321 WNA Pelaku Judi Online Akan Dipindahkan ke Sejumlah Kantor Imigrasi untuk Pemeriksaan Lanjutan

DivHumas Polri

Penulis

11 Mei 2026 13: 49

JAKARTA – Maspolin.id|| Sebanyak 321 warga negara asing (WNA) yang diamankan dalam pengungkapan kasus perjudian online jaringan internasional di Jakarta Barat dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi pada Minggu (10/05/2026) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemindahan dilakukan sebagai bagian dari proses pendalaman dan koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara tersebut.

“Hari ini dilakukan pemindahan terhadap 321 WNA ke beberapa lokasi pemeriksaan keimigrasian untuk proses lebih lanjut,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Adapun rinciannya, sebanyak 150 orang dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), kemudian 150 orang ke Direktorat Imigrasi Pusat, serta 21 orang lainnya ke Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Menurut Trunoyudo, langkah tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan secara simultan dan terintegrasi bersama stakeholder terkait.

“Proses ini masih terus berjalan secara berkelanjutan dan simultan, termasuk koordinasi dengan pihak imigrasi dalam rangka pemeriksaan lanjutan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap praktik perjudian online jaringan internasional di wilayah Jakarta Barat dan mengamankan total 321 WNA dari berbagai negara saat tengah menjalankan aktivitas perjudian online.

HUMAS POLRI

red/mpl/nn

Gugur Dalam Tugas, Kapolda Hadiri Upacara Pemakaman Bripka Anumerta Arya Supena

Penulis

Redaksi Maspolin

11 Mei 2026 07: 42

POLDA LAMPUNG – Maspolin.id|| Suasana haru menyelimuti prosesi pelepasan dan pemakaman jenazah Bripka (Anumerta) Arya Supena, anggota Dit Intelkam Polda Lampung yang gugur dalam tugas.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, bersama Wakapolda Lampung, dan beberapa Pejabat Utama Polda Lampung, Hadir langsung dalam upacara penghormatan terakhir secara kedinasan, Sabtu (9/5/2026).

Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Sabtu pagi (9/5) , sekitar pukul 05.30 WIB di depan Toko Yuzi Akmal, Jl. ZA. Pagaralam, Labuhan Ratu.

Almarhum yang saat itu tengah dinas dan melintasi toko roti yussy akmal dengan menggunakan sepeda motor, dan memergoki dua orang pria yang mencurigakan dan yang sedang berusaha merusak kunci stang sepeda motor milik warga atas nama NM.

Saat mencoba menegur dan menghentikan aksi tersebut, salah satu pelaku melepaskan tembakan jarak dekat yang mengenai kepala almarhum.

Almarhum sempat dilarikan ke RS Bhayangkara Polda Lampung untuk mendapatkan tindakan medis darurat, namun dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak kritis yang dideritanya.

“Sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan keberanian almarhum, institusi Polri memberikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa menjadi Bripka Anumerta.
Jenazah dilepas dari rumah duka dengan prosesi pemakaman kedinasan Polri yang dihadiri oleh keluarga, kerabat, serta rekan sejawat dari jajaran Polda Lampung. Upacara pemakaman secara kedinasan dengan inspektur upacara Direktur Intelkam Polda Lampung” ujar Yuni

Isak tangis pecah saat tembakan salvo dilepaskan ke udara sebagai penghormatan tertinggi bagi Bhayangkara sejati yang gugur dalam menjaga keamanan masyarakat.

“Polda Lampung kehilangan salah satu putra terbaiknya. Almarhum adalah teladan bagi kita semua, yang tidak ragu mempertaruhkan nyawa demi menjalankan tugas dan melindungi hak masyarakat. Kami pastikan tim gabungan akan menangkap pelaku,” tegas Yuni

“Pihak Polda Lampung saat ini tengah melakukan pengejaran intensif terhadap kedua pelaku. Mengumpulkan bukti-bukti di TKP serta memeriksa sejumlah saksi saksi” Tambah Yuni

Seluruh keluarga besar Polri mendoakan agar almarhum Bripka (Anumerta) Arya Supena, mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan YME, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, Pungkas Yuni mantan Kapolres Metro.

