Facebook Instagram X Youtube
34.3 C
Jakarta
Jumat, 2 Oktober 26
Facebook Instagram X Youtube
Pers Ksatria dabn Bermartabat

Sosialisasi Whistle Blower System dan SP4N-LAPOR!

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Kabagdumas Rorenmin Itwasum Polri Kombes Pol Eko Trisnanto, selaku Wakil Ketua Penanggung Jawab Quick Wins Transformasi Polri.

JAKARTA – Maspolin.id|| Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri bersama Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sosialisasi Whistle Blower System (WBS) dan SP4N-LAPOR! secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (8/10/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program 4 Quick Wins Transformasi Polri, yang berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Kegiatan dipimpin oleh Kabagdumas Rorenmin Itwasum Polri Kombes Pol Eko Trisnanto, selaku Wakil Ketua Penanggung Jawab Quick Wins Transformasi Polri, serta dihadiri Kabagprodok Ropaminal Divpropam Polri Kombes Pol Gustav Robby Urbinas, dan perwakilan dari berbagai satuan kerja Polri seperti Baintelkam, Baharkam, dan Bareskrim.

Dalam arahannya, Kombes Pol Eko Trisnanto menegaskan bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat melalui sistem Dumas Presisi yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam memperkuat sistem pelayanan publik yang terbuka dan akuntabel.

“Melalui SP4N-LAPOR!, masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan prinsip no wrong door policy, sehingga setiap pengaduan akan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Selain itu, Eko juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas teknis dan komitmen pimpinan di seluruh jajaran Polri agar setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani secara profesional dan transparan.

Sementara itu, Kombes Pol Gustav Robby Urbinas dalam paparannya bertajuk “Quick Wins Whistle Blower System Akselerasi Transformasi Polri” menjelaskan bahwa WBS menjadi instrumen penting dalam mendeteksi pelanggaran disiplin, kode etik, maupun tindak pidana korupsi di internal Polri.

“WBS memberikan ruang aman bagi anggota yang beritikad baik untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut, dengan jaminan perlindungan hukum dan psikologis,” tegasnya.

Efektivitas WBS, imbuh Gustav Robby, tidak hanya bergantung pada sistem teknologi, tetapi juga pada konsistensi penegakan integritas di setiap lini organisasi.

Melalui sosialisasi ini, seluruh satuan kerja diharapkan dapat memahami mekanisme integrasi sistem pengaduan publik dan pelaporan internal, sehingga semakin memperkuat budaya integritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/nn

Rockefeller Foundation Apresiasi Inovasi Polri Dalam Pengembangan SPPG

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Rombongan dari Rockefeller Foundation yang melakukan kunjungan langsung ke SPPG Polri Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025). (Dok. Div. Humas Polri)

JAKARTA – Maspolin.id|| Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat perannya dalam mendukung visi Asta Cita Presiden melalui implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membangun Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Upaya inovatif ini mendapat apresiasi internasional dari Rockefeller Foundation yang melakukan kunjungan langsung ke SPPG Polri Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

Executive Vice President Rockefeller Foundation bidang Program Strategy, Elizabeth Yee, meninjau secara langsung proses operasional SPPG Polri Pejaten, mulai dari sistem produksi, mekanisme bisnis, hingga penerapan keamanan pangan (food security). Ia menilai SPPG Polri memiliki keunggulan dalam efisiensi, kecepatan kerja, dan tata kelola yang modern.

Rockefeller Foundation juga menyoroti pemanfaatan teknologi hidroponik, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta kapasitas dapur SPPG yang mampu memproduksi hingga 3.000 porsi makanan per hari dengan standar keamanan dan higienitas tinggi.

Selain itu, konsep security food yang diterapkan Polri turut mendapat pujian karena menjamin makanan yang didistribusikan tetap higienis, aman, dan halal. Sistem sanitasi dan kontrol mutu yang ketat menjadikan SPPG Polri sebagai model percontohan dalam penyelenggaraan pangan bergizi yang berkelanjutan.

