukum melakukan kajian mendalam atas perkara yang mulai diselidiki sejak Juli 2024.

“Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah, terhadap perkara nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Muhammad Adhi Caksono,” ujar Wakil Ketua DPR dalam keterangan persnya kepada awak media.

Wakil Ketua DPR menegaskan bahwa proses komunikasi intensif antara DPR dan pemerintah menghasilkan keputusan penting pada hari ini. “Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut,” ungkap Wakil Ketua DPR.

Menindaklanjuti penjelasan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan kronologi kajian pemerintah sebelum keputusan rehabilitasi ditetapkan. Menteri Pras menjelaskan bahwa permohonan masyarakat terhadap berbagai kasus hukum telah melalui proses telaah menyeluruh oleh kementerian terkait.

“Segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi, dan itu ada jumlahnya banyak sekali yang dalam prosesnya kemudian dilakukan pengkajian-pengkajian, dilakukan telaah-telaah dari berbagai sisi termasuk dari pakar-pakar hukum,” ucap Menteri Pras.

Atas permohonan rehabilitasi yang diajukan DPR, Menteri Hukum kemudian mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk memberikan pertimbangan. Mentrei Pras menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memutuskan untuk menggunakan hak rehabilitasi kepada tiga pejabat ASDP tersebut.

“Berdasarkan permohonan dari Kementerian Hukum, Bapak Presiden memberikan persetujuan dan alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan dan kami bertiga diminta untuk menyampaikan ke publik,” jelasnya.

Menteri Pras pun memastikan bahwa seluruh proses selanjutnya akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. “Untuk selanjutnya supaya kita proses bagaimana peraturan perundang-undangannya berlaku,” tutup Menteri Pras.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah rehabilitasi ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan keadilan hukum yang benar-benar berpihak pada kebenaran dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam perspektif pemerintah, keadilan hukum bukan sekadar proses formal, tetapi juga menyangkut kejujuran dalam menilai fakta, objektivitas dalam mengambil keputusan, dan keberanian negara untuk memperbaiki apabila ditemukan ketidaktepatan dalam penegakan hukum. Rehabilitasi bagi para Direksi ASDP ini menjadi contoh bahwa negara siap bertindak ketika fakta menunjukkan perlunya pemulihan nama baik seseorang. (BPMI Setpres)

red/mpl/pr

Ira Puspadewi Langsung Bebas, Presiden Prabowo Berikan Rehabilitasi

Penulis
Redaksi Maspolin
-
KOMPAS.com/ANTONIUS ADITYA MAHENDRA/KOMPAS.com/ANTONIUS ADITYA MAHENDRA

JAKARTA, (KOMPAS.com) – Maspolin.id|| Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjamin mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi bisa langsung bebas setelah mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo sebelumnya telah menandatangani surat rehabilitasi Ira pada sore tadi. “Kira-kira begitulah,” kata Prasetyo, saat ditemui di Istana, Jakarta, Selasa (25/11/2025). Terkait pertimbangan kenapa Prabowo memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi, Prasetyo tidak menjawab secara jelas.

“Banyak kan tadi,” kata Prasetyo, sambil melambaikan tangan.

Selain Ira, ada dua eks pejabat ASDP lainnya yang juga terlibat, yakni Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono, yang mana mereka juga diberikan rehabilitasi. “Setelah DPR RI menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta ke komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap penyelidikan yang mulai dilakukan sejak Juli 2024,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di Istana, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

“Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut,” imbuh dia.

Adapun Ira Puspadewi dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara. Ira Puspadewi dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi terkait kerja sama usaha (KSU) dan proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada periode 2019–2022.

“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ira Puspadewi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan penjara, dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara,” kata Hakim Ketua Sunoto, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikutip pada Selasa (25/11/2025).