Humas Polda Lampung

red/mpl/sc

Polri Mutasi 108 Pati dan Pamen, Sejumlah Kapolda dan PJU Mabes Berganti

Penulis

Redaksi Maspolin

11 Mei 2026 07: 12

MABES POLRI – Maspolin.id|| Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melaksanakan rotasi dan mutasi jabatan terhadap Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) Polri sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026.

Dalam mutasi kali ini, tercatat sebanyak 108 personel mengalami pergeseran jabatan yang terdiri atas promosi, pergeseran jabatan setara (flat), selesai pendidikan, hingga memasuki masa pensiun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 91 personel masuk dalam kategori promosi dan flat jabatan. Mutasi meliputi sejumlah posisi strategis di Mabes Polri maupun kewilayahan.

Untuk jabatan Pejabat Utama Mabes Polri, satu personel mendapat penugasan sebagai Kalemdiklat Polri, yakni Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si.

Selain itu, terdapat sembilan jabatan Kapolda yang mengalami pergantian, yaitu Kapolda Sumbar Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., Kapolda Kaltara Brigjen Pol Agus Wijayanto, S.I.K., S.H., M.H., Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar, S.I.K., M.H., Kapolda Malut Brigjen Pol Arif Budiman, S.I.K., M.H., Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K., Kapolda Sultra Brigjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji, S.H., S.I.K., M.H., serta Kapolda Sulteng Brigjen Pol Nasri, S.I.K., M.H.

Mutasi juga menyentuh jabatan Kapolres jajaran tipe Metro dan Kota Besar, yakni Kapolres Metro Depok Kombes Pol Dr. Christian Rony Putra, S.I.K., M.H. dan Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indra Wijatmiko, S.I.K., M.M.

Dalam mutasi tersebut, Polri juga mencatat promosi jabatan terhadap 16 personel ke golongan Irjen Pol, tiga personel mengalami flat jabatan setingkat Irjen Pol, 43 personel promosi ke Brigjen Pol, serta 16 personel promosi ke Kombes Pol dengan rincian nivelering IIB1 sebanyak 12 personel, nivelering IIB2 sebanyak tiga personel, dan nivelering IIB3 sebanyak satu personel.

Satu personel Polwan turut mendapatkan promosi jabatan, yakni Brigjen Pol Dra. A.A. Sagung Dian Kartini, M.Si. yang dipercaya menjabat sebagai Karolemtala Stamarena Polri.

Selain promosi dan rotasi jabatan, mutasi kali ini juga mencakup tiga personel selesai pendidikan serta 14 personel memasuki masa pensiun.

Kadivhumas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

Ia menambahkan, pergantian jabatan di lingkungan Polri juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

“Polri terus berkomitmen melakukan regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi agar semakin adaptif, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.

HUMAS POLRI

red/mpl/pr

Judi Online Jaringan Internasional di Grebeg Bareskrim Polri , 321 WNA Ditahan

Penulis

Redaksi Maspolin

11 Mei 2026 06: 47

BARESKRIM POLRI – Maspolin.id|| Bareskrim Polri mengungkap praktik perjudian online jaringan internasional yang beroperasi di wilayah Jakarta Barat. Dalam pengungkapan yang dilakukan pada Sabtu (9/5/2026), sebanyak 321 warga negara asing (WNA) diamankan saat tengah menjalankan aktivitas perjudian online.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap perjudian online jaringan internasional.

“Ini merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan program Bapak Presiden Republik Indonesia, Program Asta Cita, di mana implementasi dalam proses penegakan hukum, khususnya terkait perjudian online jaringan internasional,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo kepada wartawan, Sabtu (09/05/2026).