Perwakilan Satgas MBG Polri, Brigjen Pol Ihsan Amin, menyampaikan bahwa kunjungan Rockefeller Foundation menjadi bentuk pengakuan atas transformasi peran Polri dalam mendukung pembangunan nasional di bidang pangan.

“SPPG Polri Pejaten kami kembangkan sebagai model bisnis sosial berkelanjutan yang melibatkan masyarakat sekitar, memastikan keamanan pangan, dan menerapkan sistem distribusi yang transparan dan akuntabel, terutama untuk wilayah 3T,” ujar Ihsan.

Dengan pendekatan sosial, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat, SPPG Polri Pejaten kini menjadi pionir nasional dalam tata kelola Program MBG. Inisiatif ini mencerminkan komitmen Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperluas pemerataan kesejahteraan hingga pelosok negeri.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/pr

Polda Banten Salurkan 160 Ton Jagung Hasil Panen Jagung Kuartal III Ke Bulog

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Polda Banten menyalurkan hasil panen jagung

Tangerang, BANTEN – Maspolin.id|| Polda Banten menyalurkan hasil panen jagung sebanyak 160 ton dari kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2025 kepada Perum Bulog. Penyaluran hasil panen ini merupakan salah satu upaya mendukung program ketahanan pangan nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Cibangkok, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, didampingi sejumlah pejabat tinggi pemerintah, TNI, dan Polri.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui produktivitas jagung di wilayah Banten. Selain kegiatan penanaman, turut dilakukan penyaluran hasil panen jagung Kuartal III kepada Perum Bulog.

Total 160 ton jagung dan hasil panen kelompok tani binaan di wilayah Banten tersebut dikirim menuju Gudang Bulog Kabupaten Serang menggunakan 20 unit truk dengan kapasitas 8 ton per truk. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat rantai distribusi hasil pertanian dan mendukung ketersediaan pangan di daerah Banten.

Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki menjelaskan, pihaknya berkomitmen mendukung program ketahanan pangan dan memastikan pelaksanaannya berjalan aman serta bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, ia menekankan bahwa kehadiran Polda Banten dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di wilayah hukum Polda Banten.

“Selain itu Polda Banten berkomitmen mendukung penuh setiap program ketahanan pangan yang dijalankan pemerintah. Melalui sinergi dan pengamanan terpadu, kami memastikan kegiatan penanaman hingga penyaluran hasil panen berjalan aman, lancar, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, ujar Kapolda Banten, Rabu (8/10/25).

Lebih lanjut ia menambahkan, keberhasilan ini menunjukkan bahwa kerja sama antara lintas sektor berjalan efektif dan solid. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan kelompok tani membuktikan bahwa kolaborasi yang baik mampu memperkuat rantai pasok pangan serta menjaga kestabilan ekonomi masyarakat.

Kami berharap kegiatan ini menjadi contoh nyata semangat gotong royong dan kolaborasi positif antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Melalui sinergi yang berkelanjutan, kami yakin program ketahanan pangan akan semakin kuat dan mampu memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Banten, jelas Kapolda Banten.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/pr

Penanaman Jagung Kuartal IV, Kapolda Banten: Bukti Nyata Kehadiran Polri

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Polda Banten menggelar kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV bertempat di Kampung Cibangkok dan Kampung Cibaregbeg, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Tangerang, BANTEN – Maspolin.id|| Polda Banten menggelar kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV bertempat di Kampung Cibangkok dan Kampung Cibaregbeg, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Kegiatan ini dipimpin Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang mewakili Presiden Republik Indonesia Jendral TNI Prabowo Subianto, didampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Dirut Perum Bulog Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, serta Forkopimda Provinsi Banten.

Dalam kesempatan tersebut, turut dilaksanakan berbagai rangkaian kegiatan antara lain peresmian 18 gudang jagung Polri, penyerahan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani, penebaran benih ikan nila, dan pelepasan hasil panen jagung Kuartal III. Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Sesuai arahan Presiden yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, cara kerja seperti ini harus terus kita lanjutkan dan tingkatkan, guna mewujudkan cita-cita swasembada pangan nasional. Ini adalah kerja bersama lintas instansi, kerja keroyokan,” jelas Kapolda Banten, Rabu (8/10/25).

