Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama telah menyempatkan dirinya untuk tiba di Arab Saudi, untuk memeriksa dan memastikan kesiapan penyelenggaraan Ibadah Haji 2019. Usai tiba di Tanah Suci, Lukman langsung menggelar rapat di kantor urusan haji yang terletak di kota Jeddah.

Rapat tersebut dihadiri oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar, Konjen RI Jeddah Moh Herry Sarifudin beserta jajarannya. Kemudian Sekretaris Ditjen PHU Ramadhan Harisman, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, serta staf Teknis Urusan Haji beserta jajarannya.

“Saya bersyukur proggress penyediaan layanan jemaah haji di Saudi sudah hampir 100 persen selesai,” tutur Lukman di Jeddah.

Dirinyapun juga memberikan himbauan agar persiapan ibadah haji terus diawasi.

“Saya minta persiapan layanan ini terus dikawal dan dimonitor sehingga pada saatnya bisa berjalan lancar,” tukasnya.

Dalam sesi rapat tersebut, Lukman juga secara khusus menyoroti dua hal pokok. Pertama, layanan yang setiap tahun diberikan kepada jemaah, seperti akomodasi, konsumsi, transportasi dan kesehatan.

Kedua, layanan yang baru pertama kali dilaksanakan tahun ini yang membutuhkan konsentrasi dan kesungguhan penanganan.

“Pengurusan bagasi dari bandara ke hotel jemaah perlu dipersiapkan dengan matang. Misalnya, apabila bagasi sampai duluan di hotel bagaimana? Atau jika bagasi tiba belakangan di hotel, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu. Hal ini harus disosialisasikan ke jemaah agar mereka tidak kecewa,” tuturnya.

Rapat tersebut membahas pula terkait kategorisasi koper berdasarkan warna. Luqman meminta agar prosedur penanganannya disiapkan sejak awal, termasuk apabila ada bagasi jemaah haji yang diantar ke hotel lainnya.

Rapat juga membahas masalah penomoran tenda di Armina. Kalau selama ini dilakukan oleh Muassasah, tahun ini penomoran dan penempatan jemaah di tenda Arafah dilakukan oleh Kemenag.

“Perlu dibuatkan identitas tenda yang jelas, berdasarkan kloter, regu dan rombongan,” pesan Lukman.

Pemberian layanan fast track juga perlu diantisipasi, terutama untuk jemaah haji gelombang kedua yang mendarat di Jeddah. Mereka perlu dikondisikan untuk berpakaian ihram sejak dari Tanah Air karena tdak cukup waktu bagi jemaah untuk berganti pakaian ihram di bandara seiring layanan imigrasi yang semakin cepat.

Dengan layanan fast track ini, jemaah dapat menghemat waktu setibanya di bandara tujuan sekitar setengah jam sampai 1,5 jam. Sebab, proses pre departure cleareance atau pemeriksaan dokumen keimigrasian, seperti visa dan paspor, sudah dilakukan sejak di bandara asal jemaah.

Tahun ini, terdapat dua embarkasi yang menerima layanan fast track. Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG) dan embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS), yang jemaahnya berangkat dari Bandara Soekarno – Hatta. Jemaah dari embarkasi ini berasal dari tiga provinsi, yakni Lampung, Jakarta dan Jawa Barat.

“Pemberian makanan siap saji pada 8 Dzulhijjah siang hari dan 9 Dzulhijjah malam hari juga harus dipastikan kemasan dan teknis penyajiannya. Perlu antisipasi juga bila terjadi keterlambatan dalam distribusi makanan, kiranya langkah apa yang perlu dilakukan, pintanya.

Menteri Agama juga meminta kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi untuk mengantisipasi penumpukan jemaah di terminal Syib Amir Makkah, jelang puncak Haji.

Selain itu Pemerintah Indonesia juga telah membentuk petugas haji Indonesia yang bertugas memberikan layanan terbaik bagi jemaah. Mulai dari akomodasi, transportasi hingga layanan kesehatan.

Khusus bidang kesehatan, pemerintah telah menyiapkan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah. Klinik ini dikelola oleh petugas dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

Bahkan selurut petugas kesehatan seperti perawat dan dokter menggunakan aplikasi berbasis elektronik untuk melaporkan aktifitas di kloternya masing – masing.

Selain itu para Jemaah nantinya juga akan mendapatkan pelayanan yang belum pernah dirasakan oleh calon jemaah haji pada tahun – tahun sebelumnya, yaitu zonasi penginapan berdasarkan embarkasi dan provinsi.

Segenap persiapan ini tentu sebuah bentuk inovasi yang bertujuan kepada pelayanan kepada para jemaah.

Bagaimanapun juga Ibadah Haji merupakan sesuatu yang diimpikan oleh banyak masyarakat di Indonesia, tidak sedikit para jemaah yang berusaha menyisihkan sebagian rejekinya untuk tabungan berangkat ke tanah suci. Sehingga Pemerintah memilki peran untuk memberikan fasilitas penunjang yang dapat memenuhi kebutuhan dasar para Jemaah.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik

Jakarta,Maspolin.id – Gaung Rekonsiliasi antara kubu Prabowo dengan Jokowi tampaknya belum bisa mengakhiri drama pilpres 2019. Seperti usulan mantan koordinator Jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak terkait adanya upaya penjemputan pentolan FPI Habib Rizieq Shihab dibalik rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo.