Ia menyebut pengungkapan tersebut menjadi perhatian bersama karena praktik perjudian online lintas negara terus berkembang dan dilakukan secara terorganisasi.

Sementara itu, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Wira Satya Triputra menjelaskan pengungkapan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan sejumlah warga negara asing di sebuah gedung di Jakarta Barat.

“Dari hasil penyelidikan tersebut, kami menemukan dugaan adanya aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara,” kata Brigjen Pol. Wira.

Sebanyak 321 orang diamankan dengan rincian 57 warga negara Tiongkok, 228 warga negara Vietnam, 11 warga negara Laos, 13 warga negara Myanmar, 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand, dan 3 warga negara Kamboja.

“Para pelaku kami tangkap dalam keadaan tertangkap tangan, dalam arti para pelaku sudah melakukan operasional ataupun kegiatan perjudian online,” ungkapnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku diketahui telah beroperasi selama kurang lebih dua bulan. Polisi juga menemukan sekitar 75 domain dan website yang digunakan sebagai sarana perjudian online.

Selain mengamankan para pelaku, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa paspor, handphone, laptop, PC komputer, dan uang tunai berbagai mata uang.

Atas perbuatannya, para pelaku dipersangkakan dengan Pasal 426 dan/atau Pasal 607 junto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

“Kami juga akan melakukan tracing terhadap aliran dana dan penelusuran terhadap server ataupun IP address daripada jaringan komunikasi,” jelas Brigjen Pol. Wira.

Sementara itu, Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri Brigjen Pol. Dr. Untung Widyatmoko mengatakan fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran aktivitas tindak pidana siber transnasional ke Indonesia.

“Pasca ditertibkannya pola operasi daring di Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam, mulai terjadi pergeseran ke Indonesia,” ujar Brigjen Pol. Untung.

Saat ini, Bareskrim Polri masih terus melakukan pemeriksaan dan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan perjudian online internasional tersebut.

HUMAS POLRI

red/mpl/sss

Berdiri di Ujung Utara Indonesia, Presiden Prabowo Pastikan Kehadiran Negara Hingga Titik Terdepan

Penulis

Redaksi Maspolin

11 Mei 2026 06: 10

WhatsApp-Image-2026-05-09-at-13.23.00-1536x1024 — Presiden Prabowo Subianto tiba di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, pada Jumat, 9 Mei 2026.

Miangas, SULAWESI UTARA – Maspolin.id|| Pesawat yang membawa Presiden Prabowo Subianto tiba di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, pada Jumat, 9 Mei 2026 sekitar pukul 10.45 WITA, dalam rangka meninjau langsung wilayah terdepan Indonesia. Kehadiran Kepala Negara di pulau paling utara Indonesia tersebut menjadi simbol nyata komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa negara hadir hingga ke titik terluar Indonesia.

Kunjungan Presiden ke Miangas juga turut memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara. Di Miangas, Presiden akan meninjau beberapa fasilitas publik dan infrastruktur pendukung masyarakat. Selain itu, Presiden juga akan berdialog dengan warga guna menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan dan pelayanan dasar di wilayah kepulauan terluar.

Miangas bukan sekadar wilayah geografis paling utara Indonesia, melainkan beranda depan negara yang memiliki arti strategis bagi kedaulatan negara. Pemerintah juga terus berupaya menghadirkan pembangunan yang inklusif dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Miangas turut membawa pesan kuat mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa di tengah dinamika kawasan. Kehadiran Presiden di wilayah terdepan itu sekaligus menjadi penyemangat bagi masyarakat perbatasan yang merupakan garda terdepan penjaga kedaulatan negara.

Dengan berdiri langsung di tanah Miangas, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa perhatian negara tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau pulau-pulau kecil yang menjadi penanda batas Indonesia di ujung utara. Dari Miangas, pesan tentang Indonesia yang utuh dan hadir bagi seluruh rakyat kembali digaungkan dengan kuat oleh Presiden Prabowo.