Kapolda juga menyampaikan pernyataan Wakil Presiden bahwa Polri saat ini tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, namun juga berperan aktif dalam mendukung produktivitas pertanian nasional. Wakil Presiden menilai kolaborasi yang sangat baik antara Polri, Kementan, Forkopimda, Bulog, masyarakat, gapoktan, kampus, swasta hingga pesantren telah terealisasikan.

Irjen Pol. Hengki pun berpesan dan menekankan komitmen Kapolri terkait peran Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Kapolri menegaskan bahwa Polri terus berkomitmen dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui sinergi bersama berbagai kementerian dan lembaga, instansi pemerintah, para pemangku kepentingan, serta seluruh elemen masyarakat.

Ia juga menyampaikan data yang disampaikan Kapolri mengenai potensi dan capaian Program Ketahanan Pangan Polri. Dari total luas 554.105 hektare, telah ditanami jagung yang terdiri dari 484.771 hektare lahan binaan Polri dan 69.334 hektare lahan baku sawah.

“Sesuai arahan Kapolri, hingga saat ini potensi program ketahanan pangan Polri telah mencapai total 1,19 juta hektare lahan jagung, terdiri dari 881.743 hektare lahan binaan Polri dan 313.941 hektare lahan baku sawah,” jelas Kapolda.

Pada lahan yang telah ditanam selama periode Januari hingga September 2025, dihasilkan 2,83 juta ton jagung, terjadi peningkatan hasil panen pada setiap kuartal. Kapolda juga menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan secara serentak di 33 titik lokasi dengan total luas lahan mencapai 208 hektare.

“Penanaman jagung ini dilaksanakan serentak di 33 titik dengan total lahan 208 hektare. Kegiatan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Penanaman secara simbolis dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka di Kampung Cibangkok dan Kampung Cibaregbeg, dengan luas lahan yang ditanami mencapai 50 hektare,” ujar Irjen Pol. Hengki.

Lebih lanjut Kapolda Banten berharap kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani lokal serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Ini adalah salah satu wujud nyata kehadiran Polri dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/pr

Dorong Ketahanan Pangan dan Ekonomi Rakyat, Wapres Gibran Tebar 80 Ribu Bibit Ikan Nila di Banten

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menebar sebanyak 80.000 ekor bibit ikan nila di Kampung Cibangkok dan Kampung Cibaregbeg, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (08/10).

Tangerang, BANTEN – Maspolin.id|| Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menebar sebanyak 80.000 ekor bibit ikan nila di Kampung Cibangkok dan Kampung Cibaregbeg, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (08/10).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program nasional ketahanan pangan yang bertujuan memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan.

Penebaran bibit ikan nila itu disambut antusias warga setempat dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk jajaran Polda Banten yang turut hadir dalam mengamankan serta mendukung jalannya kegiatan.

Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, menyatakan bahwa kegiatan tersebut mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah dan Polri dalam menyukseskan program pembangunan nasional.

“Polda Banten berkomitmen mendukung penuh setiap kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan. Kegiatan penebaran bibit ikan nila ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendorong perekonomian daerah,” ujar Irjen Pol Hengki.

Ia menambahkan, program ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan pangan, tetapi juga upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan ini dengan baik. Dengan budidaya ikan nila, masyarakat bisa memperoleh sumber pangan bergizi sekaligus peluang ekonomi baru,” tambahnya.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat kepolisian, dan masyarakat, diharapkan program ketahanan pangan nasional yang digagas Presiden RI dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Banten.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/pr

Pemerintah Perkuat Hilirisasi Komoditas Pertanian, akan Buka 1,6 Juta Lapangan Kerja

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan keterangan pers kepada awak media usai rapat terbatas yang membahas ketahanan pangan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 9 Oktober 2025. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA – Maspolin.id|| Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi sektor pertanian sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 9 Oktober 2025.

“Added value-nya harus ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemudian mengurangi pengangguran,” ujar Amran dalam keterangannya.