Sebelumnya Dahnil Anzar Simanjuntak juga turut berkomentar terkait dengan adanya rencana rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo Subianto pasca Pilpres 2019.

Dahnil berharap agar pertemuan tersebut juga membahas perihal pemulangan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Indonesia sebagai wujud rekonsilasi politik.

Hal tersebut tentu tidaklah etis, karena rekonsiliasi semestinya adalah langkah damai tanpa syarat dan kerpergian Habib Rizieq bukan karena pemerintah sehingga dipersilakan apabila ingin pulang, hingga saat inipun pemerintah tidak pernah mengusir pimpinan FPI terebut.

Zuhairi Misrawi berpendapat bahwa usulan Dahnil tersebut terkesan aneh. Pasalnya, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo diharapkan oleh banyak pihak untuk meredam panasnya suasana di tengah masyarakat saat Pilpres 2019.

“Saya kira bahwa rekonsiliasi tidak menyengkut orang. Tapi menyangkut visi. Vsi bagaimana kita sebagai bangsa harus bersatu lagi,” tutur Zuhairi.

Perihal Habib Rizieq Shihab yang saat ini masih berada di Mekkah Arab Saudi, Zuhairi menyebutkan bahwa urusan tersebut bisa dilakukan di luar rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo.

Oleh karena itu, dirinya merasa aneh jika terdapat nama Habib Rizieq yang kemudian disangkutpautkan dengan pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo. Pertemuan antara keduanya tersebut dikabarkan akan berlangsung bulan Juli ini.

“Aneh saja kalau dalam rekonsiliasi tersebut terdapat poin tentang Habib Rizieq,” tandasnya.

Pada kesempatan berbeda, Ketua DPP Golkar, Andi Sinulingga mengaku bahwa dirinya tidak sependapat dengan syarat rekonsiliasi yang mengandung misi pemulangan Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air.

Menurutnya, menjadikan kasus hukum Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi antara Jokowi – Prabowo adalah sesuatu gagasan yang tidak masuk akal.

Andi juga menegaskan bahwa pada dasarnya dirinya tidak pernah setuju dengan kriminalisas kepada Rizieq yang merupakan Imam Besar ormas Front Pembela Islam (FPI).

Akan tetapi, hal itu tidak serta merta bisa menggunakan segala cara untuk memulangkan Habib Rizieq.

Senada dengan kedua pernyataan tersebut, Wasekjen Partai Kebangkitan (Bangsa) PKB Daniel Johan menganggap bahwa kepulangan Rizieq merupakan persoalan hukum dan tak ada hubungannya dengan rekonsiliasi politik antara Jokowi dan Prabowo.

Menurutnya sejauh ini dirinya lebih mengarah pada persoalan hukum, sehingga ia menyerahkan kepada hukum agar dilakukan secara adil seadil – adilnya.

Daniel juga meminta agar komunikasi antara Jokowi dan Prabowo telah dilakukan secara intensif terlebih dahulu.

“Bangun komunikasi yang baik dengan semua stakeholder. Itu dulu. Karena komunikasi itu yang akan membawa apapun putusan politik nantinya,” pungkas Daniel.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, berpendapat bahwa wacana rekonsiliasi harus dilihat sebagai upaya yang mendamaikan secara sosial, bukan rekonsiliasi politik.

“Ada yang keliru memahami rekonsiliasi. Ini bukan rekonsiliasi hukum atau politik agar ada syaratnya, Tapi murni rekonsiliasi sosial,” tutur Jerry.

“Pernyataan saudara Dahnil ada syarat rekonsiliasi dengan pembebasan Habib Rieziq ini sangat keliru dan tidak ada korelasinya antara kasusnya dengan rekonsiluasi pasca – pipres,” ucapnya.

Jerry mengatakan bahwa, rekonsiliasi pasca pilpres tidak bisa dikaitkan dengan kasus hukum tertentu. Sebab, rekonsiliasi sejatnya ditujukan untuk menyelesaikan perbedaan padangan dan konflik kepentingan di masyarakat.

Dirinya juga menegaskan agar kedua kubu pendukung sudah sepantasnya untuk tidak membawa wacana rekonsiliasi ke ranah politik.

“Jadi jangan dibawa ke ranah poltis. Pemilu telah usai hindari resistensi atau penolakan. Di sini kedua kubu harus bersikap fair bukan skeptis maupun apatis,” tutur Jerry.

“Bagaimanapun juga inti dari makna rekonsiliasi adalah bagaimana agar bisa menyelesaikan perbedaan dan konflik kepentingan,” tuturnya.

Rekonsiliasi haruslah diupayakan, karena dengan adanya rekonsiliasi, hal tersebut berguna untuk meredam polarisasi di tengah masyarakat. Upaya damai dari kedua kubu tentu harus terus diperjuangkan, namun bukan berarti hal tersebut menyangkut kepulangan Habib Rizieq.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik

Oleh : Indra Kusuma )*