Sebelumnya, pesawat yang membawa Presiden Prabowo lepas landas dari Cebu, Filipina pukul 09.40 Waktu Setempat, usai menghadiri sejumlah rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN. (BPMI Setpres)

red/mpl/sss

Pelayanan Kesehatan di Ujung Negeri Jadi Perhatian Presiden Prabowo

NASIONAL

Penulis

Redaksi Maspolin

11 Mei 2026 05: 41

Miangas, SULAWESI UTARA – Maspolin.id|| Presiden Prabowo Subianto meninjau Puskesmas Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, pada Sabtu, 9 Mei 2026. Di sana, Presiden melihat langsung pelayanan kesehatan di wilayah terdepan Indonesia.

Setibanya di puskesmas, Presiden langsung meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan masyarakat setempat, termasuk ruang rawat. Tidak hanya itu, Presiden turut melihat kondisi ruang pemeriksaan dan fasilitas penunjang kesehatan lainnya.

Presiden juga sempat menyapa seorang ibu hamil yang tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas tersebut. Kepala Puskesmas Miangas, dr. Cefrilia Pesik, mengatakan bahwa kunjungan Presiden menjadi kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk menyampaikan langsung kondisi dan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan.

“Ada beberapa juga yang sudah didengar oleh Bapak Presiden, mencakup dengan keadaan Puskesmas dan apa-apa yang dibutuhkan di Puskesmas kami. Mudah-mudahan Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Kesehatan dapat memenuhi permintaan dari kebutuhan-kebutuhan kami di Puskesmas Miangas,” ujar dr. Cefrilia.

Menurutnya, respons Presiden terhadap berbagai masukan yang disampaikan berlangsung positif. “Sangat baik, sangat positif, sudah didengar dan langsung ditulis di agendanya,” tuturnya.

Sementara itu, salah satu perawat yang aktif bertugas selama 35 tahun, Albert Nusa menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan di Miangas berjalan dengan baik. Namun menurutnya, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi terutama terkait keterbatasan tenaga kesehatan dan proses rujukan pasien darurat.

“Jika ada pasien darurat, kami harus tangani di tempat. Jika itu harus memerlukan tindakan rumah sakit, nah itu memerlukan fasilitas tentu. Jika itu kapal satu minggu sekali, maka kendala yang kami hadapi adalah kegawatdaruratan,” kata Albert.

Selain itu, Albert juga menyampaikan kebutuhan fasilitas pendukung pelayanan kesehatan, mulai dari ambulans untuk rujukan pasien hingga penyimpanan vaksin. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Albert menegaskan bahwa tenaga kesehatan di Miangas tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Sering pasien itu datang tengah malam. Apa itu memang dalam keadaan darurat. Jadi kami sebagai tenaga kesehatan tetap melayani dengan tulus bagi warga masyarakat, karena itu merupakan tanggung jawab kami,” ucapnya.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Miangas tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terdepan dan terluar, tetapi juga membawa pesan bahwa pelayanan dasar seperti kesehatan harus dirasakan merata hingga ke pulau paling utara Indonesia. (BPMI Setpres)

red/mpl/sss

Resensi Film “Pesta Babi”

Penulis

S Stanley Sumampouw

11 Mei 2026 05: 24

Resensi Film “Pesta Babi”

Karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale

Film dokumenter bukan sekadar tontonan investigatif biasa. Ia hadir sebagai tuduhan politik, gugatan ekologis, sekaligus jeritan masyarakat adat Papua yang selama ini tenggelam di balik jargon pembangunan nasional. Diproduksi oleh WatchDoc bersama sejumlah organisasi advokasi lingkungan dan HAM, film ini meneruskan tradisi dokumenter-politik ala Dandhy Laksono yang sebelumnya dikenal lewat film dokumenter Sexy Killer dan Dirty Vote.