Amran menegaskan bahwa potensi ekonomi dari hilirisasi komoditas kelapa sangat besar. “Kemudian kita hilirisasi nanti itu dari kelapa dalam menjadi coconut milk. Jadi ini VCO (Virgin Coconut Oil), harganya bisa naik 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat, kita hitungan rata-rata saja, itu bisa menghasilkan 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, kali lima puluh, itu menghasilkan 1.200 triliun, devisa. Itu baru kelapa,” imbuh Amran.

Selain kelapa, pemerintah juga menyiapkan hilirisasi untuk komoditas gambir yang selama ini menyuplai 80 persen kebutuhan dunia. Produk turunannya dapat digunakan untuk bahan tinta pemilu hingga kebutuhan rumah tangga. Langkah serupa juga diterapkan pada komoditas sawit yang dikuasai pemerintah. Amran menyebut bahwa tandan buah segar (TBS) akan diolah menjadi biofuel, minyak goreng, margarin, hingga mentega.

“Kami melakukan sekarang akselerasi hilirisasi kakao, mente, kelapa dalam, lada, dan lain-lain. Kita hilirisasi khususnya kelapa dalam, ini menarik. Ini bisa dilihat datanya 33 juta, tahun lalu hanya 29 juta ton,” imbuh Amran.

Selain mempercepat hilirisasi, pemerintah juga tengah mengoptimalkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk mendukung program pengembangan perkebunan dan hortikultura.

“Kita akan berikan benih, bibit, pada seluruh petani Indonesia. Kakao, kopi, kelapa dalam, mente, pala, itu kurang lebih 800 ribu hektare seluruh Indonesia, dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun,” pungkas Amran. (BPMI Sertpres)

red/mpl/sss

Pastikan Swasembada Pangan Nasional Tercapai dalam Waktu Dekat, Presiden Prabowo Pimpin Ratas

Penulis
Redaksi Maspolin
-
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan keterangan pers kepada awak media usai rapat terbatas yang membahas ketahanan pangan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 9 Oktober 2025. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA – Maspolin.id|| Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memenuhi target terwujudnya swasembada pangan nasional, khususnya beras. Arahan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang membahas ketahanan pangan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan menyampaikan bahwa target swasembada pangan akan tercapai dalam waktu dekat.

“Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan tidak ada arah melintang. 2 bulan ke depan kurang lebih 3 bulan. Insya Allah Indonesia tidak impor lagi. Tapi mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrim,” ujar Amran.

Menurut Amran, percepatan target tersebut diiringi dengan capaian produksi yang menggembirakan. Berdasarkan data BPS, produksi beras nasional hingga November 2025 mencapai 33,1 juta ton, dan diperkirakan meningkat menjadi 34 juta ton di akhir tahun. Angka tersebut naik 4 juta ton dibanding tahun sebelumnya.

“Ini menarik, produksi kita oleh FAO diprediksi kenaikannya adalah nomor 2 terbesar dunia setelah Brasil. Ini FAO,” imbuh Amran.

Kepala Negara juga memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Selain peningkatan produksi, pemerintah telah mencatat perbaikan indikator kesejahteraan petani. Amran menjelaskan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) kini mencapai 124,36. Nilai tersebut melampaui target pemerintah sebesar 110. Sementara itu, harga beras mengalami deflasi 0,13 persen pada September 2025 yang merupakan pertama kali dalam lima tahun terakhir.

Kinerja positif tersebut menjadi dasar optimisme bagi sektor pertanian untuk melanjutkan penguatan di subsektor lainnya. Setelah capaian produksi beras menunjukkan peningkatan, pemerintah mulai menyiapkan langkah lanjutan guna memperluas hasil serupa pada komoditas strategis lainnya.