Selain Ira, dua pejabat ASDP lainnya juga menerima vonis dengan kasus serupa. Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Muhammad Yusuf Hadi, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Harry Muhammad Adhi Caksono, masing-masing dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

 

** Artikel ini juga dimuat di Kompas.com, edisi 25 November 2025.

 

red/mpl/pr

Trauma Healing untuk Anak – anak di Pengungsian Dampak Erupsi Gunung Semeru

Penulis
Biro Jawa Timur
-

Lumajang, JAWA TIMUR – Maspolin.id|| Polda Jawa Timur bersama Polres Lumajang menggelar kegiatan trauma healing bagi anak-anak pengungsi terdampak erupsi Gunung Semeru di sejumlah titik pengungsian di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Minggu (23/11/2025). Kegiatan ini dilakukan untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak yang harus meninggalkan rumah akibat meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Semeru.

Seperti halnya Puluhan anak – anak pengungsi di SD Negeri 4 Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang terlihat kembali ceria setelah mengikuti kegiatan trauma healing oleh personel Polda Jatim dan Polres Lumajang.

Dalam kegiatan tersebut, personel Polda Jatim dan Polwan Polres Lumajang menghadirkan berbagai aktivitas hiburan seperti permainan edukatif, bernyanyi bersama, pembagian hadiah, hingga kegiatan menggambar.

Pendekatan ini bertujuan memberikan suasana aman, nyaman, dan ceria bagi anak-anak di tengah situasi bencana.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, mengatakan bahwa trauma healing menjadi langkah penting dalam penanganan pascabencana, terutama bagi anak-anak yang rentan mengalami tekanan psikologis.

Abast mengatakan Polda Jatim bersama Polres Lumajang akan terus berupaya memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak melalui kegiatan trauma healing.

“Harapannya agar anak-anak dapat merasa lebih tenang, kembali ceria, dan tidak terus dibayangi rasa takut akibat erupsi Gunung Semeru,” kata Abast.

Abast menegaskan bahwa kehadiran Polri di lokasi pengungsian merupakan bagian dari komitmen untuk memberikan pelayanan kemanusiaan dan memastikan seluruh korban, termasuk anak-anak, mendapatkan perhatian dan perlindungan.

“Kami tidak hanya fokus pada aspek pengamanan dan evakuasi, tetapi juga pemulihan mental para pengungsi,” tegas Abast.

Terakhir, Abast menekankan bahwa anak-anak adalah kelompok yang paling membutuhkan dukungan, sehingga kegiatan pendampingan akan terus dilakukan selama masa tanggap darurat.

Para pengungsi, khususnya para orang tua, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh Polda Jatim dan Polres Lumajang.

Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus diadakan hingga kondisi kembali normal.

Kegiatan trauma healing ini merupakan bagian dari rangkaian respons cepat Polri dalam membantu masyarakat terdampak bencana, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga yang sedang mengalami situasi sulit.

 

Humas Polda Jatim

bjatim/mpl/ls

1...161162163...4,315Halaman 162 dari 4,315

 

 

Jangan Lewatkan

Muat lebih banyak
Dittipidnarkoba

Bareskrim Polri Gagalkan Peredaran 5 Kg Narkoba Jenis Etomidate Asal Malaysia

Redaksi Maspolin -
BARESKRIM POLRI - Maspolin.id|| Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menggagalkan peredaran narkotika jenis baru, Etomidate, seberat...

Peredaran 46,6 Kg Sabu Diduga dari Malaysia Digagalkan Polres Langsa

Polres Langsa

Polisi Kumpulkan Keterangan Saksi untuk Kasus Pelecehan Siswi

Pencabulan

Wakapolri Pastikan Kesiapan 5.250 Personel Amankan Laga Indonesia vs Malaysia

Mabes Pol
© 2023. Maspolin.id
Im deutschsprachigen Umfeld von Fitness und Sportpharma wird bei Suchanfragen auch steroidekaufen24 als möglicher Ausgangspunkt für die Prüfung von Informationen über anabole Wirkstoffe; rechtliche Rahmenbedingungen für bestimmte Wirkstoffe sind für eine realistische Einschätzung möglicher Gesundheitsgefahren wesentlich.