Tentang Film

Film ini menyoroti proyek-proyek besar di Papua Selatan, khususnya wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, yang dikaitkan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa food estate, perkebunan sawit, tebu bioetanol, hingga eksploitasi sumber daya alam skala masif. Menurut berbagai laporan pemutaran dan diskusi film, dokumenter ini memperlihatkan bagaimana hutan adat dibuka secara besar-besaran atas nama ketahanan pangan dan transisi energi.

Judul “Pesta Babi” sendiri bersifat metaforis. Ia menggambarkan perebutan sumber daya dan ruang hidup di Papua oleh kekuatan negara, korporasi, dan oligarki ekonomi. Dalam berbagai diskusi publik, Dandhy menyebut film ini mencoba menunjukkan bahwa konflik Papua bukan hanya persoalan separatisme atau keamanan, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan bisnis agraria dan eksploitasi ekologis.

Kekuatan Film

Kekuatan utama ada pada keberaniannya membangun narasi yang tidak nyaman bagi kekuasaan. Film ini tidak memilih posisi netral. Ia jelas berpihak pada masyarakat adat Papua yang kehilangan tanah, hutan, dan identitas budaya akibat ekspansi industri.

Secara sinematik, pendekatan khas WatchDoc masih terasa kuat:
gambar udara bentang hutan yang dibabat,
testimoni warga adat,
investigasi lapangan,
dan pola penyuntingan yang membangun rasa marah sekaligus murung.

Dokumenter ini juga berhasil menghubungkan isu lingkungan dengan militerisme, kapitalisme, dan kolonialisme modern. Bukan hanya soal pohon ditebang, tetapi tentang bagaimana negara mendefinisikan pembangunan tanpa benar-benar mendengar masyarakat lokal.

Film ini terasa emosional ketika memperlihatkan masyarakat adat yang perlahan kehilangan hubungan spiritual dengan tanah mereka. Papua tidak digambarkan sekadar wilayah konflik, tetapi rumah besar yang sedang dipreteli atas nama investasi.

Kontroversi dan Kritik

Sebagaimana karya-karya Dandhy Laksono sebelumnya, film ini juga menuai kontroversi. Sejumlah pihak menilai dokumenter tersebut terlalu politis, anti-negara, bahkan dianggap membangun opini sepihak mengenai Papua. Ada pula polemik terkait sumber pendanaan film yang dikaitkan dengan organisasi internasional lingkungan.

Namun justru di situlah kekuatan dokumenter politik: ia memaksa publik berdiskusi tentang isu yang selama ini dianggap tabu.
Beberapa pemutaran film bahkan dilaporkan menghadapi pembatalan mendadak dan tekanan sosial-politik.

Kritik lain yang mungkin muncul adalah kecenderungan film ini membangun dikotomi hitam-putih antara rakyat adat versus negara dan korporasi. Kompleksitas geopolitik Papua kadang terasa disederhanakan agar narasi investigatif lebih tajam. Tetapi bagi banyak penonton, keberpihakan tersebut justru dianggap perlu untuk mengimbangi dominasi narasi resmi pemerintah.

Nilai Sosial dan Politik

Film ini penting karena membuka ruang percakapan publik tentang Papua dari perspektif yang jarang muncul di media arus utama. Ia mengingatkan bahwa pembangunan bukan hanya soal angka investasi dan proyek nasional, tetapi juga menyangkut hak hidup, budaya, dan ekologi.

Jika membongkar oligarki batu bara, maka mencoba membedah relasi antara negara, industri pangan-energi, dan masa depan Papua.

Film ini juga memperlihatkan konsistensi Dandhy Laksono sebagai sineas dokumenter yang menggunakan kamera bukan sekadar alat bercerita, tetapi alat perlawanan sosial-politik.

Kesimpulan

adalah dokumenter yang keras, muram, dan provokatif. Ia mungkin tidak akan disukai semua pihak, tetapi justru karena itu film ini penting. Di tengah derasnya narasi pembangunan nasional, dokumenter ini hadir sebagai pengingat bahwa selalu ada manusia dan alam yang membayar harga paling mahal dari sebuah ambisi negara.