“Inilah mimpi-mimpi besar kita, sektor pertanian. Setelah pangan, kita amankan, insyaallah tahun ini aman, kemudian kita bergerak ke perkebunan dan hortikultura, nanti bergerak terakhir di peternakan. Kita akan selesaikan satu per satu,” imbuh Amran. (BPMI Setpres)

red/mpl/sss

Warga Akui Pelayanan Cepat dan Ramah, Pembuatan SKCK Kini Lebih Mudah Lewat POLRI Super App

Penulis
Biro Jakarta
-

JAKARTA – Maspolin.id|| Kepolisian Republik Indonesia terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan. Salah satunya melalui layanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara online melalui aplikasi POLRI Super App, yang kini semakin memudahkan masyarakat.

Masyarakat tak perlu lagi antre panjang di kantor kepolisian. Proses pendaftaran dapat dilakukan langsung melalui smartphone dengan langkah-langkah sederhana, mulai dari instalasi aplikasi, verifikasi identitas, hingga pengunggahan dokumen persyaratan. Setelah registrasi selesai, pemohon hanya perlu datang ke kantor polisi pilihan untuk pencetakan SKCK.

“Cukup unduh aplikasi POLRI Super App di Play Store atau App Store, pilih menu SKCK, isi keperluan, unggah dokumen, dan cetak bukti registrasi online yang dikirimkan melalui e-mail. Setelah itu, datang ke kantor polisi sesuai pilihan untuk melakukan pencetakan SKCK,” jelas Ps.Kasi Yanmin Akp Wahyu Safaro Sahron

Kemudahan ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu pemohon, Ahmad Hasan, mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan.

“Saya sedang membuat SKCK secara online dan pelayanannya sangat baik, ramah, dan cepat. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya sistem online ini. Terima kasih kepada Polda Metro Jaya,” ujar Ahmad di lokasi pelayanan.

Melalui layanan digital ini, Polda Metro Jaya berharap proses administrasi kepolisian dapat semakin mudah diakses oleh masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.

 

Humas PMJ

bjak/mpl/ma

Penahanan Figha Lesmana Ditangguhkan Polda Metro Jaya

Penulis
Biro Jakarta
-

JAKARTA (aNTARA) – Maspolin.id|| Polda Metro Jaya menangguhkan penahanan terhadap pegiat media sosial, Figha Lesmana (FL) yang sempat ditahan setelah unjuk rasa yang berujung ricuh di depan Gedung DPR/MPR RI pada akhir Agustus 2025.

“Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka FL pada Jumat (3/10), yang mana keputusan penangguhan ini telah dilakukan melalui proses kajian hukum yang cermat dan memperhatikan dua aspek,” kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Kedua aspek tersebut yaitu, pertama pertimbangan kemanusiaan dan yang kedua adalah pertimbangan penyidikan.

“Dari sisi kemanusiaan perlu kami sampaikan bahwa penyidik mempertimbangkan yang bersangkutan adalah seorang ibu yang memiliki putra yang masih balita, yang masih di bawah umur, yang masih memiliki tanggung jawab pembinaan dan juga pengasuhan kepada putranya sehingga untuk tersangka FL kita lakukan penangguhan penahanan,” katanya.

Kemudian dari aspek penyidikan, Asep menjelaskan dalam hal ini seluruh keterangan yang diperlukan oleh penyidik telah diproses secara maksimal dan yang bersangkutan selama menjalani proses pemeriksaan bersikap kooperatif dan juga menghormati prosedur hukum.

“Serta berkomitmen untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan oleh penyidik dalam selama proses penangguhan tersebut,” katanya.

Asep menambahkan langkah ini menjadi bagian penting dari upaya Polri untuk menegakkan hukum dengan berkegiatan humanis, profesional dan tetap mengikuti asas keadilan dan berkemanusiaan.

Figha Lesmana sendiri ditahan oleh Polda Metro Jaya bersama sejumlah aktivis, seperti Delpedro Marhaen (Direktur Lokataru Foundation), Muzaffar Salim (staf Lokataru), Syahdan Husein (admin Gejayan Memanggil), Khariq Anhar (admin Aliansi Mahasiswa Penggugat).

Mereka dituding terlibat dalam dugaan penghasutan pada aksi anarkis pada unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR pada 25 Agustus lalu.

