Wawancara Eksklusif : Satu Jam Bersama Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
Keberadaan Wadah Pegawai adalah Biang Kerok Kericuhan di Internal KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Beberapa pekan terakhir ini ada dua isu besar yang mendominasi jagat politik dan hukum di tanah air. Pertama adalah sengkarut seputar penghitungan hasil Pemilu 2019, yang kedua adalah konflik internal di tubuh lembaga anti rasuah, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Sebagaimana diketahui, menjelang berakhirnya masa bakti komisioner KPK, Juni 2019 mendatang, terjadi gonjang-ganjing di internal KPK terkait dengan pengangkatan 21 penyidik baru dan munculnya surat dari Wadah Pegawai (WP) KPK. Tajamnya konflik internal ini bahkan mencuat desakan pengembalian Deputi Penindakan KPK, Irjen Pol Firli kepada institusi Polri.

Untuk mengetahui duduk persoalan yang terjadi di lembaga ad hoc ini, reporter Maspolin berkesempatan melakukan wawancara eksklusif dengan pakar hukum yang turut menyusun UU Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK, Prof Dr Romli Atmasasmita SH di kantornya Office 8 Kawasan SCBD Senayan, Jakarta, Rabu (16/5).

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H. adalah tokoh akademisi, guru besar dan pakar hukum pidana, khusunya hukum internasional yang cukup berpengaruh di tanah air. Pria kelahiran Cianjur, 1 Agustus 1944 ini sempat merasakan kursi birokrasi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Prof. Romli merupakan anggota Tim Perumus Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini aktif mengajar di beberapa Universitas di Indonesia..

Romli muda memulai pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, lulus tahun 1969. Kemudian melanjutkan ke jenjang Master of Laws di University of California, Berkeley tahun 1981. Sementara gelar doktoralnya ia dapat dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, lulus dengan predikat cum laude pada tahun 1996.

Disamping jabatan di pemerintahan, Prof Romli juga berpengalaman dalam banyak organisasi baik lokal, regional maupun internasional. Ia pernah menjadi Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia (2008-2013). Ketua Delegasi RI pada ASEAN Senior Law Official Meeting (ASLOM) Juni 1989 di Singapura; anggota Delegasi RI ke Konferensi Global Antikorupsi, 24-26 Februari 1999, di Washington DC, Amerika Serikat; Ketua Delegasi RI pada Preperation Meeting untuk Konferensi TOC-Wina di Bali 1999.
Prof Romli juga dipercaya menjadi Ketua Delegasi RI ke Konferensi Asia-Pasifik tentang Money Laundering, 4-6 Agustus 1999 di Manila, Filipina; Ketua Delegasi RI pada Konferensi PBB untuk membahas draft Konvensi mengenai Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir, di Wina-Austria, Juni 1999 dan 4-8 Juni 2000. Kemudian didapuk sebagai Ketua Delegasi RI pada sidang Ad Hoc Committee on the Negotiation of the United Nations Convention Against Corruption, di Wina-Austria tahun 2000 s/d tahun 2003; Ketua Delegasi RI pada ASEAN Senior Law Official Meeting (ASLOM), tanggal 14-18 Juni 2002 di Bangkok. Chairman Sidang ASEAN Legal Officer Program, Juli 2003.

Maspolin: Assalamu ‘alaikum, selamat siang Prof. Romli, terimakasih telah menerima kami dari Redaksi Maspolin (Masyarakat Polisi Indonesia) untuk melakukan wawancara. Beberapa hari ini terjadi kemelut di internal KPK. Tentang polemik pengangkatan 21 penyidik kemarin, sebetulnya aturan main rekruitmen penyelidik dan penyelidik KPK seperti apa, Prof ?

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH: Siang juga, wa’alaikum salam. Iya, sama-sama.
Disitu kan ada dua unsur sumber penyelidik atau penyidik, yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah ada dua yaitu dari kepolisian yang paham dunia penyelidikan penyidikan dan kejaksaan yang mengerti soal penuntutan. Sementara unsur masyarakat adalah mereka yang ahli hukum atau manajemen. Di Undang-undang KPK sendiri kan harus sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana). Disitu jelas, siapa penyelidik, siapa penyidik.

Maspolin: Sebetulnya bolehkah KPK mengangkat penyidik sendiri, Prof ?

Prof Romli: Tidak boleh. Itu perdebatan lama di DPR. Dulu memang saya minta di DPR agar ada penyidik independen, tapi tidak bisa, akhirnya dikembalikan ke KUHAP. Nah, sekarang KPK ingin merubah lagi, ya tidak bisa. Dengan alasan apapun ya tidak bisa.