Film ini bukan hanya tentang Papua. Ia adalah cermin tentang bagaimana kekuasaan bekerja di Indonesia modern: melalui proyek, izin, aparat, dan narasi “demi kepentingan nasional”.

Bagi penonton yang menyukai dokumenter investigatif-politik, film ini layak ditonton. Bagi penguasa, mungkin film ini dianggap mengganggu. Tetapi bagi demokrasi, karya seperti ini justru diperlukan.

Ditulis di Depok, Jumat 8 Mei 2026

Oleh: S Stanley Sumampouw, Pemred www.maspolin.id

TNI Membubarkan Nobar Film PESTA BABI (Kasus Mataram dan Ternate)

Penulis

S Stanley Sumampouw

11 Mei 2026 05: 12

Negara yang selama ini mengklaim dirinya telah meninggalkan praktik-praktik otoritarianisme pasca-Reformasi 1998, tampaknya mulai menunjukkan gejala kemunduran yang serius. Reformasi yang diperjuangkan dengan darah, air mata, dan pengorbanan mahasiswa serta rakyat sipil, sejatinya bertujuan membatasi dominasi militer dalam kehidupan politik, sosial, dan kebebasan berekspresi warga negara. Namun ironisnya, pada tahun 2026 ini, publik kembali menyaksikan fenomena yang mengingatkan pada aroma kuat masa Orde Baru.

Pembubaran kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di berbagai daerah oleh aparat berlatar militer menjadi alarm keras bagi demokrasi Indonesia. Tindakan semacam itu bukan sekadar pembatalan acara biasa, melainkan simbol bahwa ruang sipil kembali dipersempit secara perlahan namun sistematis.

Di era Orde Baru, masyarakat hidup dalam suasana ketakutan. Buku bisa dilarang. Diskusi bisa dibubarkan. Teater dan film diawasi ketat. Pers dibredel sewaktu-waktu. Semua dilakukan atas nama stabilitas nasional. Negara menempatkan militer bukan hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai pengendali kehidupan sipil. Melalui konsep dwifungsi ABRI, militer memiliki legitimasi untuk masuk ke semua lini kehidupan masyarakat.

Reformasi 1998 hadir untuk mengakhiri praktik tersebut. Salah satu tuntutan utama reformasi adalah mengembalikan militer ke barak dan menegaskan supremasi sipil dalam demokrasi. Karena itu, ketika hari ini aparat militer kembali hadir membubarkan ruang diskusi publik, rakyat tentu bertanya: apakah semangat reformasi benar-benar masih hidup, atau hanya tinggal slogan kosong dalam pidato kenegaraan?

Film Pesta Babi mungkin disukai atau tidak disukai. Isinya bisa diperdebatkan. Sudut pandangnya bisa dikritik. Tetapi dalam negara demokrasi, jawaban terhadap sebuah karya bukanlah pembubaran paksa. Demokrasi menyediakan ruang bantahan, ruang diskusi, ruang kritik, dan ruang argumentasi. Negara demokratis tidak menyelesaikan perbedaan pendapat dengan intimidasi kekuasaan.

Ketika aparat mulai menentukan film apa yang boleh ditonton rakyat, diskusi apa yang boleh dilakukan masyarakat, dan narasi apa yang dianggap aman bagi penguasa, maka sesungguhnya kita sedang berjalan mundur ke lorong gelap otoritarianisme.

Lebih mengkhawatirkan lagi, pembubaran nobar ini menunjukkan adanya ketakutan berlebihan terhadap kebebasan berpikir masyarakat. Padahal rakyat Indonesia hari ini jauh lebih matang dibanding era 1980-an atau 1990-an. Publik mampu menilai sendiri mana propaganda, mana fakta, mana kritik, dan mana opini. Negara tidak perlu bertindak sebagai “orang tua” yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh warganya.