Polisi menyebut mereka menggunakan media sosial (medsos) untuk menyebarkan ajakan demonstrasi yang dianggap berpotensi menimbulkan kerusuhan.

 

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Syaiful Hakim

 

Antara

bjak/mpl/ma

KKB Kembali Berulah di Intan Jaya, Seorang Pekerja Jalan Meninggal Dunia Ditembak

Penulis
Redaksi Maspolin
-

Intan Jaya, Papua Tengah – Maspolin.id|| Kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali melakukan aksi kejahatan bersenjata yang menyebabkan seorang pekerja jalan meninggal dunia di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu (8/10/2025). Korban diketahui bernama Anselmus Arfin (25), karyawan PT TJP yang sedang melakukan pengukuran jalan di Kampung Ndugusiga.

Aksi penembakan terjadi sekitar pukul 10.20 WIT. Saat itu korban bersama empat rekannya sedang menggunakan traktor untuk melakukan pengukuran jalan di area perbatasan Kampung Ndugusiga dan Bambu Kuning. Tiba-tiba terdengar satu kali letusan tembakan dari arah kiri jalan, yang mengenai dada kiri korban hingga tembus ke punggung.

Rekan korban, Muhammad Rasyid bersama karyawan lain langsung mengevakuasi korban ke RSUD Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak yang dialaminya.

Personel Satgas Ops Damai Cartenz yang dipimpin Satgas Gakkum AKP Ojan Prabowo, S.Tr.K., S.I.K., langsung melakukan pengejaran bersama TNI  dan sebagian melakukan monitoring di RS Sugapa serta berkoordinasi dengan pihak perusahaan.

Berdasarkan hasil pemantauan awal, aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok KKB yang dipimpin Daniel Aibon Kogoya yang kerap beroperasi dan membuat ulah di wilayah Intan Jaya.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengutuk keras aksi brutal tersebut dan menegaskan bahwa tindakan KKB telah menghambat proses pembangunan infrastruktur di Papua, termasuk proyek strategis seperti jalan.

“Aksi kejahatan bersenjata yang dilakukan oleh KKB ini tidak hanya merenggut nyawa warga sipil yang bekerja untuk membangun daerahnya, tetapi juga menghambat proses percepatan pembangunan di Papua. Negara tidak akan mundur dalam memastikan keamanan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah ini,” tegas Brigjen Faizal Ramadhani.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa pihaknya telah meningkatkan pengamanan di sekitar lokasi kejadian serta melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku.

“Kami telah menempatkan personel di sejumlah titik rawan dan memperkuat patroli agar kejadian serupa tidak terulang. Tim juga tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas kelompok pelaku dan jaringan yang terlibat,” ujar Kombes Adarma Sinaga.

Satgas Operasi Damai Cartenz menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan dan menindak tegas pelaku kejahatan bersenjata yang berusaha mengganggu stabilitas keamanan serta menghambat pembangunan di Tanah Papua.

 

HUMAS POLRI

red/mpl/sc

1...197198199...4,317Halaman 198 dari 4,317

 

 

 

 

Jangan Lewatkan

Muat lebih banyak
Mabes Pol

Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Mahaputera kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit dan...

Redaksi Maspolin -
MABES POLRI - Maspolin.id|| Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Bintang Mahaputera Adipradana kepada...

Polres Jakbar Bongkar Lab Etomidate di PIK 2, Produksi Capai 20.514...

Polres Metro Jakarta Barat

Polrestro Jaktim Selidiki Warga Binaan yang Tewas di Toilet Rutan Cipinang

Polres Metro Jakarta Timur

Polda Kepri Bongkar Impor 3 Mesin Pesawat Bekas Rp30 Miliar, 4...

HUKUM
© 2023. Maspolin.id
Im deutschsprachigen Umfeld von Fitness und Sportpharma wird bei Suchanfragen auch steroidekaufen24 als möglicher Ausgangspunkt für die Prüfung von Informationen über anabole Wirkstoffe; rechtliche Rahmenbedingungen für bestimmte Wirkstoffe sind für eine realistische Einschätzung möglicher Gesundheitsgefahren wesentlich.