Maspolin:
Berarti pengangkatan penyidik kemarin kurang tepat ya Prof ?

Prof Romli:
Bukan kurang tepat, tapi melanggar hukum. Jadi bukan hanya kurang tepat, tapi sudah melanggar hukum.

Maspolin:
Salah satu pihak yang ikut berpolemik adalah mereka yang tergabung dalam Wadah Pegawai (WP) KPK. Sebetulnya keberadaan mereka itu seperti apa secara hukum, Prof ?

Prof. Romli:
Begini, dengar dulu. Pertanyaan tentang struktur KPK. Di dalam Undang-Undang KPK sudah jelas strukturnya (dari atas ke bawah). Tidak ada itu wadah pegawai. Berarti itu illegal, gitu saja. Kenapa? Karena tidak ada dalam struktur.
Wadah pegawai seharusnya urusan kesejahteraan. Dimana-mana kan seperti itu, semacam paguyuban. Sementara WP KPK bertindak seperti unsur pimpinan, bagaimana ceritanya. Ikut-ikutan mengatur, ikut dalam pertimbangan memilih pimpinan, dan itu jadi lagi. Makanya bingung saya. Kalau tidak salah itu ada Peraturan Pemerintah. Nggak ngerti saya.
Ada tuh, peraturan pemerintah nomor berapa (saya lupa) tentang manajemen KPK, ada masuk itu wadah pegawai. Itu illegal, jelas. Di situ tertulis hal yang lucu, wewenangnya (WP) termasuk ikut memberi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Maspolin:
Jika keberadaan WP dan peraturan yang mengayominya itu melanggar, kan bisa diadukan ke Mahkamah Agung, Prof ?

Prof Romli:
Bisa saja diadukan ke MA berdasarkan Undang-Undang KPK, tapi tidak ada yang berani itu. Pada ketakutan kali.

Maspolin:
Menurut Prof Romli seberapa besar pengaruh WP terhadap kinerja KPK ?

Prof Romli:
Pengaruhnya ya ini, kericuhan yang terjadi penyebabnya ya itu (wadah pegawai). Masa wadah bisa mengkritik hingga melaporkan pimpinan KPK. Jadi wadah pegawai ini biang kerok dari kericuhan yang terjadi di internal KPK. Bukan hanya kericuhan system dan manajemen, bahkan kericuhan untuk menentukan siapa yang jadi tersangka dan siapa tidak jadi tersangka.

Maspolin:
Siapa di belakang WP sehingga begitu kuat pengaruhnya Prof ?

Prof Romli:
Ya siapa lagi kalau bukan Novel Baswedan, kan dia pemimpinnya. Dia membentuk wadah agar punya kekuatan untuk menekan pimpinan KPK. Meski saya yakin tidak semua pegawai KPK sejalan dan setuju dengan dia. Sebagaimana banyak politisi yang teriak-teriak atas nama rakyat. Rakyat yang mana ? Kan tidak semua rakyat.

Maspolin:
Kemudian, apa solusinya untuk menyelamatkan KPK, Prof ?

Prof Romli:
Solusinya, yang pertama pansel (panitia seleksi) pimpinan KPK yang akan dibentuk harus beres. Memilih calon pimpinan harus yang bener, jangan kalah sama pegawai. Sekarang, kericuhan yang terjadi menunjukkan kelemahan pimpinan KPK. Kelemahan dalam arti ilmunya, manajemennya dan kepemimpinannya (leadershipnya).
Bulan Juni harus segera dibentuk pansel yang terdiri dari orang-orang yang paham, kuat dan berani mengambil keputusan. Pansel nanti harus selektif bahkan sangat selektif memilih calon komisioner KPK. Jangan sampai pimpinan yang terpilih nanti diatur dan dikendalikan oleh pegawai, jadi harus orang yang mengerti hukum dan berpengalaman.

Maspolin:
Baik Prof, terakhir apa pesan dan harapan untuk pemerintah maupun KPK ke depan ?

Prof Romli:
Saya prihatin. Sebagai orang yang ikut menyusun UU Tipikor dan ikut melahirkan KPK saya merasa bertanggung jawab secara moral. Maka saya berharap kepada pemerintah untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menyelsaikan masalah ini. Pemerintah harus siap untuk tidak popular dengan kebijakannya, asal sesuai aturan hukum dan demi membela kebenaran.

Maspolin:
Baik Prof, terimakasih atas waktunya, dan mohon ijin untuk foto bersama.

Prof Romli:
Sama-sama, terimakasih juga ya.

(Reporter : Arief Yuswandono, Redpel Maspolin).