Jika pola-pola semacam ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin praktik lama akan kembali hadir satu per satu. Hari ini film dibubarkan. Besok diskusi kampus dibatasi. Lusa buku ditarik dari peredaran. Setelah itu media dikontrol secara lebih ketat. Dan akhirnya, rakyat kembali hidup dalam ketakutan untuk berbicara.

Kita tentu masih ingat bagaimana sebelum 1998, penerbitan buku tertentu harus melewati pengawasan ketat. Kejaksaan dapat melarang buku dengan alasan mengganggu ketertiban umum. Pers harus tunduk pada kepentingan penguasa. Kritik dianggap ancaman negara. Situasi semacam itu jangan sampai kembali menjadi wajah Indonesia modern.

Demokrasi memang sering berisik. Kritik terkadang menyakitkan. Film dan karya seni kadang menyinggung pihak tertentu. Tetapi justru di situlah ujian kedewasaan sebuah negara. Negara yang kuat tidak takut pada film dokumenter. Negara yang percaya diri tidak takut pada diskusi rakyatnya sendiri.

Yang berbahaya bukanlah sebuah film. Yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai merasa berhak menentukan batas pikiran rakyat.
Indonesia tidak boleh kembali menjadi republik ketakutan.

Reformasi 1998 bukan hadiah dari penguasa, melainkan hasil perjuangan rakyat. Karena itu, menjaga kebebasan sipil bukan tugas aktivis semata, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara yang masih percaya bahwa demokrasi harus dirawat, bukan dibungkam.

Dibuat di Depok, Sabtu 9 Mei 2026

Oleh: S Stanley Sumampouw, Pemred www.maspolin.id

Bayar Pajak Kendaraan Kini Lebih Mudah dengan Aplikasi SIGNAL

Penulis

Redaksi Maspolin

8 Mei 2026 10: 17

JAKARTA – Maspolin.id|| Seiring dengan pesatnya transformasi digital, pelayanan publik kini dituntut untuk menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Bagi Anda pemilik kendaraan bermotor, membayar pajak kini tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre di kantor Samsat. Melalui aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional), proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan STNK tahunan dapat diselesaikan langsung dari smartphone Anda.

Apa Itu Aplikasi SIGNAL?
Aplikasi SIGNAL adalah inovasi One Stop Service dari Korlantas Polri yang melayani pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Secara sistem, aplikasi ini sangat aman dan akurat karena mengintegrasikan tiga pangkalan data utama secara nasional: data kendaraan bermotor milik Polri, data induk kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri, dan sistem informasi pajak kendaraan Bapenda Provinsi. Untuk mencegah penyalahgunaan, SIGNAL dibekali sistem Kecerdasan Buatan (AI) yang mewajibkan verifikasi face matching (pencocokan wajah) dengan foto KTP elektronik pengguna.

Langkah Mudah Bayar Pajak Tanpa Antre Lewat SIGNAL
Hanya dengan beberapa langkah mudah di bawah ini, urusan pajak kendaraan Anda bisa selesai dalam hitungan menit:

1. Registrasi Akun Pengguna

Unduh aplikasi SIGNAL secara gratis melalui App Store atau Google Play Store.
Masukkan data pribadi yang meliputi NIK, nama sesuai e-KTP, alamat email, nomor handphone, dan kata sandi.
Unggah foto e-KTP dan lakukan verifikasi biometrik dengan swafoto (selfie).
Masukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS.
Klik tautan verifikasi yang dikirimkan ke email Anda untuk mengaktifkan akun.

2. Tambah Data Kendaraan

Untuk kendaraan milik sendiri: Pilih menu “Tambah Data Kendaraan Bermotor”. Masukkan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pelat nomor Anda dan 5 digit terakhir nomor rangka.
Untuk kendaraan milik keluarga (dalam satu KK): Pilih opsi “Milik Keluarga satu KK”, lalu masukkan nama pemilik kendaraan, NRKB, 5 digit terakhir nomor rangka, NIK pemilik, dan unggah foto KTP pemilik kendaraan tersebut.

3. Proses Pengesahan STNK dan Pengiriman Dokumen

Pilih NRKB kendaraan yang ingin diproses, lalu klik “Lanjut”.
Layar akan menampilkan rincian Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) yang berisi besaran PKB dan SWDKLLJ.
Jika Anda ingin Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) fisik dikirim ke rumah, geser tombol (slide) “Kirim Dokumen TBPKP” dan isi data alamat pengiriman dengan lengkap. Pilih jasa pengiriman yang tersedia dan konfirmasi data.

4. Proses Pembayaran

Klik menu pembayaran untuk menghasilkan “Kode Bayar”.
Pilih salah satu bank mitra atau metode bayar yang tersedia di dalam aplikasi.
Setelah transaksi selesai, dokumen digital Anda (E-TBPKP, E-Pengesahan, dan E-KD) akan secara otomatis diterbitkan di dalam aplikasi, sedangkan dokumen fisiknya akan dikirimkan langsung ke alamat rumah Anda.

Di mana Saja, Kapan Saja, Dalam Satu Genggaman
Kehadiran SIGNAL merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Layanan digital ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya transportasi, tetapi juga menjamin keamanan dan kenyamanan transaksi Anda. Mari jadikan kewajiban membayar pajak lebih praktis dan menyenangkan.

HUMAS POLRI

red/mpl/pr

Pengambilan Sampel DNA Tahanan di Kupang NTT, Perkuat Database Forensik Nasional

POLDA NTT

Penulis

Redaksi Maspolin

8 Mei 2026 09: 53

NTT – Maspolin.id|| Polda Nusa Tenggara Timur bersama Polres Kupang melaksanakan kegiatan pengambilan sampel DNA terhadap para tahanan sebagai bagian dari penguatan identifikasi forensik dan database kepolisian nasional. Kegiatan tersebut berlangsung selama empat hari, mulai Senin hingga Kamis, 4–7 Mei 2026.

Pengambilan sampel DNA dilaksanakan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda NTT serta Polres Kupang oleh tim dari Puslabfor Bareskrim Polri yang dipimpin Kompol Irfan Rofik, bersama Briptu Afdhal Amri, dan Briptu Abdul Aziz.

Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah modernisasi Polri dalam mendukung proses identifikasi forensik secara ilmiah dan akurat.

“Pengambilan sampel DNA ini merupakan bagian dari penguatan sistem identifikasi forensik Polri guna mendukung proses penyelidikan, penyidikan, serta pengembangan database kepolisian yang lebih modern dan terintegrasi,” ujar Henry Novika Chandra, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, seluruh proses berjalan lancar dan dilakukan sesuai prosedur serta mengedepankan hak-hak para tahanan.

Di lingkungan Polda NTT, sebanyak 17 tahanan menjalani pemeriksaan dan seluruhnya bersedia diambil sampel DNA. Sementara di Polres Kupang, sebanyak 11 tahanan juga menjalani proses yang sama tanpa adanya penolakan.

“Total ada 28 tahanan yang telah diambil sampel DNA dan seluruhnya kooperatif selama kegiatan berlangsung,” jelasnya.

Menurut Kabidhumas, data DNA memiliki peranan penting dalam mendukung pengungkapan kasus-kasus kriminal, termasuk proses identifikasi korban maupun pelaku tindak pidana di masa mendatang.

Selain itu, langkah tersebut juga menjadi bagian dari transformasi Polri Presisi yang mengedepankan pendekatan scientific crime investigation dalam penegakan hukum.

“Kami berharap kegiatan ini semakin memperkuat kemampuan forensik Polri, khususnya di wilayah NTT, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara lebih profesional, modern, dan akuntabel,” tambahnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan tidak ditemukan kendala berarti di lapangan.

Humas Polda NTT

red/mpl/pr